Semangat bela diri saya adalah Pangu

Ahok Nyatakan Mundur dari Komisaris Pertamina******

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan alasannya mundur dari Pertamina tak lain untuk mendukung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

“Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. Hal ini agar tidak ada lagi kebingungan terkait arah politik saya. Merdeka! Merdeka! Merdeka!” tandasnya.

Sebelumnya Ahok memang membuka peluang untuk turun gunung mengampanyekan Ganjar-Mahfud. Ahok menegaskan hal itu bisa saja dilakukan apabila ditugaskan oleh PDIP.

“Bisa saja [mengampanyekan pasangan calon nomor urut 03] jika ditugaskan oleh partai,” ujar Ahok saat dihubungi Bisnis melalui pesan singkat pada Selasa (30/1/2024) malam.

Tetapi karena jabatan sebagai Komisaris Utama Pertamina, Ahok tidak bisa ikut menjadi tim kampanye Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024. Larangan itu diatur dalam UU No 7/2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU No. 15/2023 tentang Kampanye Pemilu (PKPU Kampanye).

“Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah,” ujar Komisioner KPU RI, Idham Holik, mengutip Pasal 280 ayat (2) huruf d UU Pemilu juncto Pasal 72 ayat (4) Jusuf d PKPU Kampanye.

Kini, arah politik Ahok pun sudah jelas dengan menyatakan mundur sebagai Komisaris Utama Pertamina demi mendukung kampanye Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024.

Jueji

Rumah Mewah SYL di Jaksel Disita KPK******

Sebelumnya, pada 13 Oktober 2023 KPK resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024. Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023. SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono (KS), dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta (MH), melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II. Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai US.000 hingga US.000.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kecanduan cinta yang mendominasi: Tuan ketiga lebih memilih istri kecilnya

Gempa M 5,7 Guncang Sumbar, Terasa hingga Padang dan Bukittinggi******Sementara itu, Kalaksa BPBD Sumbar Rudy Rinaldi menyebut belum ada laporan kerusakan akibat gempa yang cukup kuat tersebut. Namun, berdasarkan informasi dari BMKG tidak berpotensi tsunami.
 Ia mengimbau masyarakat untuk tetap waspada pada potensi bencana gempa bumi ,karena Sumbar memiliki banyak potensi bencana, bahkan sempat disebut sebagai super market bencana. “Penting untuk tetap waspada guna meminimalisasi potensi korban,” ujarnya.

Teknologi sejati tak tertandingi

1,75 Juta WNI Nyoblos Pemilu 2024 di Luar Negeri, Terbanyak di Kuala Lumpur******

“Kemudian kita minta supaya tidak terjadi apa-apa, potensi-potensi pelanggaran segala sesuatunya kita kontrol tetap. Yang di Kuala Lumpur kita maklumi karena jumlah pemilih ini besar, jadi situasional dimanapun ya orang perwakilan itu kami mengikuti segala macamnya, kami minta laporan dan supaya bisa kita kontrol tetap, supaya tidak ada indikasi atau potensi pelanggaran,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa sekiranya misalkan ada potensi pelanggaran atau ada potensi menyalahi Standar Operasional Prosedur (SOP) secara administratif tentu akan segera dihentikan situasi tersebut dan kemudian dikoreksi sesegera mungkin.

Kemudian, Komisioner Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan hal yang sama, bahwa negara yang paling rawan pelanggaran pemilu sebenarnya di tempat penyelenggaraan yang paling banyak pemilihnya.

“Kalau paling banyak pemilih ada di Malaysia,” katanya, kepada awak media di Kemenlu RI.

Dia mengatakan telah menekankan kepada jajarannya untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengawasan, serta pihaknya juga sudah menyampingkan wilayah lain di luar negeri.

Sementara itu, Hasyim Asy’ari menegaskan sekali lagi bahwa kotak suara di Kuala Lumpur, surat suara yang disediakan di dalamnya sama jumlahnya dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan 2%.

“Kalau kemudian dibagi rata mau 500 pemilih tentu kami pertanyakan apa dasarnya, karena masing-masing kotak suara kan berdasarkan jumlah pemilih di DPT, tidak bisa sembarangan,” tambahnya.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “KPU: 1,75 Juta WNI Nyoblos di Luar Negeri, Terbanyak di Kuala Lumpur Malaysia”

Sun Wukong yang paling kerasukan

Addin Jauharudin Terpilih Jadi Ketua Umum GP Ansor 2024******

“Kepesertaan kongres berjumlah 429 sehingga sudah lebih dari 50 persen kuorum,” kata Pimpinan Sidang Kongres XVI GP Ansor, Faisal Saimima, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

Pada kesempatan tersebut, Addin berharap bisa memegang tanggung jawab besar ini secara amanah dan bersama-sama.

“Semoga keinginan sahabat-sahabat terkabul dan Gerakan Pemuda Ansor menjadi organisasi terkuat, terhebat di seluruh dunia,” jelasnya.

Dia menegaskan perlunya memanfaatkan angin dan gelombang untuk lekas membawa kapal organisasi sampai pada cita bersama. “Semakin kapal itu melaju menuju dermaga tujuan, maka angin juga makin kencang dan gelombang semakin besar,” ujarnya saat menyampaikan pidato seusai menerima pataka panji organisasi GP Ansor Gus Yagut di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu dini hari.

“PR kita adalah bagaimana kemudian memanfaatkan angin yang besar dan gelombang yang besar untuk sampai pada tujuan,” lanjutnya seperti dikutip dari nu.or.id.

Addin berharap seluruh kader Ansor dapat bersama-sama bahu-membahu memperkuat soliditas untuk menuju cita-cita itu. “Saya berharap kita semakin solid semakin kuat barisan kita. Kita adalah gerombolan para pemimpin terdididik yang siap untuk memimpin organisasi yang cepat dan terbaik,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuka kongres tersebut menilai ide kongres di kapal ini sebagai ide kreatif dan inovatif.

“Saya sering mendatangi kongres, munas organisasi kepemudaan, namun baru kali ini kongres diadakan di atas kapal laut, ini berarti GP Ansor kreatif dan inovatif,” ujarnya.

Saat keajaiban jatuh

Kampanye Akbar di SUGBK, Ganjar: Kita Tak Mau Rakyat Diperlakukan seperti Ayam******

“Budayawan sudah berbicara, wartawan sudah menyuarakan,civil society,termasuk juga ilmuwan, sekarang sudah keluar kampus untuk menyampaikan itu. Ini peringatan keras buat demokrasi yang ada di Indonesia. Maka bapak, ibu, seluruh proses politik yang mesti kita amankan ini, mari kita letakkan dalam pikiran dan hati yang sehat. Mari kita dengarkan suara si miskin,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Selain itu, Ganjar mengatakan bahwa hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024 merupakan penentuan untuk masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, dia meminta pihak terkait untuk bekerja dengan baik dan tetap netral.

“Proses politik 14 Februari adalah proses yang akan menentukan hasil kita semuanya. Saudara sudah siap? Saudara sudah siap? Jika sudah siap, maka mari kita ikuti seluruh proses politik ini dengan baik. Biarkan rakyat menentukan sendiri dengan kebebasannya. Biarkan aparatur TNI, Polri, ASN, bekerja melayani masyarakat, biarkan mereka netral, biarkan mereka semua memberikan layanan terbaik untuk anak-anak bangsa,” tuturnya.

Kampanye akbar bertajuk Konser Salam Metal-Menang Total itu juga dihadiri calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud Md dan para petinggi partai politik dari koalisi pendukung.

Di antaranya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Plt. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, dan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Ada juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Salahuddin Uno, hingga mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.