pinjaman online julo

Shenwutu

PNM Buka Suara soal Warga Sekampung di Garut Ditagih Utang Fiktif******

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM buka suara terkait ratusan warga Desa Sukabakti, Garut, yang tiba-tiba diminta membayar cicilan padahal tidak merasa memiliki utang.

Sekretaris Perusahaan PNM Dodot Patria Ary mengatakan pihaknya saat ini sedang mendalami kasus tersebut. PNM berkoordinasi dengan pihak Desa Sukabakti untuk memverifikasi warga yang tercatat sebagai debitur tetapi merasa tidak pernah meminjam uang.

"Saat ini kami melakukan interview, kemudian termasuk di dalamnya ada pengolahan data. Supaya angka yang muncul, katakanlah di masyarakat atau di media itu bisa benar-benar tepat penyelesaiannya," ungkap Dodot, dikutip dari detikJabar, Kamis (20/7).

"Jadi kami tidak akan tutupi kondisi yang ada. Siapapun yang terlibat di dalamnya, nanti akan kita proses," kata Dodot.

Saat ini, PNM masih menunggu masih menunggu hasil penyelidikan internal. Jika oknum perusahaan terbukti terlibat dalam kasus tersebut, maka akan ditindak sesuai aturan yang berlaku.

"Seluruh, entah itu pelaporan, entah penyelesaian internal atau eksternal, kami basisnya adalah informasi, dokumen dan fakta. Begitu itu kemudian clear, kami dapat menyampaikan. Beberapa langkah yang akan kita ambil, pasti kita pastikan sesuai dengan ketentuan yang ada," kata Dodot.

Utang fiktif itu terungkap usai beberapa warga Garut ditagih membayar cicilan oleh petugas PNM Mekaar di daerah tersebut. Nilai utang bervariasi antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

"Saya enggak pinjam, (cuma) jadi korban. Utangnya Rp2 juta," kata salah satu warga, Aris Solahudin, Kamis (20/7).

Lantaran merasa tak berutang, warga pun mendatangi kantor Desa Sukabakti untuk menghapus data peminjaman utang mereka. Sejak Selasa (18/7) kemarin, kantor desa disesaki warga yang ingin mengklarifikasi perihal utang fiktif tersebut.

Kepala urusan (Kaur) Umum Desa Sukabakti Kartini mengatakan ada 407 warga yang tercatat berutang. Hingga Rabu (19/7), sudah 303 orang sudah melakukan verifikasi guna menghapus data peminjaman.

[Gambas:Video CNN]

Suamiku adalah seekor rubah tua

Revolusi Mental Diperlukan untuk Meningkatkan Citra Koperasi******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, revolusi mental diperlukan untuk meningkatkan citra koperasi, sehingga kian dipercaya oleh publik di tanah air.

Salah satunya melalui program Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terkait revolusi mental yang harus diimplementasikan dalam membangun koperasi di lingkungan pendidikan.

Demikian disampaikan Menteri Teten saat pidato kunci dalam acara National Cooperative Summit 2023 di GOR SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, DIY, Sabtu (22/7).

"Membangun usaha tak harus dengan modal besar atau konglomerat, tapi bagaimana bisa berkembang dengan modal yang kecil. Cara berpikir seperti ini yang harus direvolusi," ujarnya.

Koperasi lanjut Teten, hadir sebagai instrumen untuk melakukan revolusi mental melalui pengajaran atau edukasi kepada masyarakat agar memiliki kepedulian sosial, mau membangun sistem sosial yang baik dan berkeadilan.

"Membangun revolusi mental koperasi penting bagi kita. Karena saat ini citra koperasi itu sudah menurun di kalangan masyarakat," ujarnya.

Tak hanya itu, Menteri Teten juga menyoroti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang menurut dia perlu melakukan perbaikan dalam implementasinya. Kehadiran KSP masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat unbankable atau peminjam mikro meskipun bunganya tinggi.

"Karena rata-rata di koperasi itu bunganya di atas bunga bank. Ini juga yang harus diubah. Harusnya jati diri koperasi itu memberikan pinjaman murah. Yang ada kenapa koperasi bunganya lebih mahal padahal itu kan untuk rakyat kecil. Seharusnya dengan bunga yang murah, anggota koperasi yang memiliki usaha mikro bisa meminjam dan usahanya lebih kompetitif," ucap Teten.

Koperasi Sekolah

Untuk itu, kehadiran program revolusi mental di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta ini diharapkan mampu membangun model koperasi yang lebih baik. Sehingga sekolah bisa menjadi semacam laboratorium revolusi mental, sekaligus menciptakan para calon wirausaha sejak dini.

"Kemenkop UKM berminat sekali bekerja sama dengan Kemenko PMK dan Muhammadiyah untuk implementasi nilai-nilai koperasi. Tadi kami juga berbicara bagaimana koperasi di dunia ini berkembang, konglomerasi dunia banyak berbasis koperasi baik di sektor agrikultur, perbankan, hingga otomotif yang bisa menjadi contoh atau best practice," kata Menteri Teten.

Ia mengatakan, pentingnya mengubah pola pikir, sehingga tidak lagi mencetak anak didik sebagai pegawai namun melahirkan entrepreneur yang menciptakan lapangan kerja bukan mencari kerja.

MenkopUKM menegaskan, Indonesia segera memiliki bonus demografi sampai nanti puncaknya pada tujuh tahun mendatang yakni 2030. Berdasar Sensus Penduduk (BPS, 2020), lebih dari separuh komposisi penduduk Indonesia berusia muda. Artinya lebih dari separuh penduduk termasuk dalam kelompok usia yang memiliki produktivitas tinggi.

"Itulah sebabnya disebut sebagai bonus demografi, dengan karakteristik semacam itu, Indonesia memiliki daya ungkit untuk meningkatkan produktivitas ekonomi yang tinggi. Dengan menciptakan lapangan kerja, maka sesungguhnya adalah Local Heroes di abad digital ini. Melalui koperasi hal itu terlihat rasional, terukur, dan bisa dikerjakan," kata Menteri Teten.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY Muhammad Ikhwan Ahada mengatakan, ada 60 ribu siswa di sekolahnya yang menjadi potensi untuk dididik agar memiliki rasa kebersamaan, kejujuran, dan gotong-royong melalui pendirian koperasi sekolah. Di mana sifat tersebut harus dimunculkan sebagai watak dasar Bangsa Indonesia.

"Koperasi menjadi soko guru perekonomian harus dihidupkan kembali sejak dini, dan terus dikembangkan tak hanya pada level sekolah. Muhammadiyah terbuka dalam mengembangkannya hingga di level pegawai serta pengurus di wilayah Muhammadiyah," ucap Ikhwan.

Dikatakannya, koperasi mengalami pasang dan surut hingga hari ini. Namun ia menegaskan, kehidupan berkoperasi tak bisa ditawar lagi, semangat perserikatan khususnya di wilayah Yogyakarta harus terus bangkit dan kembali hidup dalam kegotongroyongan yang menjadi jati diri koperasi dan bangsa Indonesia.

Penjelasan Guru yang Sebenarnya

Kapan Lagi Belanja Murah di Transmart, Diskonnya 50%+20%!******

Harga kebutuhan pokok lagi pada naik jadi ragu belanja di supermarket dan hypermarket karena khawatir lebih mahal?

Enggak perlu ragu kalau belanjanya di Transmart. Soalnya, ada Transmart yang suka kasih promo diskon untuk berbagai produk.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Sampai Malam Ini Aja, Jangan Terlewat!

Di Transmart Full Day Sale, ada diskon sampai 50 persen untuk aneka produk. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, daging ayam segar, sampai elektronik dan sepeda listrik.

Dijamin diskonnya memuaskan, apalagi berlangsung seharian penuh! Selain itu, masih ada tambahan diskon mencapai 20 persen kalau bayar pakai metode pembayaran tertentu, loh!

Yaitu, khusus untuk pembayaran transaksi menggunakan Allo Prime dari Allo Bank dan kartu kredit Bank Mega serta Bank Mega Syariah.

Tunggu apalagi? Yuk segera belanja di Transmart saat Full Day Sale! Dijamin diskonnya jumbo, enggak bikin kantong jebol!

Tidak ada jejak di langit

BalkonFest: Wringin Putih Bangkit dengan Dukungan Masyarakat Lokal******

Balkondes Wringin Putih, salah satu destinasi wisata tersembunyi di Magelang, merayakan momen spesial dengan menggelar BalkonFest, sebuah acara yang berhasil menarik perhatian warga setempat dan pengunjung dari berbagai daerah. Acara ini diselenggarakan dengan dukungan penuh dari Pertamina dalam upaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam mendukung pariwisata di Balkondes.

Salah satu sorotan utama dari acara ini adalah workshopilmu digital yang menyasar warga sekitar. Workshopini dihadiri oleh peserta dari komunitas Forum Komunikasi Balkondes se-Borobudur dan para pemuda-pemudi yang tinggal di sekitar Wringin Putih.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, membekali mereka dengan keterampilan dalam pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi untuk mempopulerkan Balkondes Wringin Putih sebagai destinasi wisata unggulan di kawasan Magelang.

Kemeriahan acara BalkonFest Balkondes Wringin Putih. (Foto: Arsip Pertamina)

Tak hanya workshopyang menjadi sorotan, para pengunjung Balkon Fest juga disuguhkan berbagai pameran produk menarik. Para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memadati acara ini dengan berbagai produk unggulan seperti makanan lezat, kerajinan tangan, perhiasan, dan aksesori menarik, turut meramaikan acara Balkon Fest.

Salah satu pameran menarik datang dari pemilik UMKM Kupat Tahu, Muhammad Saifuddin. Dengan wajah sumringah, dia pun mengakui bahwa Balkon Fest memberikan manfaat besar bagi bisnis UMKM-nya.

Menurutnya, acara ini memberikan kesempatan luar biasa untuk memasarkan produknya kepada masyarakat luas. Selain itu, hadirnya para pengunjung turut memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.

"Banyak dari mereka yang tertarik dengan Kupat Tahu, sebuah hidangan tradisional khas kami. Ini benar-benar meningkatkan omset dan juga memperkenalkan produk kami kepada lebih banyak orang. Terima kasih kepada Pertamina atas penyelenggaraan acara ini, kami sebagai UMKM merasa sangat terbantu," ungkap Saifuddin dengan tulus.

BalkonFest telah berhasil menyuguhkan acara yang meriah dan bernilai budaya tinggi. Dengan workshopilmu digital dan pameran produk menarik, acara ini membuktikan betapa pentingnya dukungan dari masyarakat lokal dalam mengembangkan potensi pariwisata Balkondes Wringin Putih.

Bela Diri Melahap Surga

KemenkopUKM gelar Forum Dorong Implementasi Ekonomi Sirkular di ASEAN******

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) bekerja sama dengan Sekretariat ASEAN menyelenggarakan Forum Dialog Kebijakan Regional tentang Ekonomi Sirkular di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, pada 25-26 Juli 2023.

Dihadiri oleh negara-negara anggota dan pemangku kepentingan ASEAN Access yang mencakup task force, national vocal point, dan network partner, kegiatan Forum Dialog Kebijakan Regional tentang Ekonomi Sirkular diharapkan mampu mendorong promosi prinsip-prinsip ekonomi sirkuler di wilayah ASEAN.

Deputi Bidang UKM KemenkopUKM, Hanung Harimba Rachman, menyampaikan bahwa UMKM memegang peran penting dalam perekonomian regional di wilayah ASEAN.

Untuk itu, memperkenalkan model bisnis yang ramah lingkungan, antara lain melalui model ekonomi sirkular menjadi isu yang harus segera diselesaikan.

Menurut Hanung, ekonomi sirkular merupakan sistem ekonomi yang bertujuan menghilangkan limbah, serta memaksimalkan penggunaan sumber daya dengan menjaga siklus penggunaan, pemakaian kembali, dan regenerasi yang berkesinambungan.

Hal itu kemudian mewakili pergeseran paradigma dari model linear tradisional "ambil-produksi-buang" menjadi pendekatan lebih berkelanjutan dan regeneratif.

"Pada intinya, ekonomi sirkular bertujuan untuk menciptakan sistem berkelanjutan di mana produk, material, dan sumber daya dirancang, diproduksi, dan dikelola dengan cara yang meminimalkan dampak lingkungan dan mendorong kemakmuran sosial dan ekonomi," ujar Hanung.

Lebih lanjut dipaparkan, dengan kehadiran para pembuat kebijakan, ahli, dan pemangku kepentingan kunci, forum ini memiliki sasaran meningkatkan kesesuaian dan keselarasan kebijakan guna menciptakan lingkungan yang mendukung implementasi ekonomi sirkular di wilayah ASEAN.

Isu tersebut jadi semakin penting, karena adopsi prinsip-prinsip ekonomi sirkular yang berhasil di wilayah ASEAN memiliki potensi dampak transformasional.

Hanung menyebut, praktik ekonomi sirkular akan mengurangi jejak karbon, meminimalkan pembentukan limbah, dan melestarikan sumber daya alam, sehingga ke depannya, akan dapat mengurangi degradasi lingkungan.

"Indonesia sebagai penyelenggara Forum Dialog Kebijakan Regional tentang Ekonomi Sirkular ini berharap inisiasi ini akan menjadi langkah maju dalam mewujudkan visi bersama untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah ASEAN," kata Hanung.

Tahta Dewa Darah Asli

Gelar Workshop, Satgas Cipta Kerja Beri Kemudahan Akses Izin Usaha******

Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja menggelar Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha: Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Acara tersebut digelar di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (18/7) kemarin.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas Undang-Undang Cipta Kerja, Tina Talisa mengatakan, workshop ini digelar dalam rangka memberikan kemudahan akses perizinan berusaha secara langsung (on the spot) bagi nelayan tradisional dan perempuan pengolah hasil laut. Tujuannya untuk mendorong partisipasi ekonomi dari berbagai kelompok masyarakat.

Menurutnya, pemerintah memandang bahwa pelaku UMKM di bidang perikanan dan kelautan sebagai 'investor' yang berperan menekan angka pengangguran dengan cara membuka lapangan kerja.

"Acara ini penting sekali bagi kami khususnya bagi pelaku usaha sektor perikanan di Indonesia." tuturnya.

Menurut Dani, Undang-Undang Cipta Kerja berperan sangat krusial dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Tak terkecuali pelaku usaha perikanan.

"Workshop ini untuk memastikan usaha-usaha yang dilakukan dapat mendapat perizinan yang oleh Undang-Undang Cipta Kerja dipermudah," terang Dani.

Adapun workshop dengan format talkshow ini menghadirkan narasumber dari berbagai badan dan lembaga negara. Di antaranya Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Kementerian Investasi dan BKPM, Agus Prayitno; Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah; FPM Ahli Madya BPOM, Sarmauli Nopeda Purba; dan Muhammad Salim, perwakilan dari Kementerian Kelautan Perikanan Sumatera Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Prayitno turut menyosialisasikan pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) demi mendukung kemajuan sebuah usaha. Menurutnya, NIB merupakan entitas berusaha yang wajib dimiliki pelaku usaha karena sudah mewakili keseluruhan dokumen.

"Dengan adanya NIB, Pemerintah mengakui keberadaan usaha bapak dan ibu," lanjutnya.

Agus menyampaikan kemudahan proses pengurusan NIB ini merupakan manfaat yang dihasilkan Undang-Undang Cipta Kerja. Para pelaku usaha cukup mengakses OSS.go.id untuk bisa mendapatkan NIB dengan syarat cukup memiliki KTP elektronik

"Untuk pengurusan NIB sifatnya gratis atau tidak ada biaya sama sekali," ucapnya.

Sementara itu, Sarmauli menjelaskan perihal Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Menurutnya Undang-Undang Cipta Kerja mempersingkat durasi pengurusan SPP-IRT yang tadinya membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan, namun kini bisa selesai dengan cepat.

"Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pengurusan SPP-IRT yang tadinya dalam hitungan bulan, sekarang hanya butuh waktu 1 hari bahkan dalam hitungan menit," ujarnya.

Sarmauli juga mengatakan bahwa digitalisasi dalam proses pembuatan SPP-IRT sudah dilakukan dengan membuat dan mengmaksimalkan aplikasi SPP-IRT yang aktif melayani segala kebutuhan masyarakat mengenai SPP-IRT dari senin-jumat.

Selanjutnya, Siti Aminah menjelaskan, bahwa kebutuhan para pelaku usaha membuat sertifikat halal hari ini sangat mendesak. Karena mulai 18 Oktober 2024 mendatang, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

"Pada 18 Oktober 2024 produk yang tidak memiliki sertifikat halal tidak akan bisa beredar," papar Siti.

Karenanya, menurut Siti, workshop yang digelar Satgas UU Cipta Kerja ini sangat berperan dalam penting dalam menghadapi tantangan sertifikasi halal tersebut. Yakni dengan memberikan fasilitas langsung bagi para pelaku usaha dalam membuat sertifikasi halal.

Selain itu, Siti menambahkan, berkat UU Cipta Kerja ini juga membuat masa berlaku sertifikasi halal menjadi seumur hidup.

"Acara ini penting karena dijadikan sarana membantu pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal gratis," tutur Siti.