megawin888

Ikan asin bercampur dalam industri hiburan

Penyebab Tupperware Terancam Bangkrut dan PHK Karyawan******

Perusahaan multinasional Tupperwareterancam bangkrut. Hal ini terjadi karena kondisi keuangan perusahaan yang memburuk.

Hal ini juga tak lepas dari penjualan produk yang menurun. Imbasnya, Tupperware pun berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya.

Selain itu, saham perusahaan tersebut juga turun 90 persen dalam setahun terakhir. Karena kondisi tersebut, perusahaan yang memasarkan produk plastik untuk keperluan rumah tangga itu perlu dana tambahan agar bisa bertahan.

CEO Tupperware Miguel Fernandez mengatakan selain memangkas karyawan, pihaknya sedang meninjau portofolio real estatnya untuk upaya penghematan uang yang lebih potensial.

"Perusahaan melakukan segala daya untuk mengurangi dampak peristiwa baru-baru ini, dan kami mengambil tindakan segera untuk mencari pembiayaan tambahan dan mengatasi posisi keuangan kami," ucap Miguel Fernandez seperti dikutip dari CNN Business, Selasa (11/4).

Bisnis yang sudah berjalan 77 tahun ini tengah diuji dengan tuntutan zaman. Tupperware telah mencoba untuk melepaskan citranya yang tenang dan mulai menarik pelanggan yang lebih muda dengan produk yang lebih baru dan lebih trendi.

Analis Ritel sekaligus Direktur Pelaksana GlobalData Retail Neil Saunders mengatakan ada beberapa masalah yang belakangan merugikan Tupperware. Seperti penurunan penjualan dan produk yang cenderung 'kolot'.

"Beberapa masalah merugikan Tupperware, termasuk penurunan tajam dalam jumlah penjual, penurunan konsumen pada produk rumah tangga, dan merek yang masih belum sepenuhnya terhubung dengan konsumen yang lebih muda," katanya.

Saunders mengatakan Tupperware berada dalam posisi genting secara finansial karena berjuang untuk meningkatkan penjualan. Di sisi lain, aset perusahaan juga cenderung kecil, sehingga perusahaan tidak memiliki banyak kapasitas untuk mengumpulkan uang.

"Perusahaan ini dulunya merupakan sarang inovasi dengan gadget dapur pemecah masalah, tetapi sekarang benar-benar kehilangan keunggulannya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

setengah dongeng

Kemenhub Siap Kerja Sama dengan KPK Usai Pejabat DJKA Kena OTT******

Kementerian Perhubungan menyatakan siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus yang diduga menyeret pejabat Ditjen Perkeretaapian Jawa Tengah. Kesiapan itu disampaikan usai KPK lakukan OTT di Semarang, Selasa (11/4).

"Kementerian Perhubungan sangat mendukung berbagai upaya untuk memberantas korupsi," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati lewat keterangan tertulis.

Lihat Juga : Kemenhub Buka Suara Soal OTT Pejabat DJKA Jateng di Semarang

Oleh sebab itu, Adita mengatakan masih menunggu pernyataan resmi dari lembaga antirasuah supaya bisa menentukan langkah selanjutnya.

[Gambas:Video CNN]

"Jika ada perkembangan informasi lebih lanjut, akan segera kami sampaikan," ucap Adita.

Sebelumnya, KPK menangkap Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Semarang Putu Sumarjaya saat OTT di Semarang, Selasa (11/4).

Operasi senyap tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap terkait paket pekerjaan tender track layout(TLO) Stasiun Tegal.

"Ada beberapa yang ditangkap, di antaranya pejabat Balai DJKA Jateng, pejabat pembuat komitmen/PPK proyek pekerjaan perkeretaapian dan pihak swasta," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (11/4).

Tim KPK juga turut menangkap sejumlah pihak lainnya di Semarang, yakni Ani, Yanto dan Yuni selaku Bendahara Balai Ditjen Perkeretaapian Jawa Tengah.

Sedikitnya enam orang langsung diperiksa tim KPK di Semarang setelah ditangkap. Setelah pemeriksaan, empat orang, termasuk Putu Sumarjaya, dibawa KPK ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Selain di Semarang, tim KPK juga menangkap sejumlah pihak lainnya yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak swasta di Jakarta.

Lihat Juga : Cara Menghitung Fidyah Bagi Muslim yang Tak Bisa Berpuasa

Dalam OTT, tim KPK menemukan barang bukti berupa uang ratusan juta rupiah dan pecahan dolar Amerika Serikat dalam kegiatan dimaksud.

"BB [barang bukti] uang sementara kurang lebih Rp350 juta, serta ATM berisi sekitar Rp300 juta, uang sebesar Rp900 juta untuk PPK dan US.000 untuk pihak lain."

Lembaga antirasuah mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap tersebut.

Tidak beruntung di laut

RI Pesimis China Mau Turunkan Bunga Utang Kereta Cepat Jadi 2 Persen******

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Kartika Wirjoatmodjo tak mau muluk-muluk berharap China menurunkan bunga utangKereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dari 3,4 persen menjadi 2 persen. Ia hanya mematok target turun ke 3 persen.

"Lagi negosiasi, mereka (China) terakhir masih di angka sekitar 3,4 persen. Lagi kami nego dengan skema jaminannya. Kita lagi mulai draftingperjanjiannya. Kemarin mereka sudah turunkan (bunga) di 3,4 persen, kami masih coba di 3 persen," katanya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/4).

Ia mengatakan proses negosiasi dengan China masih terus berlanjut. Harapannya, pemerintah RI sudah bisa mendapatkan respons dari China yang lebih jelas terkait bunga utang proyek KCJB tersebut dalam dua minggu ke depan.

Bunga utang proyek KCJB awalnya 4 persen, lalu turun menjadi 3,4 persen setelah negosiasi yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan. Namun, Luhut tak puas dan menilai angka tersebut masih cukup tinggi.

Luhut menyebut pemerintah ingin bunga utang bisa turun sampai 2 persen. Namun, ia mengatakan pemerintah tak masalah jika China kekeh tak mau menurunkannya. RI bakal tetap membayarnya karena bunga itu sudah lebih baik dari bunga pinjaman luar negeri lainnya.

"Karena kalau kamu pinjam ke luar juga bunganya sekarang bisa 6 persen juga. Jadi 3,4 persen misalnya sampai situ, we are doing okwalaupun nggak oke-oke amat," ungkap Luhut dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (10/4) kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Memikirkan Tibet

Erick Thohir Lapor ke Jokowi: 81 Juta Kaum Milenial Belum Punya Rumah******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirmelaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal 81 juta kaum milenial belum punya rumah.

"Tadi yang sudah disampaikan 81 juta generasi milenial dengan status yang berbeda, ini data dari Kementerian PUPR, belum mendapatkan fasilitas rumah," kata Erick di Apartemen Samesta Mahata Margonda, Depok, Jawa Barat, Kamis (13/4).

Oleh karena itu, Erick mengatakan Kementerian BUMN bersama Kementerian PUPR mempersiapkan hunian milenial berupa apartemen, seperti Apartemen Samesta Mahata Margonda yang baru diresmikan Jokowi hari ini.

Erick juga mengatakan pemerintah sudah mengalokasikan Rp5 triliun untuk hunian sejenis di 7 lokasi dengan total 8.348 unit. Berdasarkan data Erick, 41 persen pembeli adalah generasi milenial dengan tingkat kelakuan di atas 85 persen.

Presiden Jokowi mengapresiasi langkah para pembantunya tersebut yang menyediakan hunian terjangkau untuk milenial. Bahkan, Jokowi mengatakan kamar dan fasilitas pendukung apartemen tersebut terbilang bagus.

"Harganya saya kira juga terjangkau. Ada subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)-nya dijual Rp200 juta. Yang tidak subsidi ada yang Rp300 juta, ada yang Rp500 juta. Cicilannya juga murah, sehingga sangat pas sekali untuk hunian anak muda kita," tutur Jokowi saat peresmian.

Selain itu, Jokowi menegaskan pentingnya hunian yang dekat dengan transportasi umum. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu macet-macetan di jalan dengan mobil pribadi.

"Yang paling penting, ini disiapkan untuk hunian milenial. Kalau mereka beli, bonusnya dapat kereta api. Bangun tidur, mandi, langsung lompat sudah masuk ke KRL, kereta api. Ke mana-mana pun bisa," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Shang Jiaren

Negara Bakal Kuasai 70 Persen Rumah PNS di IKN******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan negara akan menguasai 70 persen dari rumah aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sementara, 30 persen sisanya bisa dimiliki oleh ASN, TNI dan Polri. Ketentuan itu berlaku untuk rumah vertikal atau apartemen maupun rumah tapak.

"Rumah tapak itu bisa dimiliki, demikian juga dengan apartemen bisa dimiliki. Cuma posisinya 70 persen akan tetap miliki negara, 30 persen ditawarkan kepada ASN, TNI, Polri," kata Suharso, dikutip dari video YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (12/4).

Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

"30 persen bisa dimiliki oleh ASN maupun Hankam atau masyarakat umum dan ini sudah kami atur dan kita akan mulai membuka setelah nanti infrastrukturnya siap beserta sarana dan prasarana layak yang diperlukan warga untuk tinggal," kata Dhony.

Suharso sebelumnya mengatakan pemerintah akan menanggung biaya pemindahan 16.990 anggota ASN, TNI, dan Polri ke KIPP IKN Nusantara.

Dalam unggahan resmi akun Instagram @suharsomonoarfa setelah mendampingi Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kawasan IKN pada Februari lalu, Suharso mengatakan para personel tersebut akan ditempatkan di 211 tower apartemen dengan kapasitas 11.619 unit.

Pemindahan tersebut sebelumnya direncanakan akan dimulai secara bertahap pada 2024.

Selain mendapatkan tempat tinggal, para ASN, TNI, dan Polri yang ditempatkan di IKN juga akan menerima tunjangan yang sesuai, biaya pindah sesuai dengan aturan yang berlaku, serta fasilitas yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan masing-masing ASN.

Suharso mengatakan bahwa selama proses pemindahan, pemerintah akan menanggung bukan hanya ASN, tetapi juga pasangan, dua anak, dan satu asisten rumah tangga.

"Dalam proses pemindahan, bukan hanya ASN yang akan ditanggung pemerintah. Pemerintah juga akan menanggung pasangan ASN, 2 orang anak dan 1 orang asisten rumah tangga," ujar Suharso.

[Gambas:Video CNN]

Pesta Kematian Para Dewa

<句子>