bunga kredivo dan akulaku

Lukisan Raja Roh

Jangan Lupa ke Transmart Full Day Sale Hari Ini, Diskonnya Gede******

Jangan lewatkanTransmart Full Day Sale besok, Minggu (3/12) yang kasih diskon gede-gedean cuma satu hari dari jam toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Transmart kasih diskon 50 persen untuk beragam produk pilihan dan ada juga diskon tambahan lagi 20 persen untuk pengguna Allo Bank, Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Lihat Juga : Cara Dapat Diskon Belanja Tambahan di Transmart Hari Ini

Ada banyak produk yang diskon loh. Mulai dari produk segar dan daging ayam, kebutuhan rumah tangga, furnitur, pakaian anak hingga dewasa, barang elektronik, sampai sepeda listrik.

Kunjungi Transmart terdekat di kotamu besok ya dan serbu diskonnya dengan melakukan pembayaran menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah!

Jangan sampai ketinggalan Transmart Full Day Sale yang berlangsung hanya satu hari.

Strategi Nanchen

Transmart Diskon Tiap Hari, Anggur Muscat yang Viral Jadi Semurah Ini******

Transmart kasih diskon 20 persen setiap hari untuk berbagai kebutuhan harian, salah satunya ada anggur muscat yang saat ini sedang viral.

Pelanggan setia Transmart bisa membeli anggur muscat dengan harga Rp5.592 per 100 gram dari harga promo Rp6.990 per 100 gram.

Lihat Juga : Belanja Daging di Transmart, Lebih Murah karena Diskon Setiap Hari

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tak perlu khawatir. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgradeke Allo Prime.

Bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Selain anggur, ada juga semangka, aneka daging, hingga sayuran akan diskon terus setiap hari di Transmart.

Yuk, penuhi kebutuhan dapur dengan berbelanja di Transmart sekarang juga dan bawa pulang anggur muscat berkualitas dengan harga hemat!

spoiler alur cerita

Erick Blak******

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan alasannya mencopot Budi Waseso sebagai direktur Bulog adalah rotasi yang wajar.

"Enggak ada apa-apa, rotasi seperti biasa," kata Erick usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (4/12).

Erick mengatakan pihaknya memang ingin menyinergikan Bulog dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) serta Kementerian Pertanian. Itulah yang melandasi rotasi Buwas.

Secara terpisah, Buwas mengaku dirinya dicopot saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh. Kunker ini dalam rangka meninjau ketersediaan beras di gudang penyimpanan Kabupaten Aceh Besar sekaligus mengikuti Musyawarah Nasional Pramuka di Banda Aceh.

Menurutnya, pencopotan dirinya karena masa bakti di Bulog sudah habis dan hal itu juga jadi kewenangan Menteri BUMN Erick Thohir. Setelah itu, Buwas mendapat amanah untuk menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk alias SIG.

"Itu biasa (kalau diganti). Saya itu sudah 5 tahun, kontrak saya itu sudah selesai di bulan April. Tapi ternyata diperpanjang dan diangkat kembali, itu sifatnya terserah Kementerian BUMN, kalau sekarang saya ditugaskan di tempat baru ya itu biasa," ucap Buwas hari ini selepas menghadiri Munas Pramuka di Gedung Balee Meuseuraya Aceh.

Akan tetapi, Buwas mengaku tak mengetahui jika dirinya tiba-tiba ditunjuk jadi komisaris utama PT Semen Indonesia melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Bahkan, ia tidak tahu menahu soal agenda RUPSLB tersebut karena kewenangan ada di tangan Erick.

[Gambas:Video CNN]

maniak kecepatan

Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga : Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dasar perapian

Kenapa Saham Perusahaan Prajogo Pangestu Melesat******

Prajogo Pangestu tercatat menjadi orang terkayaIndonesia versi Forbes Real Time Billionaires per Senin (4/12).

Kekayaannya melonjak dari US,7 miliar atau Rp597,3 triliun (kurs Rp15,435 per solar AS) pada bulan lalu menjadi US,1 miliar atau Rp727,01 triliun.

Lonjakan harta dalam waktu singkat itu disinyalir berasal dari kenaikan harga saham-saham perusahaan miliknya, yang belakangan ini melantai di bursa (IPO).

BRPT, yang IPO pada 9 Oktober lalu, melesat 33,99 persen secara year to date(ytd) atau sejak awal 2023 hingga sesi kedua perdagangan hari ini (4/12).

Lalu perusahaan pertrokimia miliknya, TPIA, juga terbang 15,94 persen (ytd). BREN yang merupakan emiten geotermal juga melonjak 607,69 persen (ydt).

Ada juga emiten batu bara CUAN yang naik hingga 3.321,53 persen (ytd).

Lantas apa yang membuat saham Prajogo Pangestu melesat?

Head of Customer Literation and Education (CLE) PT Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi melihat kenaikan harga saham Prajogo Pangestu tidak terlepas dari kinerja positif emiten dalam grup Barito, seperti BRPT yang laba bersihnya naik 217 persen ke Rp555 miliar per September 2023.

Sementara untuk BREN yang merupakan emiten geotermal, Oktavianus melihat melesat karena sektor energi baru terbarukan memiliki daya tarik bagi investor.

"Banyak emiten-emiten energi yang melakukan diversifikasi bahkan target jangka panjangnya menjadi energi baru terbarukan, sehingga BREN memiliki nilai menarik bagi investor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/12)

"Sehingga potensi pertumbuhan laba dari energi baru terbarukan masih akan cemerlang untuk jangka panjang," imbuhnya.

Sedangkan untuk CUAN, Oktavianus melihat tren positif datang dari penjualan batu bara yang mengalami kenaikan pada periode Januari-September 2023 (9M23). Ekspor batu bara, lanjutnya, naik 22,7 persen (yoy) dan penjualan dalam negeri naik 38,4 persen (yoy).

"Meski beban melonjak yang mendorong laba bersihnya turun 30,9 persen (yoy), diversifikasi ke mineral emas dan penambangan batu bara metalurgi juga mendorong sentimen positif kenaikan harga saham CUAN," katanya.

Sementara itu, Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas Hadrian Maynard Taslim mengatakan secara valuasi fundamental, saham-saham Prajogo tersebut tergolong mahal, jadi tidak bisa dijadikan dasar pembelian investor fundamentalis. Hadrian mengatakan hal itu mengacu pada rasio price-to earnings(P/E) atau PER.

Melansir CNBC Indonesia, lazimnya PER 10-15 kali dianggap wajar, sedangkan di bawah itu dianggap murah dan di atas patokan tersebut mahal.

Hadrian mengatakan saat ini PER BRPT 128 kali, PER TPIA minus 568 kali, PER BREN 529 kali, dan PER CUAN 452 kali.

"Jadi penyebab kenaikan di sini, menurut saya lebih karena sentimen pasar saja karena rumor ambisi Prajogo Pangestu menjadi orang terkaya nomor 1 di RI dan hype IPO CUAN dan BREN yang IPO dengan nominal besar," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Saya Vardy

Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga : Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]