petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!
bir365 slot 613Jutaan kata 601333Orang-orang telah membaca serialisasi
《airbet88 rtp》
Sahroni dengar isu Hadi Tjahjanto akan dilantik jadi Menko Polhukam******
Kalau benar, Presiden sangat tepat memilih beliau jadi Menko Polhukam.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendengar adanya isu Hadi Tjahjanto segera dilantik sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
"Isunya demikian," kata Sahroni dalam pesan singkat yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa.
Sahroni mendengar isu Presiden RI Joko Widodo akan melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam definitif pada hari Rabu (21/2).
Jika benar kabar tersebut, kata politikus Partai NasDem itu, Presiden sudah tepat memilih Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam, jabatan yang sebelumnya diemban oleh Mahfud Md.
"Kalau benar, Presiden sangat tepat memilih beliau jadi Menko Polhukam," kata Sahroni.
Hadi Tjahjanto saat ini masih menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Baca juga: Mahfud serahkan surat pengunduran diri setelah balik dari Aceh Baca juga: Ari Dwipayana: Keputusan pengganti Mahfud hak prerogatif Presiden
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pihaknya segera menunjuk Menko Polhukam definitif secepatnya, yang berasal dari kalangan nonpartai politik.
"Secepatnya ditunjuk menteri definitif. Tokohnya dari nonpartai politik," kata Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan di Bale Rame, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2).
Hadi Tjahjanto adalah mantan Panglima TNI yang dilantik pada tahun 2017 menggantikan Gatot Nurmantyo. Sebelum diangkat sebagai Panglima TNI, Hadi juga merupakan Kepala Staf TNI AU periode 2017—2018.
Presiden sebelumnya menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud Md. yang telah mengundurkan diri.
Penunjukan itu disampaikan Presiden dalam Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani di Jakarta, Jumat. Keppres itu juga berisi tentang pemberhentian dengan hormat Mahfud Md.
Sebagaimana isi keppres tersebut, Tito Karnavian akan menjadi Plt. Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.
Presiden respons isu Hadi jadi Menko Polhukam dan AHY jadi Menteri ATR******
Besok ditunggu saja jam 10.00 (WIB)
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons isu rencana pelantikan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) serta Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR).
Jokowi meminta masyarakat menunggu hingga perombakan(reshuffle) kabinet dilaksanakan pada Rabu (21/2).
"Besok ditunggu saja jam 10.00 (WIB)," kata Presiden Jokowi usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024 di Jakarta, Selasa.
Agenda pelantikan Menko Polhukam serta Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional oleh Presiden Jokowi telah dikonfirmasi oleh Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwipayana.
Ari menyebut pelantikan akan dilaksanakan pada Rabu di Istana Merdeka, Jakarta.
Baca juga: Presiden lantik Menko Polhukam dan Menteri ATR/BPN Rabu besok
Baca juga: Jokowi: Perpres "Publisher Rights" bukan untuk kurangi kebebasan pers
Baca juga: Presiden teken Perpres Publisher Rights untuk jurnalisme berkualitas
"Mengenai siapa yang akan diangkat dan dilantik oleh Bapak Presiden untuk mengisi dua posisi itu, kita tunggu besok ya," kata Ari melalui pesan singkat.
Sebelumnya beredar informasi di kalangan wartawan bahwa Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto akan dilantik Presiden sebagai Menko Polhukam definitif. Isu itu juga diketahui oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.
"Isunya demikian," kata Sahroni dalam pesan singkat di Jakarta, Selasa.
Seiring dengan munculnya isu itu, beredar pula kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan dilantik sebagai Menteri ATR menggantikan Hadi Tjahjanto.
Dimintai tanggapannya soal isu itu, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
Namun demikian, kata Herzaky, jika negara memanggil, AHY selalu siap memenuhi panggilan itu.
Istana benarkan Presiden Jokowi bertemu Surya Paloh******Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh.
“Ya, betul. Presiden menerima Bapak Surya Paloh malam ini di Istana Merdeka,” kata Ari melalui pesan singkat ketika dikonfirmasi ANTARA, Minggu malam.
Dia menjelaskan bahwa pertemuan itu bermula dari permohonan Surya Paloh untuk menghadap Jokowi.
Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, ujar dia, Presiden Jokowi mengalokasikan waktunya pada Minggu malam untuk menemui Paloh di Istana Merdeka, Jakarta.
“Pertemuan sudah selesai, (tadi berlangsung) sekitar satu jam,” kata Ari.
Belum diketahui apa pembicaraan antara Surya dengan Jokowi dalam pertemuan itu.
Pertemuan ini ditengarai pertama kali dilakukan Jokowi dengan Surya Paloh usai penyelenggaraan Pemilu 2024.
Adapun berdasarkan informasi yang dihimpun Antara, Surya Paloh sebelumnya mengadakan pertemuan dengan Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Jumat (16/2).
Anies mengatakan pertemuannya dengan Surya Paloh untuk membahas fakta-fakta terkait Pemilu.
"Kami diskusi tentang perkembangan, saling mencocokkan pandangan," katanya di Jakarta, Jumat (16/2).
NasDem, partai yang dipimpin Paloh, merupakan salah satu anggota koalisi pengusung pasangan Capres Cawapres Anies-Muhaimin.
Selain itu, Surya Paloh juga sebelumnya mengatakan bahwa kemungkinan dalam waktu dekat dirinya akan berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk membahas perkembangan Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir******Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).
"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Selain itu penyidik KPK hari ini juga turut memanggil Inspektorat Provinsi Maluku Utara Nirwan M.T. Ali, serta pegawai negeri sipil (PNS) Maluku Utara Jufri Salim, pensiunan PNS Muabdin Hi Rajab, pihak swasta Olivia Bachmid dan Silvester Andreas serta Direktur Utama PT. Adidaya Tangguh Eddy Sanusi.
Namun, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang akan didalami oleh tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan tersebut.
Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Desember 2023.
Para tersangka lainnya yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).
Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghhani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggarannya bersumber dari APBD.
AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.
Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.
Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.
Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.
Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut
Baca juga: Sekdaprov: Gubernur Malut AGK ke Jakarta hadiri undangan
Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.
Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.
Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.
Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.
Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.
Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Christopher Nolan berkeinginan buat film horor******Jakarta (ANTARA) - Sutradara Christopher Nolan berkeinginan untuk membuat film horor apabila menemukan "ide yang benar-benar luar biasa".
Menjawab pertanyaan audiens dalam acara British Film Institute di London, Kamis (15/2), mengenai kemungkinan membuat film horor, Nolan mengatakan bahwa "Oppenheimer" punya elemen horor di dalamnya dan menurut dia film horor sangat menarik.
"Saya pikir film horor sangat menarik, karena bergantung pada perangkat yang sangat sinematik, benar-benar tentang respons mendalam terhadap berbagai hal, jadi, pada titik tertentu, saya ingin membuat film horor," kata sutradara "Oppenheimer" itu sebagaimana dikutip Variety pada Jumat (16/2).
"Tapi, saya pikir film horor yang benar-benar bagus membutuhkan ide yang benar-benar luar biasa. Dan itu tidak banyak. Saya belum menemukan cerita yang mengarah ke sana," kata Nolan.
Baca juga: Christoper Nolan rilis ulang "Tenet" di bioskop versi Imax
Nolan mengemukakan bahwa film horor merupakan genre yang sangat menarik dari sudut pandang sinematik dan termasuk salah satu dari sedikit genre yang banyak dibuat oleh studio.
"Film-film itu punya banyak kualitas yang pada umumnya sangat ditolak Hollywood untuk dimasukkan ke dalam film, tetapi dalam genre itu diperbolehkan," katanya.
Film "Oppenheimer" garapan Nolan menang banyak di British Academy Film Awards (BAFTA) 2024, membawa pulang penghargaan untuk film terbaik, sutradara terbaik, aktor utama terbaik, aktor pendukung terbaik, skor asli terbaik, sinematografi terbaik, dan pengeditan terbaik.
"Oppenheimer" juga masuk nominasi penerima Oscar 2024 untuk kategori sutradara terbaik, aktor utama terbaik, pemeran pendukung terbaik, dan kostum terbaik.
Baca juga: "Oppenheimer" jadi film terpanjang Christopher Nolan Baca juga: "Oppenheimer" menang banyak di BAFTA Awards 2024
Pengungsi banjir di jalur Pantura Demak dipindahkan secara persuasif******Jakarta (ANTARA) - Tim gabungan berhasil memindahkan seluruh korban banjir di Desa Wonoketingal, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang sebelumnya mengungsi dengan mendirikan tenda di bahu jalan Jalur Pantura ke posko darurat secara persuasif, Selasa.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa jumlah pengungsi yang telah dipindahkan seluruhnya ada 50 orang terdiri atas ibu, anak-anak, dan lansia.
Baca juga: Masa tanggap darurat banjir Demak-Kudus diperpanjang 14 hari
Puluhan korban banjir itu sebelumnya mendirikan tenda mandiri dengan terpal dan alas seadanya yang kurang representatif di bahu Jalan Raya Demak-Kudus, Jalur Pantura.
Kawasan itu dijadikan tempat untuk mengungsi karena lebih dekat dengan rumah sehingga mereka merasa bahwa keamanan harta benda lebih terjamin.
“Namun, di situ pula merupakan jalur utama pantura yang sudah mulai dilintasi pengendara sehingga dapat mengancam keselamatan warga yang mengungsi di sana,” ujarnya.
Baca juga: Baznas salurkan 600 paket logistik bantuan pada korban banjir di Demak
Melalui pendekatan persuasif maka, kata dia, puluhan warga sudah dipindahkan ke posko pengungsi BNPB di halaman kantor Desa Wonoketingal.
Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Agus Riyanto memastikan posko tersebut terdiri atas dua tenda besar yang lebih layak karena telah disiapkan seluruh kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian anak, selimut, dan air bersih untuk korban banjir tersebut.
Baca juga: Kemensos beri layanan bantuan bagi penyintas banjir Demak
“Selain disiagakan mobil tangki air bersih, di posko itu juga disediakan layanan pemeriksaan kesehatan untuk para korban,” ujarnya.
Mendag Zulkifli: Pemerintah percepat penyaluran beras SPHP ke pasar******Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah akan mempercepat penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) ke pasar rakyat dan ritel modern guna menjaga stabilitas harga komoditas tersebut.
"Pemerintah mengambil solusi untuk mempercepat penyaluran beras SPHP dari Bulog guna mengantisipasi kenaikan harga beras premium di ritel modern," kata Zulkifli di Jakarta, Senin (19/2).
Mendag mengatakan saat ini pasokan beras premium tidak sebanyak kondisi normal karena adanya gangguan fenomena cuaca El Nino yang mengakibatkan mundurnya masa tanam dan panen.
"Suplai lokal beras premium tidak sebanyak dulu karena El Nino sehingga harganya naik. Sekarang ada beras Bulog SPHP yang menjadi alternatif. Gangguan suplai ke pasar harus ditanggulangi agar tidak melambat," jelas Zulkifli.
Baca juga: Bulog komitmen siap penuhi kebutuhan beras masyarakat hingga Lebaran
Ia berharap masyarakat tidak perlu khawatir karena stok beras di Bulog cukup.
Mendag juga mengajak masyarakat beralih ke beras SPHP dengan harga jual sesuai harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp54.000 per 5 kilogram. Selain itu, pemerintah melalui Perum Bulog akan menyalurkan beras SPHP ke ritel modern guna mengatasi keterlambatan pasokan beras premium.
"Masyarakat tidak perlu khawatir, jadi kalau beras premium mengalami kenaikan, masyarakat bisa membeli beras SPHP yang tersedianya di pasar rakyat dan ritel modern," tambah Zulhas, sapaan akrab Mendag.
Ia menyampaikan bahwa saat ini terpantau stok beras Bulog tersedia cukup melimpah yang tercatat lebih dari 1 juta ton. Pemerintah pun siap menyalurkan beras Bulog untuk mengisi pasokan di pasar rakyat dan ritel modern melalui program SPHP beras di tingkat konsumen.
Baca juga: Mendag sebut belum ada rencana revisi HET beras meski harga tinggi
Sebelumnya, Mendag Zulkifli Hasan didampingi Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Budi Santoso meninjau Transmart Cempaka Putih dan Pasar Rawasari, dan ritel modern Transmart di pusat perbelanjaan Mall Kota Kasablanka, Jakarta.
Dari hasil peninjauan tersebut, beberapa ritel modern enggan mengambil beras premium karena harga jual telah mencapai kisaran Rp72.000 hingga Rp80.000 per 5 kilogram, sementara HET sebesar Rp 69.500 per 5 kilogram.
Situasi ini membuat sebagian besar ritel modern memilih untuk tidak menjual beras premium karena harus membeli dari pemasok dengan harga di atas HET.
OJK sebut realisasi penerimaan mencapai Rp8,58 triliun******Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara melaporkan realisasi penerimaan mencapai Rp8,58 triliun.
“Realisasi penerimaan OJK Rp8,58 triliun,” kata Mirza saat konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Februari 2024 di Jakarta, Senin.
Mirza mengatakan penerimaan tersebut bersumber dari pungutan tahun 2023 yang akan digunakan pada 2024.
Sesuai dengan undang-undang, penerimaan OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan administrasi.
Terkait kegiatan operasional, penerimaan OJK digunakan untuk mengatur, mengawasi, melakukan pemeriksaan, memberikan perizinan, penegakan hukum, serta edukasi dan perlindungan konsumen dan market conductdi lingkup sektor jasa keuangan, sebagaimana amanat yang diberikan kepada OJK.
Sementara biaya kegiatan administrasi digunakan untuk membiayai tenaga kerja dan pengadaan aset, terutama untuk gedung dan infrastruktur teknologi informasi (IT).
Sementara proyeksi penerimaan OJK pada 2024 ditargetkan mencapai Rp8,38 triliun.
Mirza menambahkan, penyesuaian tarif pungutan OJK telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2014.
Selanjutnya, sesuai dengan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Pasal 37, terdapat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pungutan dan rencana kerja anggaran OJK yang saat ini sedang berada di pembahasan tahap akhir.
Sebelumnya, saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (20/11/2023), Mirza menjelaskan penerimaan OJK nantinya akan digunakan untuk enam peta strategis.
Pertama, untuk penguatan pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap prinsip prudensial, keterbukaan, dan market conductyang terintegrasi.
Kedua, peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan data secara terintegrasi dan transparan. Ketiga, mengakselerasi kegiatan edukasi, literasi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen.
Keempat, transformasi organisasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Kelima, pengembangan sistem informasi dalam mendukung tugas dan fungsi OJK. Terakhir, peningkatan tata kelola yang efektif dan efisien.
Baca juga: OJK proyeksi anggaran tahun 2024 dari penerimaan capai Rp8,03 triliun Baca juga: OJK terbitkan aturan untuk penguatan sistem jasa keuangan syariah Baca juga: Stabilitas industri jasa keuangan di Jateng tumbuh positif
Menkeu lapor ke Presiden soal pencairan gaji ke******Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kepada Presiden RI Joko Widodo terkait persiapan pembayaran THR dan gaji ke-13 yang diterima Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat diterima sebelum Hari Raya Idul Fitri.
"Jadi untuk proses penyusunan RPP-nya dan supaya bisa dieksekusi pada biasanya sepuluh hari sebelum Lebaran kan harus mulai dibayarkan untuk mempersiapkannya dilakukan sekarang. Jadi tadi dilaporkan kepada Bapak Presiden," kata Menkeu Sri Mulyani saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Usai menghadiri rapat internal bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Sri Mulyani mengatakan bahwa pencairan Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13 untuk ASN dapat dimulai pada H-10 sebelum Idul Fitri.
Oleh karenanya, pemerintah tengah membuat rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang mengatur besaran THR dan gaji ke-13 untuk ASN, serta TNI/Polri itu.
Berdasarkan keterangan yang dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan, komponen THR pada tahun 2023 terdiri dari pembayaran sebesar gaji pokok atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat, yaitu terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum lainnya, dan 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja.
Pada 2023, pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun ini juga diberikan kepada guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan akan diberikan 50 persen tunjangan profesi guru serta 50 persen tunjangan profesi dosen.
Menkeu menyebutkan bahwa kebijakan tersebut pertama kali dilakukan.
Adapun kebijakan pemberian THR ini merupakan bagian dari instrumen dalam APBN 2024 yang telah dirancang sebelumnya.
《airbet88 rtp》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,link slot hackerHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《airbet88 rtp》bab terbaru。