petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

buku mimpi 01 sampai 100

rtp live rog777 219Jutaan kata 717409Orang-orang telah membaca serialisasi

《buku mimpi 01 sampai 100》

DPR: Keluarga jadi landasan utama jaga pola asupan cegah stunting******

DPR: Keluarga jadi landasan utama jaga pola asupan cegah stunting
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengikuti Rapat Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi IX DPR RI di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (28/2/2024). ANTARA/HO-DPR RI.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai keluarga harus menjadi landasan utama dalam menjaga pola asupan dan asuhan yang sehat bagi setiap anggota keluarganya untuk mencegah stunting. "Keluarga harus menjadi landasan utama dalam menjaga pola asupan dan asuhan yang sehat bagi anggotanya," kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat. Dia mengemukakan perlunya pemahaman yang lebih baik pula dari setiap kepala keluarga mengenai peran dan fungsi keluarganya dalam memastikan kesejahteraan anggota keluarga, terutama dalam hal pola asupan dan asuhan yang tepat. Dia berharap, ada kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang komprehensif dalam menangani masalah stunting dan memperkuat fungsi keluarga di Indonesia. "Nah, hari ini yang juga menjadi tantangan tidak kalah penting adalah ternyata banyak keluarga, kepala keluarga, yang memang belum memahami fungsi keluarga dalam menyelenggarakan pola asupan dan asuhan keluarga," ucapnya.
Dia juga mengemukakan pentingnya mengubah pendekatan dari "menurunkan stunting" menjadi "mencegah adanya penambahan stunting baru".

Baca juga: BKKBN perkuat peran TPK di Timur sasar keluarga berisiko stunting

Menurut dia, tindakan penurunan angka stunting bukan hal yang mudah. "Kita sudah sepakat bahwa diksi menurunkan stunting itu harus diluruskan, diganti dengan mencegah penambahan stunting baru. Kenapa? Karena menurunkan stunting ini ternyata tidak mudah," ujar dia. Dia mengatakan salah satu kendala yang dihadapi dalam mengatasi persoalan stunting berupa ketiadaan dukungan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhadap Pangan Olahan Untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK).

Hal itu, katanya, membuat keluarga yang memiliki balita stunting harus membeli PKMK secara mandiri. Sebelumnya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menyatakan optimistis angka prevalensi stunting dialami anak-anak usia bawah lima tahun (balita) secara nasional dapat mengalami penurunan menjadi 14 persen pada 2024. "Kami optimistis angka prevalensi stunting bisa turun mencapai 14 persen di tahun 2024," kata Direktur Kesehatan Reproduksi BKKBN Marianus Mau Kuru. Hal itu, kata dia, karena adanya kerja sama antarlembaga negara dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun swasta dan pihak terkait lainnya untuk mengintervensi stunting dari pusat hingga desa-desa.

Baca juga: Kepala BKKBN sebut peran istri bangun keluarga kunci cegah stunting
Baca juga: Anggota DPR nilai target penurunan stunting pada 2024 realistis
 

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Akademisi Unand sampaikan tiga poin evaluasi PSU Pemilu 2024******

Akademisi Unand sampaikan tiga poin evaluasi PSU Pemilu 2024
Seorang pemilih di Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan menunggu giliran untuk mencoblos pada Pemilu 2024 di Kabupaten Asmat. (ANTARA/Muhammad Zulfikatr
Padang (ANTARA) - Akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas (Unand) Sumatra Barat Dewi Anggraini menyampaikan tiga poin penting yang harus dilakukan KPU dan Bawaslu terkait evaluasi pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Tahun 2024.

"Pertama, dalam tahap rekapitulasi data pemilih, KPU harus meningkatkan koordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk memastikan keakuratan data pemilih," kata akademisi dari FISIP Unand Dewi Anggraini di Padang, Jumat.

Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data antara KPU, Bawaslu, dan dinas kependudukan dan catatan sipil di daerah secara berkala.

Poin kedua, KPU dan Bawaslu perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP), dan dokumen lainnya saat akan mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS).

Terakhir, petugas harus memverifikasi identitas calon pemilih dengan seksama. Sebab, verifikasi identitas merupakan langkah awal bagi masyarakat saat tiba di TPS. Petugas TPS harus memastikan setiap pemilih menunjukkan E-KTP asli saat akan memilih.

"Langkah ini dapat dilakukan dengan mewajibkan pemilih menunjukkan E-KTP kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara sebelum menerima surat suara," ujarnya.

Bahkan, kata dia, petugas KPPS juga perlu memeriksa keaslian E-KTP dengan teliti termasuk memastikan bahwa foto dan data pada dokumen kependudukan itu sesuai dengan pemilih yang datang.

Masukan tersebut, ia sampaikan mengingat terdapat 780 TPS yang direkomendasikan Bawaslu untuk melakukan PSU, 132 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL), dan 584 TPS diperintahkan melakukan pemungutan suara susulan (PSS) di beberapa wilayah Indonesia termasuk Provinsi Sumbar.

"Adanya pemungutan suara ulang menunjukkan masih kurangnya edukasi dan pemahaman petugas KPPS tentang prosedur dan regulasi pemilu," tambah dia.

Terpisah, Komisioner KPU Provinsi Sumatra Barat Ory Sativa Syakban menyebutkan khusus di Ranah Minang terdapat 16 TPS yang melakukan PSU, dan tersebar di 11 kabupaten dan kota.

Ia menyebutkan 16 TPS yang melakukan PSU tersebut tidak semua pemilih mencoblos kelima surat suara. Sebab, terdapat pemilih yang hanya mencoblos ulang calon presiden dan wakil presiden atau DPR RI saja.

"Namun, dari kelima surat suara tersebut PSU calon presiden dan wakil presiden paling banyak dibandingkan empat jenis surat suara lainnya," jelas Ory.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

BPH Migas edukasi kebijakan hilir migas bagi calon pemimpin masa depan******

BPH Migas edukasi kebijakan hilir migas bagi calon pemimpin masa depan
Kegiatan BPH Migas Goes to Campus yang diikuti sekitar 700 mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas di Grha Oktana PEM Akamigas, Cepu, Jateng, Kamis (29/2/2024). ANTARA/HO-Humas BPH Migas
Program BPH Migas Goes to Campus ini bertujuan memberikan edukasi terkait kegiatan hilir migas dan isu-isu terkini di bidang energi....
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memberikan edukasi tentang kebijakan hilir minyak dan gas kepada para calon pemimpin masa depan di Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas, Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan pihaknya senantiasa berkomunikasi dengan berbagai pihak, di antaranya melalui diskusi dan berbagi informasi dengan dunia pendidikan, seperti perguruan tinggi termasuk PEM Akamigas.

"Program BPH Migas Goes to Campus ini bertujuan memberikan edukasi terkait kegiatan hilir migas dan isu-isu terkini di bidang energi kepada para calon pemimpin masa depan Indonesia, yaitu adik-adik sekalian," ungkapnya di depan sekitar 700 mahasiswa di Grha Oktana PEM Akamigas, Cepu, Jateng, Kamis (29/2/2024).

Baca juga: BPH Migas dan Pemprov Babel memperkuat pengawasan dan penyaluran BBM

Melalui tema BPH Migas Goes to Campus yakni "Menjaga Subsidi, BergeGAS untuk Transisi", Erika berharap mahasiswa mendapatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pemanfaatan subsidi migas tepat sasaran dan pentingnya keberlanjutan energi melalui kebijakan yang mendukung percepatan transisi energi di Indonesia.

"Generasi muda, khususnya mahasiswa merupakan agent of changeyang dapat berperan dan berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah di bidang energi," tambahnya.

BPH Migas Goes to Campus secara rutin dilaksanakan sejak 2018. Pada 2024, PEM Akamigas merupakan tempat pertama dilaksanakannya kegiatan BPH Migas Goes to Campus.

Turut hadir juga Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, Wahyudi Anas, serta Iwan Prasetya Adhi.

Baca juga: BPH Migas terus tingkatkan CNG untuk industri dan transportasi

Dalam paparan, Wahyudi menyampaikan tugas dan fungsi, capaian kinerja BPH Migas, skema kegiatan usaha hilir migas, serta pemanfaatan gas bumi yang menjadi jembatan utama dalam transisi energi Indonesia.

"Dalam proses transisi energi di Indonesia, BPH Migas berperan dalam meningkatkan pemanfaatan gas bumi nasional. Saat ini, jalur gas bumi memang masih sektoral. Oleh karenanya pengembangan dan pemanfaatan gas bumi yang terintegrasi memerlukan dukungan dari berbagai pihak," jelasnya.

Peningkatan pemanfaatan gas bumi untuk kepentingan dalam negeri ini sejalan dengan peta jalan kebijakan gas bumi nasional.

"Dari tahun ke tahun ekspor (gas bumi) diperkecil dan akan memperbesar untuk pemanfaatan dalam negeri, untuk rakyat Indonesia," katanya.

Sementara itu, Abdul Halim menjelaskan bahwa BPH Migas sebagai regulator terus adaptif dan bergerak cepat terhadap perubahan, yaitu dengan mengakselerasi inovasi kebijakan dan pemanfaatan teknologi terkini dalam pengawasan pendistribusian BBM subsidi.

"Sustainable improvemetterhadap kebijakan dan teknologi terus kita lakukan. Salah satu peraturan yang saat ini tengah diusulkan untuk direvisi adalah Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Kita akan segmentasi lebih detail. Sementara untuk sistem yang kita improveadalah QR code, surat rekomendasi berbasis teknologi informasi (aplikasi), serta regulasi terkait subpenyalur," ujarnya.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati saat acara BPH Migas Goes to Campus yang diikuti sekitar 700 mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas di Grha Oktana PEM Akamigas, Cepu, Jateng, Kamis (29/2/2024). ANTARA/HO-Humas BPH Migas

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM Kementerian ESDM Prahoro Yulijanto Nurtjahyo menyampaikan pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan peran hilir migas dalam menunjang ketahanan energi nasional, salah satunya dengan menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengembangkan industri migas.

"Terima kasih kepada BPH Migas telah menginisiasi kegiatan ini, semoga dapat menjadi bekal pengetahuan mahasiswa PEM Akamigas untuk bersaing di dunia industri setelah lulus nanti," ujarnya.

Baca juga: BPH Migas segera revisi aturan subpenyalur BBM subsidi dan kompensasi

Direktur PEM Akamigas Erdila Indriani menyampaikan terima kasih atas dipilihnya PEM Akamigas sebagai tempat penyelenggaraan BPH Migas Goes to Campus.

"Suatu kehormatan bagi kami, terima kasih kepada Ibu Erika dan tim BPH Migas yang telah memilih PEM Akamigas menjadi tempat pertama BPH Goes To Campus di tahun ini. Semoga PEM Akamigas akan selalu masuk radar kolaborasi BPH Migas,” ucapnya.

Turut hadir dalam kegiatan hari ini, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Aji Anom Purwasakti dan Senior Analyst Corporate Planning PT Perusahaan Gas Negara Tbk M Haryo Pramantyo.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:27 togel

Perbarui waktu:2024-06-03

Daftar bab terbaru
slot yang bagus hari ini
jp paus hong kong
5unsur2
daftar situs slot online terbaru
zombie carnival pragmatic
cara pinjam di bank
buku mimpi ikan
nekoslot88
slot gacor zeus
Daftar isi semua bab
Bab 1 sosrototo
Bab 2 cara dapat uang 200rb perhari
Bab 3 spbo1
Bab 4 rupiahslot88
Bab 5 situs tergacor bulan ini
Bab 6 slot 5000 rupiah
Bab 7 happybet
Bab 8 situs slot yang ada demonya
Bab 9 naga3388
Bab 10 klik313
Bab 11 rtp coloksgp
Bab 12 01 togel
Bab 13 pola maxwin malam ini
Bab 14 login akun kredivo
Bab 15 bandardewaqq
Bab 16 sensasi win slot
Bab 17 dapat duit tanpa modal
Bab 18 nibung88 rtp
Bab 19 hutang hp tanpa dp
Bab 20 link slot bonus 100 persen
Klik untuk melihattersembunyi di tengah4654bab
FantasiBacaan TerkaitMore+

Orang-orang menghormati

nuansa slot 777
DPR: Keluarga jadi landasan utama jaga pola asupan cegah stunting
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengikuti Rapat Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi IX DPR RI di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (28/2/2024). ANTARA/HO-DPR RI.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai keluarga harus menjadi landasan utama dalam menjaga pola asupan dan asuhan yang sehat bagi setiap anggota keluarganya untuk mencegah stunting. "Keluarga harus menjadi landasan utama dalam menjaga pola asupan dan asuhan yang sehat bagi anggotanya," kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat. Dia mengemukakan perlunya pemahaman yang lebih baik pula dari setiap kepala keluarga mengenai peran dan fungsi keluarganya dalam memastikan kesejahteraan anggota keluarga, terutama dalam hal pola asupan dan asuhan yang tepat. Dia berharap, ada kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang komprehensif dalam menangani masalah stunting dan memperkuat fungsi keluarga di Indonesia. "Nah, hari ini yang juga menjadi tantangan tidak kalah penting adalah ternyata banyak keluarga, kepala keluarga, yang memang belum memahami fungsi keluarga dalam menyelenggarakan pola asupan dan asuhan keluarga," ucapnya.
Dia juga mengemukakan pentingnya mengubah pendekatan dari "menurunkan stunting" menjadi "mencegah adanya penambahan stunting baru".

Baca juga: BKKBN perkuat peran TPK di Timur sasar keluarga berisiko stunting

Menurut dia, tindakan penurunan angka stunting bukan hal yang mudah. "Kita sudah sepakat bahwa diksi menurunkan stunting itu harus diluruskan, diganti dengan mencegah penambahan stunting baru. Kenapa? Karena menurunkan stunting ini ternyata tidak mudah," ujar dia. Dia mengatakan salah satu kendala yang dihadapi dalam mengatasi persoalan stunting berupa ketiadaan dukungan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhadap Pangan Olahan Untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK).

Hal itu, katanya, membuat keluarga yang memiliki balita stunting harus membeli PKMK secara mandiri. Sebelumnya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menyatakan optimistis angka prevalensi stunting dialami anak-anak usia bawah lima tahun (balita) secara nasional dapat mengalami penurunan menjadi 14 persen pada 2024. "Kami optimistis angka prevalensi stunting bisa turun mencapai 14 persen di tahun 2024," kata Direktur Kesehatan Reproduksi BKKBN Marianus Mau Kuru. Hal itu, kata dia, karena adanya kerja sama antarlembaga negara dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun swasta dan pihak terkait lainnya untuk mengintervensi stunting dari pusat hingga desa-desa.

Baca juga: Kepala BKKBN sebut peran istri bangun keluarga kunci cegah stunting
Baca juga: Anggota DPR nilai target penurunan stunting pada 2024 realistis
 

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Arena Para Dewa dari Dunia Lain

klik gambar dapat uang
Akademisi Unand sampaikan tiga poin evaluasi PSU Pemilu 2024
Seorang pemilih di Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan menunggu giliran untuk mencoblos pada Pemilu 2024 di Kabupaten Asmat. (ANTARA/Muhammad Zulfikatr
Padang (ANTARA) - Akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas (Unand) Sumatra Barat Dewi Anggraini menyampaikan tiga poin penting yang harus dilakukan KPU dan Bawaslu terkait evaluasi pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Tahun 2024.

"Pertama, dalam tahap rekapitulasi data pemilih, KPU harus meningkatkan koordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk memastikan keakuratan data pemilih," kata akademisi dari FISIP Unand Dewi Anggraini di Padang, Jumat.

Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data antara KPU, Bawaslu, dan dinas kependudukan dan catatan sipil di daerah secara berkala.

Poin kedua, KPU dan Bawaslu perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP), dan dokumen lainnya saat akan mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS).

Terakhir, petugas harus memverifikasi identitas calon pemilih dengan seksama. Sebab, verifikasi identitas merupakan langkah awal bagi masyarakat saat tiba di TPS. Petugas TPS harus memastikan setiap pemilih menunjukkan E-KTP asli saat akan memilih.

"Langkah ini dapat dilakukan dengan mewajibkan pemilih menunjukkan E-KTP kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara sebelum menerima surat suara," ujarnya.

Bahkan, kata dia, petugas KPPS juga perlu memeriksa keaslian E-KTP dengan teliti termasuk memastikan bahwa foto dan data pada dokumen kependudukan itu sesuai dengan pemilih yang datang.

Masukan tersebut, ia sampaikan mengingat terdapat 780 TPS yang direkomendasikan Bawaslu untuk melakukan PSU, 132 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL), dan 584 TPS diperintahkan melakukan pemungutan suara susulan (PSS) di beberapa wilayah Indonesia termasuk Provinsi Sumbar.

"Adanya pemungutan suara ulang menunjukkan masih kurangnya edukasi dan pemahaman petugas KPPS tentang prosedur dan regulasi pemilu," tambah dia.

Terpisah, Komisioner KPU Provinsi Sumatra Barat Ory Sativa Syakban menyebutkan khusus di Ranah Minang terdapat 16 TPS yang melakukan PSU, dan tersebar di 11 kabupaten dan kota.

Ia menyebutkan 16 TPS yang melakukan PSU tersebut tidak semua pemilih mencoblos kelima surat suara. Sebab, terdapat pemilih yang hanya mencoblos ulang calon presiden dan wakil presiden atau DPR RI saja.

"Namun, dari kelima surat suara tersebut PSU calon presiden dan wakil presiden paling banyak dibandingkan empat jenis surat suara lainnya," jelas Ory.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Kebangkitan Taikoo

pinjaman online untuk pelajar tanpa ktp
Polisi gerebek kantor ikatan dokter Korsel karena pemogokan
Ilustrasi - Dokter. (ANTARA/HO-Sutterstock)
Seoul (ANTARA) - Aparat kepolisian Korea Selatan, Jumat, menggerebek beberapa kantor pimpinan dan mantan pimpinan ikatan dokter yang dituduh melanggar undang-undang kedokteran di tengah pemogokan massal dokter dalam pelatihan yang tengah berlangsung.

Kepolisian Metropolitan Seoul mengirim sejumlah penyidiknya ke beberapa kantor, termasuk kantor komite darurat Ikatan Dokter Korea (KMA) dan Ikatan Dokter Seoul untuk mengamankan informasi relevan dari telepon seluler dan komputer para pejabat.

Penggerebekan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan Kementerian Kesehatan yang mengajukan pengaduan ke polisi terhadap Ketua Komite Darurat KMA Kim Taek-woo, dua anggota pimpinan KMA lainnya, mantan ketua KMA, dan Ketua Ikatan Pediatri Korea Lim Hyeon-taek.

Kementerian Kesehatan menuduh mereka menghasut pengunduran diri massal para dokter dalam pelatihan dengan menyatakan dukungan dan memberikan bantuan hukum dalam tindakan hukum pertama yang diambil pemerintah sehubungan dengan pemogokan tersebut.

Penyelidikan terhadap mereka tersebut dilakukan ketika ribuan dokter magang dan dokter residen mogok kerja di rumah sakit-rumah sakit umum di seluruh negeri sejak Selasa (20/2) pekan lalu.

Hal tersebut dilakukan para dokter sebagai aksi bersama memprotes rencana pemerintah menaikkan kuota penerimaan sekolah kedokteran sebanyak 2.000 kursi pada tahun depan dari jumlah kuota saat ini 3.058 kursi.

Adapun hingga 1 Maret, hampir 10.000 dokter dalam pelatihan di seluruh Korea Selatan mengundurkan diri dari jabatannya dalam bentuk pengunduran diri massal.

Pemerintah memberi waktu kepada dokter magang dan dokter residen yang mogok hingga Kamis (29/2) untuk kembali bekerja atau menghadapi tindakan hukuman, seperti penangguhan lisensi medis mereka.

Namun, dari 9.076 dokter yang melakukan protes, hanya 294 yang kembali bekerja dan tampaknya tidak ada tanda-tanda para dokter dalam pelatihan akan mengakhiri pemogokan tersebut.

Sumber : Yonhap-OANA

Baca juga: Korsel desak dokter kembali bekerja hari Kamis agar tidak kena hukuman
Baca juga: Pemerintah Korsel adukan dokter yang mogok kerja ke polisi

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2024

hukum ilahi

aplikasi buat kredit barang
G20 gagal keluarkan pernyataan bersama gara-gara perang di Ukraina
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berbicara dalam Pertemuan Menlu G20 yang berlangsung di Rio de Janeiro, Brazil, Rabu (21/2/2024). ANTARA/HO-Kemenlu/am.
Sao Paolo (ANTARA) - Para menteri keuangan dari negara-negara Kelompok 20 (G20) gagal mengeluarkan pernyataan bersama karena tidak adanya kesepakatan mengenai perang Rusia di Ukraina serta konflik antara Hamas dan Israel.

Invasi Rusia ke Ukraina telah menimbulkan perpecahan mendalam di tubuh G20, yakni antara Rusia dan China di satu sisi, melawan negara-negara Barat yang telah menjatuhkan sanksi terhadap Moskow.

“Banyak negara mengecam keras invasi Rusia dan serangan teror Hamas (terhadap Israel), dan menyatakan keprihatinan mengenai krisis kemanusiaan yang mengkhawatirkan di Gaza,” kata Wakil Menteri Keuangan Jepang untuk Urusan Internasioanl Masato Kanda pada konferensi pers di Sao Paulo, Brazil, sebagaimana dilaporkan Kyodo, Jumat.

Brasil yang memegang kursi kepresidenan G20 tahun ini, diharapkan menyampaikan ringkasan yang mengakhiri perundingan dua hari tersebut. Brazil dalam catatan kakinya mengatakan bahwa forum keuangan bukanlah tempat yang tepat untuk membahas isu-isu geopolitik.

Sementara, Wakil Menteri Keuangan Kanda berpendapat konflik antara Rusia dan Ukraina harus ditangani oleh G20 karena berdampak terhadap kondisi perekonomian global.

“Mengingat dampak negatif yang serius dari invasi Rusia ke Ukraina terhadap perekonomian global, Jepang berpandangan bahwa masalah ini harus ditangani oleh G20,” ucapnya.

Ini bukan pertama kalinya kelompok tersebut gagal mengeluarkan komunike bersama, meskipun para kepala keuangan telah mencapai konsensus pada pertemuan sebelumnya di tahun lalu.

Kendati berbeda pendapat mengenai geopolitik, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 memiliki pandangan yang sama bahwa perekonomian global sedang menuju soft landing.

Dengan demikian, maka resesi kemungkinan besar bakal dapat dihindari.

Rangkuman Ketua G20 mencatat perang, konflik, perpecahan ekonomi dan proteksionisme perdagangan sebagai risiko negatif terhadap perekonomian. Hal itu mempertahankan komitmen yang ada terkait dengan nilai tukar mata uang asing.

Meskipun pertumbuhannya melambat, perekonomian global sejauh ini berhasil menghindari resesi yang dikhawatirkan terjadi setelah kenaikan suku bunga yang agresif di negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan zona Euro serta permasalahan properti di China.

G20 berpendapat nilai tukar mata uang asing harus mencerminkan fundamental ekonomi. G20 juga sepakat bahwa pergerakan yang tidak menentu dan tidak teratur akan berdampak negatif terhadap kondisi perekonomian global.

Baca juga: Menlu Retno suarakan isu Gaza dalam pertemuan G20
Baca juga: Menkeu pamer peran APBN dalam isu ketimpangan pada G20
Baca juga: KSP: Ekonomi RI 2023 lebih tinggi dibanding sejumlah negara G20

Sumber : Kyodo-OANA

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Fagositosis gen tanpa batas

nex777
Medvedev melenggang ke semifinal Dubai
Foto arsip - Petenis Rusia Daniil Medvedev dalam laga semifinal melawan Jannik Sinner pada turnamen ATP Finals di Turin, Italia, 18 November 2023. (AFP/TIZIANA FABI)
Jakarta (ANTARA) - Daniil Medvedev menang mudah atas Alejandro Davidovich Fokina pada Kamis (29/2) untuk mencapai semifinal Dubai dan melanjutkan awal cemerlangnya tahun ini.

Petenis peringkat empat dunia itu tidak membuang waktu lama untuk menang 6-2, 6-3 guna menghadapi Hubert Hurkacz atau Ugo Humbert pada babak empat besar.

“Alejandro bisa bermain bagus sekali,” kata Medvedev seperti dikutip AFP. “Saya tahu, berapa pun skornya, saya harus berusaha mencapai poin terakhir.”

Petenis Rusia itu baru memainkan turnamen keduanya musim ini setelah mencapai final Australian Open sebelum kalah telak dari Jannik Sinner setelah memimpin dua set.

Juara bertahan Dubai Open itu berupaya mempertahankan gelar ATP untuk pertama kalinya setelah memenangkan 20 trofi dalam ajang level Tur dalam kariernya.

Medvedev berhasil melewati set pembuka dengan break pada game keenam dan kedelapan.

Dia memimpin 4-0 pada set kedua dan memastikan kemenangan pada match point pertamanya.

Baca juga: Peringkat Osaka melejit berkat tembus perempat final Qatar Open

Alexander Bublik dan Andrey Rublev akan bertemu pada semifinal lainnya setelah lawan mereka mundur.

Bublik tengah memimpin 6-4, 4-1 ketika lawannya, Jiri Lehecka, mengundurkan diri karena cedera.

Sedangkan Rublev tengah unggul 6-4, 4-3 ketika lawannya. Sebastian Korda, meninggalkan lapangan pada perempat final kedua.

Kemenangan itu memutus catatan tiga kali berturut-turut tersingkir dalam perempat final yang dimiliki Rublev.

Baca juga: Medvedev sebut kekalahan di final Australian Open mudah diatasi
Baca juga: Tsitsipas yang incar kembali ke 10 besar melaju di pembuka Acapulco

Pewarta: Jafar M Sidik
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Empat Langkah Kuda dan Langit yang Tak Terkendali

slot halo
Kemarin, masih soal ambang batas sampai sidang Andhi Pramono
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.
"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal,"
Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (1/3) menjadi sorotan, diantaranya penjelasan berbagai pihak termasuk Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keputusan menghapus ambang batas parlemen empat persen sampai sidang tindak pidana korupsi dengan terdakwa eks pejabat Bea Cukai Kementerian Keuangan Andhi Pramono.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik kembali dibaca:

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru

Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

JPU: Setoran Rp20 miliar ke rekening Andhi Pramono tak ada identitas

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) mengungkapkan sebanyak Rp20 miliar dana yang disetorkan secara tunai ke delapan rekening terafiliasi dengan mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono tak ada identitas.

Adapun Andhi didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor. Dana tersebut diduga diterima melalui berbagai rekening, baik rekening pribadi Andhi maupun orang lain.

Selengkapnya baca di sini.

MAKI gugat Kapolri dan Kapolda karena belum menahan Firli Bahuri

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI) melayangkan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya terkait belum ditahannya Firli Bahuri.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Jumat, terdaftar dengan nomor: 33/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

Selengkapnya baca di sini.

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

Selengkapnya baca di sini.

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024