cara dapetin uang di telegram

pinjaman online bri 646Jutaan kata 748956Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara dapetin uang di telegram》

WhatsApp akan sinkronkan kunci obrolan di semua perangkat******

Jakarta (ANTARA) - Aplikasi perpesanan WhatsApp sedang mengerjakan fitur keamanan baru yang akan menyinkronkan kunci obrolan di semua perangkat yang terhubung ke akun pengguna dalam upaya meningkatkan privasi pengguna.

Sederhananya, jika pengguna mengunci percakapan di telepon pintar, maka kunci tersebut juga akan diterapkan pada percakapan yang sama ketika diakses melalui WhatsApp di komputer, tablet, atau perangkat tertaut lainnya.

Pembaruan ini pertama kali diketahui oleh WABetaInfo, sumber terpercaya untuk pembaruan WhatsApp.

Pembaruan ditemukan pada WhatsApp beta terbaru untuk Android 2.24.4.14, yang bisa diunduh untuk semua penguji beta terdaftar melalui Google Play Store.

Baca juga: WhatsApp uji coba format teks baru untuk Android dan iOS

WhatsApp memperkenalkan kemampuan untuk mengunci obrolan tertentu tahun lalu. Mereka kemudian memperkenalkan fitur lain yang disebut Kunci Rahasia, yang memungkinkan pengguna menyetel kata sandi unik yang berbeda dari kata sandi perangkat mereka.

Kata sandi ini menyembunyikan folder Obrolan Terkunci, sehingga tidak terlihat oleh siapa pun yang tidak mengetahui kodenya.

Kelemahannya, fitur ini membutuhkan pengaturan khusus perangkat. Artinya, kunci ini harus diatur secara terpisah pada setiap perangkat baik komputer maupun ponsel, tidak disinkronkan secara otomatis.

Perubahan mendatang akan menyederhanakan proses tersebut, dan secara otomatis memperluas pilihan keamanan di semua platform tempat pengguna menggunakan WhatsApp.

Fitur kunci obrolan yang ditingkatkan ini kemungkinan akan diluncurkan pada pembaruan WhatsApp yang akan datang, demikian menurut siaran Gizmochina pada Minggu (11/2).

Baca juga: Sembilan cara pastikan berkirim pesan WhatsApp dengan lebih aman
Baca juga: WhatsApp uji coba fitur berbagi file seperti "Quick Share" Android

Penerjemah: Fathur Rochman
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Moeldoko ingatkan pihak terkait siap layani kesehatan petugas pemilu******

Lebih dari 240.000 orang atau 9,59 persen petugas memiliki risiko penyakit.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan kepada semua pihak terkait agar memiliki kesiapan dalam menangani kesehatan petugas pemilu ataupun masyarakat selama masa pemungutan dan penghitungan suara.

"Jangan semua unsur yang menangani persoalan ini tidak aware. Jangan karena keteledoran, nantinya memunculkan korban yang besar," tegas Moeldoko saat memimpin Rapat Tim Koordinasi Monitoring Surat Edaran Bersama (SEB) Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program JKN bagi Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin.

Untuk diketahui, pemerintah telah membentuk tim pemantau dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan layanan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program JKN bagi petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024.

Tim yang terdiri atas 12 kementerian/lembaga dan beranggotakan lebih dari 85 orang ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tanggal 20 November 2023.

Moeldoko menyebut saat ini sudah ada lebih dari 2,5 juta petugas pemilu yang melakukan skrining kesehatan secara daring.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 240.000 orang atau 9,59 persen petugas memiliki risiko penyakit, dan lebih dari 2,1 juta orang atau 84,68 persen merupakan peserta aktif JKN.

"Dari data ini, kita bisa mendapatkan pemetaan risiko kesehatan yang cukup baik. Ini tidak terlepas adanya kerja keras KPU, Bawaslu, dan BPJS Kesehatan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah telah mengaktifkan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di 15.000 klinik, 10.000 puskesmas, 3.000 rumah sakit, dan 13.000 tenaga kesehatan cadangan yang bersiaga untuk memberikan layanan kesehatan bagi petugas dan masyarakat.

"Ini fondasi yang sangat baik untuk menunjukkan bahwa negara secara serius dan sungguh-sungguh memperhatikan risiko kesehatan bagi petugas pemilu," katanya.

Pada kesempatan itu, Panglima TNI 2013—2015 ini juga mendorong semua unsur untuk memaksimalkan sistem Lapor Cepat Temu Tepat yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Sistem ini diwujudkan dalam bentuk aplikasi atau call center119.

"Mekanisme kecepatan pelaporan dan ketepatan penindakan ini juga penting untuk diperkuat," ujarnya.

Baca juga: Moeldoko: Pernyataan Presiden soal kampanye adalah edukasi demokrasi
Baca juga: Moeldoko sebut presiden miliki hak untuk berpolitik

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Label：situs slot terbaik、bayar kredivo dengan kartu kredit、pinjol pinjaman teman

Terkait：rajatoto2、mpotop88、adamodal ilegal atau legal、gacor online、rtp pola gacor hari ini、rans4d、pokerseri、pinjam uang jaminan bpkb、erek37、situs infini new member 100

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：03 togel（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05

Daftar bab terbaru

neng4d club

maxwin di bet 800

bunga pinjol ojk

situs bo slot paling gacor

morocco quatro 21 paito

game onlineBacaan TerkaitMore+

apakah aku tuhan

buku mimpi 2d 33

KPK periksa Budi Sylvana soal pos anggaran APD Kemenkes******

Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Budi Sylvana soal pos anggaran dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kemenkes tahun 2020.

"Saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan hitungan pos dan besaran anggaran dalam pengadaan APD di Kemenkes, termasuk dugaan aliran uang yang dinikmati berbagai pihak dari pengadaan tersebut," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan saksi Budi Sylvana diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2020.

Baca juga: KPK periksa eks sekjen Kemenkes terkait korupsi pengadaan APD

Hal yang sama juga dikonfirmasi penyidik KPK kepada Kepala Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas Pertambangan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Pius Rahardjo

Dalam perkara tersebut, Pius diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai X KPPBC Tipe Madya Pabean B Bogor tahun 2020.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut.

Baca juga: KPK periksa Budy Silvana soal aliran uang terkait korupsi APD

Sebelumnya, pada 9 November 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan.

Informasi soal penyidikan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik (surat perintah penyidikan) juga sudah kami tanda tangani," kata Alex saat itu.

Baca juga: KPK sebut kerugian negara dalam korupsi APD Kemenkes Rp625 miliar

Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Saat mengumumkan dimulainya penyidikan itu, Alex belum mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk 5 juta set APD.

KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari Pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat saat menghadapi pandemi COVID-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.

Baca juga: KPK periksa PPK Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Budy Silvana
Baca juga: KPK cegah lima orang ke luar negeri terkait penyidikan di Kemenkes

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Saat gelombang setan meningkat

lele erek erek

Otorita IKN: Istana dan Hotel Nusantara siap 17 Agustus 2024******

Di depan istana sudah terpasang lapangan seremonial untuk tempat upacara

Samarinda (ANTARA) - Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menyebutkan bahwa pembangunan istana negara dan hotel Nusantara sudah berjalan dengan baik sesuai target dan siap dipakai pada pelaksanaan upacara kemerdekaan di IKN pada 17 Agustus 2024 bersama Presiden Joko Widodo.
"Di depan istana sudah terpasang lapangan seremonial untuk tempat upacara. Kantor-kantor pemerintah juga Insya Allah nanti hampir semua sudah jadi dan Agustus terlihat," ucapnya melalui kanal YouTube di Samarinda, Minggu. Bambang melanjutkan bahwa nanti juga akan dipasang titik expoyang menampilkan beberapa bangunan yang menggambarkan visi IKN di tahun 2045. Ia berharap para pengunjung bisa melihat dan merasakan bagaimana IKN akan menjadi kota dunia untuk semua. "Di sana nanti ada rumah-rumah kecil, ada robotik, benar-benar futuristik. Kami ingin para pengunjung bisa melihat dan merasakan bagaimana IKN akan menjadi kota dunia untuk semua," jelasnya.

Bambang mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi positif tentang pembangunan IKN sebagai kota cerdas, inklusif, dan berkelanjutan. "Sampai saat ini kita juga tidak bisa menutup diri bahwa masih ada masyarakat yang apatis yang masih meragukan IKN. Oleh karena itu, kami ingin agar media sosial dan media massa bisa memberikan informasi kepada masyarakat apa sih fakta dan data sesungguhnya di lapangan," ujar Bambang. Bambang menerangkan bahwa pada tahun politik, Otorita IKN sudah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi, seperti Nusantara Fairdi Jakarta, Nusantara Goes to Campus, dan road showke berbagai daerah. Ia menegaskan bahwa Otorita IKN bekerja profesional untuk mewujudkan amanah Undang-Undang yang mengamanatkan pembangunan IKN sebagai kota yang hijau, cerdas, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Ibukota Negara, luas wilayah darat ibukota Nusantara adalah 252.600 hektar dan luas wilayah laut adalah 69.769 hektar. "Dari luas wilayah darat tersebut, hanya sekitar 22 persen atau 56.159 hektar yang akan menjadi Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara, yang meliputi pusat pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan budaya," sebut Bambang. Kemudian, tambahnya, sekitar 78 persen atau 196.500 hektar, akan menjadi kawasan pengembangan ibukota Nusantara, yang meliputi kawasan industri, pertanian, perkebunan, dan konservasi. Bambang juga menjelaskan bahwa pembangunan ibukota Nusantara mengusung konsep smart and forest city, yaitu kota pintar yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berbasis teknologi. Konsep ini ditujukan untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi ibukota Nusantara di masa depan, serta untuk menunjang kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. "Kami berharap IKN dapat menjadi simbol kebanggaan dan identitas bangsa Indonesia, yang maju, beradab, dan berdaya saing di kancah global," tutup Bambang.

Baca juga: Kepala Otorita: Yang meragukan pembangunan IKN bisa langsung datang
Baca juga: OIKN sebut progres Gedung Kantor Presiden di IKN capai 72,19 persen

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Nenek moyang Jindan di zaman modern

bayar makan pakai kredivo

KPK periksa Budi Sylvana soal pos anggaran APD Kemenkes******

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Rekor dunia alien komputer binatang roh

slot terpercaya gacor

Tokoh adat Papua ajak warga tidak terprovokasi ancaman boikot Pemilu******

Jayapura (ANTARA) - Tokoh Adat Papua mengajak masyarakat setempat untuk tidak terprovokasi dengan ancaman boikot Pemilihan Umum (Pemilu) ini karena pesta demokrasi lima tahun sekali bagian dari memajukan Bumi Cenderawasih.

Tokoh Adat Papua Max Ohe di Jayapura, Minggu, mengatakan Pemilu 2024 ini untuk orang Papua, baik tua, muda, dan perempuan, banyak melibatkan diri untuk maju sebagai calon legislatif (Caleg) DPR baik kabupaten, kota, provinsi maupun pusat.

“Untuk itu para Caleg yang maju perlu diberikan apresiasi atas partisipasi dalam membawa kebaikan untuk kemajuan tanah Papua,” katanya.

Menurut Max, kehidupan adat bukanlah sesuatu yang membatasi proses kemajuan bagi para penganutnya melainkan sebagai masyarakat Papua yang dekat dengan kehidupan adat, juga perlu ikut serta dalam menyukseskan Pemilu 2024 ini.

“Tentunya ini dilakukan demi masa depan Papua lebih baik untuk itu jika ada kelompok atau pihak yang menolak terselenggaranya Pemilu (boikot pemilu), merekalah yang dapat merugikan tanah Papua,”ujarnya.

Dia menjelaskan, dengan ikut serta dalam pesta demokrasi tersebut maka menentukan pilihan untuk memajukan tanah Papua.

“Oleh sebab itu, mari manfaatkan momentum Pemilu dengan sebaik-baiknya dengan menumbuhkan semangat untuk menjemput kesejahteraan,”katanya lagi.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengatakan pihaknya telah menggelar berbagai kegiatan dalam rangka cooling system 2023-2024 berupa KKR di beberapa Kabupaten dan Kota, Doa Lintas Agama, Jumat dan Minggu berkah di mana kegiatan ini dilaksanakan untuk membangun persatuan dan kesatuan .

"Selain itu, kegiatan ini dilakukan agar Pemilu dapat berjalan dengan damai, sejuk, tidak terjadi polarisasi, tidak ada berita hoaks dan isu sara serta berbagai bentuk aksi yang black campaign," katanya.

Baca juga: Bawaslu rangkul tokoh adat tangani daerah rawan konflik di Pemilu 2024
Baca juga: Bakesbangpol : Papua Barat tidak terpengaruh aksi boikot pemilu

Tuhan bersinar di langit

situs gacor siang hari ini

Tersangka YA beralasan latih pernapasan terkait tewasnya anak Tamara******

mengindikasikan adanya pembunuhan berencana di kasus kematian Dante

Jakarta (ANTARA) - Polisi mengungkap tersangka YA beralasan melatih pernafasan terkait tewasnya anak Tamara Tyasmara yang tenggelam di kolam renang Palem, Duren Sawit, Jakarta Timur.

"Berdasarkan pemeriksaan penyidik, tersangka beralasan melatih pernapasan dengan main nyelem-nyeleman. Ini bahasa berita acara pemeriksaan (BAP). Tentunya masih akan dibandingkan dengan keterangan saksi-saksi termasuk ahli berdasarkan analisis rekaman video,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Jakarta, Senin.

Kendati demikian, Wira menegaskan bahwa YA tidak memiliki sertifikasi atau kualifikasi untuk melakukan atau melatih seseorang berenang maupun menyelam.

Lebih lanjut, Wira juga menjelaskan korban memang sudah beberapa kali berenang bersama YA. Namun, lokasi berenang tak selalu dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP).

“Di TKP itu baru pertama kali. Tapi di tempat lain sudah beberapa kali,” jelas Wira.

Pihak kepolisian juga telah mengonfirmasi bahwa satu minggu sebelum kejadian, Tamara bersama YA sempat berkunjung ke TKP untuk melakukan survei. Alasan survei tersebut dilakukan adalah untuk memeriksa fasilitas dan kebersihan air yang berada di kolam renang tersebut.

Atas kasus tersebut, Wira mengatakan pihaknya mengindikasikan adanya pembunuhan berencana di kasus kematian Dante. Oleh karena itu, tersangka YA dijerat dengan Pasal 340 KUHP.

Wira mengatakan pihaknya telah memiliki bukti yang mengindikasikan adanya pembunuhan berencana di kasus tersebut. Bukti itu nantinya akan dicocokkan dengan keterangan saksi maupun ahli.

Salah satu bukti adanya pembunuhan berencana ini didasari dari petunjuk kamera pengawas (CCTV) yang mana tersangka sempat mengangkat korban ketika penjaga keselamatan (life guard)melewatinya.

Kemudian, tersangka sempat melihat ke kanan dan kiri untuk memastikan tidak ada orang yang melihat. Tersangka pun lalu menenggelamkan korban sebanyak 12 kali dengan durasi yang bervariasi yakni 14 detik, 24 detik, 4 detik, 2 detik, 26 detik, 4 detik, 21 detik, 7 detik, 17 detik, 8 detik, 26 detik, dan yang terakhir 54 detik.
Baca juga: Kasus anak Tamara, Polisi: Tersangka dan korban renang selama 2,5 jam
Baca juga: Pakar: CCTV saja tak cukup tangkal aksi kejahatan kekerasan
Baca juga: KemenPPPA minta tersangka kekerasan anak artis Tamara dihukum setimpal

Pengawal batin Jinyi

12shio3

Food Station dan mitra usaha kerja sama amankan stok beras Ramadhan******

kelangkaan beras premium disebabkan belum masuknya masa panen raya

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengamankan stok beras menjelang Ramadhan 1445 Hijriah dengan mendorong peningkatan kerja sama bisnis (business to business/ b2b) antara BUMD PT Food Station Tjipinang Jaya dengan mitra usahanya.
"Kami terus menjaga pasokan yang masuk ke DKI Jakarta dengan mengoptimalkan peran PT Food Station Tjipinang Jaya untuk melakukan kerja sama bisnis dengan mitra usahanya," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Suharini Eliawati di Jakarta, Senin.

Program tersebut ditujukan untuk menghadapi kelangkaan beras jenis premium di mini swalayan seperti banyak dikeluhkan warga dalam beberapa hari terakhir. Suharini menjelaskan kelangkaan beras premium disebabkan belum masuknya masa panen raya sehingga terjadi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Masa panen raya diperkirakan baru akan terjadi pada pertengahan Maret 2024. "Berkurangnya aktivitas pedagang akibat adanya libur panjang dan masa pengisian ulang pihak ritel terhadap stok beras," ujar Suharini. Adapun langkah Pemprov DKI Jakarta untuk memenuhi permintaan pangan khususnya beras juga dilakukan pemantauan stok, harga, dan mutu secara rutin bersama satuan tugas (satgas) pangan. Lalu Pemprov DKI Jakarta juga mengendalikan ekspektasi Inflasi melalui kegiatan sembako murah dan gerakan pangan murah (GPM) bagi masyarakat umum serta pendistribusian pangan bersubsidi bagi masyarakat tertentu. Lebih lanjut, Pemprov DKI juga bersinergi dengan pemerintah pusat seperti Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Perum Bulog, dan ID Food untuk mengendalikan harga. Sinergi tersebut diimplementasikan melalui penyaluran beras untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) kualitas medium ke masyarakat dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp54.500 per kantong isi 5 kilogram (kg) di toko-toko beras dan pasar modern. "Kita pastikan stok pangan Jakarta aman sehingga masyarakat tidak perlu aksi borong (panic buying). Ini yang penting disampaikan dan menjadi imbauan," ucap Suharini. Sebelumnya, BUMD DKI Jakarta PT Food Station Tjipinang Jaya memastikan stok beras aman di Jakarta menjelang Ramadhan tahun ini. "Menjelang Ramadhan stok beras di Pasar Induk Cipinang masih aman," kata Direktur Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo saat dihubungi di Jakarta, Senin. Pamrihadi menjelaskan saat ini stok beras mencapai 34.000 ton atau di atas ketersediaan stok aman pada angka minimal 30.000 ton.Baca juga: Jelang Ramadhan, stok beras di Jakarta aman
Baca juga: Erick Thohir tinjau pasokan beras di pasar swalayan Klender Jaktim
Baca juga: Ini penyebab inflasi tahunan DKI Jakarta capai 1,83 persen

《cara dapetin uang di telegram》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，gacor88Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cara dapetin uang di telegram》bab terbaru。