mbak4d demo

Kronik Perang Penyihir

Afrika Selatan Gugat Israel ke Mahkamah Internasional, Harapan bagi Palestina******

NEW YORK — Amnesty International mengatakan persidangan di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait gugatan kasus genosida yang dilayangkan Afrika Selatan terhadap Israel memberikan secercah harapan akan keadilan internasional.

Sidang atas gugatan kasus tersebut, menurut Amnesty, berpotensi melindungi warga sipil Palestina dan mengakhiri bencana kemanusiaan yang disebabkan ulah manusia di Gaza.

Promosi Rayakan HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Berbagai Wilayah

“Ketika AS terus menggunakan hak vetonya untuk menghalangi Dewan Keamanan PBB menyerukan gencatan senjata, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan merajalela, dan risiko genosida menjadi nyata,” kata Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard, Kamis (11/1/2024), dilansir Antara.

“Negara mempunyai kewajiban positif untuk mencegah dan menghukum genosida dan kejahatan kejam lainnya,” katanya, melalui pernyataan.

Dia menambahkan bahwa pemeriksaan ICJ terhadap perilaku Israel merupakan langkah penting untuk melindungi kehidupan warga Palestina.

Pemeriksaan ICJ juga, tutur Callamard, juga “memulihkan kepercayaan dan kredibilitas dalam penerapan hukum internasional secara universal, dan membuka jalan bagi keadilan dan pemulihan bagi para korban.”

Tingkat kehancuran yang menimpa Gaza dalam tiga bulan terakhir sangatlah besar. Gaza Utara, khususnya, telah mengalami kehancuran yang luas hingga memicu sedikitnya 85 persen penduduknya mengungsi, kata Callamard.

Dia lebih lanjut mengatakan bahwa banyak warga Palestina dan pakar hak asasi manusia menganggap kehancuran ini sebagai taktik Israel yang disengaja untuk membuat Gaza tidak dapat dihuni.

Callamard mengatakan pernyataan meresahkan dari otoritas tertentu Israel yang mendukung deportasi ilegal atau relokasi paksa warga Palestina dari Gaza, serta penggunaan bahasa yang tidak manusiawi, memperburuk situasi.

Mahkamah Internasional akan mengeluarkan keputusan akhir mengenai apakah Israel telah melakukan genosida dan kejahatan lain berdasarkan hukum internasional.

Sambil menunggu keputusan itu, menurut Callamard, perlu ada suatu perintah mendesak yang dikeluarkan untuk menerapkan tindakan sementara.

Perintah itu, ujarnya, akan menjadi cara penting untuk mencegah bertambahnya kematian, kehancuran, dan penderitaan warga sipil “serta memberikan peringatan kepada negara-negara lain bahwa mereka tidak boleh berkontribusi pada pelanggaran berat dan kejahatan terhadap warga Palestina.”

Desember tahun lalu, Afsel mengajukan gugatan setebal 84 halaman yang berisi tuduhan bahwa Israel telah melakukan tindakan dan kelalaian yang bersifat genosida.

Menurut gugatan Afsel, Israel bermaksud menghancurkan penduduk Palestina di Gaza –sebagai bagian dari bangsa, ras, dan etnis Palestina yang lebih luas.

Dokumen gugatan itu menyebutkan bahwa genosida oleh Israel mencakup pembunuhan terhadap banyak warga Palestina serta tindakan yang menyebabkan kerugian parah secara fisik dan mental.

Upaya pembersihan etnis oleh Israel itu juga disebutkan termasuk pengusiran penduduk Palestina dari rumah-rumah mereka maupun tempat pengungsian, juga dengan menerapkan aturan-aturan yang diniatkan untuk mencegah penduduk Palestina melahirkan bayi.

Israel, menurut dokumen itu, juga melakukan perampasan akses warga Palestina pada makanan, air, tempat tinggal, sanitasi, dan bantuan media yang memadai.

Domain Pedang Tak Terkalahkan

Miris, Militer Israel Serbu Rumah Sakit Al Shifa di Gaza******

GAZA —Militer Israel menyerbu Rumah Sakit Al Shifa di Kota Gaza pada Rabu (15/11/2023) pagi setelah sebelumnya melakukan serangan besar di sekitar rumah sakit tersebut.

Kepala Departemen Luka Bakar RS Al Shifa, Ahmad Mikhailalati, mengatakan dalam pernyataan pers yang dilaporkan Al Jazeera bahwa tank-tank dan buldoser-buldoser Israel saat ini berada di dalam kompleks rumah sakit.

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

Militer Israel pada Rabu pagi mengumumkan akan melakukan operasi militer di bagian tertentu RS Al Shifa.

Pengumuman itu dikeluarkan setelah Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan militer Israel secara resmi menginformasikan rumah sakit itu akan diserbu pada Selasa malam.

Direktur Jenderal Rumah Sakit Gaza, Muhammad Zaqout, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa tidak ada sebutir pun peluru yang ditembakkan dari dalam rumah sakit selama pasukan penjajah menyerbu masuk ke dalam kompleks.

“Pasukan penjajah menyerbu gedung operasi dan gawat darurat di kompleks Al Shifa, memasuki departemen darurat, dan saat ini melakukan pencarian di ruang bawah tanah rumah sakit,” kata dia seperti dikutip Solopos.comdari Antara.

Pasukan Israel melepaskan tembakan ke orang-orang yang melewati koridor yang mereka sebut sebagai jalur aman untuk keluar Al Shifa.

Dia menegaskan tentara Israel tidak menemukan bukti adanya anggota kelompok perlawanan Palestina, Hamas, yang bersembunyi di dalam atau sekitar rumah sakit.

Hal itu bertolak belakang dengan tuduhan Israel sebelum menyerbu kompleks RS itu.

Hamas menilai Israel dan Presiden AS Joe Biden bertanggung jawab penuh atas dampak penyerbuan ke Al Shifa dan keselamatan staf medis dan warga yang mengungsi di sana.

“Penggunaan narasi palsu Israel oleh Gedung Putih dan Pentagon, yang mengklaim bahwa kelompok perlawanan menggunakan kompleks medis Al Shifa untuk tujuan militer, adalah lampu hijau bagi pasukan pendudukan untuk melakukan lebih banyak pembantaian terhadap warga sipil,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

“Dan juga memaksa mereka untuk bermigrasi dari utara ke selatan guna menyelesaikan rencana penjajah menggusur warga kami,” tulis pernyataan itu.

Menteri Kesehatan Palestina Mai Al Kaila juga mengeluarkan pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi WAFA penjajah Israel bertanggung jawab atas nyawa staf medis, pasien, dan warga yang mengungsi di Al Shifa.

Kaila memperingatkan risiko bencana bagi pasien dan staf medis jika Israel melakukan penyerbuan ke Al Shifa.

Sementara itu, Ismail Al Thawabta, kepala kantor media pemerintah di Gaza, mengatakan bahwa penyerbuan ke RS itu adalah kejahatan perang.

“Pihak penjajah akan gagal membuktikan RS Al Shifa adalah markas pemimpin perlawanan. Diperkirakan para penjajah akan membawa senjata ke rumah sakit, mengaturnya dengan cara tertentu, dan kemudian mengambil foto,” kata Thawabta kepada Al Jazeera.

Legenda Kebijaksanaan

Papua Nugini Rusuh, Penjarahan & Kebakaran Dimana******

PORT MORESBY — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkap kondisi warga negara Indonesia (WNI) di Papua Nugini, pasca-terjadinya penjarahan dan pembakaran.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha mengatakan KBRI Port Moresby telah berkoordinasi dengan Kemlu RI dan Kepolisian Papua Nugini, untuk perlindungan dan peningkatan keamanan bagi para WNI.

Promosi Lolos Kurasi, 15 UMKM Ini Unjuk Gigi di Kick-Off HUT ke-128 BRI

“Hingga saat ini tidak ada WNI yang menjadi korban dari kerusuhan tersebut,” katanya, dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (12/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Berdasarkan data, dia menjelaskan bahwa jumlah WNI di Papua Nugini yang tercatat di KBRI adalah sebanyak 1.317 orang.

Dia juga menyatakan bahwa Perdana Menteri (PM) James Marape telah mendeklarasikan keadaan darurat (state of emergency)selama 14 hari untuk wilayah Port Moresby.

Judha menegaskan bahwa KBRI terus menjalin komunikasi dengan para WNI dan juga mengeluarkan imbauan agar selalu berhati-hati, dan meningkatkan kewaspadaan, serta tetap tinggal di kediaman sekiranya tidak ada keperluan yang sangat mendesak.

“Segera hubungi Hotline KBRI jika memerlukan bantuan kedaruratan,” tambahnya.

Sebagai informasi, kerusuhan berupa penjarahan dan pembakaran toko terjadi di Port Moresby dan kemudian merebak ke beberapa kota lainnya, sejak 10 Januari 2024.

Kerusuhan tersebut berawal dari aksi protes polisi dan publik akibat pemotongan gaji yang para pejabat anggap sebagai suatu kesalahan administratif, lalu berubah menjadi pelanggaran hukum.

Protes menyebar di Port Moresby hingga ke kota lainnya, dan 8 orang tewas dalam kerusuhan di Ibu Kota Port Moresby, sedangkan 7 orang lainnya tewas di Lae, di Utara negara itu.

Toko Milik WN China Dijarah Habis

Sementara, Kementerian luar negeri China mengatakan bahwa sejumlah pertokoan milik warganya di ibu kota Port Moresby telah dijarah selama kerusuhan dan dua warga negara China terluka.

Kedutaan menyarankan bahwa warga negara China harus meningkatkan tindakan pencegahan dan menghindari untuk keluar rumah, terutama ke tempat-tempat ramai. Pihaknya juga sudah mengajukan perwakilan resmi.

“Kedutaan Besar China di Papua Nugini telah mengajukan perwakilan resmi ke pihak Papua Nugini atas serangan terhadap toko-toko China,” jelasnya, seperti dikutip dari South China Morning Post, Jumat (12/1/2024).

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning mengatakan bahwa kedutaan telah memulai mekanisme perlindungan  konsuler darurat.

Pihak China juga meminta Papua Nugini untuk mengambil langkah-langkah efektif lebih lanjut untuk menjamin kesehatan warga negara dan bisnis China, serta menghukum pelakunya dengan berat.

Untuk diketahui, China telah meningkatkan jangkauan diplomatiknya di antara negara-negara Pasifik Selatan.

Presiden China Xi Jinping ketika bertemu dengan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape pada Oktober 2023 berjanji untuk memperluas kerja sama di berbagai bidang, mulai dari pertanian, energi, mineral hingga infrastruktur.

Kerjasama China dan Papua Nugini sejauh ini tetap terfokus pada ekonomi. Pada Desember 2023,

Marape mengatakan bahwa ia tidak membahas keamanan dengan para pemimpin China, ketika mengunjungi Beijing.

Sebaliknya, Papua Nugini tetap bersama mitra keamanan tradisionalnya untuk keamanan, yakni Amerika Serikat (AS) untuk keamanan eksternal dan Australia untuk keamanan internal.

Papua Nugini menandatangani pakta pertahanan dengan AS pada Mei 2023 dan perjanjian dengan Australia untuk dukungan kepolisian dan kebutuhan keamanan lainnya Desember 2023.

gelombang bintang

Komisaris HAM PBB: Hamas dan Israel Lakukan Kejahatan Perang di Palestina******

JENEWA — Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk menggambarkan penyanderaan oleh kelompok bersenjata Hamas dan “hukuman kolektif” yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina adalah kejahatan perang.

Turk, saat mengunjungi pos Rafah yang menjadi perbatasan Mesir dengan Jalur Gaza, mengatakan: 

Promosi Dukung Indonesia Emas 2045, Holding Ultra Mikro BRI Group Jangkau Jaringan Luas

“Kekejaman yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Palestina pada tanggal 7 Oktober sangat keji, brutal dan mengejutkan, ini adalah kejahatan perang – begitu pula dengan penyanderaan yang terus berlanjut.”

“Namun hukuman kolektif oleh Israel terhadap warga sipil Palestina juga merupakan kejahatan perang, seperti halnya evakuasi paksa terhadap warga sipil yang melanggar hukum,” tegas Turk, dilansir Antara.

Komisaris Tinggi itu menekankan bahwa “bahkan dalam konteks pendudukan selama 56 tahun, situasi saat ini adalah yang paling berbahaya selama beberapa dekade, yang tidak hanya dihadapi orang-orang di Gaza, di Israel, di Tepi Barat dan juga secara regional.

Turk mendesak semua pihak yang berkonflik untuk menyetujui ‘gencatan senjata’ sebagai hal mendesak”.

Dia mengatakan bahwa “tiga keharusan hak asasi manusia yang penting” harus dipenuhi, pertama memastikan bahwa kebutuhan kemanusiaan terpenuhi secara memadai di seluruh Gaza, dan kedua membebaskan “tanpa syarat dan segera” semua sandera yang ditahan sejak 7 Oktober.

Dan terakhir mendorong berakhirnya pendudukan dalam jangka panjang berdasarkan hak warga Palestina dan Israel untuk menentukan nasib sendiri.

Pada 7 November, Turk berangkat untuk kunjungan lima hari ke Timur Tengah, yang dimulai di Mesir. Agenda selanjutnya adalah mengunjungi Yordania pada Kamis (9/11/2023) dan Jumat (10/11/2023).

Jalan Serangan Balik Kelahiran Kembali 70

DK PBB Kali Ke******

WASHINGTON DC — Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Kamis (21/12/2023), kembali menunda pemungutan suara terhadap rancangan resolusi mengenai bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Ini menjadi penundaan yang keempat kalinya pada pekan ini.

DK PBB yang terdiri atas 15 negara anggota diperkirakan akan bertemu pada Jumat untuk melakukan pemungutan suara mengenai resolusi yang dirancang oleh Uni Emirat Arab (UAE) itu.

Promosi Menilik Indahnya Alam & Pertanian Modern Desa Bansari, Jawara Desa BRILian 2023

Rancangan resolusi itu dilaporkan menyerukan “langkah-langkah mendesak” untuk memungkinkan pengiriman bantuan yang aman dan tanpa hambatan kepada warga sipil yang terkena dampak di Gaza.

Negosiasi tertutup yang intens telah dilakukan sepanjang pekan ini oleh Dewan Keamanan untuk menghindari veto Amerika Serikat.

Setelah pertemuan yang membahas situasi di Timur Tengah, Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan kepada wartawan bahwa Dewan Keamanan “siap” untuk memberikan suara pada rancangan resolusi tersebut.

“Saya hanya ingin berbagi dengan kalian bahwa kami telah bekerja keras dan giat selama sepekan terakhir dengan Uni Emirat Arab, dengan negara lain, dengan Mesir, untuk menghasilkan resolusi yang bisa kami dukung. Dan kami memiliki resolusi itu sekarang,” katanya, tanpa memberikan informasi bagaimana dia akan memberikan suaranya, dilansir Antara.

Israel membombardir Jalur Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, dan telah menewaskan hampir 20.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 52.000 lainnya, menurut otoritas kesehatan di wilayah kantong tersebut.

Serangan Israel juga menimbulkan kerusakan parah pada rumah-rumah dan infrastruktur lainnya, serta menyebabkan krisis makanan, air dan obat-obatan.

Israel mengatakan 1.200 orang tewas dalam serangan Hamas pada 7 Oktober.

Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi berharap tidak ada lagi anggota DK PBB yang memveto rancangan resolusi tentang gencatan senjata di Jalur Gaza.

Konflik antara Israel dan Palestina di Gaza dia bahas dalam tiga pertemuan terpisah, masing-masing dengan Menlu Tunisia Nabil Ammar, Presiden Tunisia Kais Saied, serta Perdana Menteri Tunisia Ahmed Hachani di Tunis pada Kamis (21/12/2023).

Retno mengatakan bahwa Indonesia dan Tunisia sepakat terus bekerja sama untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

“Kita juga berharap bahwa Dewan Keamanan PBB dapat segera mengadopsi Resolusi di New York dalam waktu dekat,” ujarnya ketika menyampaikan keterangan pers secara daring terkait kunjungannya ke Tunisia.

“Dan tidak ada lagi veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB,” kata Retno, menegaskan.

Menlu Retno mengatakan dirinya mengikuti dari dekat negosiasi yang dilakukan di New York dan terus melakukan komunikasi dengan Duta Besar RI untuk PBB di New York.

“Semakin lama Dewan Keamanan PBB tidak dapat membuat keputusan, maka semakin menderita rakyat sipil di Gaza,” tutur dia.

Retno kembali menekankan pentingnya gencatan senjata segera, mengingat semakin banyak warga sipil tewas di Gaza maupun di Tepi Barat.

“Kekejaman Israel harus dihentikan. Gencatan senjata sangat diperlukan. Tanpa gencatan senjata, akan sulit untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang mencukupi, yang lebih dapat diprediksi dan berkelanjutan,” kata dia.

Ia kemudian menegaskan bahwa bahkan dalam perang ada aturan dan hukum yang harus dihormati.

“Indonesia tidak akan berhenti untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Dan Tunisia memiliki pandangan yang sama,” tutur dia.

Kantor presiden Amerika Serikat, Gedung Putih, pada Kamis (21/12/2023) mengatakan sejumlah negosiator “secara aktif bekerja” dengan mitra internasional di DK PBB agar resolusi bisa disahkan guna mengatasi bencana kemanusiaan yang sedang terjadi di Gaza.

Rancangan resolusi itu berisi seruan bagi “penghentian segera” permusuhan di daerah kantong pantai yang terkepung itu untuk memudahkan pengiriman bantuan kemanusiaan. Namun, pemungutan suara atas resolusi itu telah tertunda di dewan selama lebih dari sepekan.

AS telah menggunakan hak veto hingga mengakibatkan dua rancangan sebelumnya, yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan di Gaza, tidak berhasil disahkan oleh DK PBB.

Presiden AS Joe Biden terus menentang gencatan senjata, dengan mengatakan bahwa langkah itu hanya akan menguntungkan kelompok pejuang Hamas Palestina.

AS, yang merupakan anggota permanen, DK PBB, mengeluarkan veto terakhirnya terhadap resolusi yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan pada 8 Desember.

Majelis Umum PBB, yakni forum yang di dalamnya AS tidak memiliki hak veto, kemudian dengan cepat membahas masalah tersebut empat hari kemudian.

Di forum itu, sebagian besar negara anggota Majelis Umum PBB mendukung resolusi yang tidak mengikat tersebut.

Salah satu poin penting dalam rancangan resolusi yang sedang dipertimbangkan di Dewan Keamanan adalah pembentukan mekanisme PBB untuk memantau pengiriman bantuan, dan apakah mekanisme tersebut harus independen dari Israel dan Hamas.

Tuan Gila Abadi

Catatan Sejarah Dunia Hari Ini, 4 Desember: Kabut Beracun di London******

SOLO –Kabut hitam mematikan yang menyelimuti Kota London, Inggris menjadi salah satu catatan sejarah dunia yang patut dikenang hari ini. Berbagai macam peristiwa penting dan bersejarah yang patut dikenang terjadi di berbagai penjuru dunia dari tahun ke tahun pada 4 Desember.

Dihimpun dari Thepeoplehistory.comdan Wikipedia.org,berikut peristiwa penting yang Semarangpos.com rangkum dalam catatan peristiwa dunia hari ini, 4 Desember, demi mengenangnya.

Promosi Lolos Kurasi, 15 UMKM Ini Unjuk Gigi di Kick-Off HUT ke-128 BRI

1110— Pasukan Kerajaan Yerusalem yang dibantu pasukan Kerajaan Norwegia dan pasukan Republik Venesia berhasil merebut wilayah Sidon—atau kini Lebanon—dari Kekhalifahan Fatimiyah. Keberhaslan itu dicapai pasukan Kerajaan Yerusalem setelah melakukan pengepungan selama hampir dua bulan.

1676— Pertempuran antara pasukan Kekaisaran Swedia dan pasukan Denmark-Norwegia meletus di Lund, Swedia. Salah satu pertempuran di masa Perang Scania itu berhasil dimenangi pasukan Swedia, meski pasukan Denmark-Norwegia mendapatkan bantuan dari pasukan Republik Belanda.

1791 —Koran Minggu pertama di dunia, The Observer, diterbitkan. The Observer merupakan surat kabar yang diterbitkan di Inggris. Hingga kini, The Observer hanya terbit pada Minggu.

1829 —Pemerintah Kolonial Inggris di India secara resmi melarang ritual Sati. Ritual Sati merupakan ritual umat Hindu berupa seorang janda yang telah ditinggal mati suaminya melakukan pembakaran diri. Di Jawa, praktik tersebut dikenal sebagai Pati Obong. Istilah ritual tersebut diambil dari nama Dewi Sati yang dipercaya pernah membakar dirinya sendiri.

1939 —Kapal perang milik Inggris, HMS Nelson, terkena ranjau laut yang dipasang pasukan Jerman di perairan dekat Skotlandia. Hal itu menyebabkan HMS Nelson mengalami kerusakan parah dan harus diperbaiki dalam waktu yang lama, yakni hingga Agustus 1940.

1952 —Kabut mematikan yang merupakan jelaga asap belerang mulai menyelimuti Kota London, Inggris. Kabut asap itu diyakini berasal dari pabrik dan api batu bara di rumah penduduk. Akibatnya, sekitar 4.000 orang kehilangan nyawa mereka yang diyakini disebabkan kabut asap tersebut.

1969 —Shawn Corey Carter lahir di Brooklyn, New York, Amerika Serikat (AS). Ia lantas dikenal luas sebagai penyanyi rap dengan nama panggung Jay-Z yang memulai kariernya pada 1986. Jay-Z juga merupakan suami dari penyanyi kondang, Beyonce, yang ia nikahi pada 2008 silam.

1971 —Dalam Perang Angkatan Laut India-Pakistan, pasukan Angkatan Laut India kali pertama melancarkan serangan kepada pasukan Angkatan Laut Pakistan. Pasukan Pakistan mengalami kerugian yang cukup parah atas serangan tersebut. Dalam perang itu, pasukan Indonesia juga terlibat untuk membantu pasukan Pakistan. Perang Angkatan Laut India-Pakistan berlangsung dari 2 Desember hingga 16 Desember 1971 dan berakhir dengan kemenangan India.

1977 —Pesawat Boeing 737-2H6 yang dioperasikan maskpai penerbangan Malaysia Airlines jatuh di Tanjung Kupang, Johor, Malaysia saat hendak mendarat di Bandara Changi, Singapura. Sebelum jatuh, pesawat tersebut diketahui dibajak seorang warga negara Jepang. Akibatnya, semua orang di dalam pesawat, yang terdiri atas 93 penumpang dan tujuh awak pesawat tewas dalam peristiwa tragis itu.

1980 —Grup musik rok asal Inggris, Led Zeppelin, resmi dibubarkan menyusul meninggalnya sang drumer, John Bonham, beberapa bulan sebelumnya. Sebelum bubar, Led Zeppelin yang beranggotakan Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham, dan John Paul Jones, telah menorehkan sembilan album sejak 1969. Meski resmi dibubarkan, personel Led Zeppelin sempat beberapa kali reuni dan meluncurkan tiga album, yakni pada 1982, 1997, dan 2003