ligadew

Pernikahan

sultantogel88

KPU Situbondo pastikan rekapitulasi hasil pemilu rampung besok******

Situbondo (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, memastikan rekapitulasi perolehan suara hasil pemilu tingkat kabupaten akan rampung sesuai jadwal yang ditentukan yakni pada Sabtu (2/3).

Ketua KPU Kabupaten Situbondo Marwoto menyatakan bahwa tahapan rekapitulasi hasil pemilu tingkat kabupaten yang berlangsung sejak Kamis (29/2) ditargetkan rampung pada Sabtu besok.

"Waktu tiga hari menurut kami sudah cukup untuk penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten," katanya di Situbondo, Jumat.

Menurutnya, pada hari pertama rekapitulasi perolehan suara hasil pemilu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dan calon anggota DPR RI sudah rampung, sedangkan pada hari ini dilanjutkan rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPD dan DPRD provinsi.

Pada hari ketiga besok, KPU melanjutkan rekapitulasi hasil pemilu untuk calon anggota DPRD kabupaten.

"Insya-Allah besok untuk DPRD provinsi dan kabupaten, akan selesai dalam sehari di dua sesi," kata Marwoto.

Ia juga menyampaikan pada hari pertama proses penghitungan perolehan suara berlangsung ditemukan perubahan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan, namun tidak mengubah jumlah total pemilih.

"Perubahan pemilih laki-laki dan perempuan ini berpengaruh pada perubahan pengguna hak suara. Tapi alhamdulillah sudah kami sinkronkan antara Sirekap dan Siwaslu," ujarnya.

Marwoto menambahkan, rekapitulasi hasil pemilu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota DPR RI sudah rampung pada hari pertama.

"Alhamdulillah untuk rekapitulasi pasangan calon presiden dan wakil presiden dan calon anggota DPR RI sudah selesai kemarin, jadi finalisasi besok setelah semua selesai," ucapnya.

Dari pantauan, hari pertama rekapitulasi perolehan suara untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 37 persen dari jumlah pemilih, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh 55 persen dan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud 8 persen.

Daftar pemilih tetap atau DPT di Situbondo sebanyak 514.814 orang yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 248.852 orang, dan pemilih perempuan 265.962 orang.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Medan Pertempuran PlayerUnknown di Luar Alam Dewa

slot deposit pulsa im3 5000

BPS Catat Malaysia Jadi Negara Tujuan Utama Orang Indonesia******

Jakarta, CNN Indonesia--

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat orang Indonesia yang bepergian ke luar negeri atauwisatawannasional (wisnas) mencapai 7,51 juta perjalanan sepanjang 2023.

Dari jumlah tersebut, wisnas paling banyak bepergian ke Malaysia atau sebesar 27,98 persen.

"Terjadi perubahan dibandingkan 2022, yang paling banyak berkunjung ke Arab Saudi," katanya dalam konferensi pers, (2/1).

Sementara itu, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk Indonesia mencapai 11,67 juta kunjungan sepanjang 2023. Kunjungan wisman tertinggi terjadi pada Desember. Sementara kunjungan terendah terjadi di Februari.

Namun, jumlah kunjungan wisman ini masih lebih rendah dibanding dengan total kunjungan sebelum pandemi covid-19 di mana pada 2019 total kunjungan wisman mencapai 16,11 juta kunjungan.

"Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun 2021 maupun 2022, maka kinerja kunjungan wisman 202 sangat baik," katanya.

Berdasarkan asal negara, wisman terbanyak datang dari Malaysia sebesar 18,4 persen atau 211 ribu kunjungan, dan disusul dari Singapura sebesar 16,4 persen atau sebanyak 187 ribu kunjungan.

Kemudian dari Australia sebesar 11,9 persen atau sebanyak 135,9 ribu kunjungan, dan dari Tiongkok 6 persen atau sebanyak 75,5 ribu kunjungan, serta dari Timor Leste sebesar 5 persen atau sebanyak 65,5 ribu kunjungan.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)

Dewa Makanan di Alam Liar Hiburan

pinjaman indosaku

Sri Mulyani Berharap Warga Tak Mampu Tahu dari Mana Asal Uang Bansos******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Keuangan Sri Mulyanimenegaskan orang miskin atau tidak mampu perlu tahu dari mana uang negara yang diberikan untuk berbagai bantuan sosial (bansos).

Wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut pihaknya perlu terus mengedukasi masyarakat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terlebih, rakyat merupakan bagian penting dalam pengawasan penggunaan uang negara.

"Masyarakat juga akan ikut tentu dalam mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu (orang kaya) membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu (orang miskin) mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana," tuturnya dalam Peresmian Rusunara PNS Kemenkeu di Jayapura, Papua, Kamis (1/2).

Ia juga membantah nada sumbang bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat hanyalah sebuah retorika. Ani menuturkan banyak keran yang dibuka untuk membantu seluruh warga Indonesia.

Jika bicara pemasukan negara, Ani menyebut pemerintah bisa mendapatkannya dari pungutan pajak, bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Belanjanya bisa melalui belanja kementerian/lembaga, maupun transfer keuangan dan dana desa, bahkan juga dari sisi below the line atau investasi. Itu semua menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika," jelas Sri Mulyani.

"Kementerian Keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan ke masyarakat secara konkret apa artinya kehadiran negara. Negara bisa hadir karena ada uang negara atau yang disebut #UangKita," tambahnya.

Bantuan negara untuk orang miskin alias bantuan sosial (bansos), baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT), marak dikucurkan belakangan ini. Kucuran bansos itu berdekatan dengan ajang Pemilu 2024.

Terlepas dari itu, pembangunan Rusunara alias Rumah Susun Negara yang diresmikan Ani hari ini adalah buah kerja sama Kemenkeu dengan Kementerian PUPR. Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menandatangani nota kesepakatan bersama melalui Nota Kesepakatan Nomor 05/SKS/M/2020 dan PRJ-11/MK.01/2020.

Peletakan batu pertama atau groundbreaking rusun PNS Kemenkeu di Papua itu dilakukan pada 26 November 2021 lalu. Kala itu, Ani juga hadir langsung di lokasi.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih pada kesempatan ini kepada tentu teman saya Pak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang diwakilkan kepada Pak Sekretaris Jenderal (Sekjen PUPR Zainal Fatah). Dan terutama juga atas kerja sama kolaborasi dengan seluruh jajaran PUPR," kata Ani.

"Mohon maaf kalau Kementerian Keuangan dalam kehadirannya sering membuat beberapa pihak terganggu karena pembangunan ini, tapi ini adalah untuk pembangunan kita semua," tandas sang Bendahara Negara.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Kaisar Bela Diri Langit Berbintang

sugesbola

Telkom Buka Suara soal Dugaan Korupsi Anak Perusahaan******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT TelkomIndonesia (Persero) Tbk buka suara terkait kasus dugaan korupsidi PT Sigma Cipta Caraka (SCC), yang merupakan anak perusahaan Telkom Group.

AVP External Communication Telkom Sabri Rasyid mengatakan perusahaannya akan patuh terhadap proses hukum yang tengah berjalan.

"Kita pasti akan mendukung penuh langkah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menuntaskan kasus tersebut," tutur dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (1/2).

KPK membuka penyidikan kasus dugaan korupsi PT Sigma Cipta Caraka (SCC) tahun 2017-2022. Sudah ada tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus tersebut.

"KPK telah menaikkan ke tahap penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di PT SCC (Telkom Group) 2017 sampai dengan 2022," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/2).

Ali menyatakan pengadaan tersebut melibatkan pihak ketiga sebagai makelar. Kata dia, pengadaan kerja sama diduga fiktif dengan modus penyediaan financinguntuk proyek data center.

"Dari perhitungan sementara Tim Auditor BPKP [Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan] diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara ratusan miliar rupiah," ucap Ali.

Juru bicara berlatar belakang jaksa ini masih enggan menyampaikan konstruksi lengkap perkara berikut identitas tersangka yang sudah ditetapkan.

Hal tersebut akan diumumkan KPK bersamaan dengan upaya paksa penangkapan ataupun penahanan para tersangka.

[Gambas:Video CNN]

(del/agt)

Catatan Pedang Jianghu

dewaslot777

Harga Beras Eceran Naik 16 Persen pada Januari 2024******

Jakarta, CNN Indonesia--

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras eceran naik 0,63 persen secara month to month(mtm) atau 16,24 persen secara year on year(yoy) pada Januari 2024.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di tingkat eceran, melainkan juga di level grosir dan penggilingan.

"Harga beras grosir pada Januari 2024 naik sebesar 0,97 persen secara mtm dan 16,66 secara yoy," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (1/2).

Harga gabah di tingkat petani juga meningkat pada Januari 2024. Harga gabah kering panen (GKP) naik 2,97 persen secara bulanan dan naik 18,64 persen secara tahunan.

Harga gabah kering giling (GKG) juga naik 4,85 persen secara bulanan dan naik 24,52 persen secara tahunan.

Amalia mengatakan harga beras masih tinggi meski saat ini pemerintah menggelontorkan bantuan sosial (bansos) pangan karena suplai yang lebih rendah dibanding permintaan. Hal itu disebabkan karena sejumlah negara menutup keran ekspor beras.

"Sementara di dalam negeri panen beras relatif rendah karena El Nino yang berkepanjangan. Untuk Januari-Februari, BPS memperkirakan produksi beras masih lebih rendah dari konsumsi atau terjadi defisit," katanya.

[Gambas:Video CNN]

 

(fby/sfr)

Kronik Yuan Neng di Masa Depan

masterslot88

Litbang Kemenag siapkan Policy Brief KUA melayani semua agama******

Ini tentang memudahkan fasilitasi layanan untuk umat, sama sekali tidak ada urusannya dengan pencampuradukan ranah teologis

Jakarta (ANTARA) - Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (BALK) Balitbang Diklat Kementerian Agama tengah menyiapkan policy briefdan naskah akademik kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai kantor layanan semua agama. "Ini tentang memudahkan fasilitasi layanan untuk umat, sama sekali tidak ada urusannya dengan pencampuradukan ranah teologis, melainkan bagaimana melahirkan fleksibilitas layanan yang menjangkau umat," ujar Kepala Balitbang Diklat Kemenag Amien Suyitno dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Suyitno menekankan pentingnya penggunaan data sebagai landasan kebijakan, termasuk terkait revitalisasi kantor urusan agama. Optimalisasi peran KUA ini telah dicanangkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sejak awal 2021. Fokus revitalisasi bukan hanya pada fasilitas fisik, tetapi juga fleksibilitas layanan.

Baca juga: Kemenag-Kemendagri segera berkoordinasi soal penyesuaian regulasi KUA
Baca juga: Guru Besar UIN Jakarta beri catatan rencana KUA untuk semua agama Kebijakan yang digulirkan Menag, kata Suyitno, merupakan terobosan solusi agar layanan pemerintah dapat menjangkau umat secara luas dan mendekati umat. Ia memandang selama ini tidak sedikit umat yang kesulitan melakukan pencatatan pernikahannya di kantor yang aksesnya cukup jauh. "Semua berpikir demi melayani umat. Maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan pencatatan nikah agama selain Islam di KUA. KUA itu bukan kantor urusan agama Islam, tetapi itu kantor urusan agama," katanya. Suyitno memaklumi adanya pro-kontra dalam sebuah kebijakan. Menurutnya, itu adalah hal biasa. Maka dari itu, Balitbang Diklat perlu melakukan pendalaman dengan mengkaji dari berbagai aspek. Sejumlah aspek yang dikaji meliputi regulasi, termasuk diskusi dengan beberapa ahli, praktisi, dan tokoh berbagai agama. Hasilnya, bisa dirumuskan menjadi policy brief. "Dari situlah yang akan kita formulasikan sebagai policy briefuntuk mendukung kebijakan tersebut," kata dia.

Baca juga: Menko PMK dukung penuh usulan KUA untuk semua agama
Baca juga: DPR ingatkan siapkan regulasi soal KUA jadi tempat nikah semua agama

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024