pinjol ojk limit tinggi tenor panjang 124Jutaan kata 723712Orang-orang telah membaca serialisasi
《togel login》
Pakar Asing Beber Risiko Program Makan Siang Gratis Prabowo******
Sejumlah pakar asing mewanti-wanti risiko program makan siang gratis yang diusung calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.
Lembaga pemeringkat utang Fitch Ratings menyebut program makan siang dan susu gratis Prabowo bakal berdampak pada peringkat kredit Indonesia karena memicu penumpukan tekanan pada kas pemerintah.
Lebih dari itu, program ambisius ini bahkan disebut bisa melampaui batas defisit anggaran yang ditetapkan undang-undang sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Lembaga ini menyinggung pernyataan Prabowo bahwa Indonesia bisa mempertahankan rasio utang terhadap PDB yang jauh lebih tinggi "juga menunjukkan risiko terhadap proyeksi fiskal dasar kami."
Prabowo menawarkan program makan siang dan susu gratis ditujukan kepada hampir 80 juta anak Indonesia. Program kampanye pemilihan presiden (pilpres) ini bertujuan mengurangi masalah kekurangan gizi dan stunting di Indonesia.
Saat ini, ia meraup suara terbanyak dalam real count sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hingga Selasa (5/3) pagi, ia dan Gibran Rakabuming Raka, pasangannya, mengantongi 58,82 persen suara.
Seorang perwakilan tim kampanye Prabowo mengatakan program makan siang dan susu gratis dijadwalkan berlangsung hingga 2029 dan membutuhkan hingga Rp450 triliun per tahun.
Lihat Juga :Profil Haji Isam, Crazy Rich Berkaus Oblong Pembeli Pesawat Rp1,5 T |
Dia mengatakan kepada Nikkei Asia bahwa pemerintahan Prabowo nantinya membutuhkan anggaran Rp100 triliun hingga Rp120 triliun untuk tahun pertama pemerintahan.
Wakil Presiden dan Pejabat Kredit Senior Moody's Investors Service Anushka Shah pun menyuarakan kekhawatiran serupa.
Shah berujar program makan siang dan susu gratis Prabowo "menunjukkan genjotan fiskal yang lebih ekspansif."
"Jika diterapkan, mereka akan menandai perbedaan dari rekam jejak panjang Indonesia dalam anggaran dan rasio utang yang dikelola secara konservatif," ucapnya pada 15 Februari lalu.
Lihat Juga :Jeff Bezos Rebut Takhta Orang Terkaya Dunia Elon Musk, Harta Rp3.149 T |
Selain program makan siang dan susu gratis, Prabowo juga punya proyek melejit lainnya yang merupakan warisan dari presiden saat ini, Joko Widodo (Jokowi). Proyek tersebut yakni pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan.
"Pada titik ini, implikasi untuk kelayakan kredit Indonesia netral, meski begitu kami sangat memperhatikan komposisi parlemen untuk mendapatkan petunjuk yang lebih besar mengenai arah kebijakan dan implementasi reformasi," kata Shah.
Saat ini, pemerintah RI sudah mulai membahas anggaran untuk tahun berikutnya, termasuk pula rencana kebijakan Prabowo.
Saat rapat kabinet 26 Februari lalu, Jokowi mengatakan proposal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 harus menyesuaikan program-program presiden baru dan memastikan kelangsungan kerja pemerintahan saat ini.
"Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024," kata Jokowi saat itu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyebut program makan siang dan susu gratis Prabowo telah dimasukkan ke dalam perhitungan pemerintah untuk perkiraan pertumbuhan PDB dan defisit fiskal tahun 2025.
Menurutnya, defisit APBN Indonesia pada 2025 akan mencapai 2,45 persen hingga 2,8 persen PDB. Angka ini naik dari target tahun ini sebesar 2,29 persen.
[Gambas:Video CNN]
Bank Jateng Raih Top BUMD 2024 Berkat Kontribusi Membangun Jawa Tengah******
Bank Jateng kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Top BUMD 2024 with Productive Financing Distribution to Support Local Government Program pada ajang Indonesia Best BUMD Award 2024.
Bank Jateng menyabet penghargaan untuk kategori BPD dalam ajang Indonesia Best BUMD Award 2024 bertajuk "Credibility Catalyst to Develop Regional Economy" yang digelar di di JS Luwansa Hotel & Convention Jakarta, Selasa (5/3).
Plt. Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro mengatakan, penghargaan ini merupakan bukti nyata komitmen Bank Jateng dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan Jawa Tengah.
Selain itu, lanjut Irianto, kontribusi Bank Jateng dalam meningkatkan pendapatan daerah juga dilakukan melalui pengembangan layanan digital kepada pemerintah.
"Antara lain Cash Management System (CMS) Pemda, Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskudes) yang berbasis CMS sehingga membantu layanan transaksi non tunai bagi pemerintah desa di Jawa Tengah," kata dia.
Irianto menambahkan, Bank Jateng juga berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui pengembangan sistem pembayaran pajak online via aplikasi Sakpole. Apkikasi ini terintegrasi dengan kanal pembayaran Bank Jateng seperti Bima Mobile dan Internet Banking Bank Jateng.
Di sisi lain, Bank Jateng juga menunjukkan komitmennya dalam pembangunan daerah melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang disinergikan dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program TJSL Bank Jateng fokus pada berbagai prioritas penting diantaranya penanganan kemiskinan ekstrem (PKE) untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dan program pencegahan stunting
"Untuk program pencegahan stunting Bank Jateng merupakan satu satunya Bank Pembangunan Daerah yang mendapatkan penghargaan nasional untuk Kategori Mitra Filantropi yang diserahkan oleh wakil presiden tanggal 06 Oktober 2023," ujarnya.
"Lalu ada juga program unggulan lain berupa program pemberian keterampilan agar siswa binaan mempunyai jiwa kewirausahaan dan siap pakai di dunia kerja," tambah Irianto.
Lebih lanjut Irianto mengatakan, sebagai penunjang pembangunan daerah, Bank Jateng terus melakukan transformasi dengan lebih fokus menyalurkan kredit kepada sektor usaha produktif, khususnya UMKM. Pada akhir Desember 2023, penyaluran kredit segmen ritel dan UMKM telah mencapai Rp15,78 triliun dan tumbuh 23,38 persen.
Sementara untuk 2024, Irianto optimis pertumbuhan kredit Bank Jateng akan lebih tinggi lagi, terutama kredit UMKM.
"Tahun ini, Bank Jateng dipercaya Pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp6 triliun," pungkasnya.
(ory/ory)Label:pakbos369、omtogel、bonus new member slot to kecil
Terkait:arena899、mafia 888 slot、turnamenslot、madu303、slot situs terbaik、tokyo99、pola hujan petir 500x maxwin、qq1221slot、situs slot gampang wd、kredit hp tanpa ribet
bab terbaru:situs maxwin hari ini(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2024 yang sejak 2020 tidak utuh lantaran tunjangan kinerja (tukin) dibayar separuh, bahkan pernah tidak dibayarkan karena covid akan cair 100 persen.
Wanita yang akrab disapa Ani itu mengatakan pencairan THR secara penuh dengan tukin 100 persen adalah titah Presiden Joko Widodo.
"THR-nya Bapak Presiden (Jokowi) menetapkan 100 persen. Berita baik ya," kata Sri Mulyani usai menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3).
Jika THR PNS diberikan penuh, maka hitungannya akan sama dengan penghasilan take home pay (THP)yang diterima abdi negara setiap bulannya, yakni; gaji pokok plus tunjangan kinerja.
Gaji pokok PNS saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Untuk gaji terendah ada pada golongan 1a sebesar Rp1.685.700-Rp2.522.600 per bulan dan tertinggi golongan IVe Rp3.880.400-Rp6.373.200 per bulan.
Berikut daftar gaji pokok PNS di 2024:
Golongan Ia: Rp1.685.700 - Rp2.522.600
Golongan Ib: Rp1.840.800 - Rp2.670.700
Golongan Ic: Rp1.918.700 - Rp2.783.700
Golongan Id: Rp1.999.900 - Rp2.901.400
Golongan IIa: Rp2.184.000 - Rp3.643.400
Golongan IIb: Rp2.385.000 - Rp3.797.500
Golongan IIc: Rp2.485.900 - Rp3.958.200
Golongan IId: Rp2.591.100 - Rp4.125.600
Golongan IIIa: Rp2.785.700 - Rp4.575.200
Golongan IIIb: Rp2.903.600 - Rp4.768.800
Golongan IIIc: Rp3.026.400 - Rp4.970.500
Golongan IIId: Rp3.154.400 - Rp5.180.700
Golongan IVa: Rp3.287.800 - Rp5.399.900
Golongan IVb: Rp3.426.900 - Rp5.628.300
Golongan IVc: Rp3.571.900 - Rp5.866.400
Golongan IVd: Rp3.723.000 - Rp6.114.500
Golongan IVe: Rp3.880.400 - Rp6.373.200
[Gambas:Video CNN]
Sementara itu untuk tunjangan kinerja, berbeda antara PNS satu kementerian atau instansi dengan yang lainnya. Untuk PNS Direktorat Jenderal Pajak saja, berdasarkan Perpres 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berkisar antara Rp5,361 juta sampai dengan Rp117 juta.
Sementara itu, untuk PNS Kementerian PUPR, berdasarkan Perpres 125 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR berkisar antara Rp2,531 juta sampai Rp33,24 juta.
Lihat Juga :Sri Mulyani Ungkap Alasan Sulit Naikkan Rasio Pajak di RI |
Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Muhadam Labolo menyebut pegawai negeri sipil (PNS) paling diuntungkan dari makan siang dan susu gratis ala Prabowo Subianto.
"Kalau seorang calon presiden hari ini terpilih dengan program makan siang gratis dan susu gratis, saya mau tanya yang paling diuntungkan siapa? Sudah pasti aparatur sipil negara (ASN)," tegas Muhadam dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).
"Bapak (PNS) sudah bisa hitung sekian triliun dibutuhkan harus diteteskan ke bawah. Dia akan singgah di provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, ketua RW, lalu menetes ke bawah. Tidak mungkin itu tidak ada tetesan untuk pendampingan semua," sambungnya.
Ia menegaskan tidak hanya program makan siang dan susu gratis yang dijanjikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Muhadam mengatakan PNS akan tetap diuntungkan kalau pun Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang menang.
Muhadam mengatakan siapapun capres yang terpilih, ujungnya akan 'membebani' birokrat. Ia menekankan tugas politikus adalah menjual mimpi.
"Politisi tugasnya menjual mimpi, kalau mimpinya laku lima tahun, maka yang menerjemahkan mimpinya menjadi program dan kegiatan adalah birokrasi. Itu enaknya jadi politisi, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, cukup sekolah menengah umum (SMU)/sederajat, silakan maju sebagai capres, (calon) gubernur, bupati," tuturnya.
"Saya yakin akan banyak yang gemuk birokrasi semua itu, tetesannya itu loh. Saya yakin untuk, misal makan siang dan susu gratis, mungkin bapak/ibu sekalian menganggap sesuatu yang jauh, pasti akan menetes ke sana," tandas Muhadam.
Nantinya, Muhadam menyebut janji-janji politik pasangan calon tersebut akan diterjemahkan birokrat sesuai dengan sistem Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Prabowo-Gibran berjanji melaksanakan program makan siang gratis.
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko menyebut sasaran program makan siang gratis adalah 82,9 juta anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia. Ia mengatakan pembiayaan penuh yang diperlukan untuk melaksanakan program ini mencapai Rp450 triliun per tahun.
Namun, untuk pelaksanaan tahun pertama program ini diperkirakan menyedot Rp120 triliun. Budiman menegaskan sekitar Rp60 triliun duit tersebut akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
[Gambas:Video CNN]
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengeluh soal penyaluran kredituntukkendaraan listrik.
Maklum, hingga kini tingkat penyaluran masih sangat minim. Ia mengatakan sekitar 80 persen transaksi pembelian mobil listrik dilakukan secara kontan alias tidak mengutang.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Oktober 2023, pembiayaan dari perusahaan leasing untuk kendaraan listrik masih di kisaran 0,01 persen dari total pembiayaan.
Suwandi mengungkap minimnya penyaluran pembiayaan itu terjadi karena mayoritas pembeli kendaraan listrik adalah masyarakat berada. Mereka sejatinya memiliki dana dan hanya membeli kendaraan listrik untuk sekadar mencari pengalaman baru atau mencoba saja.
"Pembeli EV hari ini tuh kebanyakan memang orang-orang, yang paling tidak dia cukup dananya. Dan kedua, dia mau first experience," ujarnya.
Faktor lain, harga kendaraan listrik masih relatif mahal. Hal itu tentu berbanding terbalik dengan segmentasi pasar perusahaan pembiayaan merupakan masyarakat menengah ke bawah.
"Dan kendaraan yang kita biayai itu rata-rata sekitar Rp200 juta-an atau yang kita kenal dengan LCC (Low-Cost Green Car)," jelas Suwandi.
Lihat Juga :Asabri Buka-bukaan soal Uang Pensiun Prabowo dari Militer |
Lalu adakah pertanda penting dari fenomena ini?
Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan besarnya persentase pembeli kendaraan listrik dengan skema kontan menunjukkan bahwa mobil listrik bukan kebutuhan utama untuk sebuah kendaraan.
"Jadi mobil listrik belum menjadi kebutuhan utama," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
Menurutnya, pembelian secara kontan biasanya dilakukan oleh orang kaya. Hal ini terbukti dari pemilik mobil listrik memang orang yang sudah memiliki kendaraan berbahan bakar BBM.
"Kalau cash dominanartinya pembeli mobil listrik adalah golongan orang kaya. Di garasi sudah punya mobil BBM tapi mobil listrik dijadikan kendaraan kedua," jelasnya.
Selain itu, pemilik kendaraan listrik biasanya memang menjadikan mobil tersebut menjadi tunggangan saat bepergian saja. Ini semakin menekankan bukan keperluan kendaraan yang prioritas.
"Pembeli mobil listrik biasanya menjadikan kendaraan BBM buat harian, sementara mobil listrik buat dipakai pada saat jalan-jalan akhir pekan," kata Bhima.
Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) penjualan wholesalesmobil listrik di Indonesia sepanjang 2023 tercatat 15.716 unit. Jauh di bawah target pemerintah terjual 200 ribu unit per tahun.
Sementara, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan peminat mobil listrik masih golongan tertentu karena harganya yang mahal. Artinya, program kendaraan listrik yang dicanangkan pemerintah untuk memperbaiki mutu lingkungan belum bersahabat dengan semua golongan masyarakat Indonesia.
"Bahkan setelah banyak insentif pun harga masih terbilang mahal. Jadi memang saat ini, kendaraan listrik baru di konsumsi kalangan tertentu, terutama kalangan berada, sebagai kendaraan kedua dan oleh perusahaan-perusahaan untuk bisnis," jelasnya.
[Gambas:Video CNN]
Ronny menilai tidak mudah menggenjot penjualan mobil listrik terutama untuk masyarakat kelas menengah. Sebab, selain harga mahal, ekosistemnya pun belum terbentuk, terutama dari sisi infrastrukturnya.
Menurutnya, untuk menggenjot penggunaan mobil listrik, insentif dari pemerintah saja tidak cukup. Tapi harus dibarengi dengan infrastruktur yang baik.
Misalnya, terlebih dahulu membangun stasiun pengisi daya (charging station) di banyak tempat. Langkah ini dilakukan oleh China dan terbukti sangat ampuh.
"Nah, karena di China saat ini telah berhasil membangun charging stationlebih dari dua juta, yang dibangun oleh pemerintah dan perusahaan produsen mobil, maka penjualan kendaraan listrik langsung meledak," jelasnya.
Lihat Juga :Prabowo Subianto: Kita Tidak Perlu Hotel BUMN |
Ronny mengatakan awalnya penjualan mobil listrik di China juga seret. Kemudian pemerintah menetapkan kebijakan dengan cara mewajibkan beberapa provinsi untuk menggunakan bus listrik untuk transportasi publiknya.
Namun, kebijakan itu juga tidak berhasil meningkatkan penjualan mobil listrik secara signifikan. Lalu, China melakukan riset dan menemukan adanya persoalan range anxiety atau kecemasan pengemudi mobil listrik kalau kendaraannya mati sebelum sampai tujuan.
"Hasil riset di China menunjukkan bahwa salah satu motivasi orang membeli kendaraan listrik adalah adanya jaminan keberadaan charging stationdi banyak lokasi. Jadi range anxietyadalah ketakutan kalau baterai habis di tengah jalan. Makanya dibangun banyak charging station," jelasnya.
Oleh sebab itu, Ronny menekankan selain insentif pemerintah untuk pembelian kendaraan listriknya, sangat perlu juga untuk membangun banyak infrastruktur utamanya.
Lihat Juga :THR PNS Tahun Ini Dibayar Penuh 100 Persen Usai 4 Tahun Tidak Full |
"Insentif dari pemerintah hanya sebagian kecil dari faktor yang akan mendorong peningkatan penggunaan kendaraan listrik," kata Ronny.
Selain itu, ia juga menyarankan agar produsen pembuat mobil listrik di Indonesia memberikan harga yang lebih terjangkau. Serta, perbankan menawarkan skema pembiayaan mobil listrik lebih masih dan menarik.
"Selain insentif untuk membuat harganya bisa menjadi lebih affordable, juga diperlukan penyiapan infrastruktur untuk kendaraan listrik, terutama ketersediaan charging station secara luas dan skema pembiayaan pembelian kendaraan listrik yang menarik dan terjangkau dari perbankan," pungkasnya.
(agt)Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengungkapkan masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) muda yang nego-nego jabatan.
Suhajar menyinggung perilaku nego jabatan ini tercemar dari pemikiran kolot PNS terdahulu. Selain itu, juga masih melekat paham birokrasi ala Max Weber yang terkenal dengan sistem hierarki vertikal.
"Saya menyadari adik-adik yang sekarang sudah pindah ke fungsional, itu di dalam hatinya masih ada sedikit rasa gundah, 'Kok aku tak jadi kabag (kepala bagian) ya, tak jadi kepala biro, aku kan ingin jabatan struktural'," katanya dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).
Ia menegaskan reformasi birokrasi saat ini lebih mengutamakan keahlian. Oleh karena itu, Suhajar menyarankan para aparatur sipil negara (ASN) muda tak terjebak dengan pemikiran kuno tersebut.
Namun, Suhajar menyebut masih ada sejumlah PNS muda yang kekeh ingin mendapatkan jabatan struktural tersebut.
"Sebagian adik-adik (PNS muda) ada yang terjebak, 'Pak saya jadikanlah kabag, kurang keren di fungsional'," ungkap Suhajar.
"Bagaimana Anda menghadapi perubahan di dunia hari ini? Bahkan, di negara-negara maju sekarang, kalau Anda pergi ke negara bagian New York, sudah enggak ada lagi itu nanti diterima sekjen (sekretaris jenderal), dirjen (direktur jenderal), jabatan itu sudah gak ada. Semua sudah sangat fungsional," tandasnya.
Sesuai namanya, jabatan struktural adalah mereka yang mengisi posisi yang terdapat dalam struktur organisasi. Sedangkan pejabat fungsional sebaliknya, mereka tidak tercantum dalam struktur.
[Gambas:Video CNN]
《togel login》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,daftar situs slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《togel login》bab terbaru。