slot terbaik saat ini

bumi 138 slot 689Jutaan kata 182656Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot terbaik saat ini》

Rapuh Ketahanan dan Manajemen Pangan RI di Balik Naik Harga Beras******

Jakarta, CNN Indonesia--

Harga bahan pokok sudah sudah meroket berjemaah meski Ramadandan lebaranmasih sebulan lagi.

Salah satunya, beras. Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) secara rata-rata untuk beras kualitas bawah, harga merangkak naik sejak awal Desember lalu dari Rp11.200 menjadi Rp11.900 per kg. 

Hal sama juga terjadi pada beras kelas medium 1 yang harganya naik dari Rp12.350 pada 1 Desember 2022 menjadi Rp13.050 per kg. Hal sama juga terjadi pada minyak goreng.

"Memang naik di semua provinsi. Ini yang sedang kami lakukan operasi pasar oleh Bulog di seluruh provinsi terus dilakukan awal Januari. Tapi baru turunnya sedikit minggu-minggu. Ini terus kami lakukan operasi pasar," ungkap Jokowi.

Minyak goreng murah bernama Minyakita yang digelontorkan pemerintah demi mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga yang terjadi pada akhir 2021 dan awal 2022 lalu juga mengalami masalah sama.

Persediaan Minyakita di beberapa daerah langka dan karena itu harganya ikut terkerek naik. Ironisnya, di tengah masalah itu, Mendag Zulkifli Hasan malah menemukan 550 ribu liter atau sekitar 500 ton Minyakita tertahan di gudang kawasan Cilincing, Jakarta Utara saat sidak bersama Satgas Pangan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Selasa (7/2).

Lihat Juga : KPPU Periksa 2 Distributor Minyakita Makassar yang Diduga Tahan Stok

Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono berpendapat permasalahan itu harus segera diatasi. Menurutnya, semua permasalahan itu merupakan cermin ketahanan pangan di Indonesia rentan.

Ia mengakui pemerintah sudah berupaya mengatasi lonjakan harga beras dengan impor 500 ribu ton. Tapi, pergerakan harga dan pasokan yang terjadi usai impor dilakukan menunjukkan  manajemen cadangan pangan nasional lemah. 

Ia menambahkan ketika beras impor sudah ada, harusnya kelangkaan dan lonjakan harga bisa segera diatasi. Tapi yang terjadi, beras impor sudah datang, harganya masih belum bisa ditekan.

Tak hanya berkaitan dengan hasil dari impor beras, ia juga menyinggung masalah kelemahan pemerintah dalam menjaga lahan pertanian Indonesia dari alih fungsi. 

Akibatnya, di tengah peningkatan kebutuhan pangan, lahan pertanian produktif malah terus menyusut.

Lihat Juga : DPR Sindir BPKH Soal Biaya Haji: Jadi Kasir Kemenag Aja

"Masalah utama kita di sini adalah lahan pertanian produktif yang terus menyusut, terutama di Jawa yang dipenuhi berbagai proyek strategis nasional (PSN), seperti jalan tol Trans Jawa," ungkap Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Kamis (9/2).

Ia mendesak pemerintah segera melakukan validasi ulang luas lahan pertanian produktif, terutama lahan baku sawah. Yusuf juga meminta pemerintah menetapkan peta lahan sawah dilindungi di seluruh provinsi, mekanisme pelepasan sawah yang ketat dan rigid, serta memberikan sanksi keras terhadap konversi lahan sawah.

Masalah krusial lain adalah anggaran ketahanan pangan 2023 hanya sebesar Rp100 triliun, terkecil ketimbang uang untuk kebutuhan yang lain. Yusuf membandingkan dengan anggaran infrastruktur sekitar Rp400 triliun hingga pembayaran bunga utang pemerintah yang berkisar di angka Rp450 triliun.

"Rendahnya anggaran ketahanan pangan di tengah ketahanan pangan yang lemah dan ketergantungan impor tinggi, tentu mengharapkan stabilitas harga seolah menjadi harapan sia-sia. Selama politik anggaran lemah, sulit berharap produktivitas pangan meningkat, sehingga harga pangan akan selalu mudah berfluktuasi," tandasnya.

Sementara itu, Pemerhati Pertanian sekaligus Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari menuding pemerintah abai dengan persaingan tidak sehat di sektor industri beras. Pasalnya, hampir sebagian besar hasil panen seperti di Jawa diserap industri raksasa.

Lihat Juga : Garuda Usul Biaya Pesawat Haji Rp33,4 Juta, Lebih Murah dari Kemenag

Akibatnya, industri beras kecil dan menengah mangkrak karena tidak mampu bersaing. Syaiful menegaskan seharusnya pemerintah melindungi industri-industri beras kecil dan menengah dari ancaman monopoli industri beras raksasa.

"Untuk mengatasi lonjakan harga beras, pemerintah harus sesegera mungkin membereskan sektor hulu, yakni bagaimana menormalkan harga gabah supaya industri penggilingan padi kecil menengah bisa hidup kembali," saran Syaiful.

Menjelang Ramadan, Syaiful memberikan empat solusi jangka pendek mengatasi lonjakan harga beras. Pertama,pemerintah harus segera memonitor dan mengontrol panen raya semester I 2023, jangan sampai gagal.

Kedua, harus ada kebijakan serius untuk memberangus monopoli pembelian dan stok gabah di kalangan industri beras. Menurutnya, panen bagus yang dibarengi praktik monopoli tidak akan berarti karena gabah dan beras tetap dikuasai industri besar.

Lihat Juga : Diundur Lagi, Penerapan Kelas Standar BPJS Mulai Berlaku per 2025

Ketiga,Syaiful menyarankan pemerintah memberi insentif ke industri penggilingan padi kecil menengah agar beroperasi kembali dan mampu membeli bahan baku gabah. Soal bentuk insentifnya, ia menegaskan pemerintah harus turun langsung dan buka telinga lebar-lebar mendengarkan keluhan industri kecil dan menengah tersebut.

Keempat,libatkan swasta untuk masalah pengadaan dan distribusi beras. Syaiful mengatakan jika hanya mengandalkan Bulog tidak akan mampu mengatasi masalah pangan RI. Menurutnya, situasi sekarang darurat dan tidak bisa saling ngotot-ngototan.

"Pemerintah melalui Satgas Pangan juga jangan menakut-nakuti industri penggilingan padi dan pedagang yang dibilang menimbun atau mengoplos. Kalau mereka ditakut-takuti, tidak ada yang mau kerja. Hentikan narasi-narasi yang tidak bisa memperbaiki keadaan. Kalau dibuat isu terjadi oplosan beras oleh pedagang atau jaringan distribusi panjang dan jauh, semua itu hanya alasan klasik," pungkasnya.

Sedangkan Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah menegaskan sengkarut polemik pangan sebenarnya banyak. Dan impor sebenarnya bukan pilihan terbaik.

Said menilai impor bukan opsi bijak dan cenderung menguntungkan segelintir pihak.

Lihat Juga : Alasan Bahlil Berani Sebut Uni Eropa Penjajah Baru RI

Ia mencontohkan ketika Badan Pusat Statistik (BPS) mengklaim produksi gabah meningkat tahun lalu, tetapi impor dipilih karena cadangan Bulog menipis. Said mengatakan faktanya impor tidak menyelesaikan masalah pangan Indonesia.

Beras impor yang datang bertahap dalam rentang waktu berbeda membuat kemampuan Bulog mengguyur pasar tetap kurang kuat. Hal tersebut yang membuat harga beras di pasar tetap tinggi.

"Harusnya impor adalah pilihan terakhir. Jika betul memang tidak memadai produksi dalam negeri maka pilihannya ada di impor. Kerap kali impor dipilih bukan karena kebutuhan, tapi karena kepentingan, terutama kepentingan ekonomi politik kelompok pemburu rente," ungkap Said.

Said menegaskan perlu ada pengendalian harga. Selain itu, penguatan proses pengawasan oleh pihak berwajib juga penting untuk menghindari praktik manipulasi seperti penimbunan bahan pokok oleh pengusaha atau pelaku pasar.

Lihat Juga : Bahlil Sebut Uni Eropa Sebagai Penjajah Baru

Menjelang bulan puasa, Said meminta pemerintah menyiapkan cadangan pangan yang memadai, terutama melalui Bulog. Stabilitas harga pangan bisa dicapai melalui mekanisme operasi pasar maupun penguatan distribusi yang merata.

Solusi jangka pendek lainnya adalah memastikan data produksi dan ketersediaan pangan. Dengan demikian, Said menilai pemerintah bisa mendapat gambaran utuh serta strategi pengendalian stok dan harga yang efektif.

"Penganekaragaman pangan juga bisa menjadi salah satu solusi supaya beban pada satu jenis pangan tertentu dapat dikurangi. Saat ini konsumsi pangan pokok sumber karbohidrat bertumpu pada beras dan produk turunan gandum. Dalam kurun lima tahun terakhir konsumsi beras memiliki kecenderungan menurun, namun konsumsi gandum terus meningkat," tandasnya.

Perlu Perbaiki Distribusi dan Keakuratan Data

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

DPR Ingin Biaya Haji yang Dibayar Jemaah Tahun Ini Maksimal Rp50 Juta******

Jakarta, CNN Indonesia--

Komisi VIII DPR RI tengah mengupayakan penurunan biaya haji 1444 H/2023 dari yang telah diusulkan Kementerian Agama (Kemenag). Bahkan, DPR mengupayakan calon jemaah haji tidak akan membayar lebih dari Rp50 juta.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka dalam konferensi pers usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kemenag hingga Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Penurunan ini akan menyasar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

"Angka yang dipegang kami hari ini (BPIH) sekitar Rp80 juta, maksimal Rp85 juta untuk total pembiayaan haji uang yang nanti terdiri dari komponen biaya haji yang dibayarkan dari nilai manfaat dan jemaah haji. Kami berharap yang dibayarkan jemaah haji tidak lebih dari Rp50 juta," katanya di Gedung DPR RI, Rabu (8/2).

"Oleh karena itu, saya kira nantinya kita akan mencapai titik, kalau usulan kami sebenarnya kalau bisa win-win solution-nya 50:50 persen, jadi jemaah menanggung 50 persen, BPKH harus menanggung 50 persen," tegasnya.

Tak jauh beda, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Panja BPIH dari DPR Marwan Dasopang menegaskan bahwa usulan 70:30 persen dari pemerintah, di mana calon jemaah membayar 70 persen biaya haji, belum pantas.

Polemik dana haji ini mencuat setelah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan BPIH 2023 sebesar Rp98.893.909,11. Namun, proporsi pemenuhan BPIH tahun ini mengalami perubahan drastis dan memantik perdebatan.

Lihat Juga : Kemenag Melunak, Usulan Biaya Haji Turun ke Rp96 Juta dari Rp98 Juta

Tahun lalu, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) alias ongkos yang harus dibayar calon jemaah sebesar Rp39.886.009,00 atau 40,54 persen dan sisanya ditanggung dari nilai manfaat alias optimalisasi yang mencapai 59,46 persen sebesar Rp58.493.012,09.

Skema ini dikenal dengan komposisi 40:60, tetapi tahun ini diusulkan menjadi 70:30, di mana 70 persen pembiayaan dibebankan langsung kepada calon jemaah.

Skenario tersebut membuat Bipih yang harus dibayarkan calon jemaah haji tahun ini membengkak hingga Rp69.193.734,00. Sedangkan nilai manfaat haji yang diberikan turun menjadi 30 persen atau hanya Rp29.700.175,11 per jemaah.

Teranyar, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief yang hadir di dalam RDP dengan Komisi VIII hari ini memaparkan bahwa usul BPIH 2023 dipangkas dari Rp98.893.909,11 menjadi Rp96.477.955,59 alias turun sekitar Rp2.415.953,12.

Penurunan usul BPIH tersebut dilakukan setelah kunjungan panitia kerja (panja) BPIH ke Arab Saudi pada 31 Januari-1 Februari lalu. Kendati, biaya penerbangan haji masih mandek di Rp33.979.784,00.

"Dari keseluruhan kajian kami sementara ini, direct dan indirect cost, bahwa usulan (BPIH) per jemaah sebelumnya masih Rp98,8 juta kemudian menjadi Rp96,4 juta, yaitu berkurang Rp2.415.953 dan itu belum dikurangi dengan biaya maskapai," kata Hilman.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

[Gambas:Video CNN]

Rincian Korban PHK di Seluruh Provinsi Sepanjang 2022******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat lebih dari 25 ribu pekerja di Indonesia terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2022. Jumlahnya tersebar di seluruh provinsi. 

Berdasarkan data Kemenaker yang diterima CNNIndonesia.com,Rabu (8/2), jumlah pekerja yang di PHK mencapai 25.114 orang.

Dari jumlah tersebut, yang di PHK paling banyak ada di wilayah Jawa Barat sebanyak 4.629 orang. Lalu disusul oleh Jawa Timur sebanyak 3.574 orang yang kehilangan pekerjaan.

Berikut daftar sebaran korban PHK di 34 Provinsi di Indonesia:

1. Aceh 84 orang
2. Sumatera Utara 70 orang
3. Sumatera Barat 35 orang
4. Riau 916 orang
5. Kepulauan Riau 863 orang
6. Jambi 92 orang
7. Sumatera Selatan 160 orang
8. Bangka Belitung 380 orang
9. Bengkulu 26 orang

Lihat Juga : Dewan Sawit Minta Menkeu Hapus Bea Keluar Menjelang Lebaran

10. Lampung 30 orang
11. DKI Jakarta 1.655 orang
12. Jawa Barat 4.629 orang
13. Banten 3.703 orang
14. Jawa Tengah 467 orang
15. DI Yogyakarta 113 orang
16. Jawa Timur 3.574 orang
17. Kalimantan Barat 1.131 orang
18. Kalimantan Timur 3.082 orang
19. Kalimantan Tengah 37 orang
20. Kalimantan Selatan 1.199 orang
21. Kalimantan Utara 238 orang
22. Sulawesi Utara 558 orang
23. Gorontalo 171 orang
24. Sulawesi Tengah 35 orang

Lihat Juga : Kemenperin Klaim Banyak Industri Kurangi Gula Demi Cegah Diabates

25. Sulawesi Selatan 191 orang
26. Sulawesi Barat 34 orang
27. Sulawesi Tenggara 74 orang
28. Bali 706 orang
29. Nusa Tenggara Barat 396 orang
30. Nusa Tenggara Timur 62 orang
31. Maluku 195 orang
32. Maluku Utara 8 orang
33. Papua 76 orang
34. Papua Barat 124 orang

[Gambas:Video CNN]

(ldy/dzu)

[Gambas:Video CNN]

---

Label：cara mencicil di shopee、voucher sociolla、contoh voucher potongan harga

Terkait：rtp linetogel、emas 7 slot login、slot paling gacor mudah maxwin、gacor24、situs judi slot gampang menang、situs slot gacor malam ini 2022、situs slot 76、koin303、avatar slot88、pinjol pinjaman teman

---

---

bab terbaru：unyil4d（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07