seribu satu slot

Perjalanan pulang sang penyihir

Dikritik Akademisi, Begini Respons Jokowi******

Sebelumnya, Kepala Negara juga mempersilakan setiap masyarakat hingga institusi pendidikan untuk mengkritik pemerintah.

Presiden Ke-7 RI itu menilai bahwa penyampaian kritik merupakan hak dari setiap warga negara. Hal tersebut disampaikan usai menghadiri agenda peresmian pembukaan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).

“Ya itu hak demokrasi setiap orang boleh berbicara berpendapat, silakan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, civitas academicaUniversitas Islam Indonesia (UII) menyuarakan kritiknya terhadap Presiden Jokowi, mengikuti langkah Universitas Gadjah Mada (UGM). Para akademisi UII mengeluarkan pernyataan sikap atas kondisi perkembangan politik nasional menjelang Pemilu 2024 ini.

Pernyataan UII diwakili dan dibacakan langsung oleh Rektor Prof Fathul Wahid di depan Auditorium Prof. KH. Kahar Muzakir Kampus UII pada Kamis (1/2/2024).

Dalam pernyataannya, UII menganggap Presiden Jokowi telah memudarkan sikap kenegarawanan dalam tubuh pemerintahan Indonesia.

Sebelumnya, akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkapkan keprihatinan sekaligus kekecewaan terhadap manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Aspirasi para akademisi ini dilontarkan dalam bentuk petisi yang dibacakan pada Rabu (31/1/2024) di Balairung UGM. Petisi Bulaksumur yang ditujukan kepada Jokowi menyoroti penyimpangan demokrasi yang dilakukan oleh sang presiden.

Di sisi lain,civitas academicaUniversitas Indonesia (UI) pun turut ikut terpanggil mengingatkan Presiden Ke-7 RI itu agar tidak ikut campur tangan proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia dan mengingatkan agar Jokowi bersikap netral dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Akademisi Ramai-Ramai Lontarkan Kritik Keras, Jokowi Bilang Begini”

Dewa Perang yang Tak Terkalahkan

Debat Capres 2024, Janji Anies Beri Beasiswa untuk Anak Guru dan Dosen******

Dalam Debat Kelima Capres 2024 itu, Anies meminta untuk biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan Indonesia tidak dihitung sebagai biaya, tetapi dianggap sebagai investasi. Maka dari itu, pemerintah tidak pelit untuk memberikan biaya di bidang pendidikan.

“Dan memang kita harus melihat pengeluaran di progam pendidikan jangan dipandang sebagai cost, tapi investasi. Negara jangan pelit dengan investasi pendidikan. Jangan memberikan seminim mungkin untuk guru, berikan yang adil,” imbuh Anies.

Sebagai informasi, Debat Kelima Capres 2024 merupakan debat terakhir yang diadakan KPU. Debat ini dibahas selama 120 menit. Debat dibagi menjadi beberapa sesi yang terdiri dari pertanyaan dari panelis dan pertanyaan dari kandidat lain. Kemudian pada sesi terakhir, masing-masing kandidat memberikan pernyataan akhir.

Debat dipandu moderator dari pembawa berita TvOne, Andromeda Mercury dan Dwi Anggia, dengan media penyelenggara debat kelima diselenggarakan oleh TvOne, ANTV, dan NET TV.

Karakter ikan asin

Debat Capres 2024, Ganjar Ajak Kelompok Disabilitas Rancang Pembangunan******

Sementara itu, dalam Debat Capres 2024 ini, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjanji akan memberikan pendidikan khusus untuk kelompok disabilitas agar nantinya mereka bisa direkrut oleh pekerja.

“Jadi kami berkomitmen, kita harus memberikan pendidikan khusus untuk membantu mereka. Saya juga sering mengirim tim-tim olahraga utk tim disabilitas. Intinya benar kita harus berpihak kepada mereka. Berkomitmen untuk merekrut di pekerjaan-pekerjaan yang bisa mereka lakukan di pemerintahan dan komunitas pertahanan,” kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga akan bekerja sama dengan pihak-pihak luar untuk menghadirkan teknologi terbarukan dalam menyediakan inovasi bagi kelompok disabilitas. Menurut Prabowo, dengan inovasi-inovasi tersebut, bias membantu mereka dalam beraktivitas.

Sebagai informasi, Debat Kelima Capres 2024 merupakan debat terakhir yang diadakan KPU. Debat ini dibahas selama 120 menit. Debat dibagi menjadi beberapa sesi yang terdiri dari pertanyaan dari panelis dan pertanyaan dari kandidat lain. Kemudian pada sesi terakhir, masing-masing kandidat memberikan pernyataan akhir.

pilihan super

Soal Isu Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Jokowi, Mahfud Md: Nggak Ngajak******

Isu terkait mundurkan menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyeruak beberapa belakangan ini, mendekati Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang digelar pada 14 Februari mendatang.

Awalnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dikabarkan akan mundur, kemudian menyusul Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani diisukan hal yang sama.

Seolah menepis kabar tersebut, Menkeu Sri Mulyani menyebut bahwa saat ini dirinya tengah fokus bekerja.

“Saya bekerja, saya bekerja,” kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (19/1/2024).

Sementara itu, Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari Menkopolhukam pada 2 Februari silam. Dia mengaku mengalami konflik kepentingan yang tidak bisa terhindarkan antara melaksanakan tugas sebagai menteri dan kampanye sebagai cawapres.

“Terkadang terasa ada konflik kepentingan ketika saya berkunjung ke daerah sebagai Menko tidak sebagai cawapres, terkadang ada saja orang berteriak Bapak Cawapres, jadi menjadi tidak enak, sehingga saya harus berhenti berjalan-jalan atau berkunjung ke mana-mana sebagai Menko,” kata Mahfud saat ditanyai awak media, pada Jumat (2/2/2024).

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Mahfud soal Isu Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Jokowi: Saya Nggak Ngajak-Ngajak”

Pendeta Tao kecil yang tergila-gila

Giliran Unpad Serukan Pilih Capres Bukan karena Uang atau Intimidasi******

Pada poin-poin tersebut, dia mengatakan pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945.

Hukum menurutnya tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten.

Selain itu, dia mengatakan negara dan pemerintah beserta aparatur harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu.

Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi, kata dia, tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya menjadi hanya sekadar prosedur memilih pemimpin.

Menurutnya, demokrasi harus dikembalikan pada jati dirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakkan aturan main yang adil dan transparan, membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan suara.

“Mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah,” katanya.

Di samping itu, pihaknya juga menyerukan agar para pemimpin di pemerintahan harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika, bukan justru menjadi contoh melanggar etika..

“Praktik kuasa untuk melegitimasi kepentingan segelintir elit akan berdampak pada kegagalan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang menjadi tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945,” katanya.

Unpad juga memastikan tidak ada tekanan dalam menyerukan soal penyelamatan demokrasi di Indonesia karena hal tersebut merupakan tanggung jawab moral yang perlu dilakukan para akademisi.

Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan seruan-seruan itu merupakan refleksi serta perwujudan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad yang sudah dimiliki institusi pendidikan tersebut selama berpuluh-puluh tahun.

“Seruan moral ini sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok Unpad, yaitu Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup. Kami beri judul sebagai upaya menyelamatkan negara hukum yang demokratis, etis, dan bermartabat,” kata Susi.

Susi yang sempat menjadi panelis debat calon presiden Pemilu 2024 itu mengatakan hal yang meneguhkan hati para akademisi di kampus tersebut untuk bisa menyampaikan seruan itu adalah adanya dukungan dari para pimpinan, termasuk rektor Unpad.

Dalam acara deklarasi tersebut, Susi mengatakan seruan tersebut bersifat inklusif karena disokong oleh seluruh elemen akademisi dari Unpad, mulai dari pihak rektorat, senat akademik, guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni. Hal itu, tambah Susi, menjadi kekuatan untuk menyerukan seruan tersebut.

“Para guru besar, yaitu para pimpinan ada di belakang kami, Prof. Ganjar sebagai ketua senat akademik, kemudian rektor ada di belakang kami,” kata Susi.

Dia mengatakan seruan-seruan itu akan terus disuarakan oleh para akademisi Unpad agar lembaga negara tetap terselenggara sesuai dengan koridornya.

Susi menambahkan seruan tersebut merupakan fungsi dari perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah pendidikan.

Setan Panah

Kritik Sindiran Prabowo soal Program Internet Gratis, Ganjar: Sangat Sadis******

Menurut Ganjar, pernyataan Prabowo tersebut sangat sadis mengingat ada 2.000 desa yang mengalami blind spot atau tidak mendapatkan akses internet.

“Inilah hebatnya, jejak digital tidak pernah hilang. StatementBapak rasanya sudah lewat, pertanyaan cleardan membandingkan itu. Statementitu sangat sadis,” tambah Ganjar.

Dalam sesi Debat Kelima Capres 2024 itu, Prabowo mengklarifikasi pernyataannya. Dia mengatakan pernyataan tersebut dipotong-potong. Tetapi, pada dasarnya dia sepakat dengan program internet gratis. Akan tetapi, program makan gratis lebih diprioritaskan.

“Internet gratis saya setuju, jangan internet gratis lebih penting dibandingkan makan gratis. Anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Internet gratis bagus utk ketimpangan digital,” kata Prabowo.

Dalam Debat Capres 2024 itu, Prabowo juga mengatakan jika dirinya terpilih menjadi Presiden ke-8 RI, juga akan memberikan internet gratis di desa-desa.

“Saya tegaskan kembali dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan makan gratis yang harus diprioritasklan. Bukan internet gratis tidak penting. Kalau saya jadi presiden, saya bawa internet gratis ke setiap desa,” imbuh dia.