555slot

Bertemu dengan dewi dua dimensi di dunia lain

induk303

Tajikistan ke babak 16 besar, Qatar tutup babak grup dengan sempurna******

Jakarta (ANTARA) - Tim debutan Tajikistan resmi melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Qatar setelah meraih kemenangan dramatis 2-1 melawan Lebanon pada partai penutup Grup A di Stadion Jassim Bin Hamad, Doha, Qatar, Senin, demikian catatan AFC.

Pada laga itu, Tajikistan tertinggal terlebih dahulu melalui gol Bassel Jradi pada menit ke-47. Namun, setelah itu, pertahanan Lebanon terus digempur setelah mereka bermain dengan 10 pemain akibat Kassem El Zein mendapatkan kartu merah pada menit ke-55.

Unggul dalam jumlah pemain lalu dimanfaatkan dengan baik oleh Tajikistan. Tim asuhan Peter Segrt itu kemudian membalikkan keadaan melalui dua gol di menit akhir.

Parvizdzhon Umarbaev menjadi inspirator ketika tendangan bebasnya pada menit ke-80 tak sanggup diamankan oleh kiper Lebanon Mostafa Matar. Berhasil menyamakan kedudukan kemudian membuat Tajikistan kian percaya diri untuk menutup laga dengan kemenangan.

Baca juga: Tajikistan percaya diri bisa amankan tiga poin dari Lebanon

Puncaknya, pemain pengganti Nuriddin Khamrokulov menjadi penentu kemenangan Tajiskistan setelah tandukannya yang memanfaatkan umpan Ekhson Pandzhshanbe pada menit ke-90+2 membuat Mostafa Matar memungut bola untuk kedua kalinya.

Sementara itu, sang juara bertahan Qatar yang telah memastikan satu tempat di babak 16 besar pada laga kedua mereka minggu lalu, menutup babak penyisihan grup dengan laju sempurna setelah mengalahkan China dengan skor tipis 1-0 di Stadion Internasional Khalifa, Al Rayyan, Qatar, Senin. Hassan Al-Haydos yang mencetak gol spektakuler pada menit ke-66 pada laga ini menjadi aktor kemenangan bagi tim tuan rumah.

Kekalahan ini membuat China menyelesaikan babak grup Piala Asia 2023 dengan berada di posisi ketiga klasemen dengan 2 poin dan harus menunggu hasil tim dari grup lain untuk menentukan nasib dapat lolos ke babak 16 besar sebagai empat tim sebagai peringkat ketiga terbaik.

Baca juga: Qatar melaju ke 16 besar Piala Asia setelah kalahkan Tajikistan 1-0

Klasemen akhir Grup A Piala Asia 2023 Qatar:

No	Negara	Main	Menang	Seri	Kalah	Poin	Gol	Kemasukan	Selisih Gol
1	Qatar	3	3	0	0	9	5	0	5
2	Tajiskistan	3	1	1	1	4	2	2	0
3	China	3	0	2	1	2	0	1	-1
4	Lebanon	0	1	2	1	1	1	5	-4

Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024

Keluarga Jun dari Surga Liar dan Alam Abadi

demo playstar

Hari Bhakti Imigrasi, Kantor Imigrasi Beijing promosikan "golden visa"******

Beijing (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing merayakan Hari Bhakti Imigrasi ke-74 dengan mempromosikan kebijakan "golden visa" bagi investor asal China yang ingin berinvestasi di Indonesia.

"Tema Hari Bhakti Imigrasi tahun ini adalah 'Transformasi Peran Keimigrasian melalui Strategi Digitalisasi', misalnya penerapan kebijakan baru yaitu 'golden visa' terutama bagi warga China yang mau berinvestasi ke Indonesia dimudahkan dengan visa jenis baru bernama 'golden visa'," kata Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing Raden Fitri Saptaji di Beijing, China pada Jumat.

"Golden visa" adalah skema pemberian fasilitas izin tinggal atau berkewarganegaraan kepada Warga Negara Asing (WNA) melalui investasi atau membayar sejumlah biaya tertentu.

"Diharapkan kita dapat menginformasikan sebanyak mungkin kesempatan 'golden visa' ini bagi investor karena mereka akan mendapat manfaat yang lebih banyak," ujar Saptaji.

Sedangkan Wakil Kepala Perwakilan (Deputy Chief of Mission atau DCM) KBRI Beijing Parulian GA Silalahi mengatakan Direktorat Jenderal Imigrasi punya peran penting untuk mendukung pencapaian kepentingan negara dengan memperkuat ketahanan ekonomi yaitu sebagai fasilitator kerja sama ekonomi.

"Kami mengapresiasi kecepatan pelayanan imigrasi tanpa mengabaikan pengamanannya. Penetapan 'golden visa' diharapkan menjadi daya tarik investasi ke Indonesia untuk menciptakan iklim kondusif dengan lebih meningkatkan pelayanan yang berdampak ke masyarakat," kata Parulian.

Baca juga: Smesco tarik investor Singapura bantu UMKM sektor riil
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No 22 tahun 2023 mengenai Visa dan Izin Tinggal dan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No 82 tahun 2023 tertanggal 30 Agustus 2023, "golden visa" berlaku 5-10 tahun.

WNA yang ingin mendapatkan "golden visa" dan izin tinggal selama 5 tahun harus menjadi mendirikan perusahaan di Indonesia dengan nilai investasi sebesar 2,5 juta dolar AS (sekitar Rp38 miliar).

Sementara, WNA yang ingin mendapatkan "golden visa" selama 10 tahun di Indonesia, harus melakukan investasi sebesar 5 juta dolar AS (sekitar Rp76 miliar).

Jika ada WNA yang ingin jadi investor asing perorangan dan ingin mendapatkan "golden visa" serta izin tinggal selama 5 tahun, orang tersebut tidak harus mendirikan perusahaan, tetapi hanya perlu menempatkan dana senilai 350 ribu dolar AS atau Rp5,3 miliar yang bisa digunakan untuk membeli obligasi pemerintah, saham di perusahaan terbuka, dan deposito.

Adapun, bagi WNA yang ingin jadi investor asing perorangan dan mendapatkan "golden visa" serta izin tinggal selama 10 tahun, hanya perlu melakukan hal yang sama dengan nilai investasi sebesar 700 ribu dolar AS atau sekitar Rp10,6 miliar.

Manfaat "Golden Visa" adalah WNA tersebut dapat memperoleh jangka waktu tinggal lebih lama, kemudahan keluar dan masuk Indonesia, serta efisiensi karena tidak perlu lagi mengurus Izin Tinggal Terbatas (ITAS) ke kantor imigrasi.

"Golden visa" sudah diberlakukan oleh sejumlah negara lain di antaranya Amerika Serikat, Kanada, Uni Emirat Arab, Irlandia, Jerman, Selandia Baru, Italia dan Spanyol.

Baca juga: BEI imbau investor tetap rasional di tengah dinamika politik

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Peningkatan monster terkuat

daftar permainan slot gacor

Prabowo soal presiden boleh kampanye: Kita berpegang pada aturan******

Jakarta (ANTARA) - Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang menyampaikan presiden boleh berkampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Prabowo, ketentuan presiden berkampanye diatur dalam undang-undang sehingga presiden berpedoman pada aturan tersebut.

“Saya kira sudah ada diskursus dan sudah diatur oleh peraturan semuanya. Saya kira kita berpegang pada itu saja,” kata Prabowo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Jakarta, Jumat.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Terkait itu, dalam kesempatan yang berbeda, Ketua Umum KPU Hasyim Asy’ari menyampaikan jika presiden nantinya memutuskan cuti untuk kampanye, Hasyim menegaskan pengawasannya nanti menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sementara untuk teknis aturan kampanye, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 mengatur jika presiden dan wakil presiden memutuskan ambil cuti untuk kampanye harus dilakukan secara bergantian. Aturan lainnya, jadwal cuti Presiden disampaikan oleh Kementerian Sekretariat Negara ke KPU paling lambat tujuh hari kerja sebelum presiden/wakil presiden kampanye.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur presiden diperbolehkan berkampanye, tetapi wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye.

Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye. “Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan, setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan,” kata Hasyim.
Baca juga: Presiden Jokowi tekankan pernyataannya soal boleh kampanye sesuai UU
Baca juga: Ganjar persilakan Presiden Jokowi ikut kampanye Pilpres 2024
Baca juga: Moeldoko: Pernyataan Presiden soal kampanye adalah edukasi demokrasi
Baca juga: Cak Imin tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

raja ciptaan

buku mimpi 2d 64

Sejumlah provinsi diprakirakan alami hujan disertai angin kencang******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah provinsi Indonesia diprakirakan mengalami hujan lebat yang dapat disertai angin kencang pada Senin ini, menurut peringatan dini cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Situs BMKG, Senin, menyebutkan hujan lebat lebih dari 50 millimeter per hari diprakirakan terjadi di provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur.

Kemudian, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Sementara itu, provinsi yang diprakirakan mengalami potensi angin kencang yakni Lampung, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara.  

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengimbau masyarakat waspada dan siap siaga terhadap cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi yang masih mengancam sebagian besar wilayah Indonesia hingga Februari 2024.

"Cuaca ekstrem ini dapat terjadi selama periode puncak musim hujan di bulan Januari dan Februari. Potensi hujan lebat hingga sangat lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi masih memiliki peluang yang tinggi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia," katanya.

Sedangkan, untuk daerah dataran tinggi atau rawan longsor dan banjir, ia meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat cuaca ekstrem seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, jalan licin, pohon tumbang dan berkurangnya jarak pandang.

"Sebaiknya, secara berkala atau sebelum beraktivitas, masyarakat memantau informasi cuaca yang dikeluarkan resmi oleh BMKG. Dengan begitu dapat lebih antisipatif jika sewaktu-waktu terjadi cuaca ekstrem," tuturnya.
Baca juga: Sebagian wilayah DKI diprakirakan hujan ringan pada Senin siang

Baca juga: BMKG: Waspada gelombang tinggi hingga 4 meter di perairan Indonesia

Baca juga: BMKG prakirakan hujan guyur mayoritas wilayah Indonesia pada hari ini

Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Penyihir Serbaguna

pinjam duit

Mengaktifkan jejaring pengawasan guna perbaiki layanan publik di Papua******

Jayapura (ANTARA) - Hasil survei Ombudsman RI pada 2022 menunjukkan bahwa pelayanan publik di Provinsi Papua berada dalam zona merah. Meski ada beberapa daerah yang masuk dalam kategori hijau dan kuning, perbaikan layanan publik perlu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah yang masuk dalam zona hijau pelayanan publik, sementara Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor masuk dalam zona kuning.

Dari hasil tersebut maka Ombudsman RI Perwakilan Papua proaktif membantu meningkatkan layanan publik di Bumi Cenderawasih agar ke depan menjadi lebih baik, salah satunya dengan mengaktifkan kembali jejaring pengawasan.

Jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman Kota Jayapura sempat dibentuk dan telah berjalan, namun pada pada periode 2021-2022 kurang aktif karena pandemi COVID-19.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Yohanes Rusmanta mengatakan dengan diaktifkannya kembali jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman maka sinergi dan kerja sama tetap terjaga sehingga partisipasi masyarakat terkait layanan publik dapat ditingkatkan, baik melalui komunitas media sosial maupun media massa yang menjadi jembatan bagi warga.

Karena, dengan begitu maka masyarakat dapat mengetahui hal penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah begitu juga sebaliknya.

Terdapat dua jejaring pengawasan pelayanan publik yakni lembaga pengawasan pada tingkat pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang di dalamnya termasuk organisasi kemahasiswaan maupun para praktisi di bidang bantuan hukum.

Untuk penguatan pengawasan pelayanan publik di Papua maka perlu adanya masukan dari komunitas dan kelembagaan agar menjadi bahan untuk penyusunan rencana kerja Ombudsman RI Perwakilan Papua pada 2024.

Tidak hanya itu, masukan dari media massa juga diperlukan agar hasil komunikasi antara Ombudsman dengan masyarakat jauh lebih efektif.

Dalam upaya penguatan jejaring pengawasan layanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Papua juga telah meningkatkan sinergi pengembangan jaringan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada empat provinsi yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Hal tersebut dilakukan agar ke depan empat provinsi itu mempunyai unit khusus yang mengelola pengaduan masyarakat dengan dilengkapi satu bagian khusus atau narahubung untuk melakukan pengawasan kepada layanan publik secara internal dan hubungannya dengan pihak eksternal.

Jika hal itu diterapkan dengan baik maka setiap kendala yang ada pada instansi atau lembaga terkait dengan pelayanan publik bisa dilakukan komunikasi dengan Ombudsman sehingga dapat dicari solusi untuk bagaimana perbaikan ke depannya.

Hal terpenting yang juga harus diperhatikan ialah setiap lembaga atau instansi baik pemerintah daerah kementerian yang ada di Papua terus melakukan koordinasi dengan Ombudsman sehingga akan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan.

Ombudsman RI perwakilan Papua juga akan membantu memperbaiki instansi dalam memberikan pelayanan, tetapi diharapkan pula ada komitmen dari pemerintah daerah dan lembaga untuk membentuk sebuah jaringan pengawas pada tingkat provinsi.

Hal tersebut sebagai bukti dan kepedulian Ombudsman RI Perwakilan Papua untuk meningkatkan pelayanan publik di provinsi paling timur Indonesia agar bisa berjalan dengan baik.

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Papua Melania Kirihio mengingatkan penyelenggara pelayanan publik di daerah itu agar secara aktif melakukan pengawasan pelayanan publik, baik internal maupun eksternal.

Hal itu perlu dilakukan karena sebagian besar daerah di Papua masih berada di zona merah dalam pelayanan publik. Salah satu penyebabnya yaitu pemerintah daerah atau lembaga belum banyak menyediakan standar pelayanan publik seperti tempat pengaduan masyarakat.

Dengan demikian masyarakat belum memahami bagaimana melakukan pengaduan dan tempat pengaduan berada di mana. Untuk itu setelah dilakukan jaringan pengembangan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di empat provinsi tersebut dapat mengefektifkan pemanfaatan pengelolaan pengakuan pada setiap institusi penyelenggaraan publik.

Selain itu dapat mengefektifkan koordinasi pelaksanaan rekomendasi dan saran perbaikan kebijakan yang dikeluarkan Ombudsman dalam kerangka koordinasi guna mendukung pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas nasional.


Inovasi layanan publik

Masuk kategori zona hijau dalam pelayanan publik di Papua, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura bertekad terus melakukan inovasi guna meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat di daerah itu.

Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey menyatakan dalam pelayanan publik, aparatur sipil negara (ASN) setempat perlu menerapkan enam budaya integritas yang telah diluncurkan pada 2022 yakni tertib administrasi, tertib aturan, pelayanan prima, inovasi dan perubahan, bebas korupsi, serta wajar tanpa pengecualian (WTP).

Terkait itu, maka ASN di lingkungan Pemkot Jayapura harus terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik, sebab kualitas pelayanan publik juga akan meningkatkan daya saing bagi daerah.

"Kekurangan yang ada saat ini bisa diperbaiki dan semua dapat bergandengan tangan demi memajukan Kota Jayapura lebih baik pada masa mendatang melalui layanan publik yang semakin baik," katanya

Dia mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Jayapura agar memperhatikan dengan baik kemajuan zaman, sebab hal itu berkaitan dengan kesiapan menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Perubahan dan dinamika membuat masyarakat juga mengalami perubahan sehingga perlu adanya inovasi dalam setiap pelayanan yang dilakukan pada setiap OPD.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura menjadi barometer di segala bidang pelayanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi sehingga ia minta seluruh ASN memberikan pelayanan dengan cepat, cepat, dan akurat.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Siswa Lurus A

game slot paling hoki

Prabowo soal presiden boleh kampanye: Kita berpegang pada aturan******

Jakarta (ANTARA) - Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang menyampaikan presiden boleh berkampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Prabowo, ketentuan presiden berkampanye diatur dalam undang-undang sehingga presiden berpedoman pada aturan tersebut.

“Saya kira sudah ada diskursus dan sudah diatur oleh peraturan semuanya. Saya kira kita berpegang pada itu saja,” kata Prabowo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Jakarta, Jumat.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Terkait itu, dalam kesempatan yang berbeda, Ketua Umum KPU Hasyim Asy’ari menyampaikan jika presiden nantinya memutuskan cuti untuk kampanye, Hasyim menegaskan pengawasannya nanti menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sementara untuk teknis aturan kampanye, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 mengatur jika presiden dan wakil presiden memutuskan ambil cuti untuk kampanye harus dilakukan secara bergantian. Aturan lainnya, jadwal cuti Presiden disampaikan oleh Kementerian Sekretariat Negara ke KPU paling lambat tujuh hari kerja sebelum presiden/wakil presiden kampanye.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur presiden diperbolehkan berkampanye, tetapi wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye.

Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye. “Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan, setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan,” kata Hasyim.
Baca juga: Presiden Jokowi tekankan pernyataannya soal boleh kampanye sesuai UU
Baca juga: Ganjar persilakan Presiden Jokowi ikut kampanye Pilpres 2024
Baca juga: Moeldoko: Pernyataan Presiden soal kampanye adalah edukasi demokrasi
Baca juga: Cak Imin tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024