toto macau 2022 paito

Otome berdiri teguh sebagai penjahat dalam pandangan dunia

Pemilik Rental Risau Gubernur Bali Akan Larang Turis Asing Sewa Motor******

Penasihat Perhimpunan Rental Motor (PRM) BaliI Made Wira Atmaja merespons rencana Gubernur Bali Wayan Koster menerbitkan peraturan daerah berisi larangan wisatawan mancanegara(wisman) menyewa sepeda motor.

Atmaja mengatakan pihaknya memang belum mengetahui secara pasti apakah rencana itu akan jadi dilakukan atau tidak. Namun, ia meminta kepada Koster untuk meninjau ulang rencana itu.

Pihaknya juga akan melakukan audiensi dengan DPRD di Bali terkait rencana itu.

Ia menyebutkan audiensi dan harapan agar rencana itu dikaji ulang disampaikan karena selama ini ada lebih dari 10 ribu usaha rental motor di Bali. Semenjak pandemi covid-19 melanda hampir 2,5 tahun, mereka tidak mendapatkan penghasilan.

Belakangan ini katanya, pemilik usaha rental itu mulai mendapatkan kehidupan kembali. Tapi baru saja merangkak katanya, usaha rental motor sudah mendapatkan kabar buruk berupa rencana larangan itu.

Ia khawatir kalau larangan berlaku, banyak masyarakat Bali yang akan terkena dampak.

"Sekarang baru merangkak adanya seperti ini. Padahal sebenarnya keluhan dari masyarakat atau yang viral sekarang itu, masalah bule atau WNA yang menjadi pelaku usah rental ilegal," sebutnya.

Gubernur Bali Wayan Koster akan melarang para wisatawan mancanegara (wisman) menyewa sepeda motor. Larangan itu, akan disahkan dalam bentuk peraturan daerah (perda).

Larangan itu akan diberlakukan sebagai buntut dari seringnya wisatawan mancanegara ugal-ugalan dengan motor yang mereka sewa.

"Yang pertama mengenai kepariwisataan Bali, jadi sudah ada peraturan gubernur (pergub) Bali, mengenai tata kelola pariwisata Bali," kata Koster, saat konferensi pers, di Kantor Kemenkumham Bali, Minggu (12/3) sore.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi para wisatawan itu, harus berpergian, jalan, menggunakan mobil-mobil dari travel. Tidak dibolehkan lagi, menggunakan sepeda motor atau apa yang bukan dari travel agent," imbuhnya.

Ia juga menyebutkan larangan itu akan diberlakukan tahun ini. Setelah larangan berlaku, para wisman tidak bisa lagi meminjam atau menyewa sepeda motor.

"Jadi minjam atau nyewa (sepeda motor) tidak dibolehkan lagi. Itu memang diterapkan mulai tahun 2023 ini, pasca pandemi covid-19. Kenapa sekarang, karena kita sedang berbenah sekarang ini. Kalau, waktu pandemi covid-19 tidak mungkin kita melakukan itu, karena turisnya tidak ada, sekarang mulai ditata," katanya.

Selain melarang menyewa motor, Koster juga akan melarang wisatawan mancanegara membuka usaha di Bali. Hal itu demi mencegah kejahatan ekonomi di wilayahnya.

"Mengenai kejahatan ekonomi, termasuk yang kita larang melakukan jenis usaha. Apalagi visa-nya bukan untuk kerja tapi visa untuk wisata, itu tidak boleh melakukan aktivitas usaha di Provinsi Bali. Sewain mobil, sewain vila segala macam, itu banyak terjadi sekarang. Tapi kami tengah mengidentifikasi dengan suatu operasi gabungan untuk memastikan pelanggaran yang dilakukan," ujarnya.

Atmaja menambahkan ulah ugal-ugalan yang dilakukan wisatawan mancanegara tak dipicu oleh rental motor. Ia mengatakan ulah ugal-ugalan dilakukan turis asing karena lemahnya penegakan hukum dan perilaku oknum petugas di lapangan.

"Mereka bisa ugal-ugalan karena selama ini mereka menyepelekan undang-undang yang ada di Indonesia. Karena, dengan mudahnya mereka membayar oknum-oknum petugas yang ada di jalan. Harusnya itu yang diselesaikan permasalahannya bukan menutup semua usaha," jelasnya.

Superstar Xuankai

Octa FX Bantah Tudingan Penipu Pegawai Pajak******

Octa FX membantah tuduhanpenipuanyang dilontarkan salah satu pegawai pajak Bursok Anthony Marton.

Bursok sebelumnya mengaku tak bisa menarik dana setelah berinvestasi di Octa FX.

"Sebagai broker global terkemuka, OctaFX berusaha untuk menyediakan berbagai opsi pembayaran kepada klien di seluruh dunia untuk kenyamanan mereka," kata manajemen dalam keterangan resmi, Rabu (9/3).

"Jika kami menerima keluhan mengenai opsi pembayaran tertentu, kami menyelidiki kasus ini dengan cermat dan kooperasi sepenuhnya dengan klien kami. Setiap kasus tersebut ditangani dengan sepatutnya. Dan kami bertindak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan yang kami ikuti dengan ketat," kata Octa FX.

Perusahaan melakukan investigasi internal atas kasus tersebut dari laporan media dan menyimpulkan tidak pernah dihubungi oleh klien-klien itu terkait masalah opsi pembayaran apa pun, dan kami tidak beralasan untuk mempertanyakan kejujuran dan keamanan opsi pembayaran itu.

Selain itu, perusahaan mengklaim telah memenuhi semua kewajiban kami sebagai broker, termasuk kewajiban finansial, kepada klien itu.

"Pada saat ini setiap kasus dipelajari secara menyeluruh, tim dukungan 24/7 yang multibahasa kami selalu online dan kami melakukan yang terbaik untuk membantu klien kami mencapai tujuan investasi mereka dengan aman dan reliabel," ujarnya.

Bursok sebelumnya mengatakan saat sang istri mencoba berinvestasi sebesar US0 dolar di Capital.com dan aplikasi OctaFX pada 2019. Ia mentransfer uang ke rekening virtual PT Antares Payment Method (anak usaha Capital.com di Indonesia).

Namun, menurut Bursok permasalahan muncul saat ia mencoba menarik dana sebesar US0 dari akun miliknya. Ia menyampaikan bahwa menu penarikan tidak berfungsi sama sekali. Ia lalu melakukan pengaduan kepada Capital.com, tetapi tidak mendapatkan jawaban.

Bursok lantas melakukan pengecekan atas keberadaan PT Antares Payment Method. Ia menemukan fakta bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki NPWP.

"Yang mana saya temukan bahwasanya PT Antares Payment Method ternyata tidak memiliki NPWP, yang berarti perusahaan ini dari sejak menjadi 'cabang' dari Capital.com di Indonesia hingga saat ini tidak membayar pajak," tulis Bursok dalam laporan tertulisnya ke DPR.

Ia juga melakukan pengecekan di situs Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan didapati bahwa ternyata PT Antares Payment Method tidak terdaftar. Bursok lantas menyimpulkan bahwa PT Antares Payment Method merupakan perusahaan bodong.

Tak hanya berhenti di situ, Bursok juga melakukan pengecekan terhadap keabsahan PT Beta Akses Vouchers (OctaFX) hingga ke website Kemenkumham. Hasilnya perusahaan itu juga tidak memiliki NPWP.

[Gambas:Video CNN]

Peri dan Iblis Dahonglou

Jala PRT soal Penundaan RUU PPRT: DPR Abaikan Nasib 2.641 PRT******

Jaringan Advokasi Nasional untuk Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) menilai penundaan pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sama saja dengan mengabaikan nasib ribuan PRT yang mengalami kekerasan.

Koordinator Nasional JALA PRT Lita Anggraini mengatakan Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto menyebut tidak ada kegentingan dalam pengesahan RUU PPRT. Lita menilai pernyataan Utut tersebut merupakan bias kelas.

"Kalau Pak Utut bilang tidak ada kegentingan memaksa, Pak Utut mengabaikan 2.641 PRT korban kekerasan fatal, ada puluhan yang meninggal. Apakah karena PRT hal itu tidak dipandang tidak genting? Itu menunjukkan bias kelas dari fraksi terbesar yang mengaku bahwa itu fraksi dari partai wong cilik," kata Lita kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/3).

Menurutnya, RUU PPRT perlu segera disahkan karena merupakan bentuk perlindungan bagi PRT. Maka dari itu, JALA PRT meminta agar RUU tersebut segera dibahas.

"Kalau ada hal-hal perbedaan itu kan bisa dibahas ketika RUU ini dibahas pemerintah," kata Lita.

Lita juga menilai Puan Maharani sebagai ketua DPR perempuan pertama seharusnya memiliki peranan besar agar RUU PPRT segera dibahas. Apalagi Puan mengatakan akan mendengarkan pendapat masyarakat mengenai RUU PRT.

Lihat Juga : Sri Mulyani Ajak Mahfud MD Bersih-bersih Kemenkeu

Jika DPR tidak mengambil langkah konkret, Jala PRT akan melakukan aksi mogok makan di depan Gedung DPR pada 15 Maret mendatang.

"Apabila tidak ada langkah konkret dari pimpinan DPR kami akan terus aksi dan 15 Maret, akan melakukan mogok makan," ujar Lita.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya memutuskan menunda pembahasan RUU PPRT. Puan mengatakan sudah membahas Surat Badan Legislasi (Baleg) tentang RUU PPRT dalam rapat pimpinan (Rapim) DPR pada 21 Agustus 2022 lalu.

Menurutnya, para pimpinan DPR memutuskan untuk menunda membawa RUU PPRT ke Rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Keputusan rapim saat itu menyetujui untuk melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Saat itu dirasa belum tepat untuk diagendakan dalam rapat Bamus dan masih memerlukan pendalaman," kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (9/3).

Atas keputusan tersebut, kata Puan, RUU PPRT belum dapat dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR lantaran belum dibahas dalam rapat Bamus.

"Oleh karenanya RUU PPRT belum diagendakan dalam Rapat Bamus untuk dijadwalkan dalam rapat paripurna untuk menyetujui RUU tersebut sebagai RUU usul inisiatif DPR," ujarnya.

Meski begitu, Puan menyebut DPR akan mempertimbangkan masukan masyarakat. Ia mengklaim DPR senantiasa mendengarkan aspirasi rakyat termasuk dalam pembentukan legislasi.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Dewa Abadi

Deretan Perusahaan yang Terdampak Silicon Valley Bank Bangkrut******

Sederet perusahaan raksasa global terkena imbas kebangkrutan Silicon Valley Bank (SVB). Nama seperti Unity Technologies, Roblox dan Vox Media terancam merugi.

Runtuhnya bank pemberi modal startup itu terjadi pada Jumat (10/3) pagi waktu Amerika Serikat usai 48 jam mengalami krisis modal.

Regulator California akhirnya menutup bank ini dan menempatkannya di bawah kendali Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) sebagai pihak yang melikuidasi aset-aset bank untuk membayar dana nasabah.

Namun menurut FDIC, sebanyak 89 persen simpanan di SVB senilai US5,4 miliar tidak diasuransikan pada akhir 2022. Nasib dana ini akan ditentukan kemudian.

Berikut sederet perusahaan raksasa teknologi yang terkena imbas bangkrutnya SVB

Vox Media

Vox Media adalah perusahaan induk The Verge, outlet berita teknologi online populer yang berbasis di Amerika Serikat.

Vox juga menjadi situs web berita dan opini Amerika yang viral, dan Polygon, situs web berita hiburan yang meliput berita dari industri video game, juga film, komik, televisi dan buku.

The New York Times melaporkan Vox Media memiliki sejumlah uang kas besar operasionalnya di SVB.

Salah satu pegawai di Vox Media menceritakan kartu kredit Vox Media yang dikeluarkan SVB telah berhenti bekerja pada hari Jumat.

Para pegawai juga mengklaim perusahaan tidak mengharapkan adanya gangguan terhadap bisnisnya, termasuk penggajian kepada karyawan.

Penske Media, pemegang saham terbesar Vox Media, mengatakan dalam sebuah pernyataan resmi, pihaknya siap jika perusahaan membutuhkan modal tambahan tetapi menambahkan tidak ada masalah untuk saat ini.

Roblox

Platform game online viral abad ke-21, Roblox, juga terpengaruh penutupan SVB oleh regulator, seperti dikutip dari Gizmo China.

Menurut Forbes, Roblox Corporation memegang 5 persen dari US miliar atau setara Rp46 triliun dalam bentuk tunai (150 juta USD) di bank.

Namun, menurut sumber perusahaan video game tersebut mengatakan keruntuhan SVB "tidak akan berdampak" pada operasional perusahaan sehari-hari.

Unity

Unity Technologies, developer teknologi video-game asal Amerika Serikat, yang dikenal dengan mesin video game-nya, Unity, mengungkap kepada pihak berwenang di negara tersebut hari ini perusahaan memegang kurang dari 5 persen kas perusahaan.

Namun, Unity Technologies dengan cepat memberi tahu unit bisnisnya, Unity untuk segera memperbarui lembaga pembayaran dari SVB ke bank lain sebelum 20 Maret 2023, untuk menghindari keterlambatan pembayaran.

Roku

Roku adalah perusahaan Amerika yang memberikan layanan siaran Roku TV. Perusahaan itu juga bergerak di penjualan perangkat media digital perangkat dan layanan merilis konten media streaming.

Perusahaan melaporkan sebanyak US$ 487 juta uang kasnya berada di dalam SVB, yang merupakan 26 persen dari aset perusahaan.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah simpanan Roku di SVB sebagian besar tidak diasuransikan. Saat ini, Roku tidak mengetahui sejauh mana perusahaan dapat memulihkan kas yang disimpan di SVB.

Circle

Circle merupakan perusahaan Cryptocurrency asal AS pemilik stablecoin USDC. Perusahaan memiliki investasi besar-besaran sebesar US,3 miliar atau setara Rp51 triliun dengan Silicon Valley Bank.

Perusahaan mengungkapkan dalam sebuah tweet bahwa nilai investasi itu sekitar 8 persen dari total US miliar atau setara Rp 619 triliun milik perusahaan.

"Seperti pelanggan dan deposan lain yang mengandalkan SVB untuk layanan perbankan, Circle bergabung dengan SVB untuk kelangsungan bank dalam ekonomi AS dan akan mengikuti panduan yang diberikan oleh regulator negara bagian dan Federal," ujar perusahaan.

Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu

Nasib Tak Jelas Rp2.712 T Milik Nasabah SVB yang Kolaps******

Bank spesialis pemberi pinjaman startup, Silicon Valley Bank (SVB) kolaps pada Jumat (10/3).

Namun apakah deposito senilai US175,4 miliar atau setara Rp2.712 triliun milik nasabah akan hilang?

Lihat Juga : Orang Terkaya Asia Ingin Bangkitkan Lagi Rival Coca Cola di India

[Gambas:Video CNN]

Namun demikian menurut FDIC, 89 persen simpanan di Silicon Valley Bank senilai US5,4 miliar tidak diasuransikan pada akhir 2022. Nasib dana ini akan ditentukan kemudian.

Menanggapi kolapsnya SVB yang tiba-tiba, Menteri Keuangan Janet Yallen mengadakan pertemuan darurat dengan regulator perbankan AS. Ia berharap regulator perbankan bisa mengambil tindakan strategis agar sistem perbankan tetap berjalan.

Lihat Juga : TAIPANCharlem Yoovidhya, Raja Minuman Berenergi Dunia Berharta Rp406 T

"Sekretaris Yellen menyatakan kepercayaan penuh pada regulator perbankan untuk mengambil tindakan yang tepat sebagai tanggapan dan mencatat bahwa sistem perbankan tetap tangguh dan regulator memiliki alat yang efektif untuk mengatasi peristiwa semacam ini," kata pernyataan Departemen Keuangan seperti dikutip dari AFP, Sabtu (11/3).

Runtuhnya SVB memicu kepanikan di antara perusahaan modal ventura utama yang dilaporkan menyarankan perusahaan untuk menarik uang mereka dari bank.

Buntut dari kolapsnya SVB, regulator California akhirnya memutuskan untuk menutup pemberi pinjaman startup tersebut. Untuk menopang neraca, SVB berencana menjual US,25 miliar saham baru.

"Kondisi SVB memburuk begitu cepat sehingga tidak bisa bertahan hanya lima jam lagi. Itu karena deposan menarik uang mereka begitu cepat sehingga bank bangkrut, dan penutupan intraday tidak dapat dihindari karena bank run klasik," tulis CEO Better Markets Dennis M. Kelleher seperti dikutip dari CNN.com, Sabtu (11/3).

Kolapsnya SVB salah satunya terjadi akibat kenaikan suku bunga agresif Federal Reserve selama setahun terakhir. SVB juga menjadi bank terbesar yang ambruk sejak krisis finansial 2008.

Lihat Juga : Sri Mulyani Tak Tahu Transaksi Janggal Rp300 T, Janji Turun Tangan

Ada banyak penyebab bank ini mengalami kegagalan, tetapi diduga kuat salah satunya terdampak badai kenaikan suku bunga agresif dari Bank Sentral AS (Fed) belakangan ini yang merusak kondisi keuangan para startup.

Kegagalan SVB adalah yang terbesar usai Washington Mutual bangkrut pada 2008. Saat itu peristiwa kebangkrutan ini memicu krisis keuangan yang melumpuhkan perekonomian selama bertahun-tahun.

Sejak saat itu regulator di AS memberlakukan syarat modal lebih ketat buat bank-bank untuk memastikan keruntuhan bank tidak akan merugikan sistem keuangan dan perekonomian lebih luas.

Tiga Kerajaan Dunia Lain yang Dianugerahkan Dewa

Luhut: Turis Nakal Tak Dibutuhkan di Bali******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan buka suara soal ulah nakal beberapaturis asingdi Bali. Ia mengatakan Bali tidak membutuhkan wisatawan asing yang nakal melanggar aturan karena itu hanya akan mengganggu ketertiban di Pulau Dewata.

"Jadi, mengenai turis (bermasalah), kami sudah bicara dengan Pak Gubernur (I Wayan Koster) turis-turis yang nakal itu tidak diperlukan di Bali. Kalau Bali ini dikotori turis-turis yang nakal dan banyak sampah, itu akan merusak Bali," kata Luhut seperti dikutip dari Antara, Jumat (10/3).

Oleh karena itu, ia menyampaikan pemerintah pusat mendukung seluruh langkah dari Pemerintah Provinsi Bali untuk menertibkan wisatawan asing yang melanggar aturan hukum, serta norma yang berlaku di Pulau Dewata.

Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster menyampaikan ia telah rapat bersama Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Anggiat Napitupulu, perwakilan dari Imigrasi di wilayah Bali, dan jajaran terkait membahas masalah wisatawan asing yang meresahkan masyarakat karena bertindak ugal-ugalan, dan melanggar aturan hukum di Indonesia.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Bali menginisiasi terbentuknya satuan tugas terpadu, yang nantinya bakal mengawasi dan menindak warga negara asing, termasuk wisatawan, yang mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat.

"Kemarin (8/3) saya rapat dengan Pak Kapolda, Pak Kakanwil Kemenkumham Bali, semua jajaran terkait untuk mengidentifikasi berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan turis dan warga negara asing di Provinsi Bali. Kemarin sudah diidentifikasi, dan akan ada penanganan secara terpadu," kata Koster.

Ia mengatakan satuan tugas terpadu itu bakal mulai bekerja bulan ini.

"Ya dalam waktu dekat, bulan ini," kata Gubernur Bali.

Ia menambahkan satuan tugas terpadu, yang terdiri atas Pemerintah Provinsi Bali, Polda Bali, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, kantor Imigrasi di Bali, Satpol PP, saat ini masih melacak dan mendalami beberapa kasus turis asing, atau warga negara asing, secara mendetail.

"Ini kami masih mendalami agar (mereka) bisa di-tracing(lacak) sampai detail apa masalahnya," kata Koster.

[Gambas:Video CNN]

Dalam beberapa bulan terakhir, kasus WNA dan turis asing yang bermasalah menjadi sorotan publik. Terutama mereka yang melanggar aturan hukum di Indonesia, misalnya mengendarai motor tanpa kelengkapan surat dan helm, berkendara ugal-ugalan, membuat KTP palsu, dan menyalahgunakan izin tinggal dan bekerja secara ilegal.

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Barron Ichsan pada minggu ini menyampaikan sepanjang Januari sampai dengan pekan kedua Maret 2023 ada 22 warga negara asing (WNA) di Bali yang ditindak oleh Imigrasi karena melanggar aturan administrasi keimigrasian.

Dari jumlah itu, Barron menyebut WNA Rusia menjadi pelanggar terbanyak dengan jumlah 5 orang.

"Selama 2023 ini ada 22 orang WNA yang terkena tindakan administrasi keimigrasian. 5 di antaranya warga negara Rusia, memang dari negara itu menjadi yang tertinggi," kata Barron saat jumpa pers di Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, Rabu (8/3).

Untuk kasus teranyar, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar mendeportasi seorang warga negara Rusia berinisial SR yang menyalahgunakan izin tinggalnya di Indonesia dengan bekerja sebagai fotografer di Bali.

SR dideportasi kembali ke negaranya, Kamis, sekitar pukul 13.00 WITA, melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.