petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

cara pasang 6d

ihokibet 573Jutaan kata 193120Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara pasang 6d》

Hasyim Asy'ari divonis langgar kode etik terima pendaftaran Gibran******

Hasyim Asy'ari divonis langgar kode etik terima pendaftaran Gibran
Ketua DKPP Heddy Lugito membacakan vonis terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Pemilu 2024 pada sidang putusan di Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt/aa.
sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari
Jakarta (ANTARA) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

"Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan disebut di atas, memutuskan, satu, mengabulkan pengaduan para penganut untuk sebagian," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan di Gedung DKPP, Jakarta, Senin.

Heddy mengatakan Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir.

"Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari," tambah Heddy.

Baca juga: Kuasa Hukum Irman: Pimpinan dan anggota KPU langgar sumpah janji

Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut dan meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi putusan itu.

"Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini," ujar Heddy.

Untuk diketahui, Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Nomor telepon tiga pimpinan DKPP diretas
Baca juga: DKPP agendakan sidang aduan pelanggaran berat oleh KPU

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Banjir di Grobogan di Jateng rendam 2.662 rumah******

Banjir di Grobogan di Jateng rendam 2.662 rumah
Seorang anak menerobos banjir di samping rumah yang roboh di Desa Gubug, Gubug, Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (6/2/2024). ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/nym/pri.
Semarang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyebutkan bahwa banjir yang terjadi di Kabupaten Grobogan saat ini merendam setidaknya 2.662 rumah dan 56 hektare lahan persawahan.

"Penyebab banjir tersebut adalah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi pada Senin malam, 5 Februari 2024," kata Nana, di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Selasa.

Berdasarkan data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng yang diterima pukul 12.00 WIB, banjir di Grobogan berdampak di 32 desa di 12 kecamatan di wilayah tersebut.

Tak hanya merendam rumah dan sawah, banjir juga menggenangi enam unit fasilitas pendidikan, satu rumah ibadah, satu kandang sapi, hingga merusak talud dan infrastruktur jalan.

Baca juga: Jalur KA tergenang banjir di Grobogan sudah bisa dilintasi kereta

Baca juga: Perjalanan sejumlah KA dibatalkan akibat banjir di Grobogan

Hujan deras yang terjadi pada Senin (5/2) malam, kata dia, mengakibatkan volume air di tiga daerah aliran sungai (DAS), yakni Sungai Lusi, Sungai Serang, dan Sungai Tuntang di Grobogan meluap.

Kecamatan yang terdampak banjir tersebut meliputi, Godong, Tawangharjo, Geyer, dan Tegowanu, Penawangan, Purwodadi, Toroh, Karangrayung, Kedungjati, Tanggungharjo, Grobogan, dan Gubug.

Di Kecamatan Gubug, banjir menyebabkan Jalan Raya Purwodadi-Gubug terendam limpahan air di sisi barat jembatan sehingga lalu lintas terputus.

Nana mengatakan bahwa kondisi banjir saat ini telah berangsur surut di beberapa titik, dan masih dalam penanganan BPBD Jateng bersama dengan BPBD Kabupaten Grobogan.

Terkait upaya penanganan, kata dia, BPBD Jateng terus berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Grobogan untuk memastikan kondisi di lapangan, baik evakuasi masyarakat terdampak, penyiapan dapur umum, dan distribusi logistik yang diperlukan.

"BPBD Kabupaten Grobogan bersama Pemprov Jateng dibantu TNI dan Polri terus melakukan langkah-langkah untuk evakuasi. Masyarakat yang terdampak kami arahkan ke beberapa tempat yang aman. Dapur lapangan dan pengiriman logistik juga dilakukan," katanya.

Selain itu, BPBD Grobogan juga berkoordinasi dengan perangkat desa untuk melakukan penanganan dan evakuasi warga yang terjebak banjir, termasuk pendistribusian nasi bungkus untuk warga yang terdampak.

Usai diwawancara, Nana bersama sejumlah jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jateng juga langsung bertolak menuju Kabupaten Grobogan untuk meninjau lokasi banjir.*

Baca juga: BPBD: Tanggul Sungai Jragung Grobogan jebol akibatkan banjir

Baca juga: Ganjar minta penanganan Sungai Lusi masuk prioritas Kementerian PUPR

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Polisi tetapkan dua tersangka kasus keracunan gas PT Pindo Deli 2******

Polisi tetapkan dua tersangka kasus keracunan gas PT Pindo Deli 2
Kasatreskrim Polres Karawang AKP Abdul Jalil. ANTARA/Ali Khumaini.
Karawang (ANTARA) - Polres Kabupaten Karawang menetapkan dua tersangka dalam peristiwa kebocoran pipa gas PT Pindo Deli 2 yang mengakibatkan ratusan warga Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Karawang, Jawa Barat  mengalami keracunan pada Sabtu (20/1).

"Dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka ini masing-masing berinisial MD, Kepala Shift Storage Chlorine dan berinisial RP, Kepala Regu Filling Station Chlorine," kata Kasatreskrim Polres Karawang AKP Abdul Jalil, saat ekspos pengungkapan kasus di Mapolres Karawang, Senin.

Ia menyampaikan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, kedua orang itu kini resmi berstatus tersangka tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kebocoran pipa gas PT Pindo Deli 2.

Menurut dia, penetapan kedua tersangka tersebut berdasarkan atas fakta yang ditemukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Disnakertrans Karawang serta Puslabfor Mabes Polri.

Sesuai dengan pemeriksaan Disnakertrans Karawang ditemukan fakta bahwa PT Pindo Deli 2 tidak memiliki standar operasional prosedur terkait dengan penanganan kerusakan pada jalur pipa pengisian dan tidak tercantum dalam dokumen pengendalian potensi bahaya.

Selain itu juga belum teridentifikasinya potensi bahaya pada saat proses perbaikan jalur pipa pengisian.

Sedangkan berdasarkan temuan Puslabfor Mabes Polri ditemukan fakta bahwa pada saat kejadian gas detektor pada area caustic soda plant menunjukan alarm adanya peningkatan gas klorin sebesar <10 ppm dengan durasi rata-rata ± 30 menit dan cenderung menurun hingga beberapa jam kemudian.

Di lokasi, tim Puslabfor menemukan adanya pipa yang mengalami kebocoran yang berasal dari Chlorine Storage menuju tangki hypochloryte yang diduga menjadi penyebab utama keluarnya gas klorin ke udara.

Sementara hasil pengecekan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Karawang ditemukan fakta kalau sebelumnya kejadian kebocoran gas klorin di unit caustic soda PT Pindo Deli 2 telah terjadi empat kali.

Di antaranya terjadi pada November 2017 sampai akhirnya perusahaan dikenakan sanksi administratif. Kemudian terjadi lagi pada Mei 2018 yang berakhir dengan sanksi administratif.

Selanjutnya pada Juni 2021 dan September 2022 yang sanksinya administratif.

"Dua tersangka kini telah ditahan di rumah tahanan Mapolres Karawang," katanya.

Disebutkan, kedua tersangka itu dijerat pasal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dimaksud dengan pasal 99 ayat (2) jo pasal 116 UUD RI Nomor 32 tahun 2009 dengan ancaman hukuman pidana paling lama tiga tahun penjara. 
Baca juga: Bupati Karawang: Pindo Deli 2 dilarang produksi selama penyelidikan
Baca juga: Pemkab Karawang tunggu Puslabfor tindak Pindo Deli akibatkan keracunan
Baca juga: BPBD Karawang: 123 orang dirawat akibat keracunan gas PT Pindo Deli 2

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:slot deposit 5000 via qris

Perbarui waktu:2024-06-27

Daftar bab terbaru
bonus new member 4d
cara dapat uang sejuta sehari
panen188
voucher alodokter
cici4d slot
tabel angka jitu semua pasaran
trik slot biar jp
jagoan303
pinjol aman tenor panjang
Daftar isi semua bab
Bab 1 cara kredit di bukalapak
Bab 2 slot deposit 5000 via pulsa
Bab 3 helompo
Bab 4 cara menggunakan e voucher shopee dari bca
Bab 5 eden307
Bab 6 kontak darurat shopee pinjam
Bab 7 cara dapat uang tanpa kerja
Bab 8 togel 45
Bab 9 ular 2d
Bab 10 lintasqq
Bab 11 padi777
Bab 12 cahayaslot
Bab 13 situs slot terlama di indonesia
Bab 14 erek2 pedagang
Bab 15 superwin
Bab 16 slot dan togel terlengkap
Bab 17 untung365
Bab 18 ini 77 slot
Bab 19 erek erek ayunan
Bab 20 rekomendasi situs slot gampang menang
Klik untuk melihattersembunyi di tengah4646bab
kampusBacaan TerkaitMore+

Gadis cantik dan menawan

demo slot sabung ayam
AS Hikam: Debat Kelima akan tentukan arah dukungan 'swing voters'
Tiga pasangan capres/cawapres tiba di Balai Sidang JCC Senayan, Jakarta, untuk mengikuti Debat Kelima Capres Pemilu 2024, Minggu (4/2/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/am.
Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Politik Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Muhammad AS Hikam, menyatakan debat capres terakhir malam ini, merupakan debat yang paling menentukan untuk masyarakat yang undecideddan swing voters.

“Ini sangat menentukan. Para capres harus bisa full blown. Kalau menggunakan hitungan Kompas, 20 persen undecideddan swing votersitu banyak. Jadi, masih bisa mendapatkan 10-15 persen suara. Kalau teorinya debat hanya memengaruhi swing voters, tapi kan ini namanya politik, bukan bisnis," ujar Hikam dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Namun menurut Hikam, politik tidak selalu semudah itu. Masih banyak faktor lain yang dapat memengaruhi keputusan pemilih, antara lain; gagasan, identitas politik, isu-isu terkini, dan pesan kampanye.

Usai pengunduran Mahfud Md sebagai Menko Polhukam, Hikam meyakini calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo akan semakin bebas beradu gagasan.

"Saya tidak akan kaget dalam debat capres terakhir nanti, Pak Ganjar bisa lebih bebas mengutarakan pandangannya karena Pak Mahfud telah melepaskan jabatan strategis-nya,” ujarnya.

Menteri Riset dan Teknologi pada 1999-2001 itu mengungkapkan, kebijakan pro-rakyat menjadi ide dasar program sat setGanjar-Mahfud. Salah satunya KTP Sakti dengan target penduduk ekonomi menengah ke bawah.

Keberadaan KTP Sakti dimaksudkan agar masyarakat penerima bantuan pemerintah terdata dengan baik dan mudah mengakses berbagai bantuan pemerintah. Dengan demikian, bantuan sosial dan subsidi negara tepat sasaran.

Baca juga: Ganjar akan hadirkan lebih dari sekadar gagasan pada Debat Kelima

Baca juga: Sejumlah petinggi tim pemenangan paslon tiba di JCC

Baca juga: Anies sebut penting sampaikan gagasan dan kebijakan dalam debat 

Terkait kesejahteraan ekonomi sosial, mantan peneliti Litbang Ekonomi dan Pembangungan LIPI itu berpendapat, kebijakan harus menyasar masyarakat yang paling termajinalisasikan.

Buruh dan anak sekolah harus ditingkatkan sumber daya manusianya (SDM) melalui pendidikan dan asupan gizi sehingga kualitas dan kecerdasan semakin tinggi.

Stuntingdi Indonesia diawali dengan 'stuntingcara berpikir pada kalangan elite-nya' yang nggak bisa memperbaiki tantangan global jadi mereka hanya menjadi echo chamber. Akhirnya hanya segelintir orang dari elite kita yang bisa melaksanakan. Secara agregat tetap tidak bisa bersaing," ungkap Hikam

Terkait hal tersebut, Ganjar-Mahfud menyadari pendidikan dan kesehatan merupakan bagian yang harus diperbaiki guna mencapai pemerataan kesejahteraan ekonomi sosial.

"Maka kita coba menyusun suatu perencanaan agar kalau kemudian dari dua hal ini bisa kita jadikan prioritas. Kesehatan dan pendidikan, karena kalau kesehatan baik, anak mulai dari kandungan ibunya sehat, bayinya sehat. Ya bu, kalau bayinya lahirnya sehat, gizi-nya sehat Insya Allah dia tidak akan stunting," ujar Ganjar beberapa waktu lalu di Kuningan, Jawa Barat.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Baca juga: Tiga paslon hadiri Debat Kelima Capres Pemilu 2024

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Raja Film, apakah kamu ingin wajah?

qq7997
Tidak sesuai syariat Islam, Aceh Besar larang perayaan Valentine Day
Imbauan larangan perayaan Valentine day. ANTARA/ HO-MC Aceh Besar.
Budaya perayaan hari Valentine ini sangat bertentangan dengan syariat Islam ...
Banda Aceh (ANTARA) - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Besar melarang masyarakat di daerah itu merayakan Valentine Day atau yang kerap disebut sebagai hari kasih sayang.

“Budaya perayaan hari Valentine ini sangat bertentangan dengan syariat Islam dan Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah,ibadah dan syariat Islam,” kata Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswnto di Jantho, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan menyusul telah diterbitkan seruan bersama Forkopimda Aceh Besar terkait larangan perayaan Valentine Day di kabupaten setempat. Seruan bersama tersebut ditandatangani unsur Forkopimda Plus Aceh Besar.

Ia mengatakan larangan perayaan Valentine Day di seluruh wilayah Aceh Besar itu bukan hanya untuk lokasi rekreasi, hotel, atau sejenisnya, namun juga di seluruh lokasi fasilitas publik dalam wilayah Aceh Besar.

Baca juga: Gubernur larang perayaan Valentine's Day di Aceh

“Larangan ini sifatnya menyeluruh dan akan diawasi oleh tim terpadu dari Pemkab,” katanya

Pemkab Aceh Besar telah menginstruksikan jajaran Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Aceh Besar untuk meningkatkan patroli ke seluruh wilayah itu, dengan membagi beberapa grup untuk sasaran wilayah yang telah ditentukan.

“Ini adalah bentuk penegakan syariat Islam, kami tak mau setengah setengah,” katanya.

Adapun seruan Forkopimda Kabupaten Aceh Besar antara lain meminta seluruh warga di kabupaten itu untuk tidak merayakan Valentine Day dalam bentuk apapun dan meminta kepala sekolah dan guru/orang tua /wali, agar mengawasi dan membina serta mengajari anak anak untuk tidak merayakan Valentine Day.

Kemudian kepada pemilik hotel/restauran/kafe untuk tidak menyediakan tempat bagi perayaan Valentine Daydalam bentuk apapun dan meminta kepada ulama/tengku/ustad/tokoh agama/tokoh adat/dai agar memberikan edukasi bahwa perayaan Valentine Day hukumnya haram kepada seluruh masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Aceh Besar.

Baca juga: Disdik Kota Bogor larang siswa rayakan Hari Valentine

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Raja Sembilan Matahari

situs terpercaya
Bapanas: Bantuan pangan dihentikan sementara untuk hormati Pemilu
Arsip foto - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo saat menyampaikan pemaparan terkait persediaan beras nasional untuk kebutuhan Januari-Februari 2024 di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (18/1/2024). ANTARA/Yashinta Difa/pri.
Bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan penyaluran bantuan pangan beras dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024 untuk menghormati berbagai tahapan Pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Arief yang dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu, mengatakan penghentian bantuan pangan jelang masa tenang dan pencoblosan suara Pemilu 2024 ini juga sekaligus menegaskan bahwa tidak ada politisasi bantuan pangan.

“Bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan. Dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemutakhiran data,” kata Arief.

Dalam surat Bapanas yang ditujukan kepada Perum Bulog, tertulis Bapanas menyampaikan kepada Perum Bulog agar menghentikan sementara penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan beras pada 8-14 Februari 2024 di seluruh wilayah.

“Tanggal 8-9 Februari 2024 hari libur, tanggal 10 Februari 2024 terakhir kampanye, 11-13 Februari 2024 merupakan hari tenang dan 14 Februari 2024 hari pencoblosan,” kata Arief menjelaskan.

Arief menekankan penyaluran bantuan pangan pemerintah yang sangat diperlukan masyarakat bakal kembali dimulai pada 15 Februari 2024. Penyaluran bantuan pangan, ditegaskan Arief, terencana sudah lama dan tidak terkait Pemilu.

“Program ini sudah terencana sudah lama dan tidak terkait Pemilu,” katanya.

Bapanas juga meminta Perum Bulog untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan sebelum masa tenang dan setelah pencoblosan suara agar target penyaluran bantuan dapat tepat waktu.

Penyaluran bantuan pangan beras oleh Bapanas sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres 66 Tahun 2021 di mana Badan Pangan Nasional memiliki salah satu tugas untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan.

Bantuan pangan beras merupakan program pemerintah berupa penyaluran beras kepada masyarakat berpendapatan rendah yang masuk ke dalam keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini merupakan salah satu pemanfaatan cadangan beras pemerintah (CBP) sesuai amanat Perpres 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Bantuan pangan beras ini sudah dilakukan sejak awal 2023, dan dilanjutkan pada tahun ini.

Bantuan berupa 10 kg beras ini diperuntukkan bagi 22 juta KPM di seluruh Indonesia berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).


Baca juga: Bapanas pertimbangkan setop sementara bantuan pangan saat hari tenang
Baca juga: Kementan beri bantuan pertanian Rp170,98 miliar untuk Aceh 
Baca juga: Menko PMK pantau penyaluran bantuan pangan beras di Madiun

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

pengamat dunia

idplay777
Mahasiswa Indonesia raih emas di ajang Thailand Inventors Day 2024
Mahasiswa Unair saat mendapat emas pada kompetisi internasional, yakni Thailand Inventors Day yang digelar pada 1-6 Februari 2023 lalu. ANTARA/HO-Humas Unair) ANTARA/HO-Humas Unair/pri.
Jakarta (ANTARA) - Dua mahasiswa Indonesia menorehkan prestasi gemilang di ajang Thailand Inventors Day 2024 dengan meraih medali emas dalam karya inovasi menciptakan teknologi membantu industri perikanan.

Amrullah Gilang Ibrahim dan Maria Stevanie Dwi Aprilli dari Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti melalui karya "Integrated Smart System Feeding Fish based on Renewable Energy" mampu mengalahkan karya-karya inovasi peserta lain yang berasal dari 20 negara.

Amrullah dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan karya inovasi miliknya dan Maria memiliki kelebihan menggunakan sumber daya listrik dari energi terbarukan serta dapat dioperasikan secara otomatis maupun manual.

Baca juga: Mahasiswa FKUI raih Medali Silver kompetisi SIMPIC 2023 di Thailand

Mesin ini juga dipastikan akan sangat mempermudah para pelaku di industri perikanan, karena menggunakan teknologi canggih yang memungkinkan pakan ikan tersebar lebih luas lagi.

"Integrated smart system feeding fish based on renewable energy" merupakan mesin pemberi pakan ikan yang menggunakan teknologi IoT dan memiliki sumber daya listrik dari panel surya sebagai energi terbarukan. Mesin dapat dioperasikan secara otomatis ataupun manual menggunakan ponsel dari mana saja dan kapan saja oleh petani ikan,” jelasnya.

Pada mesin itu, kata dia, ada bloweryang dapat meniupkan pakan ikan sejauh 5 meter dan terdapat dua motor servo pada ujung nozzle sehingga pakan ikan tersebar lebih luas lagi. 

Baca juga: Mahasiswa fesyen Indonesia berpartisipasi di Pekan Mode Thailand

Amrullah dan rekannya sedang mengajukan paten sederhana untuk karya mereka dan sedang menunggu tanggal rilisnya. Karya mereka ini ternyata sudah digunakan di Karawang, Jawa Barat, untuk budi daya ikan nila.

Selain Amarullah dan Maria, delegasi Universitas Trisakti yang dipimpin Wakil Rektor III Yoska Oktaviano mengirimkan  enam tim ke ajang Bangkok, Thailand, pada  2 -6 Februari 2024.

Seluruhnya sukses membawa pulang medali dengan rincian satu medali emas, dua medali perak, tiga medali perunggu, serta satu special prizedari Korea Invention Promotion Association, Korea Selatan.

Baca juga: Inovasi brem kulit durian mahasiswa Unair raih emas di Thailand

Pewarta: Tasrief Tarmizi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Saya ingin hidup Anda menjadi tiga ribu

judi bola parlay sbobet
Ketua KPU: Saya tak akan mengomentari putusan DKPP
Ketua KPU Hasyim Asy'ari usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Saya tidak akan mengomentari putusan DKPP, ketika dipanggil sidang kita sudah hadir memberikan jawaban, memberikan keterangan
Jakarta (ANTARA) - Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan tidak ingin mengomentari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memvonis dirinya dan dan enam anggota lainnya melanggar kode etik karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024. Dia mengatakan selama persidangan pihaknya telah diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, keterangan, alat bukti, hingga argumentasi, terkait pengaduan tersebut. "Saya tidak akan mengomentari putusan DKPP, ketika dipanggil sidang kita sudah hadir memberikan jawaban, memberikan keterangan," kata Hasyim kepada wartawan usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. Dia menjelaskan, konstruksi Undang-undang Pemilu itu selalu menempatkan KPU dengan posisi "ter", yakni terlapor, termohon, tergugat, dan teradu. Dengan ada pengaduan soal pendaftaran Gibran ke DKPP, menurutnya pihaknya selalu mengikuti proses persidangan di DKPP.

Baca juga: Hasyim Asy'ari divonis langgar kode etik terima pendaftaran Gibran Sehingga apa pun putusan-nya dari DKPP, dia menegaskan tidak akan mengomentari putusan tersebut karena seluruh keterangan dan catatan dari pihaknya sudah disampaikan saat persidangan. "Setelah itu kewenangan penuh dari majelis DKPP untuk memutuskan," ujarnya. Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024. Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan. Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kamu Xuan Zhou Youwei

boom 888 slot
Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (tengah) membacakan vonis terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden dalam sidang putusan di DKPP, Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa/aa.
Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan fungsi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu karena proses hukum berada di bawah pengadilan.

"Mereka hanya menilai tindakan maupun kebijakan yang dikeluarkan penyelenggara pemilu itu etis atau tidak. Tentu ada proses hukum berikutnya," ucap Feri saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Proses hukum tersebut, kata dia, yang akan menentukan kelanjutan dari vonis DKPP. Misalnya, jika vonis tersebut diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau sidang sengketa administrasi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Adapun DKPP memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024.

Feri menuturkan, pihak yang merasa dirugikan dari pelanggaran KPU tersebut bisa mengajukan gugatan ke PTUN maupun Bawaslu.

Ia menjelaskan, jika dalam sengketa administrasi Bawaslu melihat ada pelanggaran, maka lembaga pengawas penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut bisa memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi serta membatalkan proses administrasi atau terdaftarnya Gibran sebagai salah satu cawapres pemilu tahun ini.

"Jadi tidak serta-merta vonis DKPP membatalkan pendaftaran Gibran begitu saja," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DKPP Heddy Lugito menyampaikan bahwa Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut dan meminta Bawaslu mengawasi putusan itu.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal
Baca juga: Dekan FH Unair: Putusan DKPP tak pengaruhi pencalonan Gibran
Baca juga: Pakar sebut putusan DKPP tidak pengaruhi pencalonan Gibran

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024