gatot kaca gacor jam berapa

Setan cinta tidak terkalahkan

Anies Lengser, Program OK OCE Klaim Cetak 480 Ribu Pengusaha******

Program One Kecamatan One Center Enterpreneurship (OK OCE) yang diinisiasiGubernur DKI Jakarta yang baru lengser, Anies Baswedan, bersama mantan wakilnya, Sandiaga Uno, diklaim berhasil mencetak dan mewadahi lebih dari 480 ribu wirausaha selama lima tahun terakhir.

Ketua Umum Gerakan Sosial OK OCE, Iim Rusyamsi mengatakan program yang saat ini bagian dari Jakpreneur itu bahkan telah meluas ke seluruh Indonesia, tidak terbatas hanya di daerah Ibu Kota.

Lihat Juga : Menkeu Baru Inggris Ingin Kerek Pajak, Beda dengan PM Liz Truss

"Pengembangan OK OCE di Jakarta diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dengan Perkumpulan Gerakan OK OCE Nomor 38 tahun 2018 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu," ungkap Iim.

"PKS juga dilakukan dengan pemerintah daerah lainnya untuk kolaborasi dan melakukan pendampingan kewirausahaan," tambahnya.

Tercatat, ada sebanyak 177 Komunitas, 51 lembaga pendidikan seperti kampus, sekolah dan pesantren, serta 34 perusahaan swasta telah berkolaborasi dengan OK OCE saat ini.

OK OCE pun hadir dengan beragam nama di Nusantara, di antaranya OK OCE Forever, OK OCE DC, OK OCE Qalam, OK OCE Ina MAKMUR, OK OCE SKIES dan lainnya.

Dan beberapa menggunakan nama organisasi masing-masing seperti: HRAcademy, LBM WI, Komunitas UMKM Naik Kelas, Seeker Revolution, HIPMI, TDA dan lain-lain.

"Kami mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, bukan hanya dengan pemerintah, namun dengan berbagai stakeholder lainnya," ungkap Iim.

Jalan menuju pagi berbintang

Buruh Tuntut UMP 2023 Naik 13 Persen******

Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut kenaikan UpahMinimum Provinsi (UMP) pada 2023 sebesar 13 persen.

Presiden KSPI Said Iqbal ingin agar pemerintah menetapkan kenaikan upah berdasarkan tingkat inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, alih-alih menggunakan PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Soalnya, dalam PP, kenaikan UMP dilakukan dengan rumus batas atas dan bawah upah minimum wilayah bersangkutan.

Apabila kedua angka tersebut dijumlahkan, maka totalnya menjadi 11,8 persen. Kemudian, ditambah dengan angka produktivitas dan pembulatan menjadi 13 persen.

"Partai buruh dan KSPI menetapkan upah minimum 2023 (naik) sebesar 13 persen. Apa dasarnya? Yaitu, inflasi, plus pertumbuhan ekonomi," terang Said dalam konferensi pers, Senin (17/10).

Apalagi, ia juga mengatakan pasca kenaikan harga BBM daya beli buruh cukup terpukul. Harga-harga pangan dan ongkos transportasi pun naik, sementara upah tidak.

Menurut Said, kenaikan harga BBM tersebut menurunkan daya beli yang saat ini sudah merosot sebesar 30 persen. Dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen.

"Dampak kenaikan harga BBM itu mengakibatkan inflasi melambung, harga-harga barang naik, ini menyulitkan kehidupan buruh dan masyarakat kecil," kata Said.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai melakukan dialog dengan pengusaha hingga pekerja untuk menetapkan UMP 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan dialog dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri dengan para stakeholder.

"Sekarang bu dirjen (Indah Anggoro Putri) sedang mendengarkan masukan, pandangan, aspirasi, dari seluruh stakeholder apakah itu pengusaha atau pekerja," imbuh Ida saat ditemui di kantor Kemenko PMK, Selasa (11/10) lalu.

Menurutnya, dialog sudah dilakukan sejak dua pekan lalu dan diharapkan bisa segera menemukan titik temu. Nantinya, hasil masukan para pengusaha dan pekerja akan menentukan apakah pemerintah tetap menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 untuk menetapkan UMP atau tidak.

"Penetapan upah minimum kan November, tentu kalau kita pakai peraturan yang sudah ada adalah PP Nomor 36. Jadi saya sekarang minta bu dirjen untuk mendengarkan aspirasi seluruh stakeholder," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Yun Qi Nian Gu Jingchen

Jokowi Ungkap Beda IKN dengan Ibu Kota Negara Lain******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa kepindahan ibu kota negara (IKN) ke nusantara bukan sekadar perpindahan gedung kementerian atau istana negara.

Ia menilai IKN Nusantara atau ibu kota baru akan menghadirkan pembangunan yang Indonesia sentris. Bukan jawa sentris seperti yang selama ini terjadi.

"Karena Indonesia ini bukan hanya Pulau Jawa. Indonesia mempunyai 17 ribu pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke," ujarnya dalam acara Pre Market Sounding Proyek IKN di Jakarta, Selasa (18/10).

Apalagi, IKN Nusantara, kata Jokowi, dibangun sebagai kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam. "Ini belum ada di dunia," jelasnya.

"Tolong carikan! Belum ada. Ini yang membedakan IKN Nusantara dengan ibu kota negara lain," tambahnya.

Jokowi merinci 70 persen area di IKN Nusantara adalah area hijau. Kemudian, 80 persen sumber energinya nanti akan berasal dari energi terbarukan.

"Mobil di sana harus mobil listrik. Kemudian 80 persen transportasinya autonomous vehicle tanpa awak dan sopir. Yang kita hargai adalah pejalan kaki, juga yang senang naik sepeda," kata Jokowi.

"Smart living. Smart city. Layanan masyarakat lewat teknologi. Akta lahir, akta nikah pakai HP, paperless. Ini yang ingin kita bangun. Jadi, masa depan Indonesia," terang dia.

[Gambas:Video CNN]

Tenglong Melahap Langit

Tarif Baru Penyeberangan Diprotes Pengusaha, Kemenhub Klaim Sudah Adil******

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hendro Sugiatno buka suara terkait tarif penyeberanganyang naik 11 persen yang diprotes pengusaha.

Menurutnya kenaikan 11 persen merupakan keputusan yang adil dan paling tepat. Kemenhub telah memperhatikan kebutuhan pengusaha penyeberangan dan juga kemampuan pengguna angkutan penyeberangan mulai dari masyarakat ataupun pengusaha angkutan barang.

Hendro juga mengingatkan penetapan tarif baru harus memperhatikan daya beli pengguna angkutan penyeberangan. Jangan sampai kenaikan tarif malah diiringi ketidakmampuan masyarakat sebagai penumpang membeli tiket penyeberangan.

Ketetapan tarif baru penyeberangan yang naik 11 persen tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menilai kenaikan itu terlalu kecil, masih jauh dari kenaikan biaya operasional mereka.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan besaran kenaikan tarif 11 persen per 1 Oktober 2022 itu masih sangat jauh dari kebutuhan pengusaha.

Sesuai perhitungan pemerintah sebelumnya, menurut Khoiri ada kekurangan tarif terhadap Harga Pokok Produksi (HPP) angkutan penyeberangan sebesar 35,4 persen.

Apalagi, pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap biaya operasional dapat menaikkan HPP hingga kurang lebih 8 persen. Oleh karena itu, Khoiri menilai seharusnya kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang sesuai adalah 43 persen.

Lihat Juga : Daftar Tarif Penyeberangan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk

Meski demikian, pengusaha sendiri hanya menuntut kenaikan tarif angkutan penyeberangan ini 35,4 persen saja. Tapi justru pemerintah menetapkan hanya 11 persen kenaikannya, jauh sekali dari perhitungan yang dia paparkan.

"Dengan ditetapkannya KM 184/2022 itu, kami dengan terpaksa melakukan pemenuhan standar keselamatan dan kenyamanan yang sifatnya darurat dan negosiable saja. Jika ini dibiarkan terus menerus, ini seolah Kemenhub mendorong pengusaha melakukan penipuan kepada rakyat karena tidak bisa mencover standar keselamatan dan kenyamanan," jelas Khoiri dalam keterangannya.

Atas dasar tersebut, Khoiri mengatakan pengusaha di bawah bendera Gapasdap melakukan somasi terhadap Keputusan Menteri Perhubungan KM 184 Tahun 2022 tentang kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang hanya sebesar 11 persen.

Bahkan, jika somasi tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah, maka kalangan pengusaha angkutan penyeberangan ini akan mengajukan gugutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kami akan mengajukan gugatan ke PTUN jika somasi ini tidak mendapat tanggapan," tegas Khoiri.

Pasca-95

Bahlil Copot PIN Menteri dan Tantang Mahasiswa Debat di Rakernas BEM******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menantang mahasiswa yang mengkritik kebijakan pemerintah seperti kenaikan BBM hingga upaya menangani krisis global untuk berdebat secara terbuka.

Tantangan debat ia sampaikan saat menghadiri Rakernas Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) ke XV di Universitas Negeri Padang pada Senin (17/10) kemarin. 

Bahkan sebelum debat, ia mencopot PIN menterinya (Nayaka).

Bahlil menjelaskan ancaman krisis di dalam negeri bisa saja terjadi. Ini tidak lepas dari dinamika krisis global yang datang silih berganti.

Krisis global berawal dari perang dagang antara China dan Amerika Serikat, disusul krisis kesehatan yakni COVID-19, kemudian diperparah oleh perang antara Rusia dan Ukraina. Selain itu, menanti di depan mata, ketegangan antara Taiwan dan China.

Lebih lanjut, Bahlil menyebut perang Ukraina dan Rusia telah melahirkan dua masalah besar yaitu krisis energi dan pangan.

[Gambas:Video CNN]

"Di hampir seluruh dunia terancam oleh kedua krisis ini, termasuk Indonesia," imbuhnya.

Berkaitan dengan energi, ia mengatakan krisis telah memicu kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan cukup membebani Indonesia lantaran masih sangat bergantung pada impor minyak. Produksi minyak Indonesia hanya sebesar 700 ribu barel per hari.

Padahal katanya, konsumsi minyak tembus 1,5 juta barel per hari. Ia menambahkan kenaikan harga minyak dunia itu membuat subsidi BBM di dalam APBN membengkak hingga Rp635 triliun.

Namun, yang memprihatinkan, sebesar 70 persen tidak tepat sasaran sebab jatuh ke kelompok orang kaya. Oleh karena itu, pemerintah mengalihkan subsidi tersebut langsung ke kalangan tidak mampu.

Selanjutnya, Bahlil juga memaparkan perjuangan Indonesia dalam mendorong hilirisasi di pentas dunia, termasuk G20. Dia mengatakan tidak semua negara G20 senang dengan program hilirisasi yang tengah digencarkan oleh pemerintah. Namun, Bahlil mengatakan pihaknya berhasil menjadikan hilirisasi sebagai bagian dari agenda dunia di G20.

Hilirisasi, menurut Bahlil, akan mampu mengeluarkan Indonesia dari ancaman jebakan pendapatan menengah atau middle income trapuntuk menuju negara maju. 

Chen Pingan, Murong Xue

Bahlil Copot PIN Menteri dan Tantang Mahasiswa Debat di Rakernas BEM******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menantang mahasiswa yang mengkritik kebijakan pemerintah seperti kenaikan BBM hingga upaya menangani krisis global untuk berdebat secara terbuka.

Tantangan debat ia sampaikan saat menghadiri Rakernas Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) ke XV di Universitas Negeri Padang pada Senin (17/10) kemarin. 

Bahkan sebelum debat, ia mencopot PIN menterinya (Nayaka).

Bahlil menjelaskan ancaman krisis di dalam negeri bisa saja terjadi. Ini tidak lepas dari dinamika krisis global yang datang silih berganti.

Krisis global berawal dari perang dagang antara China dan Amerika Serikat, disusul krisis kesehatan yakni COVID-19, kemudian diperparah oleh perang antara Rusia dan Ukraina. Selain itu, menanti di depan mata, ketegangan antara Taiwan dan China.

Lebih lanjut, Bahlil menyebut perang Ukraina dan Rusia telah melahirkan dua masalah besar yaitu krisis energi dan pangan.

[Gambas:Video CNN]

"Di hampir seluruh dunia terancam oleh kedua krisis ini, termasuk Indonesia," imbuhnya.

Berkaitan dengan energi, ia mengatakan krisis telah memicu kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan cukup membebani Indonesia lantaran masih sangat bergantung pada impor minyak. Produksi minyak Indonesia hanya sebesar 700 ribu barel per hari.

Padahal katanya, konsumsi minyak tembus 1,5 juta barel per hari. Ia menambahkan kenaikan harga minyak dunia itu membuat subsidi BBM di dalam APBN membengkak hingga Rp635 triliun.

Namun, yang memprihatinkan, sebesar 70 persen tidak tepat sasaran sebab jatuh ke kelompok orang kaya. Oleh karena itu, pemerintah mengalihkan subsidi tersebut langsung ke kalangan tidak mampu.

Selanjutnya, Bahlil juga memaparkan perjuangan Indonesia dalam mendorong hilirisasi di pentas dunia, termasuk G20. Dia mengatakan tidak semua negara G20 senang dengan program hilirisasi yang tengah digencarkan oleh pemerintah. Namun, Bahlil mengatakan pihaknya berhasil menjadikan hilirisasi sebagai bagian dari agenda dunia di G20.

Hilirisasi, menurut Bahlil, akan mampu mengeluarkan Indonesia dari ancaman jebakan pendapatan menengah atau middle income trapuntuk menuju negara maju.