jtslot266

Pacar Pria Lin

Pemerintah Siap Bangun Stadion Markas PSM Asal Masalah Lahan Tuntas******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono menjawab kerisauan warga Makassar, Sulawesi Selatan, untuk memiliki stadionpengganti Stadion Mattoanging yang telah dibongkar pada 2019 lalu.

Basuki mengatakan pemerintah pusat siap membangun stadion yang akan menjadi kandang PSM Makassar, tetapi masih ada kendala lahan.

"Kami mau bangun Stadion Mattoanging, masalahnya lahannya masih bermasalah. Coba selesaikan dulu masalah lahannya baru kami bangun," kata Basuki, Kamis (27/7).

"Di Sulsel ada stadion di Kota Parepare, namun Makassar juga harus ada," ujarnya.

Kementerian PUPR sementara memeriksa kondisi 22 stadion di Indonesia yang akan segera direnovasi, salah satunya Stadion BJ Habibie di Kota Parepare.

"Saat ini, 22 Stadion yang akan dievaluasi dan akan direnovasi," jelasnya.

Stadion Mattoanging yang merupakan stadion kebanggaan warga Sulsel dibongkar pada tahun 2019, namun hingga saat ini proses pembangunan stadion tersebut belum jelas kapan akan kembali dibangun.

Stadion Mattoanging dibongkar setelah pihak Pemprov Sulsel dan Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) capai kata sepakat soal kepemilikan lahan Stadion Mattoanging.

Namun, sejak itu terus berpolemik. Bahkan, yang menggugat kepemilikan lahan ada dua pihak yakni Andi Ilhamsyah Mattalatta dan Teddy Anwar.

Gugatan keduanya masih berproses di pengadilan. Padahal, Pemprov Sulsel sudah menang di tingkat Pengadilan Tinggi. 

Kendati demikian, pihak penggugat masih melakukan upaya hukum lainnya sehingga penyelesaiannya berlarut-larut.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir penyakit aneh

Jemaah Haji Makassar Ngaku Diperas Rp550 Juta, Bea Cukai Soetta Bantah******

Jemaah haji asal Makassar, Sulawesi Selatan yang beberapa waktu lalu viral memborong 1 kilogram (Kg) emasdi Jeddah Mirahayati mengaku diperas oknum pegawai Bea CukaiBandara Soekarno-Hatta (Soetta), Banten.

Dugaan pemerasan terjadi saat ia pulang dari menunaikan rukun Islam ke-5 tersebut. Mirahayati bercerita pemerasan bermula saat ia sampai di Bandara Soetta. 

Saat itu, ia membawa emas berupa dua kalung, cincin, anting dengan total berat 1 kg dan oleh-oleh berupa sajadah, Alquran, tasbih. Total nilai emas dan oleh-oleh tersebut ia taksir Rp840 juta.

"Menurut aku nilai tagihan pajak itu tidak wajar, terhitung banyak ratusan juta, orang berpikir saya cuma bayar Rp30 juta-Rp50 juta, tapi yang ditagihkan ke saya Rp550 juta. Saya bilang ini pemerasan, masa harga emas Rp840 juta, pajaknya masuk ke Indonesia Rp500 juta, ini peras masyarakat Indonesia," katanya saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Selasa (18/7).

Karena merasa tagihan terlalu besar, ia pun bernegosiasi dengan petugas tersebut. Akhirnya, ia dan petugas Ditjen Bea Cukai bandara sepakat bahwa bea masuk yang harus dibayar atas barang bawaanya Rp278 juta. 

"Awalnya diminta sekitar Rp550 juta. Bukan separuh, karena uangnya itu kalau rupiahkan hanya sekitar Rp840 juta saja. Setelah nego, kita sepakati hanya Rp278 juta," ungkapnya.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Direktorat Jenderal Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto yang dikonfirmasiCNNIndonesiaterkait pengakuan itu mengatakan tidak ada ruang negosiasi dalam penentuan pungutan bea masuk.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, secara aturan, besaran pungutan bea masuk untuk barang bawaan penumpang pesawat dari luar negeri sudah jelas, ada tiga jenis. Pertama, bea masuk yang besarannya 10 persen. Kedua,PPN impor yang tarifnya 11 persen. Ketiga, PPH Pasal 22 impor yang tarifnya 7,5 persen.

"Sudah jelas cara menghitungnya, bagaimana cara negonya? Tidak ada ruang negosiasi," katanya.

Senada, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Soekarno-Hatta juga membantah tuduhan soal pemerasan terhadap Mirahayati.

"Tidak ada nego apalagi pemerasan," ujar Humas KPU BC Soekarno Hatta Niko Budhi Darma, Kamis (20/7).

Menurutnya, saat Mirahayati tiba di Soetta dengan membawa barang berharga berupa perhiasan emas, pihaknya langsung melakukan pemeriksaan.

Hasilnya, emas yang dibawa dikategorikan sebagai barang pribadi penumpang, maka ditetapkan pungutan negaranya sesuai kategori tersebut. Bea Cukai Soetta juga menimbang manual emas tersebut, dan diketahui beratnya 1.095 gram dengan nilai pabean barang sebesar Rp917 juta.

Dengan dasar perhitungan pungutan negara Bea Masuk 10 persen, PPN 11 persen, serta Pajak Penghasilan (PPh) 7,5 persen, maka jumlah pungutan negara yang harus dibayar Mirahayati adalah sebesar Rp278 juta.

"Pungutan negara ini seluruhnya disetor ke kas negara. Jadi, narasi terjadi nego atau tawar menawar dengan petugas Bea dan Cukai' adalah tidak benar," pungkasnya.

Pertempuran pencuri

Indonesia Rugi Rp551 T Imbas Makanan Terbuang 48 Juta Ton per Tahun******

Kepala Badan Pangan Nasional(NFA) Arief Prasetyo Adi menyoroti pemborosan makananyang dilakukan di Indonesia.

Mengutip studi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ia mengungkapkan total sampah makanan Indonesia mencapai 23 juta hingga 48 juta ton per tahun selama periode 2000-2019.

Seharusnya, apabila tidak terbuang, sampah makanan itu bisa menghidupi 61 juta - 125 juta orang atau setara 29 hingga 47 persen populasi rakyat Indonesia.

"Dengan estimasi kerugian yang ditimbulkan dari adanya sampah pangan tersebut, tentunya harus kita cegah dengan memanfaatkan pangan yang berpotensi terbuang melalui gerakan setop boros pangan," ujar Arief saat menghadiri Forum United Nation Food Systems Summit (UNFSS) +2 Stocktacking Moment di Roma, Italia, seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (27/7).

Menurut Arief, Indonesia menaruh perhatian serius pada masalah penyusutan pangan (food loss) dan sampah makanan (waste) yang bisa berdampak pada ketahanan pangan dan gizi. Terlebih, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) telah mengingatkan soal ancaman krisis pangan global.

"Sangat penting bagi setiap negara untuk mencegah dan mengurangi food loss and waste. Sekitar 14 persen dari total produksi pangan global mengalami penyusutan (food loss) , dan 17 persen pangan terbuang percuma karena perilaku boros pangan (food waste)," ungkapnya.

Karenanya, ia menilai perlu kolaborasi global demi menekanfood loss and waste.

Berdasarkan mata rantai produksi pangan, poin terbesar yang berpengaruh dalam food loss and wasteterjadi pada tahap konsumsi. Hal ini menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemerintah dalam menangani food loss and wastesecara efektif.

"Dalam menghadapi isu food loss and waste, Indonesia telah mengidentifikasi beberapa kebijakan, antara lain dengan mengubah perilaku, peningkatan support system,penguatan regulasi, optimalisasi pendanaan, pemanfaatan food loss and waste, pengembangan kajian, serta pendataanfood loss and waste," ujarnya.

Arief memaparkan sejumlah strategi mencegahfood loss and wasteantara lain dengan membuat platform dan berkolaborasi lintas sektor yang melibatkan tiga kelompok pelaku.

Kelompok pertama adalah penyedia makanan/donator yang meliputi restoran, hotel dan retail dan penjual makanan lainnya. Kelompok kedua adalah organisasi sosial yang menjadi foodhub yang bertugas dalam menghubungkan penyedia/donor makanan dengan kelompok penerima, seperti FoodBank of Indonesia, Yayasan Surplus, Badan Amil Zakat Nasional, dan lain-lain.

"Kelompok terakhir adalah kelompok penerima manfaat yang tengah menghadapi masalah kekurangan pangan di antaranya anak-anak, lansia, panti asuhan dan pihak-pihak yang membutuhkan," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga menyediakan dan memfasilitasi kendaraan logistik pangan untuk pendistribusian pangan berlebih dari pendonor ke penerima manfaat.

"Tidak kurang dari 27 ton pangan berlebih telah didistribusikan kepada kelompok penerima manfaat di Jakarta sepanjang Desember 2022-Februari 2023. Ini tentunya akan kita perluas ke berbagai wilayah sehingga gerakan ini terus bergulir dan berdampak positif pada ketahanan pangan kita," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Memanggil Miliaran Dewa dan Iblis dari Dunia Lain

Luhut Sebut KPK Sudah Temukan Perusahaan yang Ekspor Nikel Ilegal******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Ketua KPK Firli Bahuri sudah menemukan pelaku ekspor 5 juta ton bijih nikel secara ilegal ke China.

"Pak Firli bilang 'saya sudah dapat'," kata Luhut, Senin (24/7).

Kendati, dia belum mengetahui apakah perusahaan yang mengekspor nikel secara ilegal adalah korporasi asal Indonesia atau asal China.

"Itu tidak susah menelusuri sumbernya dari mana, siapa yang menerima, siapa yang mengirim, kapalnya apa dan berangkat dari mana. Kita bisa trace. Sekarang dengan digitalisasi tidak ada yang tidak bisa di-trace," katanya.

Selain dengan sistem, Luhut mengatakan pemerintah juga sudah mempunyai satuan tugas (Satgas) laut untuk mendeteksi dan mengatasi penyelundupan.

Lihat Juga : Luhut soal Tesla Investasi di Malaysia: Saya Mau Ketemu Elon

Informasi mengenai dugaan penyelundupan 5 juta ton bijih nikel disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga tersebut mendapat informasi penyelundupan terjadi ke China dan sudah berlangsung sejak 2021 lalu.

Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria dugaan itu muncul setelah pihaknya mengecek data dari Negeri Tirai Bambu.

"Data ini sumbernya dari bea cukai China," ujar Dian kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/6).

Lihat Juga : Dewi Kam Jadi yang Paling Tajir dari 10 Wanita Terkaya di ASEAN

Dian tidak menyebutkan secara rinci mengenai asal muasal ore nikel yang diekspor secara ilegal ke China tersebut. Akan tetapi, ada dugaan berasal dari tambang yang berada di Sulawesi atau Maluku Utara.

"Dari Indonesia, saya enggak menyebut dari IWIP (Indonesia Weda Bay Industrial Park), tentunya dari Sulawesi dan Maluku Utara karena hanya dua daerah inilah penghasil nikel terbesar," ungkapnya.

Dian mengatakan selama ini sebenarnya banyak pihak yang melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya ekspor ilegal, seperti Bakamla, Bea Cukai, Pol Air, dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Namun, ternyata masih terjadi ekspor ilegal ke negara lain. Dian mengatakan KPK bisa mengusut lebih jauh jika ada dugaan korupsi dari praktik ekspor ore nikel ilegal tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Ahli Senjata

Kecelakaan di Perlintasan Sebidang Capai 1.142 Kasus Selama 2019******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatatkan angka kecelakaan di perlintasan sebidang mencapai 1.142 kasus sepanjang 2019 hingga 2022.

Dalam keterangan Kemenhub saat media briefing pada Jumat (4/8), dari total 1.142, kecelakaan paling banyak terjadi di perlintasan sebidang yang tidak dijaga yaitu sebanyak 1.004 kejadian.

Kendati, tren kecelakaan di perlintasan sebidang menurun sejak 2019. 

Kemenhub berharap perjalanan kereta api semakin aman karena jumlah perlintasan sebidang turun dalam tujuh terakhir dari 5.685 perlintasan menjadi 4.194 pada 2022 .

Kemenhub mengakui ada berbagai tantangan dalam penanganan perlintasan sebidang, di antaranya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui aturan bahwa pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api dan mematuhi rambu-rambu jalan di perpotongan sebidang.

Kemudian, keterbatasan dana pengadaan atau pemasangan fasilitas di perlintasan sebidang.

Kemenhub pun telah melakukan penanganan dengan secara bertahap menutup perlintasan sebidang yang ada di sepanjang jalur kereta. Lalu, melengkapi perlintasan sebidang dengan pintu perlintasan dan memasang sistem deteksi dini dengan sirine atau lampu peringatan.

Kemudian, mengalokasikan Dana Alokasi Khusus kepada daerah tertentu mendanai kegiatan khusus daerah di bidang keselamatan jalan.

[Gambas:Video CNN]

Ujung pedang

Menaker Respons Usul UMP Naik 15 Persen Tahun Depan******

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah buka suara soal usulan upah minimum naik sebesar 15 persen pada tahun depan. Usulan tersebut dikemukakan oleh Partai Buruh. 

Ida mengatakan upah minimum akan mengacu pada Undang-undang Cipta Kerja.

"Penetapan UMP-kan menggunakan dasar UU Cipta Kerja yang juga meminta membuat aturan turunannya dalam bentuk peraturan pemerintah," kata Ida di Istana Kepresidenan, Rabu (2/8).

"Saya kira kan ump itu adalah berlaku untuk pekerja di bawah 1 tahun, di atas itu berlaku struktur skala upah, dan itu sudah diatur di undang-undang bahwa pekerja di atas 1 tahun tidak lagi menggunakan upah minimum," katanya.

[Gambas:Video CNN]