buku ramalan mimpi togel bergambar

Cara menarik bintang dengan login di awal

Singgung Generasi Sandwich, Menko PMK Minta Pengusaha Hindari PHK******

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendymeminta industri tekstil, garmen dan alas kaki tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerja.

"Yang penting dihindari sejauh mungkin PHK. Sambil menunggu kondisi pasar, terutama pasar global di mana produk itu selama ini dipasarkan, itu sampai normal lagi. Sekarang ini kan terutama pasar yang paling lesu kan tekstil, kemudian garmen dan alas kaki," kata Muhadjir usai acara Germas Award di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (6/12).

Ia mengaku telah berkunjung ke sejumlah perusahaan di beberapa daerah. Menurutnya, sudah ada titik temu antara perusahaan dengan para pekerja untuk menghindari PHK.

Lebih lanjut, ia turut menyoroti praktik PHK di perusahaan rintisan (startup). Namun, menurutnya pekerja di perusahaan rintisan adalah orang-orang berketerampilan tinggi atau high skill.

Sehingga, kata dia, peluang untuk mendapat pekerjaan baru lebih tinggi.

"Tapi yang kita waspadai lapangan pekerjaan yang low skill, yang biasanya tenaga kerjanya, mereka pekerja formal generasi pertama, di mana orang tuanya dulu bukan pekerja formal, dan karena itu kehidupan sangat bergantung kepada anaknya sekarang yang sedang bekerja," katanya.

"Sementara anaknya ini menanggung beban keluarga yaitu punya anak, istri atau suami, sehingga dia ini disebut generasi sandwich," ucapnya menambahkan.

Sebelumnya, badai PHK terus bermunculan seiring prediksi terkait pelemahan ekonomi global di tahun depan. Beberapa waktu belakangan, sejumlah perusahaan mulai mengurangi karyawan, baik startup maupun pabrik berorientasi ekspor.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Tianqi

Rute Penerbangan Garuda Indonesia Seoul******

Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea SelatanGandi Sulistiyanto meresmikan pembukaan kembali rute penerbanganGaruda Indonesia Seoul-Bali di Seoul pada Minggu (4/12).

Sulis, sapaan akrabnya, menyebut pada Desember, warga Korea Selatan dan negara-negara di kawasan Utara akan berlibur akhir tahun. Karenanya, pembukaan rute ini bisa menarik warga Korea Selatan untuk berlibur ke Indonesia.

"Kami menyambut baik penerbangan kembali dari Seoul ke Bali oleh Garuda Indonesia yang akan membuka pintu guna semakin meningkatnya wisatawan dari Korsel yang berkunjung ke Indonesia," ujar Sulis melalui keterangan resmi.

Oleh karena itu, penerbangan langsung dari Incheon ke Denpasar semakin memperkuat hubungan bilateral. Sementara di tingkat kawasan, Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN dan MIKTA.

Sementara itu, Wakil Presiden Garuda Indonesia Bidang Kawasan Internasional Dian Ediono menyampaikan bahwa pihaknya akan melayani rute Incheon-Denpasar dua kali sepekan pada Minggu dan Senin.

Penerbangan itu akan menggunakan maskapai A 330-300 dengan kapasitas 251 penumpang terdiri dari 36 kelas bisnis dan 215 kelas ekonomi.

Adapun penerbangan pertama dari Seoul ke Denpasar akan lepas landas dengan GA817 jam 11.35 dan tiba jam 17.50 WITA di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. Sementara, penerbangan dari Bali ke Seoul akan bertolak jam 01.25 WITA dan tiba jam 09.15 pagi.

Pada periode Januari sampai Juli 2022, 1,2 juta wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia, dan sebagian besar berwisata ke Bali. Penerbangan Garuda rute Seoul-Bali merupakan salah satu upaya untuk mendorong pemulihan pariwisata Tanah Air.

Lihat Juga : Mati Suri Sejak 2017, Bandara di Bone Sulsel Kembali Beroperasi

Selama hampir dua dekade terakhir, Indonesia khususnya Bali senantiasa menjadi salah satu destinasi favorit warga Korea.

Untuk pasangan yang baru menikah, Bali merupakan lokasi honeymooners yang sangat ternama. Hal ini dikarenakan Bali pernah dijadikan lokasi drama Korea yang mengulas pernikahan.

Kaisar Pedang Kaisar Dewa

KKP Ingatkan Pengelola Kepulauan Widi: Tak Bisa Dijual******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperingatkan pengelola bahwa Kepulauan Widi, Halmahera Selatan, Maluku Utara tak bisa diperjualbelikan, apalagi kepada pihak asing.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan bahwa Kepulauan Widi adalah milik Indonesia dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Artinya, regulasi yang ada melarang jual-beli pulau. Terlebih, pulau-pulau kecil itu merupakan hak publik dan aset negara.

"Gugusan Kepulauan Widi tidak boleh dimiliki oleh orang asing dan tidak boleh diperjualbelikan. Apalagi 83 pulau-pulau kecil di Kepulauan Widi hampir seluruhnya merupakan kawasan hutan lindung dan perairannya masuk kawasan konservasi," tutur Wahyu lewat keterangan tertulis, dikutip Selasa (6/12).

Lebih jauh, Wahyu meminta PT Leadership Islands Indonesia (LII) sebagai pemegang izin pengelolaan Kepulauan Widi untuk mengurus izin pemanfaatan pengelolaan ruang laut. Salah satu di antaranya adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

PKKPRL merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi pemanfaat atau pengguna saat akan melakukan kegiatan menetap di ruang laut baik yang ada di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil.

"Berdasarkan data kami, sebagaimana dikemukakan oleh Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo, pemanfaatan perairan Kepulauan Widi belum dilengkapi dengan izin PKKPRL," ujar Wahyu.

Ia menyebut badan hukum asing yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia hanya dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Hal tersebut juga berlaku bagi PT LII yang merupakan pengembang Kepulauan Widi di Maluku Utara.

"Jadi prinsipnya hanya pemanfaatan saja dan itu pun dilaksanakan secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak bisa diperjualbelikan," Jelas Wahyu.

Lebih lanjut, ia menyebut KKP sudah mengkoordinasikan permasalahan ini dengan pemerintah daerah, Kemendagri dan Badan Informasi dan Geospasial serta Pushidrosal TNI AL. Hal tersebut dilakukan agar permasalahan ini dapat ditangani secara komprehensif.

Menurut Wahyu sikap tegas KKP dalam menyikapi isu pelelangan Kepulauan Widi ini menunjukkan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

"Hal ini sekaligus menjawab pemberitaan yang menyebut pulau-pulau di Kepulauan Widi akan dilelang sebagaimana tertulis pada situs lelang asing Sotheby's Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat," kata dia.

Sebelumnya, berbagai upaya penertiban terhadap usaha pemanfaatan pesisir dan pulau kecil juga dilakukan oleh KKP di sejumlah wilayah di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Tanda Naga di Langit Berbintang

Stok Pangan Bulog Menipis, Akankah Indonesia Dilanda Krisis?******

Kepala Badan Pangan Nasional(BPN) Arif Prasetyo Adi mengungkapkan cadangan pangan di Bulogdan BUMNPangan sedang kritis.

Ia menjabarkan cadangan bahan pangan yang dimiliki pemerintah saat ini hanya beras, gula pasir, daging kerbau, dan sedikit minyak goreng.

"Untuk cadangan pangan di Bulog dan BUMN pangan ini memang saat ini kita hanya punya beras, gula pasir, daging kerbau, ya sedikit di minyak goreng," ujar Arif dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (5/12).

Artinya, pemerintah hanya memiliki cadangan sebesar 21 persen dari kebutuhan nasional.

Untuk komoditas pangan lainnya, Bulog hanya memiliki 23.157 ton daging kerbau dan ID Food hanya memiliki 697 ton daging sapi. Pasokan tersebut hanya 40 persen dari kebutuhan bulanan nasional yang sebesar 60 ribu ton.

Sementara, pasokan Bulog dan BUMN Pangan untuk jagung, kedelai, cabai, daging ayam, bawang merah, dan bawang putih, serta telur ayam semuanya tidak mencapai 1 persen.

Padahal kebutuhan bulanan akan komoditas pangan tersebut cukup banyak. Untuk jagung dibutuhkan 1,2 juta ton, telur ayam 458 ribu ton, bawang merah 90 ribu ton, cabai 165 ribu ton, kedelai 247 ribu ton, dan daging ayam membutuhkan 266 ribu ton.

Untuk minyak goreng, pemerintah memiliki hanya 21.125 kl dengan kebutuhan nasional 332 ribu kl per bulan. Stok yang dimiliki ini hanya mampu memenuhi 4 persen kebutuhan nasional.

"Ini adalah tugas Badan Pangan Nasional nanti tentunya bersama BUMN di bidang pangan termasuk Bulog, ID Food, dan PTPN 3. Dalam prosesnya kita juga sudah mempersiapkan dan sudah jadi Perpres 125/2022 tentang cadangan pangan pemerintah yang selama ini kita punya hanya beras, sehingga paralel kita kerjakan stok komoditas lainnya," tutur Arif.

Melihat kondisi tersebut, apakah Indonesia bisa terancam krisis pangan?

Pakar Agribisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) Bayu Krisnamurthi mengatakan krisis pangan terjadi bukan karena cadangan pemerintah yang menipis, melainkan jika banyak orang kelaparan, tidak bisa makan, atau tidak yakin apakah besok bisa makan.

Risiko krisis pangan terjadi jika harga-harga pangan naik tinggi sehingga banyak yang tidak mampu membeli pangan.

Lagi pula, BPN menyatakan cadangan pangan yang menipis merupakan milik pemerintah dan BUMN. Sedangkan cadangan pangan yang utama justru ada di masyarakat yaitu di produsen, distributor, eceran, rumah tangga, dan lainnya.

"Saat ini Indonesia tidak sedang krisis pangan. Peta kerawanan pangan menunjukkan secara umum daerah-daerah di Indonesia aman," ujar Bayu kepada CNNIndonesia.com, Senin (5/12).

Menurut Bayu, kekhawatiran BPN akan stok pemerintah termasuk di BUMN bukan karena akan terjadi krisis pangan, melainkan karena dua hal.

Pertama, jika terdapat gangguan atau rawan pangan di beberapa daerah yang memang berisiko, pemerintah akan tidak leluasa mengatasinya.

Kedua, jika terjadi kenaikan harga pangan tertentu yang memberatkan kelompok masyarakat atau mendorong terjadinya inflasi pangan, bisa jadi pemerintah akan kesulitan melakukan intervensi.

Bayu menjelaskan menipisnya cadangan pangan pemerintah dan BUMN karena ada gangguan dalam rantai pasok global. Negara-negara membatasi ekspor sehingga ketersediaan pangan di pasar internasional menurun. Ditambah lagi, adanya kenaikan harga energi dan kenaikan harga pupuk.

Menurutnya pemerintah bisa melakukan pengendalian dan stabilitas harga yang baru dengan menggabungkan mekanisme pasar dan pola public service obligation (PSO) anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

PSO merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat disparitas atau perbedaan harga pokok penjualan BUMN atau swasta dengan harga atas produk atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah agar pelayanan produk atau jasa tetap terjamin dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat.

"BUMN perlu diarahkan untuk mampu melaksanakan pola tersebut," kata Bayu.

Perlu Pendataan Stok Pangan Mulai dari Level Produksi

Kaisar Crape Myrtle Yunani

Pj Gubernur Sulbar Sambut Baik Citilink Resmi Buka Rute di Mamuju******

Pj Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik mengaku senang dengan resminya Citilink beroperasi dan membuka rute penerbangan baru di Mamuju. Menurutnya hal ini sangat penting dalam membuka pintu perekonomian lewat jalur udara.

Maskapai Penerbangan Citilink diketahui telah resmi melayani rute penerbangan Mamuju-Jakarta via Balikpapan.

Pembukaan rute itu ditandai dengan penyambutan pendaratan pesawat Citilink dengan nomor penerbangan QG 1322 di Bandara Tampa Padang Mamuju, Senin (5/12). Pesawat tersebut turut membawa penumpang Akmal dan Direktur Citilink.

"Semoga ini menjadi berkah bagi semua pihak. Betapa pentingnya kolaborasi agar kita bisa menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat," pungkasnya.

Ke depan, lanjut Dirjen Otda Kemendagri itu, pihaknya perlu menggelar acara-acara yang bersifat nasional agar meningkatkan permintaan penerbangan di Sulbar.

"Kuncinya adalah pergerakan. Saya harap Sekda DPRD dan OPD agar buat event nasional setiap minggu," pungkasnya.

Ia juga mengajak bagi Forkopimda Sulbar yang ingin ke Jakarta agar melalui Balikpapan. Karena selain potensi penumpang, Sulbar juga didukung dengan potensi produksi pertanian yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kargo udara.

Direktur Niaga dan Kargo Citilink Ichwan F. Agus, juga mengapresiasi dukungan Pemprov Sulbar terhadap pembukaan rute baru di Mamuju ini. Pembukaan rute itu sebagai bentuk dukungan pembangunan IKN.

"Sulbar bersyukur punya gubernur dengan visi kolaborasi yang kuat. Ini awal yang bagus. Kita harap konektivitas ini juga meningkatkan distribusi barang dan jasa dan semakin ke depan semakin meningkat," ujarnya. 

Dinasti Tang yang makmur tanpa setan

Airlangga Sebut RI Butuh 9 Juta Naker untuk Genjot Digitalisasi******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto mengatakan Indonesia butuh 9 juta tenaga kerjauntuk mendorong percepatan digitalisasi.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Indonesia menjadi salah satu negara yang menginisiasi revolusi industri 4.0.

Airlangga juga menegaskan bahwa Indonesia bersama negara ASEAN bakal mempercepat Digital Economy Framework Agreement (DEFA) untuk mengakselerasi digitalisasi di kawasan.

Berdasarkan studi pada 2018, Indonesia bisa mendapatkan US0 juta pada 2025. Namun, terjadi percepatan selama 3 tahun berkat digitalisasi. Ia mengatakan berdasarkan laporan yang diterima Jokowi dari East Ventures, nilai digitalisasi ekonomi per tahun ini sudah menembus US0 juta.

"Ini yang harus direbut Indonesia karena kita butuh 9 juta tenaga kerja dalam 15 tahun atau kita harus melahirkan 600 ribu tenaga kerja setiap tahun," kata Airlangga dalam penutupan Rapimnas Kadin di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (2/12).

Ia meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk membantu mengakselerasi pendidikan agar digitalisasi yang sebagian besar tergantung kualitas sumber daya manusia (SDM) bisa dipersiapkan oleh anak-anak muda Indonesia.

Di lain sisi, Airlangga juga menekankan calon investor yang ingin masuk ke RI agar turut membangun sarana pendidikan. Hal itu diwujudkan salah satunya dalam bentuk Apple Academy yang ia klaim sudah punya 4 center di Indonesia.

"Kemarin IBM juga saya sampaikan, 'Anda boleh investasi, tapi harus (membangun sarana) pendidikan'. Dia (IBM) nanti akan bikin Hybrid Cloud Academy di Batam," tegas Airlangga.

Menko Airlangga juga menegaskan Indonesia akan terus mendorong pembangunan infrastruktur digital. Dalam jangka pendek, ia menegaskan pembangunan Data Center menjadi prioritas dan akan dibangun di KEK Nongsa, Batam, Kepulauan Riau.

[Gambas:Video CNN]