buku mimpi 2d arjuna

Superstar Xuankai

DPR Singgung Kekuatan Oligarki dalam Kasus Meikarta******

Anggota Komisi VIDPRAndre Rosiade menyinggung soal dugaan kekuatan oligarki dalam kasus ApartemenMeikarta di mana konsumen tak kunjung menerima unit sejak 2019.

"Kita melihat ada kekuatan oligarki yang sewenang-wenang. Harusnya bapak (konsumen) sudah menerima (unit) tahun 2019 sekarang sudah 2023, jadi sudah delay4 tahun," ujar Andre dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dengan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Rabu (18/1).

Andre juga menyinggung PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek yang menjanjikan unit diserahkan pada 2027. Andre pun menuding kasus Meikarta ini sebagai penzaliman oleh oligarki.

Ke depan, Komisi VI DPR mendorong Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk melindungi konsumen Meikarta dan mengawal penyelesaian hak konsumen dengan stake holderterkait, khususnya untuk membatalkan putusan yudikatif atas PKPU.

Komisi VI DPR juga akan segera mengundang pihak Meikarta untuk membahas kasus tersebut.

"Komisi VI DPR RI mengusulkan rapat gabungan Komisi VI, Komisi VII dan Komisi IX bersama mitranya untuk menyelesaikan masalah korban penipuan Apartemen Meikarta untuk melawan kezaliman oligarki," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, Konsumen Apartemen Meikarta mengatakan tidak lagi menginginkan huniannya diserahkan. Mereka memilih pengembalian uang (refund) yang sudah mereka serahkan secara cash kepada PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek, maupun secara kredit kepada bank.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta intinya sudah tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana.

Aep menjelaskan konsumen yang membeli apartemen Meikarta baik secara cash maupun kredit tak kunjung menerima unit yang awalnya dijanjikan pada 2018-2020 lalu. Sampai saat ini hunian tersebut masih mangkrak dan sebagian masih berbentuk tanah.

Sejak gagal terima unit, Aep mengatakan konsumen sudah berusaha meminta penjelasan kepada PT MSU, namun tidak ada penyelesaian yang jelas. Aep menyebut selama ini konsumen hanya dipertemukan dengan sales Meikarta, sedangkan manajemen perusahaan tidak pernah menemui konsumen.

"Kami terus secara persuasif mendatangi pihak Meikarta, tapi tetap dihadapkan dengan salesnya. Kebetulan manajemen nya tidak mau turun. Dengan kata-kata 'kami komitmen akan terus melanjutkan pembangunan'. Seperti itu terus, tetap tidak ada kepastian penyelesaian unitnya," ujar Aep.

CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Corporate Communication Lippo Karawaci Paulus, tetapi yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

[Gambas:Video CNN]

Raja Surgawi yang Tak Tertandingi

Jokowi, RUU PPRT dan Nasib 4 Juta Pembantu Demi Kehidupan Layak******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Sebab itu, ia meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melobi DPR untuk segera membahas RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 itu.

"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada menteri hukum dan ham dan menteri ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/6).

Mantan wali kota Solo itu menegaskan komitmen pemerintah melindungi pekerja rumah tangga. Ia mengklaim ada sekitar 4 juta orang pekerja rumah tangga di seluruh Tanah Air.

"Saya berharap UU PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja serta kepada penyalur kerja," ucapnya.

Jika melihat sejarah pembahanan RUU PPRT, rancangan beleid ini sudah bolak balik keluar masuk dari daftar prolegnas DPR sejak 2004 silam.

Pada 2020, RUU tersebut bahkan selesai pembahasan di Badan Legislasi dan tinggal masuk ke Badan Musyawarah (Bamus).

Kala itu, pemerintah dan DPR juga sepakat membawa draf itu ke tingkat paripurna. Meski demikian, rencana itu tak berlanjut. Tiba-tiba RUU PPRT batal dibawa ke paripurna.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan RUU PPRT akan mengatur soal pemberian jaminan sosial (jamsos) bagi pekerja rumah tangga.

"Itu (jamsos) juga termasuk yang diatur dalam UU PPRT ini. Perlindungan dan jamsos kesehatan maupun ketenagakerjaan," katanya.

Menanggapi rencana pemerintah soal RUU PPRT, Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Lita Anggraini menuturkan ada banyak hal yang harus diatur dalam beleid tersebut.

Hal yang paling utama diatur adalah soal pengakuan dan perlindungan terhadap PRT. Menurutnya, pengakuan itu termasuk memberi keadilan pada PRT.

Selain itu, lingkup pekerjaan PRT juga harus diatur agar kedua belah pihak yakni pekerja dan pemberi kerja mengetahui batasan.

"Lingkup pekerjaan PRT itu apa saja? Jadi (misalnya) mencuci, menyikat rumah, mengasuh anak, merawat lansia," kata Lita kepada CNNIndonesia.com.

Ia juga mengatakan RUU PPRT perlu mengatur hak dan antara PRT dan pemberi kerja alias majikan. Untuk PRT, hak yang dimaksud seperti libur mingguan, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, cuti tahunan, hingga besaran upah yang disepakati.

Lalu, hak menjalankan ibadah dan hak mendapat tunjangan hari raya (THR). Adapun kewajiban PRT adalah melakukan pekerjaan rumah tangga sesuai dengan kesepakatan.

Sementara itu, hak untuk majikan bisa mencakup mendapat hasil kerja dari PRT sesuai dengan kesepakatan hingga hak mendapat identitas PRT yang valid.

Menurut Lita, majikan sangat berhak mengetahui identitas dan latar belakang dari ART. Hal ini diperlukan agar kedua belah pihak bisa bekerja sama dengan baik tanpa ada kecurigaan.

"Kedua belah pihak harus mendapatkan juga informasi yang valid, mengenai identitas, baik PRT ataupun pemberi kerja. Kemudian situasi kerjanya serta situasi asal latar belakang dari PRT," ujarnya.

Sedangkan, kewajiban majikan meliputi memberi upah sesuai kesepakatan, memberikan libur kepada PRT, cuti, hingga tunjangan.

Penyalur kerja juga perlu diatur

Bab dari masa lalu

Erick Thohir: Agen BRILink per Bulan Rp20 Juta, Gaji Menteri Rp19 Juta******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan gaji menterisaat ini hanya sebesar Rp19 juta. Menurutnya, gaji ini bahkan lebih kecil dari agen BRILink di beberapa kelas.

"Agen BRILink itu yang kelasnya sudah namanya apa kemarin, juragan kalau nggak salah itu incomeper bulannya bersih Rp20 juta. Gaji menteri Rp19 juta," kata Erick dalam acara Investor Appreciation Night dikutip daridetikcom, Jumat (20/1).

BRILink merupakan perluasan layanan Bank BRI di mana BRI menjalin kerja sama dengan nasabahnya sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan menggunakan fitur EDC mini ATM BRI. Adapun kerja sama ini menerapkan konsep sharing fee.

"Inilah yang kita bilang ada continue pekerjaan yang berkelanjutan," tambahnya.

Selain itu, BUMN juga memiliki Program Makmur untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Lewat program ini petani mendapatkan akses pembiayaan, bibit, hingga pupuk non subsidi tepat waktu.

"Di situlah kita dorong namanya Makmur ini, 250 ribu ha, 160 ribu petani, pendapatannya naik 34 persen," ungkap Erick.

[Gambas:Video CNN]

Yuan Zun

YLKI Terima 200 Ribu Aduan Tahun Lalu, Terbanyak soal Jasa Keuangan******

Yayasan Lembaga Keuangan Indonesia (YLKI) mencatat aduan konsumen paling banyak terjadi di sektor jasa keuangansepanjang 2022.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi memaparkan pada 2022 terdapat 882 kasus aduan individu dan 32 persen di antaranya adalah keluhan jasa keuangan. Hal ini juga ditunjukkan oleh lebih dari 200 ribu aduan kelompok soal jasa keuangan.

"Ini satu fenomena yang kita sayangkan dan kita mendorong agar ini jadi perhatian serius oleh regulator khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena pengaduan jasa finansial masih sangat dominan," kata Tulus dalam konferensi pers daring, Jumat (20/1).

Dalam lima tahun terakhir, jasa keuangan terus menjadi sektor yang paling banyak mendapat aduan konsumen di YLKI.

Secara berurutan dari 2018-2022, jasa keuangan mendapatkan keluhan sebesar 50 persen, 46,2 persen, 33,5 persen, 49,6 persen, dan 39 persen.

Angka ini lebih tinggi dibandingkan sektor e-commerce, perumahan, listrik, dan telekomunikasi yang hanya berkisar 1 persen hingga 20 persen.

Salah satu penyebabnya adalah jasa keuangan meliputi banyak aspek seperti pinjaman online, bank, uang digital, asuransi, leasing, dan investasi.

Dari 39 persen total keluhan itu, didominasi oleh pengaduan pinjol ilegal sebesar 44 persen. Kemudian disusul oleh perbankan 25 persen, dan diikuti uang elektronik, asuransi, dan investasi.

"Terakhir ada investasi, kerugiannya sangat tinggi. Kerugian bagi konsumen mencapai triliunan, karena yang terlibat investasi nggak cuma 1-2 orang tapi ratusan dan ribuan orang terlibat," ucapnya.

Untuk pinjaman online, para konsumen mengadukan cara penagihan yang berlebihan, permohonan keringanan, dan informasi tidak sesuai.

"Pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh regulator terkait jasa keuangan (dibandingkan) dengan tingginya pengaduan yang diterima YLKI, ini menandakan belum efektif untuk menangani masalah yang masuk, khususnya pinjol ilegal," tegas Tulus.

[Gambas:Video CNN]

Ahli seni bela diri pertama

Vox Media PHK 130 Karyawan, Susul Langkah NBC hingga Buzzfeed******

Vox Media, pemilik situs web Vox dan The Verge serta New York Magazine, dan platform daringnya memangkas karyawan atau PHKterhadap 7 persen dari total pekerjanya, sekitar 130 orang dari 1.900 staf grup.

Keputusan Vox Media melakukan pemangkasan jumlah pekerja mengikuti langkah CNN, NBC, MSNBC, Buzzfeed hingga Washington Post, yang telah mengumumkan PHK pada musim dingin ini di tengah kekhawatiran penurunan ekonomi.

Mengutip CNA, CEO Vox Media Jim Bankoff mengumumkan rencana PHK pada Jumat (20/1).

Memo tersebut, yang dikonfirmasi ke AFP oleh Vox Media, mengatakan karyawan yang terkena dampak akan diberitahukan untuk diberhentikan dalam 15 menit ke depan. Itu berarti sekitar 130 dari 1.900 staf grup.

Meghan McCarron, seorang jurnalis pemenang penghargaan yang menghabiskan lebih dari sembilan tahun di Eater, sebuah situs web makanan milik Vox Media, men-tweet pada Jumat bahwa masuk dalam daftar korban PHK, saat hamil 37 minggu.

"Saya dan mitra saya sangat bersemangat untuk menjadi orang tua," tulis McCarron.

"Saya tidak bisa benar-benar memproses jumlah ketidakpastian yang kita hadapi sekarang," tambahnya.

Seorang juru bicara Vox mengatakan kepada AFP mengatakan mereka tidak dapat mengomentari kasus-kasus tertentu, tetapi karyawan mendapat tawaran paket pesangon yang kompetitif, termasuk pembayaran pesangon tambahan untuk mereka yang akan cuti melahirkan dalam waktu dekat.

Wartawan yang diberhentikan dari organisasi lain dalam beberapa pekan terakhir juga menggunakan Twitter untuk mengungkapkan kemarahan, kekecewaan, atau rasa terima kasih kepada rekan mereka, sambil mulai mencari pekerjaan baru.

"Saya akan memikirkan langkah saya selanjutnya. Saya seorang reporter data tetapi saya juga menulis dan memproduksi," cuit Emily Siegel, yang diberhentikan setelah lima tahun sebagai reporter investigasi di NBC.

"Saya ingin terus melakukan pekerjaan ini. (Pesan langsung) saya terbuka," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Dosa Lumen

Pengamat Wanti******

Pengamat menilai pemerintah perlu memberikan kepastian hukum usai menetapkan delapan sektor yang menjadi prioritas dalam peta jalan hilirisasi investasi strategis Indonesia 2023-2035.

Delapan sektor itu terbagi menjadi 21 komoditas, di antaranya mineral batu bara, minyak gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, kehutanan. Sementara, target investasinya mencapai US5,3 miliar atau sekitar Rp8.234 triliun (asumsi kurs Rp15.100 per dolar AS).

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan prioritas ini sejalan dengan langkah pemerintah memperbaiki ekosistem iklim investasi di Indonesia selama 3-4 tahun terakhir.

Menurutnya, perbaikan ekosistem ini bisa dilakukan dengan memberikan kepastian hukum lewat aturan turunan yang sudah ada.

"Tidak kalah penting sebenarnya turunan dari payung hukum tersebut yang diharapkan investor, tentu payung hukum yang bisa menciptakan iklim investasi stabil," kata Yusuf ketika dihubungiCNNIndonesia.com, Kamis (19/1).

Ia menilai pemerintah juga perlu mempertahankan momentum seperti saat ini. Pasalnya, selama dua tahun terakhir sepanjang pandemi covid-19, nilai investasi Indonesia justru tumbuh.

Meskipun di tengah ketidakpastian ekonomi global, proses pemulihan ekonomi nasional bisa dilakukan dengan baik.

Yusuf mengungkapkan salah satu cara untuk menjaga momentum ini dengan menciptakan regulasi investasi di berbagai sektor komoditas.

"Hal yang kemudian perlu diperhatikan pemerintah adalah mempertahankan momentum. Aturan turunan dari beragam regulasi yang diciptakan pemerintah menjadi hal yang kemudian ditunggu investor," paparnya.

Selain itu, Yusuf menilai 21 komoditas yang didorong pemerintah untuk mendapat investasi di hilir memang sektor unggulan Indonesia. Salah satunya adalah crude palm oil(CPO) dan cokelat.

Tak hanya itu, Yusuf optimistis langkah hilirisasi ini akan menguntungkan pelaku usaha yang menerima investasi dari luar, dengan asumsi investasi itu mampu memberikan efek berlapis pada sektor ekonomi lainnya.

"Saya pikir Kementerian Investasi sudah memperhitungkan nilai strategis dari komoditas yang ditawarkan ke investor, artinya ada nilai-nilai kepentingan bangsa yang sudah diperhitungkan sebelumnya," tegasnya.

Sementara, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan program hilirisasi ini membutuhkan dukungan pembiayaan. Sebab, menurutnya, saat ini kapabilitas teknologi di dalam negeri tidak menjadi masalah.

"Yang terpenting ada kerja sama investasi dan bantuan pembiayaan murah dari pemerintah," ucar Bhima.

Bantuan pembiayaan itu, menurutnya, bisa melalui bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan bunga yang rendah atau syarat pengajuan pinjaman yang mudah.

Bhima menilai pemerintah juga perlu menyiapkan sumber daya manusia (SDM). Terutama, terkait konektivitas sekolah vokasi dan perguruan tinggi dengan industri di wilayah yang berdekatan dengan pabrik hilirisasi.

Kemudian, ia melihat promosi investasi di dalam dan luar negeri juga perlu difokuskan tidak hanya di sektor jasa.

Meski demikian, Bhima berpandangan tak seluruh komoditas perlu dilakukan hilirisasi, beberapa di antaranya adalah batu bara, minyak, dan gas bumi.

Pasalnya, kebijakan terkait tiga produk ini perlu hati-hati agar tetap sesuai dengan misi net zero emission2060 yang menjadi komitmen Indonesia.

"Selain itu Indonesia pun menerima komitmen pendanaan US miliar dalam kerangka JETP (Just Energy Transition Partnership), untuk mempercepat transisi energi. Sebaiknya untuk produk batu bara, minyak, dan gas tidak masuk dalam program hilirisasi," ucapnya.

Ia juga menyoroti dari 21 komoditas yang paling potensial untuk dilakukan hilirisasi dan sudah berjalan adalah nikel, tembaga, dan bauksit. Sebab, ketiganya terkait erat dengan kebutuhan ekosistem baterai dan kendaraan listrik.

"Sedangkan sawit sejauh ini memang masih olahan primer berbentuk CPO, dan memiliki potensi pengembangan ratusan produk hilir yang bernilai tambah," tutur Bhima.

Sementara, untuk produk kelautan seperti garam, Bhima melihat seharusnya pemerintah bisa mengembangkan agar mampu menutup kebutuhan garam industri, apalagi Indonesia punya garis pantai terpanjang.

Lebih jauh, produk perikanan juga dilihat Bhima memiliki potensi yang sangat besar. Sebab, selama ini lebih banyak ikan dijual mentah. Ia membandingkan dengan Thailand dan Vietnam yang sudah lebih dulu maju dalam ekspor olahan perikanan.

"Dari komoditas tersebut, sektor sawit, perikanan, garam, nikel, bauksit, dan tembaga bisa dilakukan dalam jangka waktu pendek," tegas Bhima.

[Gambas:Video CNN]