petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

akun resmi judi slot

99 tafsir mimpi 560Jutaan kata 118542Orang-orang telah membaca serialisasi

《akun resmi judi slot》

Polri tetapkan 7 anggota PPLN Kuala Lumpur sebagai tersangka******

Polri tetapkan 7 anggota PPLN Kuala Lumpur sebagai tersangka
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro saat memberikan keterangan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/aa.
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan tujuh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai tersangka dugaan tindak pidana Pemilu terkait penambahan jumlah pemilih. "Ada tujuh tersangka," kata Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, di Jakarta, Kamis. Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara pada Rabu (28/2) di Ruang Rapat Subdit IV DIttipidum. Adapun penyidikan kasus ini sudah dilakukan sejak penyidik menerima laporan polisi dengan nomor:LP/B/60/II/SPKT Bareskrim Polri, tanggal 20 Februari 2024 dengan pelapor Rizky Al Farizie. Dari laporan polisi tersebut diterbitkan surat perintah Kabareskrim Nomor: Sprin/1635/II/RES.1.24./2024/ Bareskrim, tanggal 28 Februari 2024. Hasil gelar perkara ditemukan adanya dugaan tindak pidana berupa dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya daftar pemilih tetap dan/atau dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih yang terjadi dalam kurun waktu sekitar tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan sekarang. Pelanggaran ini melanggar ketentuan dalam Pasal 545 dan/atau Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang terjadi di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia. "Sesuai fakta-fakta yang ditemukan dalam gelar perkara, enam tersangka diduga menambah atau mengurangi daftar pemilih. Satu tersangka diduga sengaja memalsukan data dan daftar pemilih," kata Djuhandhani. Adapun bentuk perbuatan hukum yang dilakukan para tersangka memalsukan data dan daftar pemilih. Diketahui bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) KPU RI untuk pemilih di Kuala Lumpur adalah sejumlah 493.856, dan yang telah dilakukan Coklit oleh Pantarlih hanya sebanyak 64.148. "Namun PPLN Kuala Lumpur telah menetapkan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kuala Lumpur tidak sesuai ketentuan," katanya. Berdasarkan Berita Acara Nomor: 007/PP.05.1.BA/078/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat PPLN Kuala Lumpur Jumlah 491.152 pemilih. Kemudian, berdasarkan Berita Acara Nomor: 008/PP.05.1.BA/078/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat PPLN Kuala Lumpur, berjumlah 442.526 pemilih.PPLN Kuala Lumpur juga menetapkan data pemilih Berita Acara Nomor : 009/PP/05. I-BA/078/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat PPLN Kuala Lumpur, berjumlah 447.258 pemilih.
Djuhandhani mengatakan daftar pemilih tetap dan data pemilih telah ditetapkan oleh PPLN Kuala Lumpur tersebut, dilakukan dengan cara tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, hanya berdasarkan perhitungan prosentase dari kesepakatan loby-loby dengan perwakilan Partai Politik. Dengan telah ditetapkannya tujuh orang tersangka, kata Djuhandhani, pihaknya segera menyelesaikan berkas perkara dengan sisa waktu enam hari kerja. "Dengan waktu tinggal 6 hari kami harus selesaikan berkas perkara karena penanganan Tindak Pidana Pemilu hanya 14 hari. Saat ini penyidik sedang bekerja keras menyelesaikan berkas tersebut," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu menduga pelanggaran di Kuala Lumpur libatkan orang selain PPLN
Baca juga: Bawaslu RI sebut salah satu eks PPLN Kuala Lumpur melanggar pidana
Baca juga: KPU nonaktifkan anggota PPLN Kuala Lumpur akibat pendataan pemilih

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Preview Piala Asia 2023 Indonesia vs Vietnam: Garuda menjaga asa******

Preview Piala Asia 2023 Indonesia vs Vietnam: Garuda menjaga asa
Sejumlah pesepak bola timnas Indonesia melakukan latihan di Lapangan Al Egla 2, Usail, Qatar, Rabu (17/1/2024). ANTARAFOTO/Yusran Uccang/wpa (ANTARA FOTO/Yusran Uccang)
Jakarta (ANTARA) - Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanannya pada Grup D Piala Asia 2023 dengan menghadapi Timnas Vietnam di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Jumat pukul 21.30 WIB. Vietnam bukan merupakan kekuatan asing bagi Indonesia karena kedua kesebelasan berada dalam satu area yang sama sehingga kerap jumpa satu sama lain. Diprediksi Vietnam dan Indonesia akan memperebutkan tempat ketiga pada klasemen akhir Grup D agar dapat menjaga asa lolos ke babak 16 besar sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik. Menjelang pertandingan ini tentu publik sepak bola tanah air berharap skuad asuhan Shin Tae-yong dapat mengamankan kemenangan atas Vietnam untuk menjaga asa lolos ke babak 16 besar. Setelah dihantam Irak 1-3 pada pertandingan pertama, Indonesia harus mengamankan tiga poin dan hal itu bisa menjadi modal penting ketika bertemu dengan Jepang pada pertandingan terakhir. Meskipun cukup berat, ekspektasi publik sepak bola Indonesia tetap tinggi, namun ada baiknya tetap berpikir realistis dan memberikan dukungan sebanyak mungkin kepada skuad Garuda. Jaga asa lolos Pada pertandingan ini, tentu Indonesia akan menjaga asa untuk lolos ke babak 16 besar yaitu dengan cara mengalahkan Vietnam, dengan skor berapapun. Saat ini Indonesia menempati posisi juru kunci klasemen sementara Grup D tanpa raihan poin dengan defisit dua gol, sama dengan Vietnam yang menghuni posisi ketiga namun unggul produktivitas gol. Setelah misi mencuri poin dari Irak sirna, kemenangan atas Vietnam adalah langkah selanjutnya yang perlu dilakukan Indonesia agar memiliki modal bagus ketika berhadapan raksasa Asia Jepang. Jika pada akhirnya skuad Garuda mampu menenggelamkan Vietnam, Indonesia selanjutnya diharapkan dapat menahan imbang atau kalah dengan selisih gol tipis dari Jepang. Seandainya Indonesia gagal mengamankan poin penuh dari Vietnam, target Shin Tae-yong untuk lolos ke babak 16 besar semakin berat karena harus mengalahkan Jepang pada partai pamungkas. Skema ideal Timnas Indonesia saat ini untuk lolos ke babak 16 besar adalah menjadi salah satu dari empat peringkat ketiga terbaik dengan mengalahkan Vietnam dan menahan imbang Jepang.
Baca juga: Yakob siap catat kemenangan Indonesia atas Vietnam
Baca juga: Erick Thohir nilai pertahanan timnas beberapa kali kehilangan momentum

Selanjutnya: Rekor pertemuan1234Tampilkan Semua

Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Idrus Marham sebut tidak etis JK wakili Golkar saat bertemu Megawati******

Idrus Marham sebut tidak etis JK wakili Golkar saat bertemu Megawati
Sekretaris TKS Prabowo-Gibran Idrus Marham (kanan) saat memberikan keterangan di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (19/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/am.
"Siapa pun yang berbuat di luar posisi dan ada target-target tertentu, saya kira itu tidak etis,"
Jakarta (ANTARA) - Politikus senior Partai Golkar Idrus Marham menyebut tidak etis bila Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mewakili partainya saat mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
 
 "Siapa pun yang berbuat di luar posisi dan ada target-target tertentu, saya kira itu tidak etis," kata Idris di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis.
 
 Oleh sebab itu, Idrus menanyakan kapasitas JK jika pertemuan dengan Megawati benar-benar terjadi.
 
 "Kalau misalkan ketemu sebagai tokoh nasional, saya kira itu sebuah keniscayaan. Kami dorong. Akan tetapi, kemarin ada yang nanya ke saya, bagaimana misal kalau JK ketemu atas nama Golkar? Saya katakan, dalam kapasitas apa JK ketemu dengan atas nama Golkar?" ujarnya.
 
 Idrus mengatakan bahwa jika JK mewakili Partai Golkar maka harus ada mandat dari Ketua Umum Partai Golkar, yakni Airlangga Hartarto.
 
 "Kalau tidak ada mandat dari ketua umum, maka sangat tidak etis. Sangat tidak etis JK bicara dengan Mbak Mega atas nama Golkar," katanya.
 
 Walaupun demikian, Idrus meyakini kalau JK sadar dengan kapasitas dan etika, sehingga tidak mungkin melakukan pertemuan dengan Megawati dengan mengatasnamakan Partai Golkar.
 
 Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu optimistis pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla atau JK pasti terjadi.
 
 "Pasti terjadi lah (pertemuan Megawati-JK)," ujar Adian di Gedung TKRPP, Jakarta, Jumat (23/2).

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:slot 388

Perbarui waktu:2024-06-30

Daftar bab terbaru
lagi gacor
qqdewq
pilarplay
situs slot nolimit city
casino gacor
autospin777
victoryqq
kumpulan situs slot 138
slot sering kasih maxwin
Daftar isi semua bab
Bab 1 prediksi togel jitu 2023
Bab 2 matahari88
Bab 3 agen gold 88
Bab 4 voucher wetv vip
Bab 5 link slot depo pulsa
Bab 6 buku mimpi 2d abjad
Bab 7 putri slot login
Bab 8 pinjaman online aman dan bunga rendah
Bab 9 pion303 slot
Bab 10 mahfud md pinjol ilegal
Bab 11 slot gacor siang hari
Bab 12 hoki303
Bab 13 manjurbet
Bab 14 slot hari ini yang lagi gacor
Bab 15 pinjaman online 10 juta
Bab 16 link slot terbaru
Bab 17 slot777 online
Bab 18 oke77
Bab 19 jebol situs slot
Bab 20 game slot terbaik
Klik untuk melihattersembunyi di tengah8697bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Perhatikan saya

bos868
Usai debat, seluruh pendukung capres-cawapres masih padati area luar lobi JCC
Pendukung pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memadati area depan lobi utama Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1/2024). ANTARA/Risky Syukur/pri.
Jakarta (ANTARA) - Seluruh pendukung calon presiden dan wakil presiden yang menyaksikan Debat Pilpres 2024 memadati area depan lobi utama Jakarta Convention Center (JCC), Minggu.

Pendukung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah berada di lokasi sekitar pukul 22.07 WIB, Pendukung berkostum 'Naruto' dengan warna biru tersebut menyanyikan berbagai macam yel-yel.

"Prabowo-Gibran, oe-oe, Prabowo-Gibran oe-oe, menang satu putaran," sorak pendukung paslon nomor urut 2 tersebut menyanyikan yel-yel.

Pada waktu yang sedikit berbeda, pasukan berkostum pinguin yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md terlihat memadati lokasi yang sama.

Pendukung paslon capres-cawapres nomor urut 3 tersebut menggunakan topi berwarna merah, putih dan hitam dengan semacam topeng penguin yang diikatkan ke topi tersebut.

"Jangan gentar, kita punya Ganjar, jangan takut kita punya Mahfud. Pilih Ganjar-Mahfud, pilih Ganjar-Mahfud," sorak para pendukung Ganjar-Mahfud tersebut.

Selain itu, pendukung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tiba di arena debat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta sekitar pukul 17.20 WIB.

Para pendukung yang mengenakan seragam putih tersebut duduk bersila di depan Exhibition Hall A, tepat di samping pendukung pasangan calon (paslon) capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Raka Buming Raka.

Pada pukul pukul 17.46 WIB, pendukung Anis-Muhaimin mulai menyanyikan yel-yel. "Satu, satu, satu mau perubahan, mau perubahan, Indonesia jadi lebih baik," sorak pendukung Anis-Muhaimin.

Diketahui, KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Baca juga: Gibran tanyakan "greenflation" ke Mahfud saat debat Pilpres 2024

Baca juga: Debat cawapres, Muhaimin janji anggaran Rp5 miliar per desa

Baca juga: Mahfud sebut Panggungharjo Bantul contoh sukses program desa mandiri

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Porter dari kedua dunia

cara menghasilkan uang sambil rebahan
Menteri PANRB minta layanan di MPP Kabupaten Cirebon dioptimalkan
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas (tengah dua dari kanan) saat meninjau kondisi di Mal Pelayanan Publik di Cirebon, Jawa Barat, Senin (4/3/2024). (ANTARA/Fathnur Rohman)
Yang paling penting ini dampaknya. Jadi pemerintah, Presiden (Jokowi) memberikan arahan bagaimana birokrasi berdampak dan tidak berbelit
Cirebon (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meminta Mal Pelayanan Publik (MPP)  Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dioptimalkan untuk memudahkan warga setempat dalam mengurus berbagai keperluan pada fasilitas itu. “Hari ini sengaja saya datang mendadak. Memang saya lihat ini belum optimal. Oleh karena itu harapan saya, sayang pemerintah daerah (pemda) kalau tidak mengoptimalkannya,” kata Azwar Anas setelah menggelar inspeksi mendadak di MPP Kabupaten Cirebon, Senin.

Baca juga: Lahan bekas Gedung MPP Pekanbaru yang terbakar jadi lapangan terbuka Dalam lawatannya, Anas menemukan kalau tingkat kunjungan di MPP Kabupaten Cirebon cukup rendah, hanya sekitar 50-200 orang per hari. Padahal fasilitas yang ada sangat menunjang untuk melayani warga. Ia mengatakan, idealnya dalam sehari MPP ini bisa melayani sampai 4.000 warga, karena tujuan dibangunnya fasilitas tersebut adalah membantu masyarakat dalam mengurus hal-hal terkait administrasi yang efisien. Menurut dia, Pemkab Kabupaten Cirebon harus menggencarkan sosialisasi agar lebih banyak masyarakat menikmati kemudahan akses layanan yang sudah terintegrasi di MPP. “Saya minta evaluasi, karena ke depan MPP ini bisa menjadi pilihan masyarakat karena begitu datang rakyat bisa mengurus keperluannya di sini dan bisa selesai,” ujarnya.

Baca juga: Gianyar gelar upacara "Melaspas" sucikan Gedung mal pelayanan publik Selain itu, Anas menyarankan proses perizinan maupun pemberian layanan di MPP tidak perlu berbelit sehingga masyarakat akan tertarik untuk mengunjungi fasilitas teranyar di Kabupaten Cirebon itu. “Yang paling penting ini dampaknya. Jadi pemerintah, Presiden (Jokowi) memberikan arahan bagaimana birokrasi berdampak dan tidak berbelit,” tuturnya. Sementara Bupati Cirebon Imron menyebut ada sejumlah faktor yang mengakibatkan kunjungan di MPP tersebut masih sepi. Salah satunya yakni kurangnya keahlian sumber daya manusia (SDM) hingga keterbatasan anggaran. Walaupun demikian, Imron menjamin pihaknya segera membenahi layanan di MPP Kabupaten Cirebon sesuai masukan yang disampaikan Menteri PANRB. “Meskipun anggaran di MPP terbatas, tetapi kita segera melaksanakan yang diinstruksikan tadi," ucap dia.
Baca juga: Wali Kota Medan pastikan kesiapan tiap anjungan Mal Pelayanan Publik

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Penginapan Youyaoqi

jam gacor aztec
Idrus Marham sebut tidak etis JK wakili Golkar saat bertemu Megawati
Sekretaris TKS Prabowo-Gibran Idrus Marham (kanan) saat memberikan keterangan di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (19/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/am.
"Siapa pun yang berbuat di luar posisi dan ada target-target tertentu, saya kira itu tidak etis,"
Jakarta (ANTARA) - Politikus senior Partai Golkar Idrus Marham menyebut tidak etis bila Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mewakili partainya saat mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
 
 "Siapa pun yang berbuat di luar posisi dan ada target-target tertentu, saya kira itu tidak etis," kata Idris di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis.
 
 Oleh sebab itu, Idrus menanyakan kapasitas JK jika pertemuan dengan Megawati benar-benar terjadi.
 
 "Kalau misalkan ketemu sebagai tokoh nasional, saya kira itu sebuah keniscayaan. Kami dorong. Akan tetapi, kemarin ada yang nanya ke saya, bagaimana misal kalau JK ketemu atas nama Golkar? Saya katakan, dalam kapasitas apa JK ketemu dengan atas nama Golkar?" ujarnya.
 
 Idrus mengatakan bahwa jika JK mewakili Partai Golkar maka harus ada mandat dari Ketua Umum Partai Golkar, yakni Airlangga Hartarto.
 
 "Kalau tidak ada mandat dari ketua umum, maka sangat tidak etis. Sangat tidak etis JK bicara dengan Mbak Mega atas nama Golkar," katanya.
 
 Walaupun demikian, Idrus meyakini kalau JK sadar dengan kapasitas dan etika, sehingga tidak mungkin melakukan pertemuan dengan Megawati dengan mengatasnamakan Partai Golkar.
 
 Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu optimistis pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla atau JK pasti terjadi.
 
 "Pasti terjadi lah (pertemuan Megawati-JK)," ujar Adian di Gedung TKRPP, Jakarta, Jumat (23/2).

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Erha mengembara di dunia lain

arena369
Polri tetapkan 7 anggota PPLN Kuala Lumpur sebagai tersangka
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro saat memberikan keterangan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/aa.
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan tujuh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai tersangka dugaan tindak pidana Pemilu terkait penambahan jumlah pemilih. "Ada tujuh tersangka," kata Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, di Jakarta, Kamis. Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara pada Rabu (28/2) di Ruang Rapat Subdit IV DIttipidum. Adapun penyidikan kasus ini sudah dilakukan sejak penyidik menerima laporan polisi dengan nomor:LP/B/60/II/SPKT Bareskrim Polri, tanggal 20 Februari 2024 dengan pelapor Rizky Al Farizie. Dari laporan polisi tersebut diterbitkan surat perintah Kabareskrim Nomor: Sprin/1635/II/RES.1.24./2024/ Bareskrim, tanggal 28 Februari 2024. Hasil gelar perkara ditemukan adanya dugaan tindak pidana berupa dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya daftar pemilih tetap dan/atau dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih yang terjadi dalam kurun waktu sekitar tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan sekarang. Pelanggaran ini melanggar ketentuan dalam Pasal 545 dan/atau Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang terjadi di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia. "Sesuai fakta-fakta yang ditemukan dalam gelar perkara, enam tersangka diduga menambah atau mengurangi daftar pemilih. Satu tersangka diduga sengaja memalsukan data dan daftar pemilih," kata Djuhandhani. Adapun bentuk perbuatan hukum yang dilakukan para tersangka memalsukan data dan daftar pemilih. Diketahui bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) KPU RI untuk pemilih di Kuala Lumpur adalah sejumlah 493.856, dan yang telah dilakukan Coklit oleh Pantarlih hanya sebanyak 64.148. "Namun PPLN Kuala Lumpur telah menetapkan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kuala Lumpur tidak sesuai ketentuan," katanya. Berdasarkan Berita Acara Nomor: 007/PP.05.1.BA/078/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat PPLN Kuala Lumpur Jumlah 491.152 pemilih. Kemudian, berdasarkan Berita Acara Nomor: 008/PP.05.1.BA/078/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat PPLN Kuala Lumpur, berjumlah 442.526 pemilih.PPLN Kuala Lumpur juga menetapkan data pemilih Berita Acara Nomor : 009/PP/05. I-BA/078/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat PPLN Kuala Lumpur, berjumlah 447.258 pemilih.
Djuhandhani mengatakan daftar pemilih tetap dan data pemilih telah ditetapkan oleh PPLN Kuala Lumpur tersebut, dilakukan dengan cara tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, hanya berdasarkan perhitungan prosentase dari kesepakatan loby-loby dengan perwakilan Partai Politik. Dengan telah ditetapkannya tujuh orang tersangka, kata Djuhandhani, pihaknya segera menyelesaikan berkas perkara dengan sisa waktu enam hari kerja. "Dengan waktu tinggal 6 hari kami harus selesaikan berkas perkara karena penanganan Tindak Pidana Pemilu hanya 14 hari. Saat ini penyidik sedang bekerja keras menyelesaikan berkas tersebut," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu menduga pelanggaran di Kuala Lumpur libatkan orang selain PPLN
Baca juga: Bawaslu RI sebut salah satu eks PPLN Kuala Lumpur melanggar pidana
Baca juga: KPU nonaktifkan anggota PPLN Kuala Lumpur akibat pendataan pemilih

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Gadis biasa yang mencari keabadian

cara meminjam uang di bca
Kemensos luncurkan kompor inovasi berbahan bakar limbah sawit
Kementerian Sosial (Kemensos) pada Rabu (28/2/2024) meluncurkan kompor inovasi yang ramah lingkungan berbahan limbah sawit sebagai solusi untuk mengatasi mahalnya harga gas elpiji di Desa Seuneubok Simpang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur. (ANTARA/HO-Biro Humas Kemensos)
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) meluncurkan kompor inovasi yang ramah lingkungan berbahan limbah sawit sebagai solusi untuk mengatasi mahalnya harga gas elpiji di Desa Seuneubok Simpang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur. Dalam rilis yang disiarkan oleh Kementerian Sosial di Jakarta pada Kamis, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan masyarakat desa sebelumnya mengeluh karena sulit mendapatkan gas elpiji tiga kilogram dan kalaupun ada, harganya sangat mahal. Mengetahui hal tersebut Mensos kemudian membentuk tim dan menjalin kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB).   

Baca juga: Mensos serahkan 11 bantuan rumah layak huni tahan gempa di Aceh Timur Setelah tim Kementerian Sosial dan IPB terjun ke lokasi, pihaknya memutuskan untuk menggunakan bahan bakar yang tersedia melimpah di desa, yakni limbah buah sawit, terutama yang sudah membusuk. Adapun bentuk kompornya merupakan hasil rancangan IPB.  "Dari pada terbuang, limbah sawit lebih baik digunakan untuk bahan bakar. Dan karena desainnya sederhana, bisa dibuat di sini sehingga berhasil menggerakkan perekonomian masyarakat desa," kata Mensos Risma.  Pada kesempatan yang sama, Ketua Forum Keserasian Sosial (FKS) Desa Seuneubok Simpang Kafriyadi mengatakan kompor inovatif sudah diuji coba sejak September 2023 dan hasilnya sangat memuaskan. "Masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya mahal untuk membeli gas elpiji karena bahan bakar berupa sawit tersedia melimpah di sini,” kata Kafriyadi. Menurut Kafriyadi, buah sawit yang sudah membusuk atau tercecer dari tangkainya biasanya dibuang. Sekarang oleh masyarakat desa, buah sawit tersebut dijemur tidak terlalu kering karena akan digunakan untuk bahan bakar.

Baca juga: Mensos serahkan rumah tahan gempa untuk masyarakat Aceh Timur Kompornya sendiri memiliki bentuk sederhana berupa tabung berdiameter sekitar 15 cm dan tinggi 20 sentimeter. Buah sawit yang sudah kering kemudian dimasukkan langsung ke dalam kompor yang di atasnya ditempatkan panci untuk memasak atau wajan untuk penggorengan. “Sekitar 25 butir sawit kering, cukup untuk memasak sekitar satu jam,” jelasnya. Bagian bawah kompor itu memiliki lubang dan penutup udara. Jika penutup dibuka lebar, maka nyala api akan membesar. Demikian sebaliknya, jika penutup udara ditutup, nyala api akan mengecil. “Kompornya sangat praktis, sehingga disukai ibu-ibu,” ujarnya. Adapun yang lebih penting, masyarakat tidak perlu lagi membeli gas elpiji sehingga menghemat pengeluaran serta ramah lingkungan karena memanfaatkan limbah atau buah sawit yang membusuk. Dengan demikian, inovasi Kementerian Sosial tersebut menjadi solusi praktis dan efektif bagi masyarakat Desa Seuneubok Simpang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur.
Baca juga: Kemensos bantu dua balita & dewasa pasien penyakit berat untuk sembuh

Baca juga: Mensos sambangi anak penjual keripik bantu pengobatan sang ayah
    

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Warisan langit berbintang di kota

toba787
KPK siapkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mempersiapkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terhadap mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej, sebagai tindak lanjut atas putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan status tersangka oleh KPK terhadap yang bersangkutan.

"Kami masih terus melakukan analisis untuk siapkan sprindik barunya," kata Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Ali Fikri juga sebagai tanggapan atas pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mendorong KPK kembali menetapkan Eddy Hiariej sebagai tersangka.

Baca juga: Syahrul Yasin Limpo ajukan keberatan atas dakwaan JPU KPK

"KPK sependapat dengan hal tersebut, bahwa secara substansi hukum, putusan praperadilan yang menguji aspek formil, tidak menggugurkan materi penyidikannya," ujarnya.

Juru bicara berlatar belakang jaksa itu juga mengatakan KPK memandang masukan ICW sangat berarti sebagai bentuk peran serta dan dukungan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dia pun mengatakan KPK akan segera menyampaikan perkembangan perkara dugaan korupsi tersebut, sekaligus mengajak masyarakat untuk terus mengawal proses penanganan perkara nantinya.

"Hal ini untuk memastikan agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan efektif dan tidak pandang bulu," ujarnya.

Untuk diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan, penetapan Helmut Hermawan sebagai tersangka penyuapan terhadap mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej oleh KPK, tidak sah karena tidak memenuhi dua alat bukti yang sah.

"Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian dan menyatakan penetapan tersangka atas pemohon yang dilakukan oleh termohon tidak sah," kata Hakim Tunggal PN Jaksel Tumpanuli Marbun di Jakarta saat membacakan putusan gugatan praperadilan tersebut pada Selasa (27/2).

Untuk itu, Hakim berpandangan yang sama sehingga apa yang telah dilakukan oleh penyidik KPK dengan menetapkan termohon sebagai tersangka juga tidak mempunyai kekuatan hukum.

"Perkara ini tidak berdiri sendiri dan berpasangan dengan pemberi dan penerima, maka perlakuan penerapan hukum tidak membeda-bedakannya," tuturnya.

Sebelumnya Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan juga memutuskan penetapan tersangka atas eks Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej oleh KPK adalah tidak sah.

Hal itu diputuskan oleh hakim tunggal Estiono dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (30/1).

"Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima," ujar Estiono.

Eddy merupakan salah seorang tersangka yang ditetapkan penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham.

Selain Eddy, tersangka lainnya adalah pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM) dan asisten pribadi Eddy, Yogi Arie Rukmana (YAR).

Baca juga: KPK geledah tiga Rutan-nya dan sita alat bukti terkait pungli
Baca juga: KPK panggil Hanan Supangkat sebagai saksi kasus TPPU SYL

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024