slot gampang jackpot

situs slot baru 909Jutaan kata 383367Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot gampang jackpot》

Kemenkes: Pandemi COVID******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan menyatakan pandemi COVID-19 lalu menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam pembangunan infrastruktur kesehatan agar negara lebih siap menghadapi pandemi-pandemi lain di masa depan.

"Virus COVID-19 masih bermutasi, dan WHO sudah mengingatkan ada virus X yang belum diketahui tetapi dapat menyebabkan pandemi. Artinya, kita harus bersiap-siap," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dalam pernyataan di Jakarta, Minggu.

Baca juga: Kemenkes: Pandemi COVID-19 titik balik RI perkuat kesehatan nasional

Nadia memberikan respons tersebut terkait 3 tahun peringatan kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Diketahui, kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada Senin, 2 Maret 2020. Terdapat dua pasien, yaitu seorang perempuan berusia 64 tahun dan anaknya yang berusia 31 tahun.

Dia menjelaskan, saat ini COVID-19 masih ada, dan masih bermutasi pula. Akan tetapi, kata dia, jumlah kasus per harinya sudah semakin rendah, dan fatalitas akibat penyakit itu pun sangat turun.

Menurut Nadia, COVID-19 memberikan berbagai pelajaran berharga, seperti penyediaan alat kesehatan, vaksin, dan obatan-obatan secara domestik atau dalam negeri, yang dinilai membuat negara menjadi lebih mandiri. Hal itu, ujar dia, agar negara tidak bergantung pada pihak lain untuk ke depannya.

Baca juga: Kemenkes: Kerja sama pentahelix pembelajaran utama pandemi COVID-19

Selain itu, dia mengatakan bahwa pelajaran lainnya yang dipetik Indonesia adalah penguatan riset dan surveilans guna deteksi dini virus baru di suatu daerah, serta penemuan anomali kesakitan dan kematian.

Melalui hal-hal tersebut, katanya, Indonesia pun menginisiasi sejumlah hal, baik di skala regional maupun global. Contohnya, realisasi vaksinasi COVID-19 sebagai program imunisasi nasional yang diperuntukkan pada kelompok rentan, seperti orang lanjut usia, orang dengan komorbiditas atau obesitas berat, ibu hamil, serta anak berusia di bawah 12 tahun yang punya gangguan imunitas (immunocompromised).

Baca juga: Kemenkes: Penyakit menular via udara berpeluang jadi diseases X

Dia melanjutkan, pada skala global, ada inisiatif berupa Pandemic Fund saat G20 dan Keketuaan ASEAN, yang diharapkan bakal bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan, respons, serta penanganan pandemi di masa depan. Hal tersebut juga diharapkan untuk mendorong adanya kerja sama dalam bidang teknologi, seperti whole genome sequencing (WGS), berbagi informasi dan data, juga kolaborasi dalam pengembangan kapasitas antarnegara.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

BPBD Sulteng: Empat kecamatan di Kabupaten Buol terendam banjir******

Dari laporan yang kami terima, empat kecamatan yang terendam banjir tersebut yaitu Kecamatan Keramat, Lakea, Biau, dan Momonu

Palu (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Sulawesi Tengah (Sulteng) menyebutkan empat kecamatan di Kabupaten Buol dengan 14 desa atau kelurahan terendam banjir.
"Dari laporan yang kami terima, empat kecamatan yang terendam banjir tersebut yaitu Kecamatan Keramat, Lakea, Biau, dan Momonu," kata Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulteng Andy Sembiring di Kota Palu, Minggu. Ia mengemukakan intensitas curah hujan yang tinggi telah menyebabkan air sungai di masing-masing daerah setempat meluap ke pemukiman warga dan cuaca buruk juga menyebabkan gelombang pasang pada sepanjang pesisir pantai. Andy Sembiring menjelaskan tiga desa terdampak di Kecamatan Keramat yakni Desa Busak 1, Busak 2 dan Monano. Begitu juga di Kecamatan Lakea ada tiga desa terdampak yaitu Desa Ngune, Lakea II, dan Tuinan.

Baca juga: BPBD: Warga terdampak banjir-longsor di Buol Sulteng butuh logistik Sementara itu terdapat lima kelurahan terdampak di Kecamatan Biau juga terdampak banjir yakni Kelurahan Leok I, Kumaligon, Leok II, Kali, dan Kulango, serta satu desa di Kecamatan Momonu yaitu Desa Pinamula. Dia menyebut Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBP Sulteng masih berkoordinasi dengan aparat desa setempat dan melakukan asesmen di lapangan. Berdasarkan hasil asesmen sementara, kata dia, sebanyak 50 jiwa atau 10 Kepala Keluarga (KK) terdampak banjir dengan empat rumah rusak berat dan enam rumah rusak ringan di Desa Busak 1, Kecamatan Keramat. "Untuk Desa Ngune, Kecamatan Lakea, sebanyak 228 KK atau 948 jiwa dengan 91 balita, 31 bayi, dan 22 lansia, terdampak banjir," katanya.

Baca juga: BPBD Sulteng: 4 kecamatan terdampak banjir hingga satu meter di Buol Selain itu 191 rumah,  tiga madrasah, satu fasilitas kesehatan, dua masjid, dan tiga unit perkantoran, juga terendam banjir. Selanjutnya sebanyak 78 KK dan 78  rumah terendam banjir dengan tujuh rumah rusak di Kelurahan Kumaligon, Kecamatan Biau. "Untuk daerah lainnya yang terdampak, saat ini masih sementara dilakukan asesmen," ujar Andy. Dia menyebut tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun 25 keluarga atau 90 orang di Desa Ngune mengungsi ke tempat aman. Menurut dia, warga terdampak banjir di Kabupaten Buol membutuhkan logistik berupa tenda, pakaian, makanan siap saji, pakaian, dan selimut, untuk warga dalam kondisi darurat ini. Karena itu dia mengimbau agar warga meningkatkan kewaspadaan apabila bermukim di daerah yang rawan terjadi banjir dan tanah longsor.

Baca juga: 3.570 warga terdampak banjir di Desa Pinamula Kabupaten Buol
 

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Benarkah Pertamina larang beli BBM subsidi jika telat bayar pajak?******

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan Facebook yang menampilkan foto pengisian BBM di Pertamina yang diberi narasi peraturan baru Pertamina, dilarang mengisi BBM bersubsidi jika telat membayar pajak.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut yang beredar pada awal Maret 2024 itu :

“Peraturan Baru: Dilarang Isi Bensin Kalau Telat Bayar Pajak”

Namun, benarkah Pertamina larangan beli BBM subsidi jika telat bayar pajak pada Februari 2024?

 

Penjelasan:

Berdasarkan penelusuran, belum ada informasi resmi mengenai peraturan tersebut. Namun, pada November 2023 PT Pertamina mengusulkan kepada pemerintah daerah di Bali agar penunggak pajak kendaraan bermotor tidak mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Mekanismenya, dilansir dari ANTARA, penunggak pajak yang mendatangi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk membeli BBM, tidak diperkenankan mengisi BBM subsidi.

Saat ini, sistem serupa mulai diterapkan di Lampung dan Jawa Barat. Rencananya, Pertamina Patra Niaga melakukan penjajakan kepada pemerintah daerah di Jawa Timur dan Bali.

Dilansir dari Kominfo, Corporate Secretary PT. Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan belum ada aturan nasional yang melarang pembelian BBM bersubsidi jika telat membayar pajak kendaraan. Selain itu, pajak kendaraan bermotor dikelola oleh pemerintah provinsi sehingga kebijakan terkait pajak kendaraan merupakan wewenang Pemerintah Daerah (Pemda). 

Manajer Komunikasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi juga menyampaikan bahwa pada November 2023 pihaknya sempat mengusulkan agar Pemda di Bali melarang penunggak pajak kendaraan bermotor membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, tetapi hal itu masih sebatas usulan dan belum diterapkan.

Cek fakta: Hoaks! Tautan BLT BBM sebesar Rp750.000 dari pemerintah

Cek fakta: Misinformasi! BBM akan langka karena kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Baca juga: Pemprov Babel - Pertamina tidak jual BBM bagi kendaraan mati pajak

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：air4d slot、winbet138、freebet

Terkait：trik bermain qiu qiu agar menang、koi slot 88、jayavegas、kerja main hp dapat uang、timnas4d togel、qqpulsa365、ppslot、harga voucher indosat 5gb、slot368、bocoran slot tergacor admin riki

---

---

bab terbaru：apk game slot penghasil saldo dana（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07