slot gacor korea

Pegadaian kecil Wanjie

IHSG Diprediksi Lesu Akibat Bayang******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) diperkirakan melemah pada perdagangan Rabu (9/11). Pelemahan itu dipicu karena pergerakan nilai tukar rupiah yang lesu.

Analis Artha Sekuritas Dennies Christoper Jordan mengatakan di sisi lain musim rilis kinerja kuartal III 2022 serta pembagian dividen beberapa emiten akan menopang pergerakan.

"Secara teknikal candlestick membentuk long long black body dengan volume yang cukup tinggi mengindikasikan potensi pelemahan," kata Dennies seperti dikutip dari riset hariannya.

Sementara, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat pola gerak IHSG masih berada dalam area konsolidasi wajar. Potensi tekanan masih cukup besar dibandingkan dengan kemampuan untuk naik.

"Para investor masih harus mewaspadai adanya potensi koreksi wajar dikarenakan sentimen dari fluktuasi harga komoditas juga nilai tukar rupiah yang masih akan membayangi pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang," katanya.

Ia memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support 6.954 dan resistance 7.172.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan JSMR, BBNI, AALI, ASRI, BBCA, UNVR, dan WIKA.

IHSG ambruk ke level 7.050 pada Selasa (8/11). Indeks saham melemah 52,27 poin atau minus 0,74 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp12,16 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 35,30 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Penulis Lucu

Aset Tanah China Evergrande dan Rumah CEO Hui Ka Yan Disita******

Kasus gagal bayarsurat utang China Evergrande Group berbuntut nahas. Sebidang tanah untuk pengembangan perumahan di distrik Yuen Long, Hong Kong, milik perusahaan kena sita.

Aset tanah itu bernilai US6,94 juta setara Rp9,98 triliun (asumsi kurs Rp15.681 per dolar AS).

China Evergrande diketahui gagal bayar surat utang yang sudah jatuh tempo sejak awal tahun ini. Perusahaan properti raksasa di China tersebut bahkan tak mampu membayar bunga utang kepada investor mereka.

Apesnya, penjualan tanah di Hong Kong itu pun akan mengakibatkan kerugian tambahan hingga US0 juta.

Padahal, China Evergrande membeli sebidang tanah itu seharga US0 juta pada 2019 dari pengembang lokal Henderson Land. Perusahaan sempat menghabiskan sekitar US2 juta dengan mengubahnya menjadi tanah yang bisa dibangun.

Namun, total kewajiban perusahaan yang mencapai lebih dari US0 miliar, tetap membuat penjualan atau penyitaan aset mereka oleh kreditur, di China maupun di Hong Kong, belum tertutupi juga.

Aset utama Evergrande lainnya di Hong Kong, kantor pusat lokalnya, diambil alih oleh perusahaan milik negara China China Citic Bank Corp pada September dan telah dilakukan penjualan tender bulan lalu.

Bahkan, rumah besar milik CEO China Evergrande Group Hui Ka Yan di kawasan perumahan bergengsi Hong Kong The Peak juga disita oleh pemberi pinjaman China Construction Bank (CCB) pada 1 November.

[Gambas:Video CNN]

orang-orang yang tersebar dari dinasti selestial

Luhut Singgung Manfaat Besar Dana Desa: Banyak Ekonom Tak Paham******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menuding pengamat ekonomitidak paham pentingnya kehadiran dana desa.

Luhut memaparkan Dana Desa sudah memberikan dampak besar untuk ekonomi di desa. Dampak antara lain berbentuk pembangunan jalan, jembatan, air bersih, irigasi, hingga fasilitas kesehatan yang terintegrasi.

"Saya sudah singgung tadi, dana desa itu apa dampaknya. Lihat ini, semua jadi ini jalan. Dana desa itu berpengaruh luar biasa. Banyak yang tidak tahu, pengamat-pengamat ekonomi (ekonom) itu tidak paham ini, tidak paham bahwa dampaknya itu begitu besar," kata Luhut dalam 4th Indonesia Fintech Summit (IFS) 2022, Kamis (10/11).

Dalam data yang dipaparkan Luhut, Dana Desa yang terhimpun sejak 2015 mencapai lebih dari Rp460 triliun. Hasil dari penyaluran dana itu meningkatkan desa atau daerah mandiri dari 173 pada 2015 menjadi 3.269 pada 2021.

Selanjutnya, daerah terbelakang dan sangat terbelakang berkurang dari 41.315 pada 2015 menjadi 23.028 pada 2021. Lalu, jumlah orang miskin di desa tercatat menurun dari 17,89 juta pada Maret 2015 menjadi 15,37 juta orang pada 2021.

"Saya juga waktu selesai (pandemi) Covid-19, saya pikir kenapa sih ekonomi kita ini hebat. Saya pikir hanya karena industrialisasi kita makin maju, karena harga komoditas, ternyata karena dana desa yang kita bikin hampir Rp500 triliun selama 7 tahun itu berdampak kepada 74 ribu desa seluruh Indonesia yang setiap tahun menerima kurang lebih Rp1 miliar. Itu membuat ekonomi bertahan di desa," kata Luhut

Luhut menjelaskan di setiap desa ada kegiatan ekonomi berkat penyaluran dana desa ke 74 ribu desa lebih sebesar Rp1 miliar per tahun. "Jadi uang itu berputar di dalam, tanpa melalui kementerian, dia langsung dari Kementerian Keuangan turun ke pedesaan tadi," ujar Luhut.

Rincian manfaat dari adanya dana desa antara lain sebagai berikut, pembangunan jalan sepanjang 308 km, jembatan sepanjang 1,58 ribu meter, 12.244 unit pasar desa, 29.210 fasilitas olahraga, 1,30 juta unit air bersih, 80 ribu unit irigasi, 42 ribu kegiatan BUMD, dan 42 ribu unit fasilitas kesehatan yang terintegrasi.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi dewa leluhur di dunia fantasi

Di Depan Aplikator, DPR Sentil Ojol yang Suka Parkir Sembarangan******

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi V dari Fraksi PDI Perjuangan Sri Rahayu menyentil aplikator layanan ojek online (ojol) soal pengemudi yang suka parkir sembarangan.

Kritikan itu disampaikan Sri di depan perwakilan manajemen Gojek, Grab, dan Maxim dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPR, Senin (7/11).

Menurutnya, keuntungan yang bisa didapatkan Gojek dan Grab tidak main-main. Bahkan, Maxim yang sejatinya adalah perusahaan Rusia sampai rela merambah pasar Tanah Air. Namun, Sri masih mempertanyakan kesungguhan aplikator memperhatikan mitranya.

Lebih lanjut, Sri mengatakan bahwa jangan hanya jauh berbicara kehadiran layanan aplikasi ojek online bisa membantu perekonomian masyarakat dan memberikan pekerjaan masyarakat yang terkena PHK, tapi juga perlu diperhatikan kesehatan para pengemudi tersebut.

"Apalagi kalau musim hujan, ke mana mereka? Kalau mobil masih bisa di dalam mobil, tapi kalau motor mau kemana mereka? Pernah gak dipikirkan itu?" sambungnya.

Menurut Sri, para pengemudi ojek online kerap tidak berpikir panjang ketika menerima orderan. Meski hujan deras, driver bakal tetap mengambil orderan tersebut dengan mengesampingkan keamanan dan kesehatan dirinya. Tujuannya agar bisa tetap mendapatkan penghasilan untuk makan.

"Oleh karena itu, aplikator ini harus mikir. Tugas Anda kan hanya di ruangan saja, untuk mengendalikan. Mereka yang di lapangan itu harus benar-benar dipikirkan, menyangkut kesehatan orang Indonesia juga. Jangan hanya diperas gitu maksud saya," tegas Sri.

Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata merespons kritik pedas itu. Ia mengaku telah mengusahakan yang terbaik untuk mitra, hanya belum sesempurna dengan yang dibayangkan.

"Mitra pengemudi ini adalah memang mitra utama kami sehingga penting bagi kami selalu agar pendapatan ini diinvestasikan kembali untuk mengembangkan ekosistem ini. Karena tadi kita berbicara pendapatan, agar pendapatan mereka juga cukup," katanya.

Ridzki juga mengaku pihak Grab selalu membayarkan asuransi kecelakaan untuk para pengemudinya. Kerja sama dengan pihak ketiga juga diupayakan untuk menunjang kebutuhan para driver.

"Kami juga selalu berusaha bekerja sama dengan pihak ketiga, tapi memang ada keterbatasan. Terkadang tempatnya tidak ada, tapi mitra pengemudi juga tetap ingin di sana. Kami selalu mencari solusi-solusi seperti itu, hanya saja memang karena kompleksitas ada beberapa yang mungkin tidak sesempurna harapan yang Ibu bayangkan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Nona seksiku

Ridwan Kamil Buka Suara soal Marak Ancaman PHK Pekerja******

Gubernur Jawa Barat (Jabar)Ridwan Kamil memaparkan strategi menahan gelombang PHK di tengah krisis global.

Pria yang akrab disapa Emil ini mengungkapkan pemerintah provinsi (pemprov) akan terus meningkatkan perlindungan dan kemudahan berusaha.

"Kalau market-nya tidak ada kan susah. Ada wilayah yang memang tidak dalam kontrol birokrasi, itu sudah hukum pasar. Tapi perlindungan-perlindungan kemudahan (berusaha) terus kita lakukan," ujar Emil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (7/1).

Dengan masuknya investasi, Emil berharap bisa meredam risiko PHK seiring meningkatnya ketersediaan lapangan kerja.

"Setiap tahun investasi kan nomor satu. Tahun lalu masuk Rp136 triliun menghasilkan 136 ribu pekerjaan," kata dia.

Pekan lalu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta seluruh pihak mengedepankan dialog untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri.

Kemnaker, sambung Indah, telah melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga, dinas ketenagakerjaan, serta mitra terkait untuk memantau perkembangan isu PHK.

Salah satu sektor yang rentan PHK adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Dominasi generasi muda

Aturan No Work No Pay, Akal Bulus Pengusaha Tak Bayar Upah Pekerja?******

Ketidakpastian ekonomi globalmembuat pengusaha mendesak Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

Belum lama ini, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengaku pengusaha mendesak pemerintah demi meminimalisir risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Anton, jika ada aturan tersebut, maka saat industri sedang lesu, pekerja tidak lantas kehilangan pekerjaan.

Ia mengatakan saat ini iklim dunia usaha sedang menurun imbas pelemahan ekonomi di berbagai negara. Akibatnya produksi industri lesu sehingga PHK dapat menjadi pilihan untuk menyelamatkan perusahaan.

"Memang kami dengan order menurun 50 persen atau katakanlah 30 persen, kami tidak bisa menahan. Satu dua bulan masih oke, tapi kalau sudah beberapa bulan atau setahun, pilihannya ya memang harus PHK massal," imbuhnya.

Pernyataan Anton soal lesunya industri dibenarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja yang mengklaim sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

Jemmy mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

Kendati, omongan Jemmy dan Anton bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam kesempatan belum lama ini, Sri Mulyani mengatakan sampai saat ini kinerja dari industri padat karya sangat baik.

Sebagai contoh, ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan sampai September menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, yakni 19,4 persen. Begitu juga dengan ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen, dan ekspor alas kaki tumbuh 41,1 persen.

Jika merujuk pada data tersebut, tentu bertentangan dengan klaim pengusaha bahwa ekspor turun, padahal data yang terkumpul cukup kuat dan positif.

Menanggapi permintaan pengusaha tersebut, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyebut asas no work no pay itu hanya berlaku saat pekerja dengan sengaja tidak mau bekerja.

Ia menilai permintaan tersebut akan menyalahi aturan yang ada. Jika dikaitkan dengan kondisi industri yang menurun, Timboel menilai hal tersebut bukanlah kemauan pekerja. Justru, perusahaan lah yang harus bertanggung jawab atas hal itu.

Timboel menuturkan selama ini no work no pay sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 93 beleid itu disebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

Namun pasal tersebut tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah, jika buruh tidak bekerja padahal ia bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pelaku usaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

"Jadi kalau diminta Permenaker soal no work no pay, gak bisa. Karena ia akan bertentangan dengan hal-hal lain," ungkap Timboel kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

Ia menduga aturan yang diminta itu hanya akal-akalan untuk melegitimasi kelakuan pengusaha yang kerap merumahkan pekerja saat kondisi perusahaan memburuk. Dengan begitu, pengusaha bisa melanggengkan upaya tersebut dengan payung hukum yang jelas.

"Kalaupun dibilang risikonya apakah akan ada PHK dan sebagainya, kebiasaan yang dilakukan perusahaan adalah merumahkan, tapi merumahkannya salah, sehingga mereka (pengusaha) menuntut no work no pay dengan dalil yang lain," jelas Timboel.

Nasib Buruh Berpotensi Terkatung-Katung