asik89

Pasca-95

Pengusaha Minta Diberi Kelonggaran Atur Cuti Pekerja saat Iduladha******

Pengusaha menanggapi usulan cuti bersamapada 28 dan 30 Juni 2023 mendatang bersamaan dengan Hari RayaIduladha 1444 H.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan mendukung bila kemudian pemerintah mengamini usulan tersebut dan kemudian memutuskan cuti bersama pada Iduladha nanti. Pasalnya, Indonesia memiliki populasi Muslim yang besar.

"Namun dalam implementasinya dunia usaha (kami harap) bisa diberikan kesempatan melakukan penyesuaian pengaturan pengambilan cuti," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/6).

Senada, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Arsjad Rasjid mengatakan pelaku usaha menghormati kebijakan pemerintah, termasuk dalam penetapan hari libur untuk Iduladha. Ia berharap setelah mendapatkan libur, para pekerja dapat kembali beraktivitas dengan lebih produktif.

"Kami sangat menghargai hak pekerja untuk mendapatkan libur, karena itu telah dijamin oleh Undang-Undang," kata Arsjad.

Sebelumnya, Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas menyebut ada usulan cuti bersama pada 28 dan 30 Juni 2023 mendatang bersamaan dengan Hari Raya Iduladha 1444 H. Ia menyebut terkait wacana penambahan cuti bersama itu sudah pernah dibahas dalam rapat bersama dengan Kementerian Sekretariat Negara.

"Ada usulan selain libur nasional 29, 28 Juni itu diusulkan jadi cuti bersama. Kemudian 30 kan kejepit itu diusulkan juga jadi cuti bersama," kata Azwar di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (19/6).

Pihaknya percaya jika kedua tanggal itu ditetapkan sebagai cuti bersama, akan meningkatkan perekonomian di daerah-daerah.

Ia pun menyebut hal itu bertepatan dengan libur anak sekolah, sehingga dapat meningkatkan kualitas waktu bersama dengan keluarga.

"Karena setiap libur yang lebih dari dua hari itu pergerakan ke daerah juga tinggi, dan mendorong pemerataan ekonomi tumbuh di berbagai kawasan," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Jiwa Setan

Drama Jusuf Hamka vs Kemenkeu, dari CMNP Berujung Somasi******

Drama penagihan utang oleh Bos jalan tol Jusuf Hamka kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih bergulir.

Jusuf masih gigih menagih utang sebesar Rp800 miliar yang menjadi hak perusahaan miliknya, yakni PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

Terbaru, Jusuf mengancam akan mensomasi atau menggugat Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Ancam Gugat Staf Khusus Sri Mulyani

Untuk mengambil langkah hukum itu, ia menjelaskan dirinya sudah sepakat bersama pemegang saham CMNP untuk menunjuk kuasa hukum Maqdir Ismail. Pengacara diminta untuk mengumpulkan bukti guna memperkuat dalil somasi atau gugatan.

Di sisi lain, Prastowo mempersilakan Jusuf mengambil langkah hukum terhadapnya.

"Saya tidak personal. Saya menghormati hak beliau (Jusuf Hamka) untuk tidak terima. Kalau somasi, seperti apa yang disomasi saya juga belum menerima. Saya persilakan saja," katanya.

Prastowo menekankan dirinya siap jika diminta untuk menjelaskan persoalan. Ia pun mengingatkan dalam semua tindakannya tidak ada tendensi buruk.

Anak buah Menkeu Sri Mulyani menegaskan tidak pernah menyebut Jusuf bukan siapa-siapa di CMNP. Menurutnya, itu adalah kesalahpahaman dari judul pemberitaan di salah satu media nasional.

Prastowo itu merinci dia hanya mengutip data di Ditjen AHU. Menurutnya, nama Jusuf Hamka memang tidak tercantum dalam nama direksi atau komisaris CMNP.

Lihat Juga : Staf Menkeu Jelaskan Hubungan CMNP, Bank Yama dan Tutut Soeharto

"Itu bukan saya yang ngomong (Jusuf Hamka bukan siapa-siapa di CMNP), lihat dulu. Saya tidak ngomong bukan siapa-siapa, kami Kemenkeu itu berperkara dengan PT CMNP. CMNP kalau mau ditunjuk dari 1997, 2003, 2010, 2023, pemiliknya berubah-ubah namanya perusahaan publik, maka kami harus berkomunikasi dengan siapa?" jelasnya.

Prastowo bahkan siap untuk kopi darat dengan Jusuf Hamka. Ia menyebut tidak punya masalah pribadi dengan Bos CMNP tersebut.

"Ya sebagai teman tentu saja mau (ngopi bareng Jusuf Hamka), tidak ada masalah saya. Tapi lagi-lagi ini bukan personal. Kalau saya salah, saya hanya membaca SK Ditjen AHU, nanti saya kasih SK-nya. Aktanya kan begitu. Saya berdasarkan akta yang di-upload di Ditjen AHU, tidak nambahin tidak mengurangi," tegas Prastowo.

Utang pemerintah kepada Jusuf bermula dari deposito CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Ia sukses dan memenangkan gugatan.

"Saya bilang mana ada itu, kami gugat di pengadilan 2012. Waktu 2014 atau 2015 kami sudah sampai Mahkamah Agung (MA), inkrah, menang. Harus dibayar berikut bunganya setiap bulan. Ada dendanya pemerintah," jelas Jusuf.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Tetap Tagih Utang Negara Rp800 M Meski Ganti Presiden

Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.

Biksu pembunuh surga

Menteri Basuki Kejar Kontrak 26 Paket Proyek IKN Kelar Juli******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menargetkan 26 paket proyek terkait Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp4,14 triliun segera terkontrak pada Juli depan.

"Ini sekarang sedang ditender semua. Ya, mudah-mudahan Juli ini sudah terkontrak semua," kata Basuki di Balai Teknik Sabo, Depok, Sleman, Rabu (21/6).

Paket-paket proyek itu nantinya tak semua dikerjakan oleh BUMN, tetapi perusahaan lokal dan nasional juga. Misalnya, proyek air minum, pemasangan pipa, pengendalian banjir, dan pembangunan embung.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra sebelumnya menyebut 26 paket proyek terkait IKN Nusantara belum ditender hingga 16 Juni 2023. Paket proyek tersebut bernilai Rp4,14 triliun.

Rachman menyebut sejatinya secara total terdapat 88 paket proyek IKN senilai Rp8,46 triliun dan 29,5 persen di antaranya belum ditender sampai sekarang ini.

"Yang belum ditenderkan sebanyak 29,5 persen atau 26 paket dengan nilai Rp4,14 triliun dikarenakan belum lengkapnya kriteria dan dokumen pendukung lainnya," kata Rachman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI, Selasa (20/6).

Sedangkan yang sudah terkontrak sebanyak 22 paket atau 25 persen senilai Rp2,68 triliun. Lalu, paket yang sedang dalam proses tender sebanyak 40 paket atau 45,5 persen senilai Rp1,64 triliun.

Sebanyak 40 paket yang dalam proses tender terbagi atas 6 paket atau 15 persen sudah penetapan dan 34 paket atau 85 persen belum penetapan.

"Kami terus melakukan percepatan-percepatan penetapan paket sejauh tidak melanggar aturan yang berlaku," kata Rachman.

Kementerian PUPR menggelontorkan Rp62,27 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga 2024 dari APBN.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut pihaknya sudah menggelontorkan Rp36,72 triliun dari anggaran itu sejak 2020 hingga 2023.

"Jadi hitungan kami untuk IKN 2020 sampai 2024 di sekitar Rp62,27 triliun sebanyak 76 paket pekerjaan," ucapnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (7/6) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Biografi Ajaib HP

Stafsus Menkeu Ketemu Jusuf Hamka: Tak Mau Kalah dengan Puan******

Staf Khusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo bertemu pengusaha jalan tol Jusuf Hamka usai ribut perkara PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).

Pertemuan itu disampaikan lewat unggahan Prastowo di Twitter hari ini, Minggu (18/6). Dalam twitnya, Prastowo mengaku tak mau kalah dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang bertemu pagi ini, meski punya hubungan panas dingin.

"Tak mau kalah dengan Mbak Puan dan Mas AHY yang ketemuan pagi tadi, saya pun merealisasikan janji ngopi-ngopi dengan sahabat lama saya, Pak Jusuf Hamka," demikian twit Prastowo.

[Gambas:Twitter]

Pertemuan Prastowo dan Jusuf Hamka terjadi di tengah kisruh keduanya soal PT CMNP selama beberapa waktu terakhir.

Menurut Jusuf, Prastowo telah mencemarkan nama baiknya dengan menyebut dia bukan siapa-siapa di CMNP. Padahal, dirinya merupakan pemegang saham pengendali CMNP.

Jusuf pun mensomasi Prastowo untuk meminta maaf paling lambat 20 Juni imbas pernyataannya itu. Jika tidak, ia bakal membawa kasus ini ke jalur hukum.

"Saya tunggu sampai Selasa (20/6) depan. Kalau enggak (minta maaf), kami lapor polisi. Kami uji dia (Yustinus Prastowo) yang benar atau kami yang benar," ujar kuasa hukum Jusuf, Maqdir Ismail, saat dikonfirmasi via telepon, Jumat (16/6).

Merespons hal ini, Prastowo mempersilakan Jusuf mengambil langkah hukum terhadapnya. Sebab menurutnya, dia tidak pernah menyebut Jusuf bukan siapa-siapa di PT CMNP.

Dia menegaskan itu hanya kesalahpahaman dari judul pemberitaan di salah satu media nasional.

Masalah ini sendiri sebetulnya bermula dari sengketa utang Rp800 miliar negara ke bos jalan tol itu. Jusuf menyebut utang negara berawal dari deposito perusahaannya, PT CMNP, sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan alasan itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkannya.

Ia lalu dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu, Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar namun Kemenkeu meminta diskon.

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda dua persen per bulan. Hitungan pada 2016 atau 2017 adalah Rp400 miliar, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp179 miliar.

Lelah dan tak mau ambil pusing, Jusuf pun menerima jumlah tersebut. Ia dijanjikan dua minggu selesai, namun utang itu malah diabaikan bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Jusuf mengklaim utang pemerintah kepada dirinya hingga kini mencapai Rp800 miliar.

Hal-hal tentang aku dan Ban Hua

Jokowi: Smelter Freeport Pijakan Indonesia Jadi Negara Maju******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) tambang, termasuk milik PT Freeport Indonesia, bisa menjadi pijakan Indonesia menuju negara maju.

"Smelter ini pijakan, pondasi untuk kita menjadi negara maju karena dari (negara) yang bertumpu pada konsumsi sekarang pada produksi," ujar Jokowi saat meninjau smelter Freeport di Kawasan JIIPE, Gresik, Jawa Timur, Selasa (20/6).

Menurut Jokowi, hilirisasi bisa meningkatkan daya saing Indonesia. Tak heran, pemerintah terus mendorong hilirisasi di sektor tambang.

Smelter tersebut berkapasitas produksi pengolahan konsentrat tembaga 1,7 juta ton per ton yang menghasilkan sekitar 600 ribu ton per tahun.

"Kita harapkan semuanya, nanti selesai sebelum Mei 2024," ujarnya.

Selanjutnya, Jokowi ingin hasil olahan smelter tersebut bisa diintegrasikan dengan olahan nikel di Sulawesi, bauksit di Bintan dan Kalimantan Barat, dan timah di Bangka-Belitung.

Jika berhasil, Indonesia bisa membangun industri baterai listrik terintegrasi yang bisa dikembangkan menjadi industri kendaraan listrik.

[Gambas:Video CNN]

Yi Ming Li Yueyue

Uber Akan PHK 200 Karyawan Dalam Waktu Dekat******

Uber Technologies berencana memangkas atau PHK200 orang karyawannya di divisi perekrutan sebagai rencana untuk menjaga jumlah staf tetap stabil sepanjang tahun dan mengurangi biaya. Rencana ini diungkapkan Uber pada Rabu (21/6).

Mengutip CNA, pemotongan ini mempengaruhi kurang dari satu persen dari total 32.700 tenaga kerja global Uber dan mengikuti pemecatan 150 karyawan di divisi layanan pengiriman barang perusahaan ini pada awal tahun ini.

Pemotongan terbaru ini mencakup 35 persen dari tim perekrutan Uber, menurut Wall Street Journal yang pertama kali melaporkan perkembangan ini.

Lyft, di bawah CEO baru David Risher, mem-PHK sekitar 26 persen dari total tenaga kerjanya pada bulan April dan sekitar 700 karyawan pada akhir tahun lalu, karena berjuang untuk melindungi margin dalam persaingan merebut pangsa pasar yang lebih besar dari pesaing utama, Uber.

Uber mengatakan pada Mei bahwa mereka berada dalam jalur untuk mencatatkan keuntungan operasional tahun ini, dan menjaga jumlah tenaga kerja tetap setelah jumlah staf turun secara berurutan pada kuartal Maret.

[Gambas:Video CNN]