goal555

Kelahiran kembali dan tamparan setiap hari di wajah

JK Klaim BUMN Punya Utang Rp300 M ke Kalla Group******

Pendiri Kalla Group, Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan BUMNsaat ini masih memiliki utang kepada salah satu perusahaannya. Utang sudah menggantung selama 3 tahun belakangan ini.

Total utang tersebut Rp300 Miliar.

"Perusahaan kami malah sudah tiga tahun senilai Rp300 miliar belum dibayar-bayar," sebut JK dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Jubirnya Husain Abdullah kepada CNNIndonesia.com.

"Saya juga tidak tahu pasti penyebabnya. Atau mungkin terlalu banyak tugas dan tidak ada uang," kata JK lagi.

Wakil Presiden ke 10 dan 12 ini memberi solusi kepada pemerintah agar utang BUMN ke para vendor termasuk ke perusahaannya bisa dibayar.

Solusi itu; pemerintah harus menjamin tentang utang tersebut.

"Pemerintah dalam hal ini pemegang saham harus menjamin (membayar) utang itu. Karena biasanya, pemegang saham selalu yang bertanggungjawab," imbuh Ketua Umum PMI tersebut.

JK tidak menyebut secara rinci BUMN yang dimaksudnya tersebut. 

CNNIndonesia.com belum mendapat penjelasan terkait klaim JK tersebut dari Kementerian BUMN. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga belum merespons saat dihubungi via aplikasi pesan dan sambungan telepon.

[Gambas:Video CNN]

Aku mungkin monster

Plt Mentan Ungkap 1 Arahan Khusus Jokowi Supaya Harga Beras Turun******

Pelaksana tugas (plt) Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi membeberkan salah satu perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan hargaberas.

Perintah itu adalah; mempercepat distribusi beras dengan cara menjual stok beras Bulog secara komersial.

"Barusan Pak Presiden sampaikan kalau perlu teman-teman penggiling padi kita drop beras Bulog untuk dijual komersial. Udah begitu aja," katanya di Komplek Istana Negara, Senin (9/10).

Jokowi juga menyampaikan agar stok beras tersebut segera dilepas ke market dan tidak disimpan di gudang Bulog. Namun Arief menegaskan bahwa yang dijual bukanlah cadangan beras pemerintah (CBP).

"Kalau misalnya kemarin di Pasar Induk Cipinang diberikan 50-50 (kg), habis ini penggiling pada juga ada potensi kita berikan juga. Tapi bukan CBP ya, tapi komersial," kata dia.

Kenaikan harga beras tak terbendung sejak beberapa bulan belakangan ini. Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), pada 1 Mei lalu, rata-rata harga beras nasional secara umum masih Rp12.800 per kg. 

Tapi setelah itu, harga beras terus melesat naik. Per Senin (9/10) ini, harga beras sudah bertengger di Rp14.550 per kg.

Legenda di zaman modern

Kemendag Tegaskan Ekspor Kratom Tidak Dilarang******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan ekspor kratom saat ini masih tidak dilarang. Pasalnya, belum ada aturan khusus yang mengikat terkait ekspor tanaman itu.

"Kan memang belum ada aturan yang melarang. Jadi, ini masih dalam wacana pembahasan mengenai apakah ini terlarang atau tidak, apakah ini masuk unsur psikotropika atau tidak. Kami pun akan mengikuti kalau sudah ada keputusan," ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi Kemendag di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (5/10) lalu.

Hingga kini, sambung Didi, wacana aturan ekspor kratom masih dalam tahap pembahasan antarkementerian dan lembaga seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai Kemenkeu, serta Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kemendag sendiri sangat berhati-hati dalam melakukan ekspor kratom meski belum ada aturan tertulis yang melarangnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS), kratom sudah memiliki harmonized system code(kode HS).

"Kalau dilihat dari angkanya ternyata ada. Nah, ini mungkin menjelaskan bahwa memang secara legal formal belum dilarang, tapi kami pun hati-hati melakukan itu karena memang, dari kami tidak ada surat persetujuan ekspornya ya, hanya masuk ke listyang memang tidak diatur ekspornya," kata Didi.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya merestui ekspor tanaman herbal Kratom. Hal itu diungkapkan Zulkifli usai mendengar permintaan ekspor Kratom dari Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu.

"Kemarin ada produk tumbuhan Katom. Orang AS datang, kami mau beli ini (Kratom), (mereka tanya) bisa nggak? bisa saja. Kan belum dilarang," kata Zulhasdi Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) Jakarta, Kamis (31/8) seperti dikutip dari CNBC Indonesia.com.

Menurut Zulkilfi, petani Indonesia bisa diuntungkan dari adanya ekspor Kratom ke AS.

"Saya setuju saja kalau ada yang mau ekspor, capitalnya kan bisa panen dollar kan. Nanti terima kasih sama Mendag. Kalau nanti ada yang sakit bukan urusan kita. Katanya buat obat kenapa dimakan," ujar Zulkifli.

Mengutip situs resmi Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumatra Selatan, Kratom adalah tanaman yang tumbuh di Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman ini jadi tumbuhan endemik yang tumbuh di sejumlah wilayah di Kalimantan.

Situs tersebut menjelaskan BNN RI telah menetapkan kratom sebagai New Psychoactive Substances (NPS) di Indonesia dan merekomendasikan Kratom untuk dimasukkan ke dalam narkotika golongan I dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penggolongan ini didasarkan pada efek kratom yang berpotensi menimbulkan ketergantungan dan sangat berbahaya bagi kesehatan, 13 kali lebih berbahaya dari morfin.

Berdasarkan data BPS yang diolah Kemendag, sejak 2019 hingga 2022, nilai ekspor kratom selalu tumbuh dengan tren positif sebesar 15,92 per tahun.

Tahun lalu, ekspor kratom mencapai US,51 juta dengan volume 8,21 ribu ton.

Pada periode Januari-Mei 2023, nilai ekspor kratom Indonesia tumbuh 52,04 persen menjadi US$ 7,33 juta. Sekitar 66,3 persen di antaranya dikirim ke Amerika Serikat (AS).

[Gambas:Video CNN]

Istri militer yang terlahir kembali adalah peri

Pontjo Sutowo Gugat Pratikno Cs Buntut Kisruh Hotel Sultan******

Pontjo Sutowo kembali menggugat pemerintah terkait sengketa Hotel Sultan. Gugatan ia layangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (9/10) kemarin dengan nomor perkara 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Gugatan diajukan atas nama PT Indobuildco yang merupakan perusahaan milik Pontjo Sutowo.

Kedua, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno. Ketiga, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.

Keempat, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kuasa Hukum Pontjo Sutowo Hamdan Zoelva mengatakan gugatan diajukan dengan tuduhan pemerintah telah melakukan pelanggaran hukum terkait sengketa Hotel Sultan.

Pelanggaran hukum dilakukan terkait penutupan jalan, akses masuk ke Hotel Sultan dan pemasangan spanduk oleh BPGBK di area Hotel Sultan.

"Karena PT Indobulico adalah penghuni dan pemilik sah atas persil tersebut berdasarkan HGB 26-27/Senayan. PT Indobuilco juga menggunggat BPN karena yang berhak atas persil tersebut adalah PT Indobuilco, bukan BPGBK, sesuai hukum pertanahan menganai pemberian HGB," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/10).

CNNIndonesia.com berupaya meminta tanggapan ke Kementerian ATR/BPN melalui Staf Ahli Menteri ATR/BPN dan Selaku Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati terkait gugatan tersebut. Namun, sampai dengan saat ini, konfirmasi belum berbalas. 

Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia yang mewakili Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa masalah gugatan itu sedang dilihat kuasa hukum pemerintah.

"Terkait legal formal sedang direview oleh kuasa hukum kita. Tapi yang pasti, lahan Blok 15 sudah clean dan clear aset milik negara," katanya.

"Apa yang kami lakukan kemarin adalah deklarasi atas lahan/tanah. Operasional hotel masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak Indobuildco," katanya.

Pontjo Sutowo dan pemerintah memang tengah ribut soal pengelolaan Hotel Sultan. Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006.
Kala itu, ia lewat perusahaannya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Dao Zhen Xinghe

Defend ID Sebut RI Baru Bebas Impor Senjata 15 Tahun Lagi******

PT Len Industri (Persero) selaku induk holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertahanan Defend IDmeramal Indonesia baru merdeka dari impor Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dalam 15 tahun ke depan.

Bos PT Len Industri Bobby Rasyidin menyebut pemenuhan Alutsista dari produk anak bangsa menjadi amanah bagi Defend ID. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya subtitusi impor, menjaga kemandirian teknologi pertahanan, hingga mulai mempunyai teknologi buatan Indonesia.

"Walaupun ini bukan hal yang gampang, kita harus pilih dan pilah mana yang harus kita kuasai dulu. Alhamdulillah senjata ringan kita sudah tidak impor lagi, amunisi sudah tak impor lagi, kendaraan operasional, kendaraan taktis, kita sudah jauh produksi di dalam negeri dibanding impor," jelasnya dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

Ia lantas menyinggung proyek kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam menggarap jet tempur KF-21. Bobby menyebut Defend ID berpartisipasi aktif dalam menjalankan proyek tersebut.

"Banyak juga kerja sama pengembangan teknologi dengan teknologi owner-nya. Diharapkan 10 tahun-15 tahun kita bisa mandiri (bebas impor)," tegasnya.

Infografis Perputaran Uang Judi Online di Indonesia 2017-2022. (Basith Subastian/CNNIndonesia).

Di lain sisi, ia ikut menyoroti konflik geopolitik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Menurutnya, peperangan yang pecah di negara lain umumnya bakal membuat saham industri pertahanan meroket.

Namun, ada dampak buruk yang ditimbulkan, yakni proses pembuatan Alutsista menjadi molor. Bahkan, beberapa negara menutup ekspornya di tengah konflik geopolitik, termasuk Pemerintah China yang tak lagi menjual drone ke negara lain.

"Alhamdulillahdari buahnya konflik, konflik, konflik ini tak ada yang mampir di industri pertahanan kita, jadi ekspor kita tidak terpengaruh sama sekali. Tak ada yang minta. Dari sisi baiknya, senjata kita tidak digunakan untuk bunuh manusia. Itu yang paling penting, positifnya," kata Bobby.

"Konflik ini (Israel-Palestina) tidak terjadi kemarin saja. Ketika Rusia invasi ke Ukraina, itu hampir semua saham industri pertahanan terbang karena backlog-nya jadi panjang. Misal Lockhead Martin yang bikin pesawat di sana 2 tahun, sekarang kalau gak salah jadi 7 tahun-8 tahun. Jadi order hari ini, baru 8 tahun lagi pesawatnya ada," tandasnya.

Khusus dengan Israel, Defend ID menegaskan sama sekali tidak ada kerja sama dengan negara tersebut. Lalu, Bobby mengklaim Pemerintah Indonesia memang melarang BUMN pertahanan menyuplai senjata ke negara yang sedang berkonflik.

[Gambas:Video CNN]

Tianji

Kubu Pontjo Seret HGB IKN yang Bisa 160 Tahun ke Kisruh Hotel Sultan******

Pihak Pontjo Sutowo melalui PT Indobuildco menyeret perlakuan khusus pemerintah yang memberikan hak guna bangunan (HGB) hingga 160 tahun ke investorIKNNusantara ke kisruh Hotel Sultan.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva menyebut perusahaan milik Pontjo Sutowo mengatakan keistimewaan itu  tak sebanding dengan yang dilakukan pemerintah kepada kliennya.

Pasalnya, HGB yang dimiliki kliennya di Hotel Sultan sekarang ini malah dipermasalahkan pemerintah meskipun saat ini masih menjadi hak Indobuildco. Pemerintah bahkan berencana mencabut HGB itu,

Berdasarkan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang baru disahkan pada Selasa (3/10), hak kelolaan atas lahan dalam bentuk HGU di IKN terbagi menjadi dua siklus.

Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun. Setelah siklus ini selesai dan investor mau melanjutkannya, hak itu bisa diperpanjang ke siklus kedua dengan masa penguasaan yang sama.

Sedangkan, pelaku usaha diberikan HGB dengan jangka waktu paling lama 80 tahun di IKN dalam satu siklus.

Hak ini juga bisa diperpanjang ke siklus kedua dengan waktu yang identik atau jika ditotal HGB di IKN mencapai 160 tahun lamanya.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. ( CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Hamdan mengatakan PT Indobuildco  saat ini masih menguasai hak guna bangunan (HGB) atas Hotel Sultan. Tapi, pemerintah malah ingin mencabut izin tersebut.

Hamdan menyebut perusahaan milik Pontjo Sutowo itu seharusnya diberikan prioritas untuk memperbaharui HGB Hotel Sultan hingga 30 tahun lagi. Apalagi, hak mereka baru habis pada Maret 2023-April 2023 lalu.

"Pasal 37 (ayat 1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021, diberikan (HGB) 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui 30 tahun. Iya, betul (masih bisa berlaku sampai 2053)," kata Hamdan.

Ia mengklaim HGB PT Indobuildco belum pernah dibatalkan oleh pengadilan atau belum pernah dicabut haknya. Oleh karena itu, menurutnya PT Indobuildco masih berhak untuk memperbaharui hak 30 tahun lagi atau sampai 2053).

Selain itu, Hamdan mengklaim pemilik HGB yang sudah menghabiskan masa 80 tahun masih memiliki hak prioritas baru, asalkan lokasi tersebut masih digunakan.

Juru Bicara Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa mengatakan pihaknya bersiap mencabut izin usaha PT Indobuildco di dalam online single submission (OSS). Ini dilakukan usai Bahlil Cs ikut mereviu ulang izin usaha Pontjo Sutowo yang tengah berkonflik dengan negara soal HGB Hotel Sultan.

Tina mengatakan reviu sudah dilakukan antara Kementerian Investasi/BKPM bersama Kementerian Sekretariat Negara yang diwakili Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK). Hasilnya, beberapa perizinan usaha memang mengharuskan kejelasan HGB.

"Jika HGB-nya sudah tidak aktif, maka kalau persyaratan tidak ada, kira-kira prosedurnya bagaimana? Tentu kan tidak berlaku lagi juga. Jadi, hubungannya sangat erat, artinya pemerintah satu suara dalam apa yang dilakukan terhadap yang kita sama-sama saksikan dalam beberapa pekan ini," ujar Tina usai menghadiri HSBC Summit 2023 di The St Regis, Jakarta Selatan, Rabu (11/10).

"Kalau misalnya kita harus masuk ke sebuah arena pertandingan, syaratnya tiket, tiketnya syaratnya usia 17 tahun. Kita sudah punya tiket dan tiket kita kasih ke yang umur 13 tahun, kira-kira boleh masuk nggak? Tiketnya jadi nggak berlaku kan? Kira-kira seperti itu (apakah izin PT Indobuildco akan dicabut)," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]