judi 4d slot

Sistem Kaisar Hongmeng

Dirut TransJakarta Dikabarkan Mundur Meski Baru 2 Bulan Menjabat******

Direktur Utama (Dirut) PTTransJakarta M Kuncoro Wibowo dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya. Padahal, dia baru menduduki jabatan tersebut pada Januari 2023. 

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Manuara Siahaan membenarkan kabar pengunduran diri itu. 

"Iya, betul ada info seperti itu. Saya enggak tahu resminya seperti apa, tapi informasinya begitu," kata Manuara saat dihubungi, Senin (13/3).

"Bagaimana mau kami nilai kinerjanya baru beberapa bulan. Rapat aja belum pernah, rapat diundur-undur, dua kali," katanya.

Terpisah, Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Fitria Rahadian mengaku belum bisa mengonfirmasi kabar itu karena belum menerima surat pengunduran diri.

"Saya belum terima suratnya jadi saya enggak bisa jawab, karena enggak terima suratnya," kata Fitria.

Sebelum menjabat sebagai Dirut TransJakarta, Kuncoro sempat menjabat sebagai Direktur Utama Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistic pada 2019.

Ia juga sempat menjabat sebagai Direktur Komersial dan Teknologi Informasi PT KAI (persero) pada September 2016-Agustus 2017.

Selain itu, Kuncoro pernah menjabat sebagai Direktur SDM, Umum, dan Teknologi Informasi PT KAI (persero) pada Juni 2012-September 2016.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Republik Tiongkok

4 Tuntutan Demo Buruh Depan Kantor Ditjen Pajak******

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat PekerjaIndonesia (KSPI) melakukan demonstrasi di depan Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta Selatan, Jumat (10/3) siang.

Presiden KSPI Said Iqbal menuturkan dalam unjuk rasa itu, jumlah massa buruh yang turun aksi sekitar 100 orang. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terkait masalah pajak di Indonesia.

Terdapat empat tuntutan dalam aksi itu. Pertama, mendesak DPR RI agar segera dibentuk tim pencari fakta investigasi perpajakan di indonesia. Kedua,copot Dirjen Pajak Suryo Utomo.

Terkait tuntutan copot Dirjen Pajak Suryo Utomo, Said mengatakan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perlakuan buruk anak buahnya.

"Copot dirjen pajak karena (kasus Rafael Alun dan aksi pamer jajarannya) akan mereduksi kepercayaan rakyat untuk bayar pajak," kata Said Iqbal.

Terkait tim pencari fakta dan audit forensik penerimaan pajak adalah demi menjaga kepentingan publik. Hal ini guna memastikan tidak ada penyalahgunaan penerimaan negara, mengingat pajak adalah salah satu sumber pendanaan untuk pembangunan.

Audit forensik juga diperlukan untuk memeriksa untuk memeriksa kemungkinan adanya proses penyelewengan penerimaan pajak. Terlebih, Menkopolhukam Mahfud MD sempat menyebut ada transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun.

Sedangkan, terkait UU Pembuktian Terbalik Harta Pejabat Negara diharapkan dapat meminimalisir korupsi.

Said mengatakan pejabat negara harus membuktikan harta yang mereka miliki tidak terlibat dalam tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

"Hal ini dapat membuat pejabat negara lebih hati-hati dalam menggunakan kekuasaan dan sumber daya yang mereka miliki," tandasnya.

Kemenkeu sendiri tengah dihadapkan pada masalah harta jumbo yang menyeret beberapa nama seperti pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo hingga Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono.

[Gambas:Video CNN]

Toko dunia lain

Tiket KA Periode Lebaran Baru Terjual 30,9 Persen******

PT Kereta Api Indonesia atau KAImencatat penjualan tiket KA Jarak Jauh pada masa Lebaran 2023 mencapai 642.281 tiket per Selasa (14/3) untuk keberangkatan 12 April-28 April.

Jumlah tersebut setara 30,9 persen dari total keseluruhan tiket yang disediakan sebanyak 2,07 juta tiket.

"Jumlah tersebut masih akan bertambah, karena penjualan masih terus berlangsung," bunyi keterangan KAI, dikutip Selasa (14/3).

Sementara untuk periode setelah Lebaran, didominasi oleh penumpang dari arah Timur (Jawa Tengah atau Jawa Timur) menuju arah Barat (Jakarta atau Bandung).

Berdasarkan tanggal keberangkatannya, KA yang menjadi favorit dipesan yaitu 20 April (56 persen), 21 April (53 persen), dan 19 April (47 persen).

Kemudian perjalanan KA yang masuk lima besar dalam okupansi yang telah dipesan di antaranya KA Airlangga (100 persen), KA Kahuripan (94,14 persen), KA Bengawan (88,77 persen), KA Sri Tanjung (80,67 persen), dan KA Probowangi 58,18 persen.

"KAI berharap masyarakat dapat merencanakan perjalanannya dengan baik karena tiket KA masa Angkutan Lebaran masih cukup banyak tersedia," ujar KAI.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Teratai Hijau

Aksi Unjuk Rasa di DPR: Partai Buruh Tolak Keras RUU Kesehatan******

Ribuan anggota Partai Buruh dan serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/3). Aksi ini dilakukan untuk menuntut pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Melalui aksi ini, mereka juga menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Mereka khawatir jika kedua beleid ini disahkan, akan merugikan hak-hak buruh di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Ketua Mahkamah Partai Buruh, Riden Hatam Azis, mengkritik RUU Kesehatan yang akan mengubah tata kelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ia menilai RUU tersebut akan membuat kedua lembaga tersebut berada di bawah kendali Presiden dan Menteri Kesehatan.

Maka dari itu, dia melanjutkan, sebaiknya pemerintah tidak terlibat dan mempengaruhi BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemerintah tidak boleh 'cawe-cawe' untuk urusan BPJS Ketenagakerjaan ini. Sekarang dia coba ambil untuk bagaimana dia bisa mengendalikan," kata Riden yang juga menjabat sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Riden menyampaikan aksi kali ini dilakukan karena Partai Buruh mendapat informasi bahwa DPR RI akan melakukan sidang paripurna hari ini. Menurutnya, DPR RI akan menggelar sidang paripurna untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja yang kontroversial.

"Karena kami mendapat informasi bahwa hari ini atau besok DPR RI akan mengesahkan atau memparipurnakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022," ujar Riden.

Dalam aksi tersebut, Partai Buruh dan serikat buruh mengajukan empat tuntutan, di antaranya menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, mengesahkan RUU PPRT, menolak RUU Kesehatan, dan melakukan audit forensik terhadap penerimaan pajak negara, serta mencopot Dirjen Pajak.

lagu sebenarnya

Induk Perusahaan Facebook Bakal Kembali PHK 10 Ribu Karyawan Tahun Ini******

Meta, induk perusahaan Facebook, berencana untuk kembali memangkas atau mem-PHK10 ribu karyawannya pada tahun ini.

Mengutip CNN pada Selasa (14/3), keputusan tersebut diumumkan oleh CEO Mark Zuckerberg dalam postingan di Facebook.

"Kami berharap untuk mengumumkan restrukturisasi dan pemutusan hubungan kerja di kelompok teknologi kami pada akhir April, dan kemudian kelompok bisnis kami pada akhir Mei," tulisnya.

"Secara keseluruhan, kami berharap untuk mengurangi ukuran tim kami sekitar 10 ribu orang dan menutup sekitar 5.000 peran terbuka tambahan yang belum kami rekrut," kata Zuckerberg.

Sebelumnya, pada November lalu, Meta juga mengumumkan akan mem-PHK sekitar 13 persen dari tenaga kerjanya atau 11 ribu pekerjaan, yang merupakan pemangkasan terbesar dalam sejarah perusahaan.

Pemutusan hubungan kerja kali ini diharapkan akan diumumkan pada akhir April untuk kelompok teknologi dan pada akhir Mei untuk kelompok bisnis. Namun, dalam beberapa kasus, perubahan ini mungkin membutuhkan waktu hingga akhir tahun.

Selain Meta, perusahaan-perusahaan Big Tech lainnya juga telah mengkonfirmasi pemutusan hubungan kerja besar-besaran pada awal tahun ini, termasuk Amazon, induk perusahaan Google Alphabet, dan Microsoft. Tindakan ini dilakukan di tengah inflasi yang lebih tinggi, ketakutan resesi, dan guncangan permintaan yang diinduksi oleh pandemi.

[Gambas:Video CNN]

Reinkarnasi pesawat

Luhut Akui Ada Lembaga 'Akali' Arahan Jokowi untuk Pakai Produk RI******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan masih ada instansi yang mencari celah dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memprioritaskan produk lokaldalam belanja anggarannya.

Kepada Jokowi, Luhut melaporkan praktik ini terjadi di kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah.

"Kami laporkan Bapak Presiden, masih ada instansi instansi yang mencoba mencariloophole(celah) dari sini. Oleh karena itu kami sepakat, Mendagri, Menpan-RB dan Menkeu untuk mengecek langsung ke lapangan terkait belanja e-katalog di kabupaten/kota, provinsi dan kementerian,"ujarnya dalam acara Business Matching Produk Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (15/3).

"Kami usul kepada Bapak Presiden juga memberikan disinsentif pada institusi yang tidak melaksanakan program ini," imbuhnya.

Luhut mengatakan tidak ada negara lain yang akan memprioritaskan beli produk Indonesia selain bangsa Indonesia sendiri.

"Uang rakyat untuk kemajuan dan kesejahteraan Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 dan cita-cita The Founding Fathers," pungkas Luhut.

[Gambas:Video CNN]