pinjam uang di pegadaian jaminan sertifikat tanah

jenis game slot 258Jutaan kata 252183Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjam uang di pegadaian jaminan sertifikat tanah》

Rehan/Lisa gagal ke semifinal setelah dijegal pasangan Denmark******

Jakarta (ANTARA) - Ganda campuran Indonesia Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati gagal melaju ke semifinal Indonesia Masters 2024 setelah dijegal pasangan Denmark Jesper Toft/Clara Graversen dua gim langsung 15-21, 16-21.

Gim pertama pada pertandingan yang digelar di Lapangan 1 Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, tidak dijalani dengan baik oleh Rehan/Lisa. Walaupun sempat memimpin perlawanan ketat di interval dengan skor 11-10, pasangan ranking 20 dunia itu kesulitan meladeni permainan Jesper/Clara setelah interval.

Rehan/Lisa berkali-kali gagal mengantisipasi pukulan-pukulan silang yang dilancarkan Jesper. Keduanya lalu tertinggal 12-15 sebelum kemudian berhasil mendekat 14-15.

Namun, pasangan Denmark itu kembali menjauh dengan mencetak lima poin beruntun dan menyelesaikan gim pertama dengan kemenangan 21-15.

Memasuki gim kedua, pertarungan ketat masih terjadi seperti di awal gim pertama dan Rehan/Lisa mengulangi keunggulan di interval dengan skor yang sama 11-10.

Alih-alih mencari kemenangan di gim kedua untuk menuju gim penentuan, permainan Rehan/Lisa justru melemah. Keduanya kerap kali melakukan kesalahan sendiri karena salah mengantisipasi pukulan Jesper/Clara.

Baca juga: Sabar/Reza susul tiga ganda putra ke perempat final Indonesia Masters

Rehan/Lisa pun tertinggal 12-14 dan kemudian selisih poin melebar menjadi empat poin saat kedudukan 13-17. Di poin-poin tua, pasangan Merah Putih itu terus tertekan sehingga Jesper/Clara kembali menutup gim kedua dengan kemenangan 21-16.

Hasil ini membuat langkah keduanya terhenti di perempat final sekaligus tidak ada ganda campuran Indonesia yang tampil di babak empat besar setelah sebelumnya Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata, dan Adnan Maulana/Nita Violina Marwah gugur di babak pertama dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari tersingkir di babak kedua.

Sementara itu, kemenangan ini membawa Jesper/Clara ke semifinal untuk menghadapi pasangan Jepang Hiroki Midorikawa/Natsu Saito yang di babak perempat final menang 13-21, 21-16, 21-17 atas pasangan China Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin.

Baca juga: Lanny/Ribka jadi harapan satu-satunya ganda putri di Indonesia Masters
Baca juga: Fajar/Rian antisipasi penampilan Bagas/Fikri di perempat final

Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Walhi sesalkan debat cawapres tak singgung pulau kecil dan pesisir******

Jakarta (ANTARA) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyesalkan debat calon wakil presiden yang berlangsung Minggu (21/1) malam tak menyinggung permasalahan lingkungan dan sosial yang dihadapi masyarakat pesisir serta pulau-pulau kecil. Aktivis Walhi Jakarta Muhammad Aminullah mengatakan pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu, Jakarta, sedang menghadapi ancaman krisis iklim yang memengaruhi keberlanjutan ekologis, kedaulatan pangan dan ketersediaan air bersih, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat. "Alternatif ekonomi yang digagas masyarakat melalui pengelolaan pariwisata berbasis komunitas di Kepulauan Seribu juga terancam," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin. Ia menjelaskan penguasaan pulau oleh korporasi pariwisata dan reklamasi perluasan pulau tanpa izin serta proyek strategis pariwisata nasional yang dicanangkan di kawasan Taman Nasional Bahari Kepulauan Seribu mengancam ruang hidup masyarakat pesisir. Menurut dia, mayoritas pekerjaan warga Kepulauan Seribu nelayan dan pelaku pariwisata berbasis masyarakat.
"Sejak tahun 1960-an, Jakarta telah kehilangan enam pulau dan 23 pulau saat ini sedang dalam keadaan krisis," kata Aminullah.
Baca juga: Prasetyo: Debat harusnya soal visi-misi, bukan saling serang
Dia mengungkapkan bahwa dari seluruh pembasahan dalam debat calon wakil presiden itu, Walhi sulit menemukan arah pemulihan lingkungan hidup yang menyentuh aspek fundamental. Walhi memberikan catatan kepada seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk membangun strategi pemulihan lingkungan hidup dan menahan laju kerusakan ekologi secara holistik yang mencakup wilayah perkotaan, pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Walhi ingin agar ketiga pasangan calon pemimpin masa depan Indonesia itu meluruskan paradigma bahwa pengelolaan sumber-sumber agraria, termasuk mengatasi ketimpangan penguasaan agraria, harus mencakup wilayah perkotaan, pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Pihaknya juga ingin agar mereka mengakui nelayan dan perempuan nelayan sebagai subjek pengelola sumber-sumber agraria, sehingga mengatasi ketimpangan pengelolaan dan penguasaan agraria yang saat ini masih bias darat. "Tidak menganggap wilayah perkotaan dan warta kota hanya sebatas objek akumulasi kapital dan mengesampingkan tata kelola kota yang adil dan berkelanjutan dengan memastikan keterlibatan seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan," kata Aminullah.
Baca juga: BRIN: Penerapan B35 selaras dengan misi negara menuju NZE pada 2060
Baca juga: Pakar nilai belum seluruh praktik desa wisata diterapkan dengan baik

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Label：slot gacor free spin、cara daftar slot olympus pakai dana、seribu mimpi 79

Terkait：paitohongkong、bbo303、link slot 88、cara belanja di bukalapak pakai akulaku、bonus 100 new member、game slot yang lagi gacor、erek erek mimpi potong rambut、video slot gacor、slot indonesia terpercaya、batas transaksi kredivo

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：cara ambil voucher di lazada（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09

Daftar bab terbaru

sosrototo

koi slot 88 login

situs slot yang mudah menang

binjaitoto

cara dapat uang dengan rebahan

cara dapat uang sehari

erek jeruk

situs lagi gacor hari ini

asia76 slot

game onlineBacaan TerkaitMore+

Dalang tingkat dewa

situs judi resmi terpercaya

Polri sebut 10 terduga teroris ditangkap di Jateng kelompok JI******

10 orang kelompok JI ini tergabung dalam Qodimah wilayah timur struktur JI

Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut 10 terduga teroris yang ditangkap Densus 88 Antiteror Polri di wilayah Jawa Tengah merupakan kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI).
"10 orang kelompok JI ini tergabung dalam Qodimah wilayah timur struktur JI," kata Truno kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
Truno merincikan, 10 terduga teroris sudah berstatus tersangka, yakni inisial S alias M, M alias R, T alias A, P alias K, N alias A, T alias J, E alias W, N, SU dan MU.
Penangkapan para tersangka, kata dia, dilakukan di beberapa wilayah di Jawa Tengah pada Kamis (25/1). "Penangkapan 10 tersangka pada hari yang sama di tempat berbeda di wilayah Jawa Tengah," ujarnya.
Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu menjelaskan keterlibatan kesepuluh tersangka tindak pidana terorisme ini sebagai pendukung operasional kelompok JI, mulai dari memfasilitasi kegiatan kelompok, menyembunyikan buronan atau pelarian, hingga pencarian dana.
"Mereka juga menyediakan logistik berupa senjata api dan senjata tajam hingga aspek pengembangan personel seperti kapasitas dan keahlian," ujarnya. Hingga kini, lanjut Truno, penyidik Densus 88 Antiteror Polri masih mendalami peran dan keterlibatan masing-masing tersangka. "Penyidik masih melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti, melakukan koordinasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, meminta keterangan ahli terhadap barang bukti yang disita dan melakukan penahanan terhadap tersangka," ujarnya.

Baca juga: Densus tangkap sejumlah terduga teroris di Jateng

Baca juga: Densus geledah rumah seorang terduga teroris di Solo

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Kepala sekolahku yang dingin

slot online gacor terbaru

Jokowi: Presiden boleh kampanye asal tak gunakan fasilitas negara******

Masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lhokampanye, boleh lhomemihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Jokowi menjelaskan bahwa jabatan presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Oleh karena itu, menurut dia, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara, termasuk presiden dan para menteri.

Baca juga: Mahfud Md cari momen untuk mundur dari Kabinet Jokowi

Jokowi menilai bahwa hak demokrasi tersebut memiliki aturan. Menurut dia, yang terpenting adalah presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat mengkampanyekan pasangan calon peserta Pilpres 2024.

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini enggakboleh, gitu enggakboleh; boleh. Menteri juga boleh. Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," tegas Jokowi.

Dia juga kembali menegaskan bahwa pilihan untuk berkampanye tersebut merupakan hak setiap individu yang boleh dilakukan.

"Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturan boleh, silakan; kalau aturan boleh, silakan. Kalau aturan tidak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh; boleh berkampanye, boleh, tetapi kandilakukan atau tidak dilakukan, terserah individu masing-masing," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi sebut Mahfud Md berhak mundur dari kabinet

Saat ditanya apakah dia akan mengambil kesempatan untuk berkampanye sesuai aturan tersebut, Jokowi hanya menjawab secara normatif.

"Ya, nanti dilihat," ujar Jokowi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Jokowi merespons soal salam dua jari saat di Salatiga

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Sistem Kelahiran Kembali Kapitalis Besar di Dunia Lain

situs gacor slot malam ini

Antisipasi RS penuh, Presiden Jokowi imbau masyarakat jaga kesehatan******

Jadi sekarang ini masyarakat harus menyadari pentingnya kesehatan. Yang namanya sehat itu lebih baik kalau dimulai sejak dini

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau masyarakat agar disiplin menjaga kesehatan, untuk mengantisipasi penuhnya fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas yang melayani pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau BPJS Kesehatan.

“Kartu KIS dan BPJS itu dienggo jagan-jagan -digunakan untuk berjaga-jaga- agar kalau sakit sudah tidak dipungut biaya. Tetapi yang paling penting Bapak/Ibu harus sehat. Makanan dijaga, apalagi yang usianya sudah di atas 60 tahun. Jaga betul yang namanya kadar gula, kadar kolesterol, jangan dhahar gajih-gajihan -makan makanan berlemak-,” kata Jokowi dalam silaturahim dengan penerima bantuan BPJS Kesehatan di Kabupaten Blora Jawa Tengah, Selasa.

Selain itu, Presiden juga mengingatkan masyarakat tidak lupa berolahraga, agar tidak mudah sakit.

“Jadi sekarang ini masyarakat harus menyadari pentingnya kesehatan. Yang namanya sehat itu lebih baik kalau dimulai sejak dini. Soal pola makan, pola olahraga harus dijaga betul agar badan kita sehat,” katanya.

Presiden pun mengungkapkan bahwa dirinya sudah mengurangi porsi nasi menjadi seperempat dalam piring makannya, dan menggantinya dengan sayur dan buah.

“Hati-hati lho, nasi itu kadar gulanya tinggi. Saya dulu kalau makan nasi segini, tetapi sekarang sudah saya kurangi jadi seperempat -porsi- nasinya, yang dibanyakin justru sayur buahnya,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi menyebut sebanyak 267 juta masyarakat Indonesia sudah memiliki kartu BPJS kesehatan, yang bahkan melayani pasien dengan penyakit berat seperti jantung dan ginjal.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 96 juta peserta BPJS Kesehatan iurannya ditutup dari APBN pemerintah.

Menurut dia, tidak ada negara lain di dunia yang penduduknya sebesar Indonesia, yang diberi jaminan kesehatan hingga tidak dipungut biaya.

Namun, Presiden juga menyoroti masalah yang timbul kemudian yaitu membludaknya pasien pemegang kartu KIS maupun BPJS di fasilitas-fasilitas kesehatan.

“Gini lho kalau sakitnya ringan seperti batuk-batuk ya jangan ke rumah sakit, ke puskesmas saja. Sekarang sakit sedikit ke rumah sakit waduh penuh semua nanti rumah sakit kita,” katanya.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan Tak Terbatas Pemburu Iblis

koin168

Soal presiden boleh kampanye, Airlangga: Itu adalah hak konstitusional******

Yang pertama, (itu) hak konstitusional dari Bapak Presiden dan juga warga negara untuk boleh memilih dan juga boleh dipilih

Indramayu (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh ikut kampanye, merupakan hak konstitusional.

Airlangga menyampaikan hal itu sebagai respons terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa presiden boleh berkampanye asalkan tak menggunakan fasilitas negara.

"Yang pertama, (itu) hak konstitusional dari Bapak Presiden dan juga warga negara untuk boleh memilih dan juga boleh dipilih. Jadi itu adalah hak konstitusional," kata Menko Airlangga di Indramayu, Jawa Barat, Rabu.

Menko Airlangga menjelaskan beberapa presiden Indonesia periode sebelumnya yang juga merupakan anggota partai.

Menurut menteri yang sekaligus Ketua Umum Partai Golkar itu, keberpihakan politik merupakan hal diperbolehkan berdasarkan konstitusi.

"Kita ketahui sejak berbagai presiden itu basisnya parpol, kita bicara Presiden Soekarno dengan PNI, Presiden Soeharto dengan Partai Golkar, Ibu Megawati dengan PDI-P, Pak Habibie Golkar, kemudian Gus Dur PKB, Pak SBY Demokrat," terangnya.

Selain itu, di tengah masa kampanye Pemilu 2024, Airlangga menilai arah dukungan Presiden Jokowi akan sama dengan arah Partai Golkar.

"Jelasnya itu (arah dukungan) adalah tidak berbeda dengan apa yang diperjuangkan Partai Golkar," ujar Airlangga.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma.

Jokowi menjelaskan bahwa jabatan presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

Oleh karena itu, menurut dia, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara, termasuk presiden dan para menteri.

Baca juga: KPU: UU Pemilu perbolehkan presiden ikut kampanye
Baca juga: Airlangga: Tanggul laut lindungi aktivitas ekonomi di Eretan dari rob
Baca juga: Menko Airlangga sebut bantuan pangan disalurkan hingga Juni 2024

Saya bukan orang baik dalam sistem

livedrow

Presiden Jokowi dan Ibu Negara salurkan bantuan beras di Salatiga******

Kita berdoa bersama semoga APBN kita kuat, sehingga bisa terus dilakukan

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Iriana Joko Widodo menyambangi Lapangan Sepak Bola Klumpit Tingkir, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Senin, untuk menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Sekretariat Presiden (Setpres) di Jakarta menginformasikan Presiden sempat berdialog dengan sejumlah warga penerima manfaat CBP untuk memastikan bantuan tersebut tersalurkan dengan baik.

"Hari ini adalah hari pertama bantuan pangan kita berikan, ibu-ibu sudah dapat semua yang 10 kilo?" tanya Presiden Jokowi kepada para penerima manfaat yang hadir.

Kepala Negara mengatakan bahwa bantuan tersebut akan diberikan hingga Maret 2024. Namun, bantuan serupa akan terus diupayakan pemerintah untuk dilanjutkan hingga Juni 2024 sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kita berdoa bersama semoga APBN kita kuat, sehingga bisa terus dilakukan,” katanya.

Salah satu penerima manfaat CBP, Ririn, mengaku sangat bersyukur dengan bantuan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari di rumah tangganya.

Meski baru pertama kali mendapatkan, Ririn yang sehari-hari berjualan kue mengatakan bahwa bantuan tersebut dapat meringankan beban keluarga.

"Alhamdulillah saya bersyukur senang banget diberi bantuan sama Pak Jokowi, karena mengingat sekarang harga beras tinggi jadi sangat membantu untuk anak-anak saya," ujarnya.

Seorang petani, Juaeni, menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut. Ia berharap itu dapat terus dilanjutkan di masa mendatang.

"Ya mudah-mudahan tetap terus untuk membantu orang yang kekurangan, soalnya kehidupan di desa kan kayak gitu jadi susah sekali. Ini terima kasih bantuan dari pemerintah," katanya.

Penerima manfaat lainnya, Harjanti, turut mengapresiasi bantuan pangan yang diberikan pemerintah. Ia pun berharap bantuan tersebut diteruskan untuk meringankan kebutuhan hidup sehari-hari.

"Baru pertama dapat bantuan, senang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Ya terus, sangat-sangat membantu," katanya.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kegiatan ini adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog Mokhamad Suyanto⁠, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dan Pj Wali Kota Salatiga Yasip Khasani.

Baca juga: Jokowi apresiasi layanan BPJS Kesehatan meski harus benahi antrean

Baca juga: Presiden ke Jateng serahkan sertifikat tanah hingga hadiri apel santri

Baca juga: Presiden Jokowi lantik anggota KPPU di Istana Negara

Novel Tuan Raja Dewa

aster88

KPK perbaiki tata kelola rutan usai temuan pungli******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung melakukan pembenahan terhadap tata kelola Rumah Tahanan (Rutan) KPK setelah Dewan Pengawas KPK mengungkap praktik pungutan liar (pungli) di rutan tersebut.

"Ke depannya tentu poin pentingnya adalah evaluasi, termasuk tata kelola rutan. Tentu akan dilakukan perbaikan-perbaikan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Ali menjelaskan terjadinya pungli di dalam Rutan KPK disebabkan oleh adanya celah sistem yang dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari keuntungan dengan cara tidak terpuji dan melawan hukum.

Oleh karena itu, tambahnya, berbagai temuan dalam kasus pungli di Rutan KPK kali ini akan menjadi pembelajaran untuk mencegah terjadinya hal serupa di masa depan.

"Kami paham betul bahwa ketika terjadi fraud atau kecurangan semacam ini, pasti ada kelemahan sistem. Karena itu, perbaikan sistem itu menjadi fokus kami ke depan juga," jelasnya.

Baca juga: Dewas KPK periksa 169 pegawai terkait pungli di Rutan KPK

Lebih lanjut, Ali mengatakan KPK juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk perbaikan tata kelola Rumah Tahanan KPK.

Untuk diketahui, Dewan Pengawas KPK saat ini sedang menggelar sidang etik terhadap 93 pegawai KPK karena diduga terkait dengan praktik pungli di Rutan KPK.

Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho mengatakan perkiraan nilai pungli di Rutan KPK mencapai Rp6,148 miliar.

"Jadi, teman-teman menanyakan totalnya berapa? Saya tidak bisa menyatakan yang pasti, tetapi sekitar Rp6,148 miliar sekian. Itu total kami (catat) di Dewas," kata Albertina di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin (15/1).

Dia menjelaskan nominal yang diduga diterima para pihak terkait perkara pungli tersebut bervariasi, dengan penerimaan terbesar mencapai Rp504 juta.

"Lalu, kalau kami hubungkan dengan uang-uang yang diterima itu, paling sedikit itu menerima Rp1 juta dan yang paling banyak menerima Rp504 juta sekian; itu yang paling banyak," ujar Albertina.

Baca juga: Anggota DPR soroti temuan 93 pegawai KPK terlibat pungli

《pinjam uang di pegadaian jaminan sertifikat tanah》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，pinjaman online bank mandiriHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pinjam uang di pegadaian jaminan sertifikat tanah》bab terbaru。