arya88

Pengkhianat menyayangi istrinya

Bos Garuda Soal Merger dengan Pelita Air: Penjajakan Masih Berlangsung******

Direktur UtamaGaruda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan proses merger grupnya, termasuk Citilink, dengan maskapai Pelita Airmasih dalam pembahasan. Sampai saat ini belum ada keputusan final terkait rencana tersebut.

"Terkait rencana merger bisnis Garuda Indonesia Group bersama dengan Pelita Air, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini proses diskusi terkait langkah penjajakan aksi korporasi tersebut masih terus berlangsung intensif," ujar Irfan dalam keterangan tertulis, Selasa (22/8).

Lihat Juga : Erick Thohir Akan Merger Garuda, Pelita Air dan Citilink

"Mengenai proyeksi dari proses merger ini tentunya akan terus kami sampaikan secara berkelanjutan sekiranya terdapat tindak lanjut penjajakan yang lebih spesifik atas realisasi rencana strategis tersebut," pungkas Irfan.

Sebelumnya, Erick menyampaikan rencananya untuk merger tiga BUMN yakni Garuda Indonesia, Citilink dan Pelita Air dengan tujuan efisiensi.

Merger merupakan lanjutan program efisiensi BUMN yang sebelumnya sudah dilakukan Kementerian BUMN terhadap empat Pelindo pada 2021 lalu.

"Setelah melakukan rangkaian program efisiensi pada empat Pelindo, (itu) akan dilanjutkan ke BUMN pada klaster lain, yaitu maskapai penerbangan. Saat ini terdapat tiga BUMN yang bergerak di bidang penerbangan, yaitu Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air," kata Erick dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Senin (21/8) kemarin.

Erick berharap merger bisa membuat industri penerbangan negara semakin kuat dan efisien.

"BUMN terus menekan logistic cost. Pelindo dari 4 (perusahaan) menjadi 1. Sebelumnya, logistic cost mencapai 23 persen, sekarang jadi 11 persen. Kita juga upayakan Pelita Air, Citilink, dan Garuda merger untuk menekan cost," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Armor Naga Pembunuh Langit

Harga Beras Naik Tertinggi Dalam 12 Tahun Terakhir, ADB Waswas Inflasi******

Badan PanganPBBalias Food and Agriculture Organization (FAO) waswas harga berasyang naik mencapai level tertinggi dalam 12 tahun bakal memicu lonjakan inflasi pangan di Asia.

Ada dua biang kerok utama lonjakan harga beras yang mereka identifikasi.

Pertama, larangan ekspor India sejak bulan lalu.

Kedua, ancaman cuaca buruk akibat El Nino yang merusak produksi beras.

"Harga beras global sangat mengkhawatirkan. Yang jelas adalah volatilitas harga pangan akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang," kata Direktur Senior Bank Pembangunan Asia Qingfeng Zhang kepada CNBC, dikutip Rabu (23/8).

Sejatinya, inflasi pangan di Asia relatif terkendali sebelum India memberlakukan larangan ekspor. Kini, India akhirnya mengklarifikasi bahwa tidak ada rencana pembatasan apa pun terhadap ekspor beras pratanak non-basmati.

Menteri Pangan India Sanjeev Chopra mengklaim pemerintah tidak pernah mengusulkan rencana pembatasan, apalagi larangan ekspor beras.

Terlepas dari itu, El Nino masih menghantui produksi beras. Terlebih, fenomena alam ini terjadi di tengah sikap Rusia yang menarik diri dari inisiatif biji-bijian di Laut Hitam dan proteksi kebijakan pangan dalam bentuk pembatasan perdagangan.

Tak cuma beras, komoditas pangan lain juga dikhawatirkan ikut naik harganya karena iklim ekstrim imbas El Nino. Jika terjadi, lonjakan inflasi tak terhindarkan.

Munculnya El Nino juga dikhawatirkan mengulang krisis pangan pada 2010-2012 lalu. Bank Pembangunan Asia menyebut kenaikan harga pangan internasional mencapai 30 persen pada 2011.

[Gambas:Video CNN]

Kotak Makanan Ogre

Buruh Tuntut UMP 2024 Naik 15 Persen Sambil Sindir Gaji PNS Kuras APBN******

Buruh makin ngotot minta pemerintah menaikkan upah minimum pekerja swasta (UMP) sebesar 15 persen pada tahun depan. Tuntutan ini salah satunya dipicu  kebijakan Presiden Jokowi menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 8 persen di 2024.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut PNS, TNI, dan Polri saja yang ia sebut sebagai cost centeralias pekerja yang mengambil duit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja bisa dapat kenaikan gaji 8 persen, masa buruh di bawahnya.

Padahal kata Said, para buruh adalah profit center, orang yang menghasilkan pendapatan dan pajak untuk negara.

"Cara berpikirnya aneh nih negara, pemerintah aneh. Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, giliran dirinya mau naik upah tinggi, giliran swasta dan rakyat profit centermenghasilkan pajak untuk negara, upahnya lebih rendah. Aneh, negeri paling aneh sedunia ini," sambungnya kesal.

Meski begitu, Iqbal menegaskan dirinya bukan tidak setuju kenaikan upah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 8 persen dan pensiunan 12 persen. Ia hanya ingin meminta keadilan dengan menaikkan upah buruh 15 persen.

Ia mengatakan rumus kenaikan upah yang berlaku kini merugikan buruh.

Tak hanya kecewa ke pemerintah, ia pun kecewa dengan sikap pengusaha yang terkesan meremehkan kualitas pekerja Indonesia. Pasalnya, para pengusaha selalu mempermasalahkan tuntutan buruh yang meminta kenaikan upah dengan selalu menjelek-jelekkan kualitas pekerja.

"Pengusaha kita itu saking nasionalismenya tidak ada, selalu menjelek-jelekkan (buruh) Indonesia. Orang luar negeri,buyer, justru bangga dengan orang Indonesia. Kenapa pabrik bermerek itu lebih senang ke Indonesia? Karena keterampilan tangan (pekerja)," tutur Iqbal.

"Sayangnya, mesin kita mesin tua, teknologi lama. Investor-investor lokal kita itu medit, pelit, tidak mau beli mesin baru. Karena dia takut kalau beli mesin baru, buyer memberi ordernya tak panjang. Pengusaha kita nih cengeng," tandasnya.

Presiden memang akan menaikkan gaji PNS, TNI, Polri 8 persen pada 2024. Ada tiga pertimbangan menaikkan gaji para PNS tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Pertama, menjaga agar pelaksanaan transformasi reformasi birokrasi berjalan efektif.

Kedua,mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas. Ketiga, meningkatkan produktivitas PNS.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah mengalokasikan Rp52 triliun dalam RAPBN 2024 untuk menaikkan gaji PNS dan uang pensiunan tersebut.

"Kalau lihat dari komposisinya, untuk ASN pusat anggarannya Rp9,4 triliun, pensiunan kenaikan 12 persen itu anggaran tambahan Rp17 triliun, dan untuk ASN daerah Rp25,8 triliun," rinci Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2024 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Rabu (15/8).

perang total tanpa akhir

Usai Ditolak, Pemohon Akan Kembali Ajukan PKPU Waskita Karya******

Kuasa Hukum Pemohon PKPU PT Waskita Karya (Persero) Tbk Agusto Naur kecewa dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak gugatan permohonan kliennya, Donny Hartarto Lasmana.

"Menolak permohonan pemohon PKPU. Dua menghukum Para Pemohon PKPU membayar biaya perkara," kata hakim dalam putusan pengadilan, Kamis (24/8).

Donny adalah salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018.

Pada kesempatan itu, Agusto menyatakan akan kembali mengajukan permohonan PKPU melalui skema yang berbeda.

"Iya, pokoknya pantang mundur lah. Sampai dia diputus PKPU oleh kreditur lain, kita pantang mundur," kata Agus ditemui usai Sidang Pembacaan Putusan PKPU Waskita di PN Jakarta Pusat, Kamis (24/8).

"Sebenarnya ada niatan kami dari kreditur lain yang ngajuin. Kreditur kami kan kemarin supplier, kami bond holder. Sekarang mau kita balik, kreditur lain sebagai pemohon, kami sebagai kreditur lain," imbuhnya.

Lihat Juga : Harga Beras Kompak Melonjak di Pasar Tradisional Jakarta

Adapun salah satu poin yang membuat permohonan ditolak lantaran tidak adanya peran serta Wali Amanat dalam permohonan ini. Sementara menurut Majelis Hakim, permohonan pemegang obligasi harus oleh Wali Amanat.

"Sebenarnya kami kecewa. Karena kan ini alasannya harus oleh Wali Amanat. Sebenarnya sudah ada dua atau tiga putusan sebelumnya yang mengabulkan tanpa perlu Wali Amanat. Dan ini kan kalau ada disparitas seharusnya hakim memilih yang paling adil. Sementara dari Waskita ini yang paling adil lewat PKPU terlepas ini dengan Wali Amanat," jelasnya.

Waskita Karya memiliki utang pokok sebesar Rp 5 miliar kepada pemohon yakni Donny Hartarto Lasmana yang merupakan salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018.

Dalam hal ini, Agusto ragu akan ada penjadwalan yang jelas terkait pembayaran utang kliennya.

"Itulah ini kan skemanya enggak jelas, jadi ya masih nunggu arahan dari Wali Amanat, tapi kita sih ragu akan dibayar sesuai schedul. Saya curiga ini akan diketok PKPU. Ujung-ujungnya kesana, dischedullewat PKPU," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Warisan langit berbintang di kota

Buruh Geram Imbauan Pakai Transportasi Umum: Pejabat Saja Naik Mobil******

Buruh merasa kesal dengan imbauan pemerintah untuk menggunakan transportasi publik menyusul polusi udaradi DKI Jakarta yang terus memburuk belakangan ini.

Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan sebagian besar pejabat kementerian/lembaga (K/L)masih memakai mobil pribadi, di saat yang bersamaan pemerintah mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum.

Lihat Juga : Buruh Tuntut UMP 2024 Naik 15 Persen Sambil Sindir Gaji PNS Kuras APBN

Meski begitu, ia berharap buruh bisa dimaklumi jika masih menggunakan motor pribadi ketimbang kendaraan umum. Menurutnya, tarif transportasi publik masih cukup mahal untuk para buruh.

Selain itu, mobilitas buruh tidak hanya dihitung dari rumah ke pabrik atau kantor, melainkan harus sosialisasi berkeliling daerah sekitar. Iqbal juga berdalih tidak ada transportasi publik untuk buruh di daerah.

"Pabrik itu TransJakarta enggak sampai, karena pabrik agak ke dalam. Misalnya, Pulo Gadung, TransJakarta sampai ke pinggir jalan utama, tapi ke dalamnya gimana? Bus jemputan enggak ada," tuturnya.

Oleh karena itu, ia menuntut buruh juga mendapatkan jatah WFH seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jakarta. Iqbal menuntut pemberlakuan 3 aturan dalam menyikapi opsi WFH ini.

Pertama, pengaturan jam kerja. Iqbal menyebut pabrik biasanya memberlakukan dua shift kerja dalam sehari. Ia menyarankan shift pertama masuk di hari kesatu dan shift kedua diliburkan, kemudian shift kedua masuk di hari selanjutnya dan shift pertama mendapat jatah libur, begitu seterusnya bergantian.

Kedua, ia menuntut pengusaha dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan masker bagi para pekerja pabrik. Iqbal ingin para buruh difasilitasi agar bisa terlindung dari bahaya polusi udara.

"Ketiga, medical check up(MCU), pemeriksaan rutin, MCU secara reguler. Ini kan penyakit, polusi udara, secara reguler dia kan masuk kerja menghirup polusi udara. Emangnya buruh binatang yang enggak perlu dilindungi? Selain masker, dia juga harus MCU setiap bulan," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Cerita Sihir

Pengusaha Pede El Nino Tak Bikin Produksi Sawit Seret******

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) percaya diri atau PD jika fenomena el nino tak akan mempengaruhi produksi minyak kelapa sawit(CPO) secara signifikan.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan pihaknya selalu menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan demi mengantisipasi masa kekeringan setiap tahunnya.

Selain itu, Gapki juga bekerja sama dengan pemerintah dalam mengatasi kekeringan seperti salah satunya yakni membuat hujan buatan.

Oleh karena itu Eddy tak begitu khawatir soal dampak el nino tahun ini.

Meski demikian, Eddy mengatakan mau meremehkan hal ini. Ia mengatakan sudah memberikan sejumlah instruksi pada para pengusaha sawit seperti meminta anggota Gapki melakukan perawatan sawit dengan benar.

"Contoh pemupukan dilakukan clear sebelum el nino, supaya begitu nanti (el nino) terjadi kita gak bisa memupuk. Jadi pada waktu setelah el nino produksi tidak langsung terjun bebas," jelas Eddy.

Selain itu, ia juga melarang pengusaha melakukan pemangkasan pelepah saat terjadi el nino. Tak hanya itu, Eddy juga meminta pengusaha tak melakukan penyemprotan pupuk.

"Kami tetapkan sosialisasi secara terus menerus dan juga tidak boleh melakukan penyemprotan, itu bahaya," pungkasnya.