candy99

Penjahat penjelajah waktu

Puluhan Pedagang Pasar Tanah Abang Tunggak Sewa Kios Hingga Rp43 Juta******

Sejumlah pedagangdi Pasar Tanah AbangBlok B, Jakarta Pusat menunggak pembayarankioshingga puluhan juta rupiah.

Tunggakan itu diketahui dari surat peringatan dari Unit Pasar Besar (UPB) Pasar Tanah Abang Blok B yang ditempel di sejumlah kios.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Selasa (19/9) sore, sejumlah kios tutup ditempeli surat peringatan itu.

Hal serupa juga terlihat di lantai 3. Jumlah kios yang tutup dan ditempeli surat tak terhitung oleh jari.

Sementara, di lantai 2 jumlah kios yang ditempeli surat tidak sebanyak di lantai 3 dan 3A.

Adapun jumlah tunggakan dari setiap kios beragam. Dari pantauan, yang paling kecil adalah Rp8 juta. Sedangkan yang paling tinggi mencapai Rp43,3 juta.

"Sampai dengan surat ini saudara belum membayar/melunasi tunggakan kewajiban biaya pengelolaan pasar (BPP)/service charge. Adapun kewajiban yang belum dibayar sampai dengan bulan Juni 2023 sebesar Rp43,3 juta," demikian bunyi surat yang dimaksud kepada salah satu kios.

Dalam surat tersebut, pemilik kios juga diwajibkan segera membayar tagihan pada hari kerja paling lambat 7 hari kalender sejak surat dikeluarkan.

Apabila sampai batas waktu tersebut pemilik kios belum membayar, pengelola akan memberikan surat penutupan sementara.

Selanjutnya, sesuai Surat Keputusan (SK) Direksi Perusahaan Daerah Pasar Jaya Nomor 117 Tahun 2023 Bab VIII sanksi terkait penggunaan tempat usaha Pasal 29 Ayat (3) tahapan pemberian sanksi, dan Pasal 20 Peraturan Direksi PD Pasar Jaya Nomor 360 Tahun 2014, akan diberikan sanksi pembatalan hak pemakaian usaha.

Pedagang Pasar Tanah Abang memang sedang terlilit masalah belakangan ini. Masalah terkait penurunan omzet dagangan.

Annie, salah satu pedagang yang ditemui CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu menyebut penurunan omzet terjadi akibat anjloknya penjualannya sampai 80 persen belakangan ini.

Perempuan yang berjualan sejak 2019 di Pasar Tanah Abang itu menduga salah satu faktor merosotnya pengunjung adalah menjamurnya tren berbelanja online belakangan ini.

[Gambas:Video CNN]

Mereka banyak menjajakan produk pakaian dengan harga barang lebih murah dibanding di Tanah Abang. Tawaran itu katanya, pasti mengubah minat pembeli.

Pembeli yang awalnya belanja pakaian ke Tanah Abang, sekarang lebih memilih belanja online. Selain harganya yang lebih murah, belanja online juga tak perlu membuat mereka berdesakan dan berpanas-panasan dalam belanja.

Annie masih ingat betul bagaimana ramainya Pasar Tanah Abang pada 2019 lalu, sebelum fenomena belanja online dan pandemi covid-19 menghantam. Annie mengenang saking ramainya melayani pembeli, sampai-sampai ia tidak bisa duduk.

"Sampai berdiri terus dulu, tidak bisa duduk," katanya.

Keluhan sama juga disampaikan Soleh, pedagang lain.

"Sekarang sudah kaya gini, sudah sepi banget. Pemasukan tak menentu. Kadang ada, kadang tak ada sama sekali," keluh.

Ia mengaku pada 2019 bisa mengantongi puluhan juta per hari. Namun, saat ini ia pernah mengalami hanya mendapat satu pembeli dalam satu hari.

Menurutnya, masalah yang dialami pedagang Pasar Tanah Abang tak lepas dari kemunculan TikTok Shop.

TikTok Shop merupakan platform social e-commerce yang memungkinkan penjual untuk menawarkan produknya ke pengguna secara langsung. Penjual maupun kreator dapat menjual produknya melalui in-feed videos, LIVEs, dan tab katalog produk.

"Dulu sebelum TikTok ada, tokonya masih ada, Lazada, Shopee itu tidak pengaruh ke pasaran. Sekarang sudah ada TikTok hadir (jadi sepi)," Jelas Soleh.

Gambar Dewa Takdir

Kata Pengamat soal APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan pemerintah memberikan penjaminan pinjaman untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

Komitmen itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Beleid diteken Sri Mulyani pada 31 Agustus lalu. Beleid mengatur soal penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian pendanaan dalam rangka menutup kenaikan atau perubahan biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Jaminan diberikan dengan mempertimbangkan berbagai prinsip.

"Kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal," kata beleid itu.

Sri Mulyani mengatakan penjaminan proyek KCJB diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021. Penjaminan diberikan karena terjadi pembengkakan biaya proyek yang memicu lahirnya pinjaman tambahan.

Biaya pembangunan KCJB memang membengkak. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek hanya US,13 miliar.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

PMK Nomor 89 Tahun 2023 tadi pun sempat ramai dikritik karena disinyalir pemerintah menggadaikan APBN. Namun, hal ini ditepis oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Menurut Prastowo, PMK Nomor 89 Tahun 2023 hanya penjaminan biasa. Ia mengatakan pemerintah sudah biasa memberikan penjaminan proyek infrastruktur.

"Lalu masalahnya di mana? Tidak ada. Selama ini dijamin aman karena tata kelola dan manajemen risiko sangat dijaga. Yang bermasalah itu pikiran jorok, seolah APBN digadaikan ke China!," kata Yustinus dalam akun twitternya @prastow, Selasa (19/9).

Ia menjelaskan pemerintah memberikan penjaminan kepada PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai pemegang saham mayoritas KCJB agar dapat meningkatkan reputasinya ke pemberi pinjaman. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap proyek KCJB.

"Jelas ya, yang meminjam PT KAI ke kreditur, bukan pemerintah, apalagi seolah APBN langsung digunakan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan sebenarnya keterlibatan APBN dalam proyek KCJB ini sebagai jaminan jika PT KAI di kemudian hari akan melakukan pinjaman.

"Sehingga APBN di sini seperti semacam letter of guaranteeyang kemudian seharusnya bisa menekan cost of borrowing ketika kemudian kereta api cepat membutuhkan pendanaan di kemudian hari," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/9).

Meski demikian, kata Yusuf, keterlibatan APBN akhirnya memunculkan kontijensi risk yang kemudian bisa muncul dari proyek KCJB.

Memang, APBN tidak serta merta menalangi kebutuhan dana yang semisal dibutuhkan dalam perjalanan operasional kereta api cepat ini. Namun, hal ini tidak menutup fakta bahwa ada risiko kontingensi yang kemudian harus ditanggung oleh APBN dari kesepakatan ataupun kebijakan ini.

Oleh karena, menurut Yusuf sebenarnya perlu yang dipastikan adalah skenario-skenario operasional dari KCJB perlu dipastikan berjalan sesuai dengan rencana.

"Misal di sisi target penumpang, apakah kemudian target penumpang per hari per bulan ataupun per tahun itu mencapai sesuai proyeksi sebelumnya," kata Yusuf.

"Kalaupun misalnya tidak tercapai apa bentuk mitigasinya? Bentuk mitigasi inilah yang juga akan berkorelasi terhadap risiko yang muncul dari kebijakan ini," sambungnya.

Yusuf juga menyebut KCJB akan berpotensi meningkat kinerja perekonomian di daerah yang terdapat stasiun. Pada muaranya ketika meningkatkan perekonomian akan berpotensi memunculkan titik-titik ekonomi baru.

Nah, titik-titik ekonomi baru inilah yang kemudian perlu dipantau. Apakah dia bisa berjalan sesuai dengan proyeksi atau tidak.

"Karena sama seperti argumen penumpang di atas, ini akan juga berkorelasi dengan risiko yang bisa muncul dalam operasional kereta api cepat ini sehingga mitigasi yang handal akan mengurangi risiko yang kemudian bisa muncul ke APBN melalui kebijakan ini," jelas Yusuf.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tekanan China

Tak terkalahkan

KAI Tebar Diskon 20 Persen Buat Penumpang Disabilitas******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI membagikan diskon tiket kereta api kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi sebesar 20 persen bagi penumpang disabilitas untuk keberangkatan mulai 17 September 2023 dan seterusnya.

Diskon dibagikan dalam rangka Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada 4 September 2023.

"Diskon tetap bagi pelanggan disabilitas ini sebagai kado KAI di Hari Pelanggan Nasional bagi saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama," ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangan resmi, Senin (4/9).

Registrasi reduksi disabilitas wajib menggunakan surat keterangan asli dari dokter rumah sakit/puskesmas yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah penyandang disabilitas.

Registrasi dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membawa surat keterangan asli dari dokter rumah sakit/puskesmas, KTP asli, dan pas foto milik penumpang reduksi disabilitas yang akan didaftarkan.

Registrasi untuk mendapatkan potongan harga ini dilakukan hanya sekali saja. Penumpang selanjutnya dapat membeli tiket dengan tarif reduksi melalui aplikasi Access atau Loket Stasiun.

"Yang harus diperhatikan penumpang disabilitas yaitu saat proses boarding dan pemeriksaan di atas kereta api, pemegang tiket dengan tarif reduksi disabilitas wajib menunjukkan bukti KTP asli atau surat keterangan asli penyandang disabilitas," ujar Joni.

Apabila pada saat proses boarding dan atau pemeriksaan di atas kereta api, penumpang terkait tidak dapat menunjukkan KTP asli atau surat keterangan asli penyandang disabilitas, maka tiket dianggap hangus dan diturunkan pada kesempatan pertama.

"Dengan adanya pemberian tarif reduksi bagi pelanggan disabilitas ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat penyandang disabilitas yang ingin bepergian dengan kereta api yang aman, nyaman, dan tepat waktu," pungkas Joni.

[Gambas:Video CNN]

Sembilan putaran sangat indah

Kenapa India yang Berpenduduk 1,4 M Jiwa Bisa Ekspor Beras, RI Impor?******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan heran karena India berpopulasi 1,4 miliar orang, tetapi sanggup surplus 7 juta ton dan menjadi negara pengekspor beras.

Itu berbanding terbalik dengan Indonesia yang berpenduduk 270 juta jiwa tapi masih 'asyik' impor beras.

Karena keheranan itu, ia bertanya langsung pada menteri terkait di India. Pertanyaan ia ajukan saat mendampingi Presiden Joko Widodo di KTT G20 ke-18 pada 9 September-10 September 2023.

Perhatian dilakukan India dengan memberi pupuk gratis kepada para petani. Mereka juga menerapkan penggunaan teknologi canggih di persawahan.

Karena langkah itu, ia mengatakan India bisa dua hingga tiga kali panen beras dalam setahun dengan hasil melimpah.

"Dan itu semua dikerjakan koperasi, bukan konglomerasi. Seperti zamannya Orde Baru Pak Harto (Presiden ke-2 Indonesia Soeharto) dulu. Pupuk koperasi, pabrik beras koperasi, agen beras ya koperasi, semua diatur begitu. Jadi, lingkaran masyarakat kepada masyarakat," tuturnya dalam Diseminasi Perizinan Berusaha di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Harris Vertu Harmoni Hotel, Jakarta Pusat, Senin (11/9).

"Ini yang mesti kita tata karena kita ini memang konglomerasi. Pakan ternak dia, ayam dia, telur dia, semua dia. Ini harus diatur, diperbaiki, tapi pemerintah yang akan datang lah, tidak terkejar kalau sekarang," imbuh pria yang akrab disapa Zulhas itu.

Infografis Data Produksi dan Impor Beras RI 5 Tahun Terakhir. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut swasembada beras India bukanlah hal baru. India memang perkasa dalam memproduksi beras.

Syaiful menyebut keperkasaan India terlihat dari kemampuannya menguasai 40 persen pasar beras global dan mengekspor rata-rata 20 juta ton beras ke 150 negara. Menurutnya, cadangan beras India kini ada 58 juta ton, di mana hasil panen setiap tahunnya menyentuh 160 juta ton.

"Tapi kalau dikatakan India meniru Soeharto sampai swasembada beras, keliru besar. Lagi pula, swasembada zaman Soeharto hanya seumur jagung karena setelah itu Indonesia tetap menjadi negara importir beras," katanya kepada CNNIndonesia.com.

India dan Indonesia pernah menjadi importir beras pada 1960-an. Namun, setelah itu India mereformasi besar-besaran sektor pertaniannya secara lebih terintegrasi dan konsisten ketimbang Indonesia.

Akan tetapi, Syaiful menyebut tidak bisa langsung membandingkan kedua negara yang punya jumlah penduduk dan luas lahan pertanian berbeda. Ia merinci luas lahan pertanian India sekitar 40 juta hektare, sedangkan Indonesia hanya 10,6 juta hektare.

Ia menyebut lahan pertanian India separuhnya kering dengan kemampuan rata-rata memproduksi 4,3 ton gabah kering giling (gkg) per hektare. Lalu, jangka waktu produktivitas tanam-panen India hanya 4 bulan karena mengandalkan musim penghujan.

"Sebenarnya Indonesia jauh lebih beruntung karena meski luas lahan padi hanya 10,6 juta hektare, tetapi bisa panen 2 sampai 3 kali dalam setahun. Tingkat produktivitas panennya rata-rata 6-7 ton gkg per hektare," rinci Syaiful.

Kendati demikian katanya, India konsisten mereformasi pertaniannya. Itulah yang kudu ditiru Indonesia.

Infografis Pergerakan Harga Beras Sepanjang 2023. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Hal yang bisa dicontoh Indonesia dari India

Syaiful menyebut tulang punggung kemajuan pertanian India berada di riset kuat atas benih dan pupuk. Ada juga riset teknologi pascapanen, seperti dryer, penggilingan padi efisien, serta warehouse modern yang sebagian besar dikelola industri kecil dan menengah di pedesaan.

Selain itu, India getol membangun bendungan, kanal air, dan irigasi modern untuk mencegah banjir dan kekeringan sejak 1970-an.

Sedangkan Indonesia tidak ada langkah yang dilakukan seperti India. Menurutnya, riset benih di Indonesia sangat lemah. Teknologi pascapanennya juga masih terbelakang.

"Terbukti dari banyak bangkrutnya penggilingan padi rakyat karena tidak mampu bersaing dan dari dulu tidak pernah ada perbaikan rendemen gabah ke padi. Sehingga bom waktunya sekarang, di mana produktivitas panen semakin turun," tutur Syaiful.

"Terkait pupuk, tidak ada pupuk gratis, baik di India maupun China. Pemerintah mendorong industri-industri pupuk di di daerah sehingga lebih efisien dan harganya terjangkau petani. Sementara, di Indonesia pupuk dimonopoli BUMN. Meski harganya murah, tetapi hanya mampu meng-cover tidak sampai 50 persen jumlah petani yang membutuhkan," sambungnya.

India juga punya sistem cadangan pangan yang tertata dengan baik dan regulasinya jelas. Menurutnya, rata-rata stok cadangan beras India minimal 30 persen dari total kebutuhan konsumsi nasional.

Di lain sisi, cadangan beras pemerintah di Indonesia hanya dipatok 8 persen. Kalau dikonversi dengan kebutuhan nasional, angka itu cuma 480 ribu ton.

Padahal, kebutuhan beras per bulan di tanah air mencapai 2,7 juta ton. Minimnya cadangan beras pada akhirnya menimbulkan krisis.

Infrastruktur Pengairan RI Tak Seperti India dan China

Catatan Berburu Hantu Maoshan

Respons Jasa Marga Usai Eks Dirut Jadi Tersangka Korupsi Tol MBZ******

PT Jasa Marga (persero) Tbk. menghormati proses hukum yang berjalan terkait penetapan tersangka kasus dugaan korupsipembangunan Tol Jakarta-Cikampek II elevated alias TolMBZ ruas Cikunir sampai Karawang Barat.

Mantan pegawai Jasa Marga yang baru ditetapkan sebagai tersangka adalah Djoko Dwijono selaku eks Dirut PT Jasa Marga Jalan layang Cikampek (JJC) periode 2016-2020.

"Jasa Marga menghormati keputusan hukum yang berlaku dan berkomitmen mendukung proses hukum yang berjalan dengan bersikap kooperatif selama proses penyidikan yang melibatkan mantan pegawai Jasa Marga," mengutip siaran pers Jasa Marga, Rabu (13/9).

"Dapat kami sampaikan bahwa kasus hukum yang sedang terjadi tidak berdampak pada kegiatan Perseroan, baik secara operasional maupun keuangan," mengutip siaran pers.

Jasa Marga menyatakan bakal selalu berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas, transparansi serta profesionalisme yang berpedoman kepada good corporate governance.

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI baru saja menetapkan tiga tersangka dalam dugaan kasus korupsi proyek jalan Tol Jakarta Cikampek II elevated alias Tol MBZ ruas Cikunir sampai Karawang Barat.

Salah satunya adalah Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasa Marga Jalanlayang Cikampek (JJC) periode 2016-2020.

Kejagung mengayakan tiga tersangka baru pada pekerjaan pembangunan (design and build) Tol MBZ itu selain DD adalah YM selaku Ketua Panitia Lelang JJC, dan TBS selaku tenaga ahli Jembatan PT LGC.

Para tersangka diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Kuntadi mengatakan dalam kasus itu total tim penyidik telah memeriksa 146 saksi.

Pembunuhan mutlak

Luhut Minta Waktu Berantas Polusi RI: China Perlu 20 Tahun******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan meminta masyarakat bersabar soal masalah polusi udara Indonesia. Ia membandingkan dengan China yang perlu 20 tahun untuk mengatasinya.

Pemerintah, sambungnya, sedang melakukan kajian penyebab polusi udara melalui program kemitraan Indonesia-Australia untuk perekonomian (Prospera). Harapannya, hasil kajian tersebut bisa selesai dalam dua pekan.

"Sekarang lagi dihitung mereka. Ini kan bukan seperti balik tangan. Kadang banyak teman-teman itu pikir 'Kok gak begini ya?'. Kan begitu harus dihitung. Makanya kita berharap teman-teman di menteri saya sampaikan, ini pekerjaan maraton, bukan seketika," jelasnya di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).

Luhut juga menyinggung soal pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Ia mengatakan bakal ada insentif yang sedang disiapkan.

Kendati, ia tidak menegaskan bagaimana skema insentif tersebut. Luhut hanya meminta masyarakat bersabar.

"Saya tuh selalu basisnya studi. Jadi, dari studi itu supaya orang yang pintar dan ahli, jangan saya. Saya kan ndak ngerti, hanya manajer saja," tuturnya.

Ia pun menyinggung hasil pengetesan di lapangan yang menunjukkan 37 persen sepeda motor tidak lulus uji emisi. Oleh karena itu, upaya perbaikan kualitas bahan bakar juga diupayakan.

Luhut menyebut penghapusan pertalite di 2024 masih dalam pembahasan. Ia menekankan langkah-langkah yang ditempuh harus terukur.

"Nanti kita lakukan semua itu, sekarang lagi dihitung. Ini kan apa namanya, supaya, ini masalah polusi juga. Jadi, kita mau apa namanya etanol berapa persen, supaya oktannya turun (naik), supaya sulfurnya kurang," jelasnya.

"Ya kita akan tetap lihat (harga pertamax green 92) agar rakyat itu gak terbebani. Itu kuncinya," tutup Luhut.

[Gambas:Video CNN]