situs gacor pragmatic

Reinkarnasi di semua alam

10 Negara Tujuan Ekspor Terbesar Indonesia pada April 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia sepanjang April 2023 mencapai US,29 miliar. Sebanyak 10 negara tujuan menjadi andalan.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Imam Machdi mengatakan ekspor negara tujuan utama Indonesia adalah China dengan porsi mencapai 25,62 persen terhadap total ekspor nonmigas.

"Ekspor kita ke China pada April ini capai US,62 miliar, masih jadi mitra dagang utama," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (15/5).

"Empat negara ini yang realisasi impor terbesar di April, di atas US miliar semua," jelasnya.

Adapun beberapa komoditas yang menjadi unggulan ekspor Indonesia adalah besi dan baja, minyak kelapa sawit dan batu bara. Meski tren harga menurun, tapi masih menjadi penyumbang kinerja ekspor.

Secara rinci, nilai ekspor pada April yang tercatat US,29 miliar ini turun 17,62 persen dibandingkan Maret 2023. Sedangkan, dibandingkan April 2022 yang sebesar US,32 miliar turun lebih dalam, yakni 29,40 persen.

Menurut sektornya secara bulanan, semua komponen ekspor terkontraksi. Migas turun 5,95 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 22,56 persen; tambang dan lainnya turun 7,84 persen; dan industri pengolahan minus 21,5 persen.

Senada, secara tahunan (year on year/yoy) semua sektor ekspor pun kontraksi. Migas -12,18 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan -26,02 persen; tambang dan lainnya -25,85 persen; dan industri pengolahan -31,95 persen.

Berikut 10 negara tujuan ekspor utama Indonesia:

China US,62 miliar
AS US,57 miliar
India US,54 miliar
Jepang US,40 miliar
Malaysia US0 juta
Korea Selatan US0 juta
Taiwan US0 juta
Singapura US0 juta
Thailand US0 juta, dan
Belanda US0 juta.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke dunia roh

IHSG Redup ke 6.663 Jelang Libur Kenaikan Isa Almasih******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.663 pada Rabu (17/5) sore. Indeks saham melemah 13 poin atau turun 0,20 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,61 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 30,93 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 201 saham menguat, 331 saham terkoreksi, dan 210 saham lainnya stagnan. Terpantau, 8 dari 11 saham di indeks sektoral melemah dipimpin sektor energi yang minus 1,14 persen. Sedangkan, tiga sektor saham lainnya menguat dipimpin oleh infrastruktur yang bangkit 0,83 persen.

Sedangkan, bursa Amerika kompak berada di zona merah. Indeks S&P 500 melemah 0,64 persen, indeks NYSE Composite melemah 1,26 persen, dan indeks NASDAQ Composite melemah 0,18 persen.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan setelah kematian dimulai dari awal

Akademisi Nilai RUU Kesehatan Berpotensi Rugikan BPJS******

Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan dinilai banyak mengubah pasal pada Undang-Undang (UU) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS. Sehingga, RUU Kesehatan disebut akan mengintervensi BPJS dan menyebabkan penyimpangan berbagai kebijakan.

Ketua II Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan (P3HKI) Ahmad Anshori memberi contoh draf RUU Kesehatan pasal 425 yang menyatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Menurut Anshori, ada potensi penyelewengan dari pasal tersebut. Saat ini, BPJS Kesehatan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan.

"Artinya, kemudahan intervensi yang dilakukan kementerian dulu terhadap BPJS, itu mengakibatkan kebijakan yang salah, penyimpangan-penyimpangan terjadi yang terkemas dalam regulasi, dan itu akan kembali terulang terjadi jika RUU Kesehatan ini disahkan," ungkap Anshori.

Dia menyebut, penentuan sikap buruh sebaiknya bukan disebabkan BPJS sebagai lembaga, tetapi karena masyarakat yang direpresentasikan oleh fungsi jaminan sosial yang dikelola dan dilaksanakan oleh BPJS berpotensi kacau.

Selanjutnya, Anshori menyinggung draf RUU Kesehatan pasal 23 ayat 2 yang menyebut bahwa BPJS wajib menerima kerja sama yang diajukan fasilitas kesehatan yang telah memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Tidak ada UU yang seperti ini, UU mana yang menyatakan anda wajib menerima swasta," ujar Anshori.

Anshori menilai, RUU Kesehatan memiliki tujuan lain. Sebelumnya, BPJS berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS, memiliki posisi strategic purchaser, di mana atas nama seluruh peserta BPJS akan bernegosiasi dengan fasilitas kesehatan.

Untuk itu, Anshori mendorong serikat pekerja agar bergerak, sehingga RUU Kesehatan menjadi lebih baik.

"Namun hal tersebut sebentar lagi akan dirampok dengan RUU Kesehatan ini. BPJS hanya akan tahunya bayar-bayar saja, bahkan ketika misalnya ada rumah sakit yang fraud, maka BPJS tidak bebas untuk bertindak," paparnya.

Penginapan Ruang dan Waktu Super

Pelindo Blak******

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) blak-blakan mengenai ihwal terkuaknya kasus dugaan korupsiDana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) pada 2013-2019.

Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengungkapkan perusahaan menginisiasi permintaan audit atas pengelolaan dana pensiun (dapen) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 2020.

Langkah ini sebagai upaya proaktif dalam memberantas tindakan melanggar, termasuk korupsi di lingkungan perusahaan. Selain itu, inisiasi audit ini juga bertujuan agar tata kelola dapen menjadi semakin baik, sejalan dengan program Menteri BUMN Erick Thohir.

Arif memastikan perusahaan terus melakukan pembenahan pengelolaan dapen sejak 2021. Hal itu sebagai bukti keseriusan perusahaan untuk mewujudkan dapen yang bersih dan bertata kelola yang baik.

"Kami pastikan bahwa pembenahan pengelolaannya jalan terus agar dipastikan para pensiunan mendapatkan layanan yang baik," jelasnya.

Arif juga menegaskan perusahaan mendukung penuh proses penegakan hukum oleh pihak berwenang yang sedang berlangsung.

"Kami menghormati penetapan status tersangka dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum pada pihak berwenang," ujar Arif.

Pembenahan tata kelola dimulai dengan pergantian Pengurus Dapen Pelindo, di mana posisi Direktur Utama efektif dijabat oleh Mujianto pada Juni 2021.

Manajemen baru kemudian menyusun program transformasi yang tertuang dalam Roadmap 2021 - 2025 dengan tiga tahapan yaitu:Fit in Business(2021-2022); Enhancement(2023); dan Establishment(2024-2025).

Pada tahap Fit in Business, perusahaan telah melaksanakan sejumlah program di antaranya pembaharuan atas pedoman kerja, pengesahan kode etik, penyusunan Standard Operating Procedure(SOP), serta penerapan transaksi cashlessdan digitalisasi layanan keuangan, yang seluruhnya dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola dana pensiun yang lebih baik (good pension government).

"Sebagai pertanggungjawaban manajemen, kinerja pada 2022 menunjukkan hasil positif di mana pembayaran manfaat pensiun kepada lebih dari 10 ribuan peserta dapat berjalan dengan baik dan semakin lancar," jelas Mujianto dalam keterangan yang sama.

Pengurus Perkumpulan Pensiunan Pelabuhan Indonesia (P3I) Pusat melalui Ketua Umumnya Azreal Temi menambahkan bahwa P3I mendukung penuh proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi dana pensiun, agar dapat menciptakan pengelolaan dapen yang bersih dan transparan.

"Saat ini, kondisi dapen cukup baik, karena telah dilakukan penataan tata kelola dari sisi SOP, manajemen dan pelayanan kepada peserta pensiun," imbuh Azreal.

Pada 2023, transformasi memasuki tahap enhancement,dengan fokus peningkatan kualitas pelayanan, melakukan optimalisasi aset dan investasi sehingga pengelolaan dana pensiun menjadi berkelanjutan (sustainable).

Kejaksaan Agung menetapkan enam orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan DP4 pada Pelindo Tahun 2013 sampai 2019.

Keenam tersangka itu yakni Direktur Utama DP4 periode 2011 s/d 2016 bernama Edi Winoto, Direktur Keuangan DP4 periode 2008 s/d 2014 Khamidin Suwarjo, dan Manager Investasi DP4 periode 2005 s/d 2019 Umar Samiaji.

Selanjutnya, Imam Syafingi selaku Staf Investasi Sektor Riil periode 2012 s/d 2017, kemudian Chiefy Adi Kusmargono selaku Dewan Pengawas DP4 periode 2012 s/d 2017, dan Ahmad Adhi Aristo selaku makelar tanah.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi menjelaskan penyelewengan dana tersebut dilakukan keenam tersangka dengan cara melakukan investasi pada pembelian tanah, pembelian saham dan reksadana, serta penyertaan modal pada PT Indoport Utama dan Indoport Prima.

Namun, dalam pelaksanaan pengelolaannya terdapat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku melakukanmark upharga tanah serta ada makelar pengadaan tanah tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Telapak tangan Guru Qiao yang halus

Mentan soal Flu Babi Afrika di Batam: Isolasi Total******

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan pihaknya langsung melakukan isolasi total dan intervensi vaksin di Pulau Bulan, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) imbas merebaknya flu babi Afrika.

"Itu indikasinya menjurus ke positif. Karena itu, isolasi wilayah kita lakukan total sambil melakukan intervensi vaksin. Itu yang belum bisa kita paham (awal mula demam babi di Batam). Kita sudah intervensi daripada kecolongan," katanya di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (14/5).

Lihat Juga : TAIPANSavitri Jindal, Wanita Terkaya di Asia Berharta Rp259,8 T

"Kita sebenarnya baru terasa ada virus itu setelah ada semacam komplain dari Singapura, baru kita tahu. Itu yang lagi kita cari apa memang virusnya ada dari kita atau setelah dia (babi) di sana. Di sana kan ada tempat transit, however penanganan sudah kita lakukan," jelasnya.

Sementara itu, Syahrul menegaskan Singapura masih ketergantungan dengan babi Indonesia meski sempat komplain soal temuan ASF. Namun, menurutnya kini Negeri Singa itu lebih selektif.

Lihat Juga : Luhut Kritik Bappenas di Depan Jokowi: Janji Surga Terus Bahasanya

Singapura sempat menyetop impor babi dari Indonesia imbas ditemukannya virus ASF. Negeri Singa menghentikan impor babi asal Pulau Bulan, Batam sejak 23 April 2023.

Namun, Singapura menyatakan akan kembali membuka keran impor daging babi dari Indonesia dalam bentuk karkas alias daging utuh. Dengan begitu, mereka masih tetap bisa memenuhi kebutuhan daging babinya sekaligus meminimalisir penyebaran virus tersebut.

Yulingzhenxian

Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor******

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap Presiden Joko Widodo membatalkan keputusannya dalam membuka keran ekspor pasir laut.

"Semoga keputusan ini dibatalkan. Kerugian lingkungan akan jauh lebih besar. Climate change sudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," tulis Susi dalam akun resmi Twitternya, Senin (29/5).

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lihat Juga : Jokowi Izinkan Kapal Asing Keruk dan Ekspor Pasir Laut RI

Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri esdm atau gubernur.

Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor juga wajib mendapatkan perizinan berusaha di bidang ekspor dari menteri perdagangan.

"Pelaku usaha yang memiliki izin pemanfaatan pasir laut wajib membayar PNBP," katanya Jokowi seperti dikutip dari beleid tersebut, Senin (29/5).

Selain membayar PNBP, Jokowi juga mewajibkan pelaku usaha itu membayar pungutan lainnya.

[Gambas:Video CNN]