bandar togel

Anda dan saya berbeda

Penumpang Commuterline Sudah Dibolehkan Lepas Masker******

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) resmi mencabut aturan penggunaan masker di dalam commuterline per Senin (12/6). Penumpang yang dapat memastikan kesehatannya diperkenankan untuk melepaskan masker di dalam gerbong.

"Diperbolehkan tidak memakai masker dalam keadaan sehat," tulis akun Twitter resmi PT KCI @CommuterLine, Senin (12/6).

Lihat Juga : TransJakarta Izinkan Penumpang Tak Bermasker, KRL Masih Wajib Masker

"Dianjurkan untuk tetap memakai masker dengan benar bagi pengguna dalam keadaan tidak sehat," lanjut cuitan Commuterline.

Aturan tersebut sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait protokol kesehatan (prokes) pada masa transisi endemi.

"Sesuai Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan No. 17 Tahun 2023 Tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Orang Dengan Transportasi Kereta Api Pada Masa Transisi Endemi Covid-19," tulisnya.

Lihat Juga : BPKP Siap Audit Ulang Rencana Impor KRL Bekas Jika Diminta Erick

Dalam laman https://commuterline.id/, PT KCI juga menganjurkan penumpang melakukan vaksinasi Covid-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat.

Menurut VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba, hal tersebut dikhususkan bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan Covid-19.

"Untuk kesehatan bersama KAI Commuter tetap mengimbau seluruh pengguna tetap memakai masker dengan baik dan benar selama perjalanan," tutur Anne dalam keterangannya.

Penjahat super yang tak terkalahkan di alam semesta

Jusuf Hamka Ancam Gugat Staf Khusus Sri Mulyani******

Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka mengancam akan mensomasi atau menggugat Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Langkah itu ia lakukan terkait pernyataan Yustinus yang menyebut dirinya bukan siapa siapa di CMNP. Ia mengatakan pernyataan tersebut merupakan fitnah dan pencemaran nama baik.

"Dia mengatakan bahwa saya bukan siapa-siapa di CMNP, saya bukan siapa-siapa di daftar pemegang saham tak ada. Bagaimana tidak ada, matanya rabun ayam kali. Lihat saja di Ditjen AHU saya pemegang saham pengendali walaupun satu lembar doang, saya beneficial owener-nya," kata Jusuf kepada CNNIndonesia.com, Jumat (16/6).

Untuk mengambil langkah hukum itu, ia menjelaskan dirinya sudah sepakat bersama pemegang saham CMNP untuk menunjuk kuasa hukum Maqdir Ismail.

Pengacara diminta untuk mengumpulkan bukti guna memperkuat dalil somasi atau gugatan.

Staf Khusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo mempersilakan Jusuf Hamka mengambil langkah hukum terhadapnya.

"Saya tidak personal. Saya menghormati hak beliau (Jusuf Hamka) untuk tidak terima. Kalau somasi, seperti apa yang disomasi saya juga belum menerima. Saya persilakan saja," katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (16/6).

"Prinsipnya kalau diminta penjelasan saya akan memberikan penjelasan, tapi sama sekali tidak ada intensi buruk. Tidak ada niatan buruk apapun dari saya. Cek dari awal saya tidak ada omong Jusuf Hamka," imbuh Prastowo.

Prastowo menegaskan dia tidak pernah menyebut Jusuf Hamka bukan siapa-siapa di PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Menurutnya, itu adalah kesalahpahaman dari judul pemberitaan di salah satu media nasional.

Anak buah Menkeu Sri Mulyani itu merinci dia hanya mengutip data di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Menurutnya, nama Jusuf Hamka memang tidak tercantum dalam nama direksi atau komisaris CMNP.

"Itu bukan saya yang ngomong (Jusuf Hamka bukan siapa-siapa di CMNP), lihat dulu. Saya tidak ngomong bukan siapa-siapa, kami Kemenkeu itu berperkara dengan PT CMNP. CMNP kalau mau ditunjuk dari 1997, 2003, 2010, 2023, pemiliknya berubah-ubah namanya perusahaan publik, maka kami harus berkomunikasi dengan siapa?" jelasnya.

Prastowo bahkan siap untuk kopi darat dengan Jusuf Hamka. Ia menyebut tidak punya masalah pribadi dengan Bos CMNP tersebut.

"Ya sebagai teman tentu saja mau (ngopi bareng Jusuf Hamka), tidak ada masalah saya. Tapi lagi-lagi ini bukan personal. Kalau saya salah, saya hanya membaca SK Ditjen AHU, nanti saya kasih SK-nya. Aktanya kan begitu. Saya berdasarkan akta yang di-uploaddi Ditjen AHU, tidak nambahin tidak mengurangi," tegas Prastowo.

Sengketa antara Jusuf Hamka dengan Kemenkeu termasuk dengan Yustinus Prasowo merupakan buntut dari kasus tagihan utang Rp800 miliar yang diajukan oleh bos jalan tol itu kepada Kemenkeu yang hingga kini tak lekas dibayar.

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu menyebut utang pemerintah bermula dari deposito PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk alias CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Ia sukses dan memenangkan gugatan.

"Saya bilang mana ada itu, kami gugat di pengadilan 2012. Waktu 2014 atau 2015 kami sudah sampai Mahkamah Agung (MA), inkrah, menang. Harus dibayar berikut bunganya setiap bulan. Ada dendanya pemerintah," jelas Jusuf.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.

Teknik Bintang Kuno

Bapanas Ungkap Harga Bawang Putih Akan Turun di Bawah Rp36 Ribu per Kg******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)Arief Prasetyo Adi memprediksi harga bawang putih akan turun menjadi di bawah Rp36 ribu per kilogram (kg) dalam satu hingga dua bulan mendatang.

Penurunan harga komoditas tersebut seiring dengan masuknya bawang putih impor dari China.

Selain itu, harga jual bawang putih di China juga turun dari US.300 per ton menjadi US0 per ton.

"Kemungkinan besar dalam waktu dekat akan mulai masuk (bawang impor). Harga di China mulai turun. Jadi harga bawang putih dalam satu dua bulan ini akan turun," katanya di Gedung DPR, Selasa (13/6).

Pada kesempatan itu, Arief mengatakan pasokan bawang putih saat ini sudah minus 617 ribu ton berdasarkan data BPS, Kementerian Pertanian dan diolah oleh Badan Pangan Nasional.

Sebab itu, pihaknya akan mengimpor bawang putih sebanyak 504.088 ton pada Mei hingga Desember 2023.

Lihat Juga : Kementan Bidik Produksi Padi Tahun Depan Capai 55,4 Juta Ton

"Sementara realisasi impor dari Januari sampai April 103.414 ton," kata Arief.

Arief membeberkan pasokan bawang putih pada awal 2023 mencapai 143.621 ton, dan perkiraan produksi sebanyak 23.337 ton.

Sehingga, jika total, proyeksi ketersediaan bawang putih akan mencapai Rp774.460 ton pada akhir 2023 dengan kebutuhan yang mencapai 669.354 ton sepanjang tahun ini.

Mengutip panel harga Badan Pangan Nasional, harga bawang putih dibanderol Rp39.350 per kg per 13 Juni, naik dari Rp39.250 per kg pada 6 Juni. Harga bawang putih terendah ada di Lampung yaitu Rp32.500 per kg, dan termahal di Maluku Utara Rp51.250 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Buku Harian Kerakusan

Bertemu Zulhas, Bos Tiktok Ungkap Rencana Investasi Rp148 T******

CEOTikTok Shou Zi Chew akan menginvestasikan US miliar atau Rp148 triliun (asumsi kurs Rp14.800 per dolar AS) di Indonesia dalam dua sampai lima tahun ke depan.

Hal itu disampaikan saat bertemu dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) di kantor Kementerian Perdagangan, Rabu (14/6). Pertemuan itu dilakukan di sela kunjungannya ke Indonesia.

Shou mengungkapkan kunjungannya ke Indonesia memang ingin secara langsung bertemu dengan Zulkifli. Hal itu dilakukan untuk mengungkapkan terima kasihnya secara langsung terhadap dukungan terhadap perkembangan TikTok, salah satunya dengan terbitnya izin TikTok Shop di Indonesia.

Shou juga mengatakan terdapat 5 juta bisnis masyarakat Indonesia pada platformnya, mayoritas UMKM. Sebanyak 2 juta di antaranya berjualan di platform e-commerce, TikTok Shop.

Dalam keterangan terpisah, Zulkifli mengungkapkan TikTok menjadi salah satu media digital yang membantu UMKM lokal dalam memasarkan produknya.

Ia berharap TikTok mendorong pengutamaan produk lokal dengan membantu UMKM on boarding melalui pelatihan, kurasi produk, serta penyediaan fasilitas ruang promosi bagi hasil produksi dalam negeri.

Terlebih, Tiktok tidak hanya menjadi platform video sharing dan media sosial, tetapi juga telah mengembangkan fitur TikTok for Business, TikTok Shop dan TikTok Ads.

"Tidak hanya menjadi platform hiburan, TikTok juga berpengaruh besar terhadap ekosistem UMKM Indonesia. Kami senang, perkembangan digital seperti TikTok mempermudah pertemuan antara pembeli dengan produsen," kata Zulkifli.

Lebih lanjut, berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2023, TikTok Shop berada di urutan ke-4 setelah Shopee, Lazada, dan Tokopedia sebagai toko daring yang sering digunakan.

[Gambas:Video CNN]

Administrator surga

Minim Partisipasi Rakyat, PB HMI Sebut RUU Kesehatan Bermasalah******

Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.

"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.

"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.

Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.

Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.

Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.

"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.

Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.

Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.

"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.

Lagu Yin Liting Qiaoxia

IHSG Diprediksi Menguat Berkat Faktor Teknikal******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi dibuka menguat pada perdagangan Jumat (16/6).

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG akan melanjutkan penguatan pada penutupan hari sebelumnya karena berada di atas level support.

"Berdasarkan indikator MACD menandakan momentum bullish," ujar Ivan dalam riset hariannya.

Senada, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya juga melihat IHSG bakal menguat, tetapi terbatas. Hal ini dikarenakan hanya beberapa kinerja emiten pada kuartal I yang menunjukkan hasil baik.

"Akhir pekan pola gerak IHSG terlihat masih cenderung bergerak sidewaysdengan peluang tekanan minor yang masih terlihat cukup besar," jelasnya.

Hari ini, William memperkirakan IHSG bakal berada di rentang support6.636 dan resisten6.789. Beberapa saham yang direkomendasikan untuk dikoleksi adalah ITMG, TLKM, BBNI, UNVR, JSMR, SMGR, AALI, dan BMRI.

Sebelumnya, IHSG ditutup di level 6.713 pada Kamis (15/6). Indeks saham menguat 14 poin atau 0,21 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,53 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,02 miliar saham. Pada penutupan kali ini, 241 saham menguat, 281 saham terkoreksi, dan 217 saham lainnya stagnan.

Terpantau, tujuh dari 11 indeks sektoral menguat dipimpin sektor energi naik 0,75 persen. Sedangkan empat sektor melemah dipimpin oleh transportasi yang minus 1,72 persen.

[Gambas:Video CNN]