singa pinjaman online ojk

penyedia sistem

Menteri Basuki Batasi Penggunaan TKA di Proyek Infrastruktur 5 Persen******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membatasi buruhatau tenaga kerja asing (TKA) dalam proyek infrastruktur maksimal 5 persen.

Pembatasan itu diatur dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2023 tentang Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing Pada Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melalui Pola Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang ditetapkan pada 16 Januari lalu.

"Penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dan pada 2023 dan 2024 sebesar paling tinggi 5 persen (lima persen) dari pagu Kementerian PUPR," tulis poin E nomor 1 aturan tersebut, dikutip pada Selasa (21/2).

Basuki menjelaskan maksud dan tujuan diterbitkannya surat tersebut, yakni sebagai panduan operasional bagi badan usaha yang akan menggunakan barang impor dan/atau TKA pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Selain itu, SE ini bertujuan untuk mengendalikan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola KPBU.

Namun, penggunaan barang impor dan/atau TKA dalam proyek infrastruktur masih bisa diberikan dengan persetujuan Menteri PUPR melalui beberapa tahapan, yakni:

a. Pimpinan badan usaha mengajukan permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi selaku Ketua Tim Pengarah P3DN Kementerian PUPR ditembuskan kepada Direktur Jenderal unit organisasi terkait dengan melampirkan hasil pencarian informasi ketersediaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan justifikasi teknis dari kebutuhan spesifikasi;

b. Direktur Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan rapat pembahasan bersama pihak-pihak terkait, selanjutnya melaporkan hasil rapat kepada Menteri PUPR untuk mendapatkan arahan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA;

c. Menteri PUPR memberikan persetujuan terhadap penggunaan barang impor dan/atau TKA;

d. Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan maka diperlukan penyesuaian spesifikasi teknis oleh badan usaha dengan memperhatikan ketersediaan PDN dan tenaga kerja dalam negeri;

e. Format surat permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

"Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," tutup isi SE tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Panduan Budidaya Perkotaan

Produsen Vivo Digugat Rp600 M ke PN Bandung Gegara Iklan******

PT Zhi Sheng Indonesia (Vivo Communication Indonesia) digugat senilai Rp606 miliar terkait masalah iklan.

Gugatan diajukan oleh H. Yana Sunaryana di Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada 14 Februari 2023 dengan nomor perkara 94/Pdt.G/2023/PN Bdg.

Dalam petitumnya, penggugat meminta pengadilan mengabulkan seluruh gugatan.

Maka dari itu, penggugat meminta hakim menghukum PT Zhi Sheng Indonesia membayar ganti rugi Rp600,6 miliar.

"Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materil dan imateril kepada penggugat sebesar Rp600.600.000.000," tulis petitum gugatan tersebut.

Selain menjatuhkan hukuman itu, mereka juga meminta pengadilan untuk memerintahkan Vivo  membayar uang paksa sebesar Rp10 juta dikali tiga titik menjadi Rp30 juta per hari keterlambatan pembayaran.

Penggugat juga meminta pengadilan menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap banngunan milik PT Zhi Sheng Indonesia yang terletak di Gedung Gold Coast Office Tower Liberty, Lantai 23, Jalan Pantai Indah Kapuk (PIK) Boullevard, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Selain itu, para penggugat juga meminta putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi.

Terakhir, penggugat juga meminta pengadilan memerintahkan kepada tergugat dan turut tergugat untuk tunduk, taat dan patuh terhadap putusan tersebut.

CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Head of PR Vivo Indonesia Alexa Tiara untuk meminta tanggapan. Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Jalan menuju kebangkitan

Kemnaker Larang Perusahaan Paksa Pekerja Korban PHK Teken Surat Resign******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melarangperusahaan memaksa pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) menandatangani surat pengunduran diri (resign).

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menegaskan PHK karena alasan pengunduran diri hanya dibolehkan atas kemauan pekerja sendiri. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

"Jadi, secara normatif pengunduran diri adalah benar-benar inisiatif pekerja itu sendiri. Pengunduran diri atas dasar penawaran oleh perusahaan apalagi sampai seolah-olah 'dipaksa' mengundurkan diri dengan mengisi formulir yang disediakan oleh perusahaan, itu tidak dibenarkan," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/2).

"Aku kena cut/PHK, tapi ini disuruh isi g-formsurat pengunduran diri. Terus pict (gambar) yang bawah misal nggak aku ceklis (centang), jadi nggak bisa dikirim. Baru kali ini sih kena PHK, apa emang kayak gitu ya, harus ngaku kalo seakan-akan aku yang mengundurkan diri?" tulisnya.

Dalam foto tersebut, ada dua opsi alasan pengunduran diri, yakni voluntary yang berarti mengundurkan diri atau involuntary yang berarti tidak lulus masa percobaan. Namun, ada kolom pernyataan yang menyatakan karyawan benar-benar mengajukan pengunduran diri, bukan karena PHK.

"Dengan ini saya sebagai karyawan yang bersangkutan menyatakan bahwa benar saya mengundurkan diri dari perusahaan ini dan pernyataan komitmen ini dibuat sebenar-benarnya untuk dapat dipertanggungjawabkan," tulis pernyataan tersebut yang harus dicentang agar bisa mengirim formulir tersebut.

Sebenarnya, PHK karena keinginan sendiri diatur Pasal 36 PP Nomor 35 Tahun 2021, tepatnya poin g:

g. adanya permohonan PHK yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam pekerja/buruh;
2. membujuk dan atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut- turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;
4. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
5. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

[Gambas:Video CNN]

Pahlawan seni bela diri yang hebat

Profil Merpati Airlines, BUMN Rugi yang Akhirnya Dibubarkan Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membubarkan PT Merpati Nusantara Airlines(Persero) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Merpati Nusantara Airlines.

Pembubaran itu tak lepas dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian I 2022/ PN. Niaga Sby Jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/20l8/PN.Niaga Sby tanggal 2 Juni 2022, yang menyatakan Merpati Airlines pailit.

"Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serbaguna 'Merpati Nusantara' menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) bubar karena dinyatakan pailit," demikian bunyi Pasal 1 PP, yang diteken Jokowi pada 20 Februari 2023.

Merpati Airlines menerbangi rute perintis di Papua, Ambon dan Kupang, termasuk penerbangan berjadwal domestik ke Sulawesi, Bali, Lombok, Kupang.

BUMN ini juga memiliki penerbangan berjadwal internasional, yakni ke wilayah Timor Timur dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Merpati Airlines juga telah menerbangi rute internasional seperti Los Angeles, Darwin, Cairns, Perth, Sydney, Melbourne, Kuala Lumpur, Singapura, Davao dan Christmas Island.

Lihat Juga : Jokowi Resmi Bubarkan Merpati

Sebelum dinyatakan pailit, 'kesehatan' perseroan mulai terguncang pada 2008. Saat itu, perusahaan merugi dan utangnya mencapai Rp2,8 triliun.

Sementara aset yang dimiliki hanya Rp999 miliar. Ekuitasnya pun minus Rp1,84 triliun. Kala itu, kerugian Merpati tembus Rp641 miliar.

Pemerintah pun memutuskan untuk memasukkan perusahaan tersebut dalam program restrukturisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). PPA masuk dengan suntikan dana awal sebesar Rp300 miliar.

Pada 2012, Merpati Airlines digugat oleh 1.000 karyawan karena perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dua tahun setelahnya, kondisi keuangan perusahaan kian buruk hingga resmi berhenti terbang. Kala itu utang Merpati mencapai Rp7,29 triliun.

Pada 2016, Merpati Airlines digugat dalam kasus permohonan pailit. Pada tahun yang sama, maskapai tersebut kembali digugat dalam kasus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh PT Prathita Titian Nusantara.

Setahun kemudian, beban utang kreditur naik menjadi Rp10,72 triliun, kemudian ekuitasnya minus Rp9,51 triliun. Pada Juni 2017, Merpati Airlines kembali digugat, kali ini oleh PT Parewa Katering, sebuah penyedia makanan yang memasok kebutuhan penumpang maskapai.

Memasuki 2018, Merpati Airline seperti mendapat angin segar, Direktur Utama Merpati Airline Asep Ekanugraha menyatakan pesawat perusahaan siap terbang lagi pada 2019.

PT Intra Asia Corpora disebut menjadi salah satu investor yang akan menyuntikkan dana segara Rp5,4 triliun. Pengadilan Negeri (PN)Surabaya pun mengabulkan permintaan damai dari Merpati Airlines.

Seiring berjalannya waktu, kondisi perusahaan ternyata tak kunjung membaik, hingga akhirnya PN Surabaya pun menyatakan perusahaan pailit pada 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Suamiku adalah seekor rubah tua

Ribuan Karyawan Amazon Bikin Petisi Tolak Kebijakan Kerja dari Kantor******

Ribuan karyawan Amazonmendesak CEO Andy Jassy untuk mempertimbangkan kembali perintah kembali bekerja di kantor (work from office/WFO). Mereka membuat petisi untuk menolak kebijakan ini.

Jassy mengumumkan Amazon meminta kepada seluruh pegawainya untuk bekerja dari kantor setidaknya tiga hari dalam seminggu mulai 1 Mei mendatang.

Dilansir dari CNBC, Jassy dan timnya atau biasa disebut Tim-S memutuskan lebih mudah untuk karyawan berkolaborasi jika mereka bekerja dari kantor. Termasuk untuk memperkuat budaya perusahaan.

Sejumlah staf membuat channel di Slack untuk mengadvokasi kebebasan bekerja dari mana saja. Setidaknya, hampir 14 ribu karyawan telah bergabung dengan channel ini.

Mereka juga menyusun petisi yang ditujukan kepada Jassy dan Tim-S untuk membatalkan kebijakan baru itu. Menurut mereka, kebijakan itu berlawanan dengan posisi Amazon selama ini berkaitan dengan keragaman, inklusi, perumahan yang terjangkau, keberlanjutan, dan fokus menjadi perusahaan terbaik di dunia.

"Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, meminta Amazon untuk melindungi peran dan statusnya sebagai pemimpin ritel dan teknologi global dengan segera membatalkan kebijakan RTO dan mengeluarkan kebijakan baru yang memungkinkan karyawan untuk bekerja dari jarak jauh atau lebih fleksibel. Jika mereka memilih untuk melakukannya, sebagaimana diizinkan oleh tim dan peran pekerjaan mereka," menurut draf petisi tersebut.

Namun, juru bicara Amazon merujuk kembali ke posting blog Jassy tentang panduan kembali ke kantor.

Para karyawan pun merujuk pernyataan Jassy yang mengungkapkan bahwa tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua orang, Jessy pun sempat memuji keuntungan bekerja dari jarak jauh.

"Banyak karyawan mempercayai pernyataan ini dan merencanakan kehidupan di mana perusahaan mereka tidak akan memaksa mereka untuk kembali ke kantor. Perintah RTO menghancurkan kepercayaan mereka pada para pemimpin Amazon," bunyi draf petisi tersebut.

Banyak karyawan yang pindah selama pandemi atau dipekerjakan untuk peran jarak jauh khawatir tentang bagaimana kebijakan baru akan memengaruhi mereka.

Terlebih, jumlah pekerja Amazon membengkak selama tiga tahun terakhir, dan mempekerjakan lebih banyak karyawan di luar pusat teknologi utamanya seperti Seattle, New York, dan California Utara. Hal ini dilakukan untuk distribusi tenaga kerja yang lebih baik.

Namun, Amazon belum membahas ketentuan soal perpindahan karyawan jarak jauh agar sesuai dengan aturan ini. Meskipun, Jassy mencatat bahwa akan ada minoritas kecil pengecualian terhadap kebijakan baru tersebut.

Petisi tersebut juga mengutip data internal yang menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan lebih suka bekerja dari jarak jauh, tetapi disertai dengan opsi sinkronisasi bulanan di kantor. Paling tidak, karyawan lebih suka bekerja di kantor paling banyak satu hingga dua hari seminggu.

Ini juga menunjukkan penelitian soal pekerjaan jarak jauh meningkatkan produktivitas, memungkinkan perusahaan seperti Amazon untuk mengurangi biaya, dan menarik serta mempertahankan talenta terbaik.

[Gambas:Video CNN]

Dewa segala alam

Moratorium Izin Koperasi Simpan Pinjam Dilanjut Hingga April 2023******

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) kembali memperpanjang moratorium perizinan usaha koperasi simpan pinjam yang berlaku mulai Februari hingga April 2023.

Hal itu ditandai dengan kembali menerbitkan surat edaran terkait moratorium perizinan usaha koperasi.

"Moratorium ini diberlakukan untuk izin usaha baru koperasi simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam yang akan membuka kantor cabang baru," kata Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi dalam keterangan resmi seperti dikutip dari , Jumat (17/2).

Dalam SE 11/2022, jangka waktu kebijakan moratorium berlaku 3 bulan sejak dikeluarkan pada 17 November 2022. Artinya, beleid itu habis masa berlakunya pada 17 Februari ini.

Menurut surat edaran tersebut, moratorium dilakukan karena peran koperasi yang awalnya bertujuan baik, banyak disalahgunakan oleh oknum koperasi, khususnya yang memiliki usaha simpan pinjam.

"KemenkopUKM juga menemukan ada koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam tidak sesuai dengan prinsip dan nilai dasar koperasi serta ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Melihat kondisi di atas, sambungnya, pemerintah menilai perlu melanjutkan kebijakan moratorium perizinan usaha simpan pinjam koperasi, termasuk izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas usaha simpan pinjam koperasi.

Selain moratorium, KomenkopUKM juga tengah menggodok rancangan peraturan menteri koperasi dan UKM yang mengatur perizinan usaha berbasis risiko sektor usaha simpan pinjam oleh koperasi. Rencananya, beleid itu akan terbit dalam waktu dekat.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sebelumnya menyebut kerugian masyarakat dari delapan koperasi bermasalah sekitar Rp26 triliun.

Delapan koperasi tersebut terdiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda dan KSP Timur Pratama Indonesia.

[Gambas:Video CNN]