demo mahjong ways 1 rupiah

Sistem Penukaran Poin Super

DPR Curiga Kepentingan Politik di Balik Konflik Rempang******

Komisi VI DPRRI menduga ada kepentingan politik di balik konflik antara warga dan aparat di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi NasDem Subardi mengatakan Rempang Eco City yang digarap di bawah pengawasan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) punya dua kepentingan, yakni kepentingan nasional untuk mengundang investasi dan kepentingan rakyat Rempang.

Menurutnya, tidak mungkin gempar jika tidak ada kepentingan-kepentingan besar. Subardi mengatakan jika hanya kepentingan kecil, tidak mungkin keributan pecah sebesar itu.

"Saya minta Pak Rudi (Kepala BP Batam Muhammad Rudi) terbuka saja. Ini harus diatasi, tidak hanya dibiarkan dan diliarkan," sambung Subardi.

Lalu, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Muslim menyinggung soal pemerintah Indonesia yang getol betul menggenjot investasi, termasuk di Rempang. Ia mengungkit target investasi Rp1.200 triliun di 2022 dan Rp1.400 triliun pada tahun ini.

Khusus di Batam, Muslim mengatakan ada potensi investasi jumbo menyentuh Rp350 triliun. Bahkan, digembar-gemborkan bisa menyerap 350 ribu tenaga kerja.

"Saya enggak tahu seperti apa Pak Rudi, April ke September ini cukup lama, kok tiba-tiba meledak di akhir? Berarti ada persoalan mendasar sehingga meledak barang ini," kata Muslim.

"Terlepas siapapun di balik ini, investasi akan kita dukung sepenuhnya, tapi tentu harus berpihak kepada masyarakat yang dilindungi undang-undang. Saya harap Pak Rudi sampaikan saja apa adanya," imbuhnya.

Merespons pertanyaan DPR, Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan ada aspek internal dari pemerintah dan eksternal soal pemicu konflik di Rempang ini. Namun, ia menyebut bahwa sosialisasi awal dari pihaknya berjalan lancar.

Akan tetapi, perlakuan berbeda datang dari warga lokal seiring berjalannya waktu. Dalihnya proyek ini mengganggu masyarakat adat.

"Awalnya bagus-bagus saja, tapi ketika kita mau masuk kembali sepertinya banyak sekali provokator dari luar sehingga masyarakat sudah mulai berpikiran lain," jelas Rudi.

Ia pun membedah dua demonstrasi di Rempang belakangan ini. Rudi mengakui demo pertama memang dilakukan oleh 80 persen warga Rempang terdampak, tetapi tidak dengan demo kedua.

Menurutnya, demo kedua yang pecah di Rempang dilakukan bukan warga lokal. Ia mengatakan mungkin hanya sisa 10 persen warga Rempang yang demo, sisanya orang dari luar wilayah tersebut.

"Dari koordinator umum sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Ini menjadi masalah. Pengalaman (demo) pertama mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Yang dikirim berita hoaks terjadi di tempat lain," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Gerbang Bayangan Langit

Bos BP Batam soal Konflik Rempang: Banyak Sekali Provokator******

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Muhammad Rudi menuding banyak provokator yang memicu pecahnya konflik di Rempang Eco City, Kepulauan Riau.

Rudi mengatakan lahan untuk menggarap Rempang Eco City ada 17.600 hektare, di mana 10.028 hutan lindung dan 7.572 hektare lainnya akan digunakan PT Makmur Elok Graha (MEG) untuk pabrik Xinyi Group.

Investasi tersebut untuk membangun pabrik kaca dan solar panel terbesar kedua setelah China.

"Jadi pimpinan Komisi VI, sebetulnya sosialisasi sudah berjalan. Saya kira ini ada internal pemerintah dan mungkin ada eksternal. Karena awalnya bagus-bagus saja, tapi setelah ketika kita mau masuk kembali sepertinya banyak sekali provokator dari luar sehingga masyarakat sudah mulai berpikiran lain," jelasnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

"Karena dari luar banyak pengusaha menguasai lahan di atas 17.600 hektare, ada 100 hektare, 200 hektare. Karena statusnya hutan lindung dan hak pengelolaan atas tanah (HPL), dia tidak akan diganti rugi, maka kita mau ambil kembali. Ini jadi prokontra sehingga mereka gunakan alasan masyarakat 16 kampung di atas 17 ribu. Sehingga mereka mengumpulkan kekuatan untuk meminta agar kampung tua tidak dipindahkan," sambung Rudi.

Pada akhirnya, Rudi mengatakan 700 kartu keluarga (KK) di atas tanah 2.000 hektare tersebut ikut terprovokasi. Itulah yang membuat demo pecah belakangan ini.

Padahal, Rudi menyebut BP Batam sudah menaksir harga rumah warga terdampak menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS), yakni Rp10 juta-Rp100 juta. Pada akhirnya, rumah baru untuk warga relokasi dipatok senilai Rp120 juta.

Akan tetapi, ia mengaku pihaknya tidak punya uang cukup banyak untuk merelokasi 700 KK sekaligus. Rudi menyebut pihaknya masih menggunakan uang BP Batam, di mana pengajuan tambahan anggaran Rp850 miliar belum disetujui Badan Anggaran DPR RI.

"Karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Tadi sudah kita laporkan kita butuh uang cukup besar Rp1,6 triliun kalau sekaligus kita bangun," curhat Rudi.

Ia pun membedah soal dua demonstrasi di Rempang belakangan ini. Rudi mengakui demo pertama memang dilakukan oleh 80 persen warga Rempang terdampak, tetapi tidak dengan demo kedua.

Menurutnya, demo kedua yang pecah di Rempang dilakukan bukan warga lokal. Ia mengatakan mungkin hanya sisa 10 persen warga Rempang yang demo, sisanya orang dari luar wilayah tersebut.

"Dari koordinator umum sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Ini menjadi masalah. Pengalaman (demo) pertama mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Yang dikirim berita hoaks terjadi di tempat lain," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Qi Master di Tokyo

Tak Hanya Wilmar, KPPU Akan Panggil Perusahaan Lain soal Harga Beras******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebut tengah menginvestigasi penyebab kenaikan harga beras, termasuk memanggil sejumlah perusahaan salah satunya PT Wilmar Padi Indonesia.

"Habis ini (pemanggilan Wilmar), KPPU akan panggil lagi pelaku usaha lain. Ya, masih akan ada lagi (selain Wilmar yang dipanggil). Nanti kita panggil yang lain, kita olah dulu datanya," jelas Ketua KPPU M Afif Hasbullah di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Afif menjelaskan pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta konfirmasi terkait kondisi di lapangan. KPPU menanyakan bagaimana Wilmar menyerap gabah dari petani hingga lokasi operasi.

"Kemudian terkait hitung-hitungan pembentukan harga dari si pelaku usaha tersebut seperti apa. Apa yang kemudian menjadi dasar dia membeli beras atau gabah dari petani sekian kemudian menjual sekian. Kami hari ini masih menggali dari pelaku usaha tersebut," ujarnya. 

Dalam raker tersebut, Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PKS Amin AK mendesak KPPU terlibat untuk memecahkan teka-teki harga beras yang naik tinggi di tanah air. Menurutnya, tidak wajar harga beras meroket di tengah status Indonesia sebagai negara agraris.

Lihat Juga : Bos BP Batam soal Konflik Rempang: Banyak Sekali Provokator

Ia pun menyinggung soal silang pendapat dua kementerian terkait, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Amin mengatakan Kementan selalu sesumbar produksi beras Indonesia memadai, sedangkan Kemendag sebaliknya dan mendesak impor.

"Kita memang enggak punya basis data rujukan bersama yang valid dan disepakati. Dalam kondisi seperti ini dan kita enggak tahu mau sampai kapan, maka muncul potensi spekulan-spekulan besar. Ada perusahaan-perusahaan besar menumpang di kondisi seperti ini dan mereka mengambil keuntungan sebesar-besarnya," wanti-wanti Amin.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Anjing Setan Api Penyucian

BP Batam Cerita Ganti Rugi Rempang Diputus Usai Sowan Bahlil******

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Muhammad Rudi curhat bolak-balik menghadap ke Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membahas ganti rugi warga Rempang.

Rudi mengatakan hanya akan merelokasi 3 kampung seluas 2.000 hektare untuk kepentingan PT Makmur Elok Graha (MEG), yakni membangun pabrik kaca dan solar panel hasil investasi Xinyi Group. Lalu, ada 1 kampung lain di luar Rempang yang bakal dibangun tower PT MEG.

"Sosialisasi dalam waktu April-Juni sebenarnya sudah berjalan baik, tapi kami masih tunggu regulasi untuk kami kira-kira apa yang bisa kami berikan kepada mereka. Karena kalau hanya mengganti sesuai peraturan kepala BP (Batam) ini uangnya kecil sekali. Sedangkan tempat tinggal mereka 3 kampung yang akan dipindahkan ini menurut saya tidak pas (uang ganti rugi)," tuturnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Selain itu, Rudi menyebut awalnya BP Batam akan memberikan 200 meter persegi tanah kepada warga terdampak. Namun, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil meminta tanah yang diberikan kepada warga Rempang terdampak menjadi 500 meter persegi.

Setelah perhitungan ulang, Rudi menyebut lahannya siap dan menjalankan titah Bahlil tersebut. Ia mengatakan BP Batam menyiapkan 450 hektare, termasuk buat fasilitas pendukung lainnya, untuk tanah relokasi 500 meter persegi bagi 2.632 KK terdampak.

Namun, ia mengaku pihaknya tidak punya uang cukup banyak untuk merelokasi 700 KK sekaligus yang harus selesai 28 September 2023. Rudi menyebut pihaknya masih menggunakan uang BP Batam, di mana pengajuan tambahan anggaran Rp850 miliar belum disetujui Badan Anggaran DPR RI.

"Karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Tadi sudah kita laporkan kita butuh uang cukup besar Rp1,6 triliun kalau sekaligus kita bangun," curhat Rudi.

Ia mengklaim yang dilakukan BP Batam seluruhnya untuk rakyat. Rudi menyinggung uang sewa per 30 tahun dari seluruh investasi pada 7.572 hektare lahan di Batam senilai Rp1,4 triliun. Sedangkan total biaya untuk merelokasi warga terdampak ke Dapur 3 Sijantung menyentuh Rp1,6 triliun.

"Artinya apa yang kami dapat dari Pulau Rempang sewa lahannya semua kami habiskan untuk membangun, demi kesejahteraan rakyat Rempang semuanya," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Phoenix tidak akan kembali

Tim Bentukan Mahfud Minta Jokowi Cabut PP Ekspor Pasir Laut******

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MDmengusulkan kepada Presiden RIJokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.

Apabila perbaikan yang memerlukan waktu relatif lebih panjang ini tidak dilaksanakan secara konsisten dan terus-menerus, lanjut isi pertimbangan Tim Percepatan Reformasi Hukum, perbaikan jangka pendek meski secara fundamental, akan bersifat sporadis dan cenderung kembali pada kondisi awalnya, seperti yang selama ini telah terjadi.

Terkait dengan pencabutan PP No. 26/2023, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi diusulkan menjadi kementerian yang merumuskan kebijakan itu untuk kemudian disampaikan kepada Presiden.

PP Nomor 26 Tahun 2023 yang resmi berlaku sejak diteken oleh Presiden RI Joko Widodo pada 15 Mei 2023, memperbolehkan ekspor pasir laut sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d PP 26/2023. Ketentuan dalam pasal itu juga mengizinkan pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, serta pembangunan sarana dan prasarana oleh pelaku usaha.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam beberapa kesempatan menjelaskan ekspor pasir laut merupakan opsi terakhir. Dia menilai ketentuan itu justru mengatur pemanfaatan pasir laut agar pemanfaatannya, yang ditujukan salah satunya untuk reklamasi, tidak ilegal dan masif.

"Kalau tidak (diatur) nanti semua main diambil saja untuk kepentingan reklamasi. Ingat, ya. Saya tidak bicara ekspor," kata Trenggono di sela-sela kegiatannya di Batam, Kepulauan Riau, 9 Juni 2023 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Bangun kembali kehidupan sebelumnya

Jadwal Terbaru LRT Jabodebek Berlaku Mulai Sabtu Besok******

LRT Jabodebek akan menambah jadwal perjalanan mulai besok, Sabtu (16/9). Penambahan perjalanan dilakukan untuk melayani jumlah pengguna yang semakin meningkat.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Kuswardoyo mengatakan jumlah perjalanan ditambah dari 158 menjadi 202 perjalanan.

"Selain itu, jarak waktu kedatangan antar kereta (headway) pun menjadi lebih singkat," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (14/9).

Kuswardoyo mengatakan sejak diresmikan pada 28 Agustus hingga 13 September 2023, animo masyarakat terus meningkat hingga LRT sudah melayani 629.929 pelanggan. Karenanya, ia mengimbau masyarakat untuk memperhatikan jadwal keberangkatan kereta.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat untuk menggunakan LRT Jabodebek sebagai moda transportasi. Semoga dengan bertambahnya jumlah perjalanan, LRT Jabodebek dapat melayani masyarakat dengan lebih baik ,"tutup Kuswardoyo.

Adapun jadwal keberangkatan baru LRT Jabodebek yang akan diterapkan mulai 16 September yaitu:

Jadwal keberangkatan awal LRT Jabodebek:

Jati Mulya - Dukuh Atas: pukul 05.10
Harjamukti - Dukuh Atas: pukul 05.06
Dukuh Atas - Harjamukti: pukul 05.59
Dukuh Atas - Jati Mulya: pukul 06.08

Jadwal keberangkatan terakhir:

Jati Mulya - Dukuh Atas: pukul 18.26
Harjamukti - Dukuh Atas: pukul 18.58
Dukuh Atas - Jati Mulya: pukul 19.27
Dukuh Atas - Harjamukti: pukul 19.51

[Gambas:Video CNN]