neng4d club

Diamond Ace Raja Kursus

AP Aviasi Benahi SOP Bandara Kualanamu Buntut Wanita Tewas di Lift******

PT Angkasa Pura Aviasi (AP Aviasi) membenahi standar operasional prosedur (SOP) Bandara Kualanamu, Medan, Sumatra Utara buntut wanita tewas terjatuh di lift.

Direktur Utama AP Aviasi Achmad Rifai mengatakan pihaknya melakukan penyempurnaan SOP untuk meningkatkan aspek keamanan dan pelayanan. Selain itu, Achmad juga menyinggung soal pembinaan sumber daya manusia (SDM) internal.

"Kami telah melakukan penyempurnaan prosedur operasi di Bandara Kualanamu. Termasuk di dalamnya adalah memastikan bahwa semua fasilitas publik berfungsi dengan baik. Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa bandara merupakan prioritas kami," tuturnya dalam keterangan resmi, Jumat (12/5).

Ia mengatakan AP Aviasi selaku pengelola Bandara Kualanamu mengapresiasi saran dari Ombudsman. Achmad juga menegaskan bahwa semua pihak terkait telah sepakat menyelesaikan masalah ini secara baik-baik.

Menurutnya, penyelesaian dengan pihak keluarga korban telah disepakati pada Kamis (11/5). Achmad menegaskan ini adalah bentuk komitmen AP Aviasi kepada pengguna jasa bandara dengan terus memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan yang sesuai regulasi.

Sebelumnya, korban bernama Aisah dilaporkan hilang kontak dengan kerabatnya pada Senin (24/4). Namun, jasad korban baru ditemukan pada Kamis (27/4) lalu setelah tercium bau busuk.

[Gambas:Video CNN]

Bunga bertebaran di seluruh wajah dengan senyuman

Akademisi Nilai RUU Kesehatan Berpotensi Rugikan BPJS******

Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan dinilai banyak mengubah pasal pada Undang-Undang (UU) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS. Sehingga, RUU Kesehatan disebut akan mengintervensi BPJS dan menyebabkan penyimpangan berbagai kebijakan.

Ketua II Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan (P3HKI) Ahmad Anshori memberi contoh draf RUU Kesehatan pasal 425 yang menyatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Menurut Anshori, ada potensi penyelewengan dari pasal tersebut. Saat ini, BPJS Kesehatan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan.

"Artinya, kemudahan intervensi yang dilakukan kementerian dulu terhadap BPJS, itu mengakibatkan kebijakan yang salah, penyimpangan-penyimpangan terjadi yang terkemas dalam regulasi, dan itu akan kembali terulang terjadi jika RUU Kesehatan ini disahkan," ungkap Anshori.

Dia menyebut, penentuan sikap buruh sebaiknya bukan disebabkan BPJS sebagai lembaga, tetapi karena masyarakat yang direpresentasikan oleh fungsi jaminan sosial yang dikelola dan dilaksanakan oleh BPJS berpotensi kacau.

Selanjutnya, Anshori menyinggung draf RUU Kesehatan pasal 23 ayat 2 yang menyebut bahwa BPJS wajib menerima kerja sama yang diajukan fasilitas kesehatan yang telah memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Tidak ada UU yang seperti ini, UU mana yang menyatakan anda wajib menerima swasta," ujar Anshori.

Anshori menilai, RUU Kesehatan memiliki tujuan lain. Sebelumnya, BPJS berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS, memiliki posisi strategic purchaser, di mana atas nama seluruh peserta BPJS akan bernegosiasi dengan fasilitas kesehatan.

Untuk itu, Anshori mendorong serikat pekerja agar bergerak, sehingga RUU Kesehatan menjadi lebih baik.

"Namun hal tersebut sebentar lagi akan dirampok dengan RUU Kesehatan ini. BPJS hanya akan tahunya bayar-bayar saja, bahkan ketika misalnya ada rumah sakit yang fraud, maka BPJS tidak bebas untuk bertindak," paparnya.

Bunga mekar di Jinxiang

Cerita Luhut Berantem Lawan Kemenkeu soal Subsidi Kendaraan Listrik******

Menko Kemaritiman dan InvestasiLuhut Panjaitan bercerita soal lika liku pemerintah dalam mengambil keputusan soal pemberian subsidi kendaraan listrik. Karena masalah tersebut, Luhut bercerita sampai harus berantem dan perang urat syaraf dengan Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyanisoal kebijakan itu.

"Electric vehicle (EV) itu saya dorong habis-habisan. Saya kadang berkelahi dengan Kemenkeu. Mereka bilang, 'wah ini insentif'. Ini kan carbon emission harus kita dorong, kasih insentif juga. Kita harus secepat mungkin membuang bus, sepeda motor, sama mobil yang karbon emisinya tinggi," jelasnya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Menurut Luhut, mendukung program kendaraan listrik sebenarnya mudah karena Indonesia tinggal mengikuti benchmark dengan Thailand dan Vietnam. Namun, insentif yang diberikan kudu bersaing jika RI ingin dilirik dunia.

Menko Marves Luhut menyebut hampir seluruh dunia menggalakkan program untuk mendorong kendaraan listrik itu. Dengan begitu, Indonesia tidak bisa semena-mena melawan arus.

"Mengenai mobil listrik sudah ada studi komprehensif. Saya kira seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita lawan arus dunia juga. Siapa yang berkomentar saya tidak tahu, suruh dia datang ke saya biar saya jelaskan bahwa itu tidak benar omongannya," tegasnya.

Sebelumnya, kritik datang dari bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan. Ia menyebut solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi mobil listrik.

Menurut Anies, 'keistimewaan' berupa subsidi atau insentif bukan solusi menyelesaikan permasalahan lingkungan dan meningkatkan penjualan kendaraan listrik, bahkan insentif diklaim banyak diserap masyarakat berkocek tebal.

"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukan terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," ujar Anies dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

[Gambas:Video CNN]

Quanqingshanhe

Gubernur Bali Minta Pempus Rombak Kebijakan Ramah Impor Pangan******

Gubernur Bali I Wayan Koster mengusulkan pemerintah pusat untuk mengubah kebijakan yang memudahkan masuknya pangan impor. Padahal peraturan tersebut tidak mendukung potensi pertanian dalam negeri.

"Regulasi yang ramah impor menurut saya harus dirombak secara lebih radikal agar pro rakyat dan pro daerah di Indonesia. Banyak sekarang perpres yang terbit pada zaman orde baru masih berlaku sampai sekarang, yang sangat menyulitkan kita memberdayakan potensi ekonomi daerah," kata Wayan dalam Musrenbangnas Penyusunan RPJPN 2025-2045, Senin (22/5).

Wayan mengatakan setiap daerah di Indonesia memiliki potensi pertanian. Namun, Indonesia justru mengimpor berbagai pangan.

"Yang laku adalah beras impor. Beras kita lebih mahal sehingga tidak laku," kata Wayan.

Ia mengaku sempat bertemu dengan pihak Bulog Kanwi Bali yang ingin membawa masuk 5.000 hingga 10 ribu ton ke Bali. Ia pun langsung menolak beras impor tersebut ke Bali karena wilayah tersebut mengalami surplus beras.

"Kalau Bulog mau beli, beli lah (beras) petani kita. Jangan beli beras Vietnam, menurut saya begitu harusnya. Walaupun lebih mahal kan yang sejahtera rakyat kita. Lebih murah kita beli disana kan yang sejahtera petani Vietnam. Menurut saya ngapain," kata Wayan.

Bulog kembali mendapat penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mengimpor dua juta ton beras pada tahun ini. Padahal, saat ini sudah menjelang musim panen.

Presiden Jokowi kemudian menjelaskan alasan di balik rencana impor beras tersebut. Ia mengatakan beras itu akan menjadi cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog di tengah ancaman el nino yang menyebabkan kemarau panjang dan bisa mengganggu panen.

Jokowi mengatakan el nino tidak hanya mengancam Indonesia, tetapi juga negara lain. Maka dari itu impor beras dilakukan sebagai antisipasi. Ia menjamin masuknya beras impor tidak akan mengganggu harga gabah petani karena akan datang secara bertahap.

"Itu (beras impor) tidak mengganggu harga gabah petani. Tadi sudah disampaikan oleh Henry Saragih (Serikat Petani Indonesia) dan datangnya juga bertahap ya," kata Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Xuan kembali

Realisasi Investasi Sulsel Capai Rp3.045 T Sepanjang Kuartal I 2023******

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan capaian realisasi investasipada kuartal I 2023 mencapai Rp3.045 triliun atau naik Rp901 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Memang ini banyak animo untuk investasi, apalagi Sulsel ini termasuk wilayah yang memiliki potensi yang luar biasa. Tahun kemarin luar biasa lompatannya, tahun ini juga luar biasa lompatan investasinya dibanding target meningkat pesat," kata Andi Sudirman, Minggu (14/5).

Andi menilai dengan melihat tren yang ada saat ini, ke depan Sulsel akan menjadi primadona investasi yang dimana didukung infrastruktur yang memadai dan pendukung yang ada.

Saat ini PMDN Sulsel mencapai Rp2.424 triliun dan PMA mencapai Rp803 miliar. Sementara realisasi tertinggi disumbang dari sektor usaha penanaman modal pertambangan sebesar Rp458 miliar. Kemudian disusul transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar Rp403 miliar serta industri logam Rp375 miliar.

Menurutnya, pemda Sulsel akan terus berupaya dalam memberikan kemudahan perizinan untuk berinvestasi di Sulsel.

"Kita terus berupaya untuk menarik calon investor baik luar maupun dalam negeri dengan memberikan jaminan kemudahan perizinan dalam berinvestasi, Sulawesi Selatan ramah investasi," jelasnya.

Lihat Juga : TAIPANSavitri Jindal, Wanita Terkaya di Asia Berharta Rp259,8 T

Meski mendorong sebagai daerah yang ramah investasi, Andi Sudirman menekankan agar investor memberdayakan masyarakat sekitar dalam membuka lapangan pekerjaan.

Realisasi investasi sepanjang 2022 di Sulawesi Selatan sebesar Rp14,258 triliun. Nilai itu berhasil melebihi target RPJMD Tahun Anggaran 2022 untuk investasi.

[Gambas:Video CNN]

Setelah kiamat, semua manusia menjadi titik pengalaman

Pengusaha SPBU di Aceh Kecewa Gegara BSI Error******

Pengusaha SPBU di Aceh kecewa dengan layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang sejak kemarin, Senin (8/5), mengalami gangguan hingga tidak bisa digunakan untuk bertransaksi.

Padahal, BSI merupakan bank pelat merah yang banyak digunakan oleh warga Aceh untuk bertransaksi mengingat bank konvensional tidak lagi beroperasi di tanah rencong.

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) wilayah Aceh Nahrawi Noerdin mengungkapkan saat error terjadi, tidak ada solusi bagi pemilik SPBU untuk melakukan penebusan minyak ke PT Pertamina (Persero).

Menurut Nahrawi, sebelum BSI terbentuk, transaksi penebusan minyak oleh pemilik SPBU di Aceh bisa dilakukan di sejumlah bank, karena ada sistem host to host. Namun, saat ini layanan hanya diberikan satu bank yaitu BSI.

"Seharusnya, ada bank konvensional lain satu di Aceh yang memiliki sistemhost to host, jadi ada solusi saat satu bank error," usulnya.

Menurut Nahrawi, hingga saat ini, pelayanan bank syariah di Aceh masih cukup jauh dari harapan, terutama bagi kalangan dunia usaha. Terlebih, hal-hal yang menyangkut masalah layanan primer sebuah lembaga keuangan saja masih terkendala dan jadi keluhan masyarakat.

Jika kondisi ini terus berlarut, menurut Nahrawi, Aceh jadi terisolir secara nasional dan internasional dalam urusan transaksi keuangan. "Akses dan layanan keuangan yang bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita di seluruh Indonesia tidak bisa dinikmati di Aceh. Itu cukup besar pengaruhnya bagi dunia usaha dan bagi perekonomian Aceh," ucapnya.

Sementara itu, Corporate Secretary BSI Gunawan Arief Hartoyo mengatakan, saat ini layanan transaksi BSI di sejumlah cabang sudah berangsur pulih.

"Alhamdulillah, saat ini sekitar 1.200 unit ATM BSI pulih dan secara bertahap kantor-kantor BSI telah Kembali beroperasi. Kami senantiasa akan memantau perkembangan secara berkelanjutan," ujar Arief dalam keterangan terpisah.

Pantauan CNNIndonesia.com, mobile bankingBSI masih tidak bisa digunakan hingga pukul 15:40 WIB.

Sementara, untuk pelayanan tarik tunai di sejumlah ATM sudah bisa digunakan. Hal itu membuat warga mengantre melakukan penarikan uang di sejumlah ATM karena khawatir layanan akan error lagi.

[Gambas:Video CNN]