superkoin88

Sebuah peternakan di dunia lain

Ceria Pelanggan Berburu Barang Elektronik di Transmart Full Day Sale******

Transmart Kota Kasablanka, Jakarta Selatan mengobral murah barang elektronik demi menyambut momentum Transmart Full Day Sale yang digelar Selasa (15/8) sampai pukul 22.00 WIB.

Pantauan CNNIndonesia.com, sejumlah pembeli memborong barang elektronik. Bahkan ada yang trolinya hingga penuh. Salah satunya, Nuri, yang membeli televisi, oven, dispenser, hingga setrika.

Barang-barang itu ia beli sebagai doorprizesaat perayaan Hari Kemerdakaan RI pada 17 Agustus mendatang di kantornya. Total, ia menghabiskan Rp6 juta untuk sejumlah barang elektronik.

"Beli TV, dispenser, ada oven, setrikaan. Buat 17 Agustus di kantor," katanya.

"Senang dong karena barangnya dapat banyak," tambahnya.

Sementara, Division Manager Electronic Area Transmart Kokas Aby mengatakan sejumlah pengunjung telah memborong barang elektronik sejak jam 11.00 WIB. Pembeli rata-rata berasal dari pegawai yang kantornya dekat dengan Mal Kokas.

Barang yang laris di antaranya televisi dan mesin cuci.

"Tv-nya yang 32 inch, LG, harga Rp3,28 juta, harganya aslinya Rp3,6 juta. Mesin cuci yang harga Rp4 juta, harga aslinya Rp5 juta," katanya.

Kode Seni Bela Diri Samsara

Aguan Bicara Peluang Jokowi 17 Agustus******

Pendiri Agung SedayuGroup Sugianto Kusuma alias Aguan berbicara soal peluang Presiden Jokowi merayakan HUT RI ke-79 di IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Peluang ia sampaikan saat berbicara mengenai kemudahan izin usaha bagi pengusaha di IKN. Aguan mengatakan kalau izin usaha atau berinvestasi di IKN dipermudah dan segala hambatan logistik di ibu kota baru teratasi, ia optimis keinginan Jokowi itu bisa terwujud. 

Optimisme itu diketahui dari pernyataan resmi Kementerian Investasi/ BKPM pada Minggu (13/8). Pernyataan resmi dikeluarkan terkait kunjungan Aguan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM ke proyek IKN pada Jumat (11/8) lalu.

Bahlil dan Aguan mengunjungi proyek IKN pada akhir pekan kemarin. Bahlil mengatakan kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas rencana investasi investor dalam negeri Rp30 triliun-Rp40 triliun di IKN yang proyeknya akan di-groundbreakingpada September 2023.

Ia menambahkan kunjungan bertujuan untuk meninjau pembangunan di IKN serta menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh para investor dalam proyek pembangunan IKN.

Masalah tersebut salah satunya berkaitan dengan desain paket Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang belum rampung. Padahal, desain penting sebagai gambaran bagi investor untuk ikut serta dalam proyek tersebut.

"Kita harus bicara mana proyek existing, mana yang harus dikerjakan. Yang penting tidak melanggar substansi, tidak korupsi, dan bertujuan untuk negara," ujar Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Sentuhan emas naga

Bawa Spirit Asia Afrika, Pertamina Jajaki Kerja Sama dengan Kenya******

Pertamina Group membawa semangat Konferensi Asia Afrika melalui penjajakan sejumlah kerja sama dengan perusahaan energi Afrika. Kerja sama ini dibahas selama kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Afrika pada 20 hingga 24 Agustus mendatang.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan perseroan membawa spirit pemerintah dalam hubungan bilateral dengan negara-negara di Afrika, termasuk Kenya.

Lihat Juga : Melihat Sisa Saham Bos BCA Usai Hibahkan Rp74 M ke Anak

Menurut Nicke, setiap kerja sama yang dilakukan Pertamina Group akan mengutamakan keuntungan bagi Indonesia.

"Spirit bring the barrel home, footprintPertamina di sektor hulu untuk meningkatkan produksi, agar bisa diolah di kilang milik Pertamina di dalam negeri, untuk meningkatkan ketahanan energi nasional kita," kata Nike.

Lihat Juga : Profil Sukanto Tanoto, Miliarder yang Mau Ikut Bantu Jokowi Bangun IKN

Nicke menyebut Pertamina sebagai pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG's). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

[Gambas:Video CNN]

Detektif Conan: Pemilik Kedai Kopi

Raksasa Properti China Evergrande Resmi Umumkan Kebangkrutan******

Raksasa properti China Evergrande Group resmi mengumumkan kebangkrutan.

Mengutip Reuters, perusahaan tersebut telah mengajukan perlindungan dari para kreditur di pengadilan kebangkrutan AS sebagai bagian dari proses restrukturisasi utang.

Perusahaan tersebut mencari perlindungan di bawah Bab 15 dari kode kebangkrutan AS, yang melindungi perusahaan non-AS yang sedang menjalani restrukturisasi dari para kreditur yang berharap dapat menggugat mereka atau mengikat aset di Amerika Serikat.

Restrukturisasi utang luar negeri perusahaan melibatkan total US,7 miliar, yang mencakup obligasi, jaminan, dan kewajiban pembelian kembali.

Sumber-sumber tersebut menolak disebutkan namanya karena sensitivitas masalah.

Begitu pun dengan Evergrande menolak untuk berkomentar.

Sebelumnya, Evergrande telah menjadi lambang krisis utang luar biasa di sektor properti negara tersebut, yang menyumbang sekitar seperempat dari ekonomi, setelah terperosok ke dalam krisis likuiditas pada pertengahan 2021.

Sejumlah pengembang properti China telah gagal membayar kewajiban utang luar negeri mereka sejak saat itu, meninggalkan rumah-rumah yang tidak selesai, penurunan penjualan, dan merusak kepercayaan investor dalam pukulan bagi ekonomi terbesar kedua di dunia.

Krisis sektor properti juga telah memicu risiko kontaminasi keuangan, yang dapat memiliki dampak yang merusak pada ekonomi yang sudah melemah akibat konsumsi domestik yang lemah, aktivitas pabrik yang terhenti, pengangguran yang meningkat, dan permintaan luar negeri yang lemah.

Morgan Stanley belum lama ini memangkas perkiraan pertumbuhan China pada 2023. Mereka memprediksi Sekarang mereka memperkirakan Produk Domestik Bruto (PDB) China akan tumbuh 4,7 persen tahun ini, turun dari perkiraan sebelumnya sebesar 5 persen.

[Gambas:Video CNN]

Selamat jangkar

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******

Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).

Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.

Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.

Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.

"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.

Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes  dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.

Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.

"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.

Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.

"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.

Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.

Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.

[Gambas:Video CNN]

"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.

Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.

Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.

Dari ksatria menjadi raja

2,9 Juta Wisman Berkunjung ke Bali Selama Januari******

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Bali, mencatat sudah 2,9 juta warga asing atau wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Pulau Dewata.

Sugito, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Bali, mengatakan target Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mendatangkan 4,5 juta wisman pada tahun ini berpotensi terpenuhi.

"Sebelumnya pada tahun 2022, Pemprov Bali menargetkan 1,5 juta kunjungan wisman. Namun (saat ini) justru menembus 2,9 juta kunjungan," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/8) malam.

Lima negara dengan kunjungan terbanyak berasal dari Australia sebanyak 652.461 orang, India 230.063 orang, Tiongkok atau China 131.458 orang, Amerika Serikat (AS) 129.137 orang dan Inggris 126.822 orang.

Sugito menyebutkan angka kedatangan wisman periode Januari-Juli 2023 itu masih lebih rendah dibanding periode sama pada 2019, namun mengalami peningkatan ketimbang 2022.

"Jika melihat potensi itu, 4,5 juta wisman saya rasa bisa terpenuhi, di mana kondisi global mulai membaik setelah pandemi Covid-19 sehingga tren jumlah kedatangan internasional menuju Bali pun terus naik sejak awal tahun," sebutnya.

Sugito menambahkan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM juga turut mendorong pemulihan sektor pariwisata dengan meluncurkan berbagai terobosan dan kebijakan keimigrasian antara lain kemudahan pengajuan visa dan Visa on Arrival (VOA) secara online melalui laman molina.imigrasi.go.id.

"Serta perluasan subjek VOA saat ini negara subjek VOA berjumlah 93 negara," ujarnya.