situs slot yang ada rtp

slot 5000 tanpa potongan 991Jutaan kata 392430Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot yang ada rtp》

BRIN dorong pemda lain contoh program Lorong Wisata Makassar******

Makassar (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong pemerintah kabupaten dan kota lainnya di Indonesia mencontoh inovasi penataan ruang program Lorong Wisata yang digagas Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Koordinator Fungsi Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Diseminasi Riset dan Inovasi Daerah BRIN Aris Irawan saat bertemu Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di Makassar, Jumat, mengatakan program Lorong Wisata salah satu inovasi dalam memanfaatkan lahan kosong di gang-gang menjadi nilai tambah bagi masyarakat.

"Program yang digagas wali kota itu patut untuk dicontoh oleh pemerintah daerah lainnya di Indonesia karena dampaknya sangat besar bagi masyarakat," ujarnya.

Lorong Wisata salah satu inovasi Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto resmi diluncurkan pada Agustus 2022 dan saat ini terus berkembang dengan sudah lebih 2.000 lorong tersebar di seluruh kecamatan.

Program ini memuat 21 konten, antara lain food security, inflation control, circular economy, city farming, city garden, sosial mitigasi, destinasi wisata baru, dan pengembangan UMKM.

"Kami menganggap ini sesuatu yang bagus dan kami juga pengin apa yang dihasilkan di sini bisa dikopi dan diseminasikan sebagai inspirasi di beberapa kota," kata Aris Irawan.

Baca juga: Wali Kota Makassar instruksikan penambahan 1.000 lorong wisata 

Ia mengharapkan program itu juga bisa menginspirasi pemerintah daerah atau pimpinan daerah lainnya dalam membangun daerah masing-masing.

"Pak Danny Pomanto ini punya ide yang bagus dan bisa mengeksekusinya karena tidak semua orang yang punya ide bisa mengeksekusi. Nah, pak wali ini kombinasi itu," katanya.

BRIN akan bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kota Makassar untuk menyingkap konsep yang sudah diterapkan di Kota Makassar.

"Konsep yang ada di sini akan kita ekspose ke pemerintah lain melalui forum Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Brida yang akan kita gelar nanti," ucap dia.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memohon bimbingan dari peneliti BRIN. Apalagi, Kota Makassar baru bermetamorfosa menjadi Brida tahun ini.

"Kami mohon bimbingan BRIN, secara ekosistem kita sudah siap," katanya.

Dia juga menyampaikan terima kasih pujian dilontarkan BRIN atas inovasi Lorong Wisata yang sudah berjalan saat ini.

Menurut dia, inti dari sebuah kota berupa keterlibatan publik, yaitu upaya melibatkan masyarakat dalam membangun sebuah kota.

Oleh karena itu, Danny Pomanto membuat ekosistem kota secara mandiri melalui Lorong Wisata yang menjadikan Makassar saat ini sebagai kota yang resiliensi.

Baca juga: Pj Sekda Makassar optimistis target 5.000 lorong wisata akan tercapai
Baca juga: Dubes Singapura kunjungi Lorong Wisata Zurich Makassar
Baca juga: Wali Kota Makassar klaim Lorong Wisata dongkrak pertumbuhan ekonomi

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：live draw japan paito pools、join88 slot、pinjol rupiah anda

Terkait：kembar jitu、demo slot sky77、bonus 100 to rendah、cara pola maxwin、papadomino、kakak judi slot、tafsir mimpi 08、zona paito sydney angkanet、5 situs slot terpercaya、naik55

---

---

bab terbaru：permainan slot gacor hari ini（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07