slot gacor sekarang ini 906Jutaan kata 260932Orang-orang telah membaca serialisasi
《mahongtoto》
Penerbangan di Bandara Juanda Tak Terganggu Erupsi Gunung Semeru******Jakarta, CNN Indonesia--
Penerbangan di Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, tidak terganggu adanya erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur.
Stakeholder Relation Manager AP I Juanda Yuristo mengatakan sejauh ini penerbangan di Bandara Internasional Juanda Surabaya masih normal.
"Info dari teman-teman Apron Movement Controller (AMC) per jam 16.11 WIB tidak ada penerbangan yang terdampak, Bandara Juanda beroperasi normal," ujarnya saat dikonfirmasi di Sidoarjo, Minggu (4/12)
Sekretaris Perusahaan AirNav Indonesia Rosedi dalam keterangan tertulis menyatakan pihaknya telah mengeluarkan peringatan ASHTAM No VAWR3537 untuk wilayah yang terdampak erupsi yaitu Bandara Internasional Juanda Surabaya dan Bandara Abdurahman Saleh Malang.
Lihat Juga :1.979 Warga Mengungsi Akibat Erupsi Gunung Semeru |
"Berdasarkan hasil koordinasi dan pemeriksaan sementara di lokasi tersebut, kondisi personel, bangunan dan fasilitas navigasi penerbangan dalam kondisi aman, termasuk landas pacu untuk aktivitas take offmaupun pendaratan pesawat," ujarnya.
Ia mengatakan hingga pukul 13.30 WIB operasional penerbangan dan pelayanan navigasi penerbangan di Bandara Juanda dan Abdurrahman Saleh berjalan normal.
"Personel Cabang Surabaya dan Malang terus bersiaga untuk mengantisipasi adanya kemungkinan lain erupsi, terlebih, Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang cukup sering diguncang gempa, erupsi dan awan panas," ujarnya.
Lihat Juga :PVMBG Buka Suara Soal Potensi Tsunami di Jepang Imbas Erupsi Semeru |
Pada Minggu sekitar pukul 02.46 WIB dilaporkan telah terjadi erupsi Semeru yang disertai awan panas guguran (APG) mencapai 1.500 meter di atas puncak dan menyebabkan sejumlah gempa letusan selama periode 02.46- 06.00 WIB.
(Antara/isn)Jubir Luhut Tegaskan Kepulauan Widi Tak Bisa Dilelang untuk Privat******Jakarta, CNN Indonesia--
Kepulauan Widi yang terletak di Halmahera Selatan, Maluku Utara, dilaporkan dilelang di salah satu situs penjualan real estat asing.
Mengutip CNN, lebih dari 100 pulau di wilayah itu atau yang dalam situs tersebut disebut Widi Reserve tersebar di kawasan 10 ribu hektar yang akan dilelang.
Hukum Indonesia menyatakan bahwa orang non-Indonesia tidak dapat secara resmi membeli pulau di negara tersebut. Namun, penjualan Widi Reserve disiasati dengan mengakuisisi saham di perusahaan induk bernama PT Leadership Islands Indonesia (LII).
Wakil Presiden Eksekutif EMEA (Eropa, Timur Tengah, dan Afrika) Charlie Smith mengatakan tawaran untuk kepulauan Widi menjadi signifikan di Lelang Pramutamu Sotheby.
"Setiap miliarder dapat memiliki pulau pribadi, tetapi hanya satu yang dapat memiliki kesempatan eksklusif ini yang tersebar di lebih dari 100 pulau," katanya dalam pernyataan pers.
Lelang dimulai pada 8 Desember dan akan berlangsung hingga 14 Desember. Tidak ada harga cadangan, tetapi penawar diminta untuk memberikan deposit sebesar US0 ribu untuk membuktikan bahwa mereka serius.
Lihat Juga :Harga Minyak Terkerek ke US,96 Usai OPEC+ Sepakat Pangkas Produksi |
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menegaskan pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan perundangan yang menyatakan bahwa pulau-pulau kecil tidak bisa dimiliki oleh pihak mana pun secara utuh.
"Pulau kecil hanya bisa dikelola oleh privat atau individu tertentu dengan batasan area maksimal tertentu," ungkap Jodi dalam keterangan resmi, Rabu (23/11).
Berdasarkan laporan yang diterimanya, Kepulauan Widi tersebut sudah memiliki izin pengelolaan antara pihak swasta dengan pemerintah provinsi setempat. Izin pengelolaan tersebut diberikan kepada PT Leadership Islands Indonesia (LII) sejak lama, namun kabarnya hingga kini belum ada realisasi pembangunannya hingga kemudian muncul kabar lelang tersebut.
Lihat Juga :Kementerian PUPR Mulai Siapkan Lahan Relokasi di Cianjur |
Jodi menambahkan apabila perizinan pengelolaan pulau kecil telah didapatkan perusahaan atau subjek hukum nasional, maka proses kerja sama investasi dengan pihak asing juga harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Bagi pihak-pihak yang berminat untuk mengelola, bukan memiliki, kawasan pulau kecil harus mendapatkan izin dari pemerintah. Jika sampai ada pelanggaran dari ketentuan perundangan, maka bisa ada sanksi yang bisa dikenakan," tuturnya.
Jodi juga menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas semua pulau yang ada di dalam garis pangkal kepulauan Indonesia tidak perlu diragukan dan telah diakui dunia internasional.
[Gambas:Video CNN]
Stok Pangan Bulog Menipis, Akankah Indonesia Dilanda Krisis?******Jakarta, CNN Indonesia--
Kepala Badan Pangan Nasional(BPN) Arif Prasetyo Adi mengungkapkan cadangan pangan di Bulogdan BUMNPangan sedang kritis.
Ia menjabarkan cadangan bahan pangan yang dimiliki pemerintah saat ini hanya beras, gula pasir, daging kerbau, dan sedikit minyak goreng.
"Untuk cadangan pangan di Bulog dan BUMN pangan ini memang saat ini kita hanya punya beras, gula pasir, daging kerbau, ya sedikit di minyak goreng," ujar Arif dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (5/12).
Artinya, pemerintah hanya memiliki cadangan sebesar 21 persen dari kebutuhan nasional.
Untuk komoditas pangan lainnya, Bulog hanya memiliki 23.157 ton daging kerbau dan ID Food hanya memiliki 697 ton daging sapi. Pasokan tersebut hanya 40 persen dari kebutuhan bulanan nasional yang sebesar 60 ribu ton.
Sementara, pasokan Bulog dan BUMN Pangan untuk jagung, kedelai, cabai, daging ayam, bawang merah, dan bawang putih, serta telur ayam semuanya tidak mencapai 1 persen.
Lihat Juga :Pengusaha Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh Maksimal 5,56 Persen 2023 |
Padahal kebutuhan bulanan akan komoditas pangan tersebut cukup banyak. Untuk jagung dibutuhkan 1,2 juta ton, telur ayam 458 ribu ton, bawang merah 90 ribu ton, cabai 165 ribu ton, kedelai 247 ribu ton, dan daging ayam membutuhkan 266 ribu ton.
Untuk minyak goreng, pemerintah memiliki hanya 21.125 kl dengan kebutuhan nasional 332 ribu kl per bulan. Stok yang dimiliki ini hanya mampu memenuhi 4 persen kebutuhan nasional.
"Ini adalah tugas Badan Pangan Nasional nanti tentunya bersama BUMN di bidang pangan termasuk Bulog, ID Food, dan PTPN 3. Dalam prosesnya kita juga sudah mempersiapkan dan sudah jadi Perpres 125/2022 tentang cadangan pangan pemerintah yang selama ini kita punya hanya beras, sehingga paralel kita kerjakan stok komoditas lainnya," tutur Arif.
Melihat kondisi tersebut, apakah Indonesia bisa terancam krisis pangan?
Lihat Juga :Erupsi Gunung Semeru Tak Ganggu Penerbangan di Bandara Bali |
Pakar Agribisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) Bayu Krisnamurthi mengatakan krisis pangan terjadi bukan karena cadangan pemerintah yang menipis, melainkan jika banyak orang kelaparan, tidak bisa makan, atau tidak yakin apakah besok bisa makan.
Risiko krisis pangan terjadi jika harga-harga pangan naik tinggi sehingga banyak yang tidak mampu membeli pangan.
Lagi pula, BPN menyatakan cadangan pangan yang menipis merupakan milik pemerintah dan BUMN. Sedangkan cadangan pangan yang utama justru ada di masyarakat yaitu di produsen, distributor, eceran, rumah tangga, dan lainnya.
"Saat ini Indonesia tidak sedang krisis pangan. Peta kerawanan pangan menunjukkan secara umum daerah-daerah di Indonesia aman," ujar Bayu kepada CNNIndonesia.com, Senin (5/12).
Lihat Juga :Siapa Pemilik Royal Ambarrukmo, Hotel Tempat Kaesang Menikah? |
Menurut Bayu, kekhawatiran BPN akan stok pemerintah termasuk di BUMN bukan karena akan terjadi krisis pangan, melainkan karena dua hal.
Pertama, jika terdapat gangguan atau rawan pangan di beberapa daerah yang memang berisiko, pemerintah akan tidak leluasa mengatasinya.
Kedua, jika terjadi kenaikan harga pangan tertentu yang memberatkan kelompok masyarakat atau mendorong terjadinya inflasi pangan, bisa jadi pemerintah akan kesulitan melakukan intervensi.
Bayu menjelaskan menipisnya cadangan pangan pemerintah dan BUMN karena ada gangguan dalam rantai pasok global. Negara-negara membatasi ekspor sehingga ketersediaan pangan di pasar internasional menurun. Ditambah lagi, adanya kenaikan harga energi dan kenaikan harga pupuk.
Lihat Juga :Cara Cek BI Checking Mandiri Lewat iDebKu OJK |
Menurutnya pemerintah bisa melakukan pengendalian dan stabilitas harga yang baru dengan menggabungkan mekanisme pasar dan pola public service obligation (PSO) anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
PSO merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat disparitas atau perbedaan harga pokok penjualan BUMN atau swasta dengan harga atas produk atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah agar pelayanan produk atau jasa tetap terjamin dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat.
"BUMN perlu diarahkan untuk mampu melaksanakan pola tersebut," kata Bayu.
Label:pola kakek zeus hari ini、rtp gas138、buku mimpi buang air besar 2d
Terkait:liga88、qqkartel、emas 188 slot、cara beli di akulaku tanpa uang muka、akun wso slot pragmatic、udintogel、slot terbaru gacor、slot gacor bonus 100 to kecil、tiketslot、daftar joker123
bab terbaru:bonus new member heylink(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
《mahongtoto》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,jasabolaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《mahongtoto》bab terbaru。