gacor268

Buku Harian Bajak Laut Magang Magang

Mendag Tak Larang Semua Produk Impor Rp1,5 juta Dijual di E******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan larangan menjual barang impor dimarketplacedi bawah US0 atau Rp1,5 juta berlaku hanya untuk skemacross border commerce.

Artinya, larangan hanya berlaku untuk ritel luar negeri yang menjual produknya langsung ke konsumen di Indonesia.

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Selain itu, ia menjelaskan marketplacetidak boleh sekaligus menjadi produsen. Kemudian pedagang asing di e-commercejuga bakal diperlakukan sama dengan UMKM lokal.

"Perlakuannya harus sama dengan UMKM kita. Perizinan, bayar pajak kalau impor barang," katanya.

Ia menyebut revisi Permendag 50/22 tersebut saat ini sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki juga mendukung larangan tersebut. Ia tak sudi jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, terutama yang bisa diproduksi pedagang lokal.

"Untuk barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, kita engak perlu lagi masuk impor, itu arahan Presiden (Joko Widodo). Karena itu, menurut saya harganya harus dipatok, minimum US0 (Rp1,5 juta), masuk ke sini itu boleh. Tapi kalau di bawah itu, jangan dong. Supaya untuk melindungi produk-produk UMKM," jelasnya.

Wacana larangan produk impor di bawah Rp1,5 juta itu bermula dari fenomena Project S TikTok yang ditengarai bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja.

Perusahaan asal China itu dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

[Gambas:Video CNN]

Xianchi

Supaluck Umpujh, Boss Lady Jejaring Mal Thailand Berharta Rp30 T******

Pengusaha wanita paling sukses di sektor ritelThailand. Julukan itu tampak pas disematkan kepada Supaluck Umpujh (68).

Ia adalah chairwoman The Mall Group, operator mal terbesar Thailand. Grup raksasa ini memiliki jaringan mal seperti Siam Paragon, The Mall, Emporium, Power Mall, Gourmet Market, The Mall SkyPORT, EmQuartier, SportsMall, BeTrend, dan BLÚPORT.

Kesuksesan Umpujh sebagai bos mal itulah yang menjadi sumber duitnya. Kekayaannya berasal dari kepemilikan saham mayoritas di grup, yang ia bagi bersama keluarganya.

Ia merupakan sarjana farmasi dari Universitas Mahidol Thailand (1977). Setelah lulus, ia hijrah ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studi di bidang yang sama. Umpujh meraih gelar master industri farmasi dari Universitas Purdue (1979).

Lihat Juga : TAIPANLin Shu-Hong, Raja Plastik Taiwan Berharta Rp111 T

Saat berusia 39 tahun, Umpujh pulang kampung untuk mengurusi bisnis keluarga sekitar awal 80-an. Sang ayah, Supachai Umpujh, adalah pendiri The Mall Group.

Pulang saat usia 'pensiun', apalagi buta bisnis ritel membuat Umpujh sempat diremehkan orang-orang untuk mengurus mal. Kala itu, ia bersama tiga orang saudaranya menjalankan bisnis mal di bawah supervisi langsung ayah mereka.

Proyek pertama yang dipercayakan kepadanya adalah mengelola mal Rachadamri. Sayangnya, proyek perdana itu menghadapi rintangan berat. Bahkan akhirnya, mal bangkrut setelah tiga tahun beroperasi.

Untungnya, Umpujh melihat kegagalan itu sebagai peluang belajar untuk memenuhi mimpi keluarga; menjadikan The Mall Group meraih puncak kesuksesan.

Ia belajar dari kesalahan hingga dipercaya menjadi bos The Mall Group. Sepanjang akhir 80-an hingga awal 90-an, di bawah kendalinya, The Mall Group sukses membuka jaringan luas bisnis ritel seperti Mal Ramkhamhaeng, Thapra, Ngamwongwan, Bang Kae, Bang Kapi dan Korat.

Pada 1997 kala Asia dihantam krisis ekonomi, perusahaan ritel ini malah membuka The Emporium, kompleks ritel dan hiburan mewah berkelas dunia pertama di Thailand.

Yang teranyar, The Mall Group bakal membuka kompleks ritel dan hiburan baru bernama Emsphere Mall. Rencananya, pusat belanja itu ditargetkan beroperasi Desember 2023.

Perjalanan bisnis orang besar tentu tak selalu mulus. Umpujh pernah dibuat sangat kelimpungan saat wabah Covid-19 menyerang. Maklum, bisnis The Mall adalah hiburan yang mengundang orang datang, sementara pandemi mensyaratkan orang berada di rumah, menjauhi keramaian.

Pada 2020, Grup Mall mengalami penurunan penjualan sebesar 20 persen. Angka ini dinilai cukup baik dibanding penurunan yang dialami para pesaingnya.

Di sisi lain, larangan bepergian ke luar negeri bagi warga Thailand juga memberikan rejeki nomplok buat The Mall.

Pelanggan, terutama yang tak segan mengeluarkan uang banyak gagal berlibur ke luar negeri. Akhirnya, konsumen kelas atas ini 'terpaksa' menghabiskan duit dengan berbelanja produk-produk mewah di jaringan The Mall.

Munculnya pandemi memberikan wawasan dan peluang baru bagi Umpujh. Ia kini membawa perusahaannya melangkah ke ritel digital dengan lebih serius. The Mall pun meluncurkan beberapa toko online.

[Gambas:Video CNN]

Liu Wuxie Xu Lingxue

Amankah Pasokan RI meski India Setop Ekspor Beras?******

India resmi menghentikanekspor berassejak 20 Juli 2023 demi mengamankan cadangan dalam negeri.

Kebijakan serupa juga diterapkan oleh Vietnam yang memangkas ekspor beras sebesar 44 persen. Kendati, Vietnam baru akan menerapkan kebijakan tersebut pada 2030.

Keputusan India dan Vietnam jelas akan mengkhawatirkan, mengingat dua negara tersebut masuk dalam lima importir terbesar Indonesia.

"Kita akan pastikan bahwa Indonesia memiliki stok yang cukup, hitungannya carry over dari 2022 ke 2023 itu ada sekitar 4 juta ton, kemudian dari amatan KSA (Kerangka Sampel Area) kita punya produksi lebih dari 2,8 juta ton amatan bulan Mei, jadi kita optimis beras aman," kata Arief melalui keterangan tertulis kepada CNNIndonesia.com.

Adapun target produksi beras dalam negeri mencapai 30 juta ton. Saat ini stok Bulog berada di angka 735 ribu ton ditambah realisasi importasi sekitar 500 ribu ton karena masih dilakukan penyerapan dari dalam negeri.

Selain itu, pemerintah melalui Perum Bulog juga mempersiapkan impor untuk memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak dua juta ton dari beberapa negara, tidak termasuk India.

Lihat Juga : Jokowi Minta Kepala Daerah Gelar Pasar Murah Antisipasi Dampak El Nino

Sekretaris Perusahaan Bulog Awaludin Iqbal mengatakan India hanya salah satu sumber beras impor Indonesia. Mayoritas beras impor Indonesia berasal dari Thailand dan Vietnam.

Berdasarkan data BPS, impor beras Indonesia pada 2021 paling banyak dari India mencapai 215,38 ribu ton. Kemudian disusul oleh Thailand sebesar 69,36 ribu ton dan Vietnam sebanyak 65,69 ribu ton.

Pada 2022 posisi tak banyak berubah, impor utama beras Indonesia berasal dari India sebanyak 178,53 ribu ton, lalu diikuti oleh Pakistan sebanyak 84,4 ribu ton dan Vietnam sebanyak 81,82 ribu ton.

Sedangkan Thailand bergeser ke posisi keempat dengan total impor sebanyak 80,18 ribu ton sepanjang tahun lalu.

Lihat Juga : Pengusaha Batu Bara Keberatan dengan Aturan Jokowi Taruh Dolar di RI

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance Indef Rusli Abdullah membenarkan jika kebijakan India tak akan berdampak banyak pada pasokan beras Indonesia.

Pasalnya, tak semua beras yang dikirim ke Tanah Air untuk stok pemerintah. Sebagian dari beras impor adalah beras khusus yang dipasok untuk perusahaan swasta, seperti beras basmati.

"Selama ini beras kita surplus, beras umum ya bukan beras khusus. Jadi memang beras umum yang digunakan masyarakat itu kita surplus sejak 2018," jelas Rusli.

Menurutnya, untuk beras umum yang selama ini menjadi tugas Bulog untuk stabilisasi harga dan stoknya sangat aman karena surplus.

Lihat Juga : Menkeu Sebut Ciri Negara Maju: Transaksi Tak Cuma Jual Telur-Cabai

Walaupun ada impor itu hanya memenuhi mandat untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan itu pun hanya sedikit dari India.

"Kita nggak impor beras umum dari India ataupun Vietnam, kalaupun ada impor kecil, makanya pengaruhnya nggak langsung," imbuhnya.

Rusli menilai saat ini yang lebih berdampak pada kenaikan harga beras adalah kekhawatiran akan el nino. Sehingga inilah yang perlu dicari pemerintah cara untuk mengatasinya.

"Harga beras domestik kenaikannya lebih didorong karena kekhawatiran el nino bukan karena India dan Vietnam stop ekspor beras mereka," jelasnya.

Waspadai el nino, pemerintah diminta jaga pasokan air petani

Menjadi pengasuh tingkat dewa

Harga Pangan Mulai Landai, Daging Ayam Tak Lagi Mahal******

Mayoritas harga panganmulai landai pada awal pekan ini, salah satunya daging ayamras segar yang mulai turun.

Mengutip data Bank Indonesia, Senin (24/7), daging ayam ras segar turun dari Rp38.800 per kg menjadi Rp37.750 per kg.

Selain daging ayam, bawang merah ukuran sedang turun, dijual dari Rp38.300 per kg menjadi Rp36.500 per kg.

Sementara itu, harga telur ayam naik dari Rp31.950 per kg menjadi Rp32.050 per kg.

Lihat Juga : Sri Mulyani Kucur Rp7,4 T Perbaiki Jembatan dan Jalan Rusak Seluruh RI

Cabai rawit hijau naik dari Rp40.500 per kg menjadi Rp40.850 per kg. Harga cabai merah naik dari Rp44.550 per kg menjadi Rp45.200 per kg. Bawang putih ukuran sedang naik dibanderol dari Rp42.700 per kg menjadi Rp43.100 per kg.

Beras kualitas bawah II naik dari Rp12.050 per kg menjadi Rp12.100 per kg.

Adapun beras kualitas medium I stabil di angka Rp13.550 per kg sejak pekan lalu. Beras kualitas super I stabil di Rp14.900 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Qihua Yushu

Intip Anjlok Ranking Logistik RI yang Bikin Luhut Marah ke Bank Dunia******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan marah kepada Bank Dunia karena menurunkan rangking logistik Indonesia hingga 17 tingkat.

Luhut bahkan berencana untuk bertanya langsung kepada pihak Bank Dunia soal penyebab peringkat logistik Indonesia turun drastis. Sebab, ia menilai laporan Logistics Performance Index (LPI) tersebut bertentangan dengan upaya perbaikan yang sudah dilakukan pemerintah selama ini.

"Karena itu saya akan panggil nanti World Bank, saya mau tanya 'Heh (Bank Dunia), di mana (kekurangan Indonesia), tell me!'. Supaya kita tahu, diperbaiki. Jangan tiba-tiba kita turun 17 peringkat dari 46 jadi 63," katanya di Gedung KPK, Selasa (18/7).

Lihat Juga : Luhut Marah ke Bank Dunia Soal Peringkat Logistik RI Turun Drastis

Survei LPI sendiri dilakukan Bank Dunia terhadap 139 negara. Setidaknya, ada enam indikator yang diukur, yakni kepabeanan, infrastruktur, pengiriman internasional, kompetensi dan kualitas logistik, timelines, dan tracking & tracing.

Untuk Kepabeanan, skor Indonesia sebetulnya naik dari 2,67 (2018) menjadi 2,8 (2023). Untuk infrastruktur skornya tetap sama yakni 2,9.

Sedangkan untuk skor pengiriman internasional mengalami penurunan dari 3,23 (2018) menjadi 3 (2023). Begitu juga dengan kompetensi dan kualitas logistik di Indonesia skornya turun dari 3,10 (2018) menjadi 2,9 (2023).

Untuk skor indikator tracking & tracing dan timelines juga turun. Tracking & tracing dari skor 3,3 (2018) menjadi 3 (2023) dan timelinesdari 3,67 (2018) menjadi 3,3 (2023).

Diketahui, negara dengan peringkat LPI tertinggi adalah Singapura di posisi pertama, kemudian diikuti oleh Finlandia di peringkat kedua, lalu Denmark peringkat ketiga, Jerman peringkat keempat, dan Belanda berada di rangking lima.

Sementara, negara tetangga Indonesia lainnya seperti Australia ada di peringkat 19, Malaysia di posisi 31, Thailand peringkat 37 dan India peringkat 38.

[Gambas:Video CNN]

Sistem jangkar super

BI Izinkan Pebisnis Pakai Rekening Simpanan Dolar Jaminan Kredit******

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan eksportir bisa menggunakan rekening khusus simpanan DevisaHasil Ekspor (DHE) sebagai jaminan pengambilan kreditdi perbankan.

Hal ini sebagai jawaban atas keresahan eksportir yang takut kekurangan modal karena diwajibkan menyimpan DHE nya di dalam negeri sebanyak 30 persen selama tiga bulan mulai 1 Agustus 2023.

"Kalau eksportir butuh rupiah, deposito valas atau reksus valas bank bisa digunakan sebagai agunan untuk kredit rupiah," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jumat (28/7).

"Jadi bank bisa memberikan kredit rupiah kepada eksportir dengan agunan reksus atau deposito valas, (untuk besaran) suku bunganya antara bank dengan eksportir," jelasnya.

Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar memastikan pihaknya telah memberikan memberikan arahan dan imbauan kepada seluruh perbankan agar bisa menjadikan rekening khusus DHE sebagai jaminan pemberian kredit kepada eksportir.

Dengan demikian, maka eksportir tak perlu lagi khawatir jika kekurangan modal akibat DHE nya di tahan selama tiga bulan. Sebab, pemerintah pun menyiapkan kemudahan lainnya.

"OJK memberikan dukungan penempatan DHE SDA dari eksportir di bank yaitu untuk dapat digunakan sebagai agunan tunai atau cash collateral sepanjang memenuhi persyaratan agunan tunai di dalam aturan OJK mengenai kualitas aset," pungkas Mahendra.

Sebelumnya, para eksportir mengungkapkan cemas dengan aturan wajib simpan DHE ini. Sebab kebijakan itu mereka nilai bisa mengganggu arus keuangan perusahaan karena uang hasil ekspor yang biasanya bisa langsung digunakan kembali untuk berbisnis harus ditahan untuk waktu lama.

"Aturan tersebut akan mengganggu arus kas para eksportir SDA, bukan saja perusahaan pertambangan batu bara, tetapi juga mineral, kehutanan, perkebunan, dan perikanan," ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/7).

[Gambas:Video CNN]

Kendati demikian, ia menekankan pihaknya siap untuk melaksanakan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Hanya saja, APBI berharap bisa diikutsertakan dalam pembahasan aturan turunan atau teknis PP 36/2023 tersebut.

Senada, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menilai aturan tersebut akan membebani perusahaan. Sebab, para eksportir mau tidak mau harus menyediakan modal tambahan senilai DHE yang ditahan dalam melaksanakan kegiatan usaha.

"Sebenarnya itu menjadikan perusahaan harus menambah biaya, karena ditahan tiga bulan. Ujung-ujungnya perusahaan harus menyediakan modal kerja sebesar 30 persen dari devisa yang ditahan," ungkapnya.