livedrawtotomacau

Dalang tingkat dewa

parisqq

Dewas KPK nyatakan 12 pegawai bersalah soal pungli di Rutan KPK******

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan 12 pegawai lembaga antirasuah bersalah telah menerima sejumlah uang dalam perkara pungutan liar di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

"Menyatakan para terperiksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menyalahgunakan jabatan atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan KPK baik dalam pra pelaksanaan tugas maupun kepentingan pribadi dan atau golongan," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Kamis.

Tumpak menerangkan 12 pegawai KPK tersebut telah melanggar Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Dewas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK.

Dewas juga menjatuhkan hukuman berupa mewajibkan para terperiksa melakukan permintaan maaf secara terbuka.

"Menjatuhkan sanksi berat kepada para terperiksa masing-masing berupa permintaan maaf terbuka secara langsung," ujarnya.

Dewas KPK juga merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan guna penjatuhan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tumpak mengatakan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, para terperiksa mengetahui para tahanan KPK menggunakan HP di dalam rutan KPK namun dibiarkan karena para terperiksa telah menerima uang tutup mata setiap bulannya dari para tahanan KPK.

Para terperiksa bahkan memberikan fasilitas lainnya seperti membantu para tahanan memasukkan barang atau makanan atau mengisi daya menggunakan powerbank yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh para terperiksa.

Adapun daftar pegawai tersebut beserta uang yang diterima selama tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut

1. Deden Rochendi: Rp 425.500.000
2. Agung Nugroho: Rp 182.000.000
3. Hijrial Akbar: Rp 111.000.000
4. Candra: Rp 114.100.000
5. Ahmad Arif: Rp 98.600.000
6. Ari Teguh Wibowo: Rp 109.100.000
7. Dri Agung S Sumadri: Rp 102.600.000
8. Andi Mardiansyah: Rp 101.600.000
9. Eko Wisnu Oktario: Rp 95.600.000
10. Farhan bin Zabidi: Rp 95.600.000
11. Burhanudin: Rp 65.000.000
12. Muhamad Rhamdan: Rp 95.600.000
Baca juga: Dewas KPK gelar sidang etik pegawai terkait pungli di Rutan KPK
Baca juga: Dewas KPK tanggapi kritik lambat tangani aduan masyarakat
Baca juga: Dewas KPK periksa 169 pegawai terkait pungli di Rutan KPK

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

NPC di kota

doyan303

Menjaga kewarasan dalam pemilu berbalut kasih sayang******

... mereka (perlu) menyiapkan satu ruang di hati untuk menerima kekalahan.

Jakarta (ANTARA) - Ketika pakar kesehatan ditanya mengenai siapa saja yang rentan mengalami gangguan mental usai pemilihan umum yang kali ini bertepatan dengan perayaan Hari Kasih Sayang alias Valentine, jawabannya adalah siapa saja. Baik itu peserta pemilu yang kalah, pendukung mereka maupun para pemilih calon, seperti dikatakan dokter spesialis kedokteran jiwa lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dr. Ashwin Kandouw, Sp. K.J.

Gangguan mental ini bisa mulai dari stres atau berada pada keadaan tidak tidak bisa menghadapi tekanan, kemudian apabila berlanjut dapat menjadi cemas, berlanjut ke depresi hingga psikosis atau kehilangan kemampuan menilai realitas.

Bagi mereka yang kalah dalam pemilu, cemas bisa muncul karena merasa khawatir harus bertanggung jawab terhadap dukungan-dukungan finansial yang didapatnya dan rasa malu yang muncul.

Saat cemas ini berkepanjangan, seseorang berisiko terkena depresi yang ditandai gejala seperti sedih berkepanjangan, misalnya, lebih dari 2 minggu, lalu kehilangan kesenangan dari hobi-hobinya, penurunan tenaga sehingga menjadi cepat lelah, dan penurunan konsentrasi sehingga sulit fokus.

Gejala depresi lainnya bisa juga perubahan nafsu makan baik itu turun atau malah menjadi makan berlebihan, perubahan pola tidur entah itu sulit masuk tidur atau mudah terbangun serta ada kecenderungan menarik diri dari pergaulan dan mengalami penurunan kepercayaan diri, ragu untuk mengambil keputusan dan pada tahap berat melukai diri sendiri, hingga mengakhiri hidup.

Selain depresi, gangguan mental yang bisa dialami seseorang termasuk dalam konteks pemilu yakni psikosis yakni kehilangan kemampuan menilai realita. Pasien psikosis dapat mulai berhalusinasi, misalnya, mendengar sesuatu padahal tidak ada suara apa pun, hingga mengalami waham, misalnya, meyakini dirinya menang padahal sebenarnya kalah.

Muncul atau tidaknya gangguan yang muncul ini sebenarnya bergantung dari sejumlah hal antara lain persepsi seseorang terhadap kekalahannya, kesiapannya menghadapi kekalahan, ketangguhan mentalnya untuk bisa menghadapi dan menerima kekalahan.

Di sisi lain, gangguan semisal stres juga bisa dialami individu yang belum mengambil keputusan atau ragu pada pilihan calon yang ada. Ini, menurut Ashwin wajar, terlebih banyaknya informasi yang bisa membuat calon pemilih bingung.

Kendati begitu, dia meyakini semua peserta pemilu sedikit banyak mereka memiliki niat baik untuk memperbaiki bangsa dan negara ini. Calon pemilih dapat melihat rekam jejak para calon khususnya capres dan cawapres, ketimbang fokus pada faktor suka atau tidak suka semata.

Paling tidak, dari rekam jejak ini, calon pemilih bisa mengeliminasi sosok yang dirasa paling jauh dari harapan.

"Kemudian mari memilih dengan hati yang rasanya paling tepat. Faktor like dan dislike itu pasti ada, tapi saya kira itu enggak bisa jadi patokan utama," kata Ashwin.

Selain rekam jejak, dalam konteks pemilihan capres dan cawapres, kampanye dan debat capres-cawapres yang digelar beberapa waktu lalu, dikatakan mampu meyakinkan para pemilih untuk menentukan pilihan mereka, atau setidaknya menjadi bahan referensi mereka, seperti diungkapkan pengamat politik lulusan Universitas Indonesia Pangi Syarwi Chaniago.

Kesiapan mental para peserta pemilu menjadi salah satu kunci mereka agar terhindar dari gangguan mental. Ashwin menyarankan mereka menyiapkan satu ruang di hati untuk menerima kekalahan.

Kemudian, bagi calon pemilih, ada baiknya menjalankan hak dan kewajiban konstitusionalnya, menerima siapa pun yang menang, kemudian meyakini pemimpin terpilih punya niat yang baik untuk bisa membangun bangsa ini.

Selanjutnya, lanjutkan hidup dan memperbanyak hal-hal yang menyenangkan seperti melakukan hobi, hiburan di luar pekerjaan yang dikerjakan rutin.

Sementara bagi yang belum menentukan pilihan, berusahalah memutuskan satu pilihan setidaknya saat hendak menuju tempat pemungutan suara (TPS).

"Jadi masuk TPS sudah tidak perlu berpikir lagi, masuk TPS sudah tinggal menjalankan. Keputusan diambil saat keluar rumah. Itu mengurangi stres kita saat berada di TPS," saran Ashwin yang berpraktik di Pondok Indah – Pondok Indah dan RS Pondok Indah – Bintaro Jaya itu.


Solusi Pemerintah

Dalam konteks Jakarta, masalah kesehatan mental seperti stres dan tekanan psikologi terkait pemilu, ini secara umum sering terjadi pada peserta pemilu yang gagal, seperti dikatakan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DKI Jakarta dr. Luigi, M.P.H.

Hanya saja, belum ada data terkait ini merujuk Pemilu 2019. Kendati begitu, Luigi optimistis pada pemilu kali ini, seiring makin membaiknya fasilitas dan layanan kesehatan jiwa, mereka bisa mendata peserta pemilu yang gagal dan berobat ke fasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta.

Berbicara faktor penyebab, senada dengan Ashwin, ini antara lain tekanan untuk menang atau memenuhi harapan pribadi dan kelompok, kemudian investasi waktu, tenaga, dan biaya yang besar selama kampanye.

Selain itu, dinamika persaingan yang tinggi dan terkadang negatif serta ketidakpastian hasil dan dampaknya terhadap karir atau masa depan politik mereka.

Untuk mengatasi stres ini, Luigi berpendapat peserta pemilu perlu untuk memiliki strategi koping yang efektif, seperti mendukung sistem sosial, konseling profesional, dan kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental.

Strategi koping yakni respons pikiran dan perilaku terhadap situasi penuh tekanan yang bertujuan untuk mengatasi konflik yang muncul akibat situasi tersebut.

Di sisi lain, guna menangani berbagai kondisi masalah mental, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyediakan fasilitas dan layanan Kesehatan Jiwa, dengan RSUD Duren Sawit sebagai pusat rujukan utama.

Nantinya, mereka akan melalui skrining dan tindak lanjut awal di 44 puskesmas di setiap kecamatan dan dapat dirujuk ke rumah sakit apabila perlu dilakukan tindak lanjut oleh dokter spesialis Kesehatan Jiwa.

Apabila ada peserta pemilu atau tim sukses dengan keluhan stres hingga gangguan kesehatan mental karena gagal memenangi Pemilu 2024 yang membutuhkan pendampingan psikolog, maka bisa menemui para psikolog yang tersebar di 25 puskesmas se-DKI Jakarta.

Di Jakarta Pusat, antara lain, bisa mengunjungi Puskesmas Cempaka Putih, Puskesmas Gambir, Puskesmas Johar Baru, Puskesmas Kemayoran, Puskesmas Menteng, Puskesmas Sawah Besar, Puskesmas Senen, dan Puskesmas Tanah Abang

Lalu di Jakarta Utara dapat mendatangi Puskesmas Cilincing, Jakarta Barat bisa mengunjungi Puskesmas Palmerah, Puskesmas Tamansari, dan Puskesmas Kembangan.

Sementara di Jakarta Selatan antara lain Puskesmas Pancoran, Puskesmas Tebet, Puskesmas Setiabudi, Puskesmas Mampang Prapatan, Puskesmas Kebayoran Lama, Puskesmas Kebayoran Baru, dan Puskesmas Cilandak.

Terakhir, di wilayah Jakarta Timur, bisa mengunjungi Puskesmas Pasar Rebo, Puskesmas Ciracas, Puskesmas Cipayung, Puskesmas Kramatjati Puskesmas Duren Sawit, dan Puskesmas Matraman.

Pemilihan Umum 2024, suatu ajang demokrasi 5 tahunan Indonesia, yang diikuti peserta terdiri dari partai politik untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk anggota DPD dan pasangan calon untuk presiden dan wakil presiden.

Khusus untuk pasangan capres dan cawapres, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Di DKI Jakarta, pada Pemilu Tahun 2024, merujuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), diikuti sebanyak 8.252.897 pemilih. Sementara itu, jumlah keseluruhan tempat pemungutan suara (TPS) di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Nomor 172 Tahun 2023 yakni sebanyak 30.766 TPS yang tersebar di 6 kabupaten/kota, 44 kecamatan, serta 267 kelurahan. Jumlah tersebut sudah termasuk 80 TPS khusus serta 18.737 jumlah pemilih di lokasi khusus.






 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Penguasa perjalanan pesawat

situs roulette terpercaya

Jusuf Kalla dan AMIN tunggu hasil resmi penghitungan KPU******

Yang mengambil sikap itu partai dari kedua belah pihak, jadi ke masing-masing ketua partai pendukung AMIN.

Jakarta (ANTARA) - Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) bersama pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) akan menunggu hasil resmi penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kami semua sependapat untuk menunggu hasil resmi dari KPU karena hitung cepat hanya perhitungan sementara," ujar JK usai menerima kedatangan pasangan AMIN di kediamannya, Jakarta, Rabu.

Ia menyebutkan kedatangan pasangan AMIN ke kediamannya untuk berbicara mengenai sikap atas hasil hitung cepat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 oleh beberapa lembaga survei yang mayoritas menunjukkan keunggulan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei Charta Politika dari 94,6 persen data masuk, Prabowo-Gibran unggul 57,89 persen. Begitu pula dengan hasil hitung cepat berbagai lembaga survei lainnya, yakni unggul 57,85 persen (Indikator dari 94,2 persen data masuk), 59,21 persen (Populi Center dari 95,04 persen data masuk), serta 59,06 persen (Kedai Kopi dari 95,9 persen data masuk).

Meski telah terdapat hasil hitung cepat, JK mengungkapkan bahwa pasangan AMIN baru akan menentukan sikap politik selanjutnya setelah hasil penghitungan resmi dari KPU keluar.

Namun, dia menegaskan bukan merupakan pihak yang harus mengambil sikap.

"Yang mengambil sikap itu partai dari kedua belah pihak, jadi ke masing-masing ketua partai pendukung AMIN," tuturnya.

Adapun JK menerima kedatangan AMIN setelah hasil hitung cepat Pilpres 2024 dari beberapa lembaga survei keluar, yakni sekitar pukul 18.00 WIB.

Kendati demikian, baik Anies maupun Muhaimin enggan berkomentar atau memberikan pernyataan saat keluar dari kediaman Jusuf Kalla.

Baca juga: JK minta Anies berdoa untuk memenangi Pilpres 2024
Baca juga: JK harap pemilu di seluruh Indonesia berlangsung bersihPemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan pulang sang penyihir

paito hk

Komeng ungkap kisah di balik foto "nyaleg" yang viral******

Jakarta (ANTARA) - Alfiansyah Bustami Komeng atau yang karib disapa Komeng mengungkap kisah dibalik foto nyeleneh-nya yang digunakan pada surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Foto wajah Komeng yang menuai gelak tawa tersebut ia gunakan sebagai profil foto Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Jawa Barat.

“Soal foto waktu itu KPU (Komisi Pemilihan Umum) minta foto buat kertas suara, KPU sih menyarankan pakai pakaian ciri khas masing-masing atau pakaian adat katanya, tapi saya kasih foto yang itu, orang KPU nya ketawa,” kata dia kepada ANTARA, Rabu.

Baca juga: PN Cibinong: Hakim kabulkan komedian Komeng berganti nama

Baca juga: Komeng daftar bakal calon DPD ke KPU Jabar
 

Tidak hanya pose fotonya yang unik dan jenaka, masyarakat juga terkejut saat melihat penampilannya di surat suara. Pasalnya, komedian kelahiran 25 Agustus 1970 tersebut tak pernah nampak berkampanye baik secara langsung maupun melalui baliho.

Lantas, kehadiran Komeng di Pilpres 2024 viral di media sosial dan menjadi sorotan.

“Terus saya bilang ‘boleh enggak ya?’ ‘boleh’ ya sudah berarti kalau enggak melanggar saya kasih yang itu (foto), cuma mau (tampil) beda saja, saya suka yang tidak pasaran, mulai dari gaya hingga konsep melawak,” Komeng menambahkan.

Lebih lanjut, Mantan Pembawa Acara program televisi “Spontan” itu pun mengaku serius dalam mencalonkan diri sebagai DPD. Salah satu misinya adalah mewujudkan aspirasi seniman Tanah Air.

“Saya bisa mencontoh dari negara Korea Selatan, dengan seni budayanya dia bisa mengalahkan negara-negara lain, lewat seni budaya, drakor (drama Korea), K-pop, dan kulinernya juga, bahkan pemasukan ke APBN negaranya hampir 12 digit,” imbuhnya.

Anggota Persatuan Seniman Komedi Indonesia (PASKI) itu pun berharap Pemilu 2024 dapat berjalan dengan tentram dan damai.

Baca juga: Menparekraf: Komedian dan konten kreator profesi menjanjikan

Baca juga: Artis jadi caleg, Kaesang nilai bisa dongkrak suara partai

Baca juga: Melihat wajah artis di panggung pileg DPRD DKI

Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Legenda Moli

paito 00

TKN Fanta: Kemenangan Prabowo******

Keberpihakan Pak Prabowo merupakan komitmen serius, bukan sekadar urusan pilpres.

Jakarta (ANTARA) - Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Arief Rosyid Hasan mengatakan bahwa anak muda berperan krusial dalam mengawal kemenangan Prabowo-Gibran dalam proses hitung cepat (quick count). Merujuk hasil hitung cepat sementara menunjukkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 itu unggul hingga hampir mencapai angka 60 persen. "Saya katakan bahwa kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak mungkin terjadi tanpa dukungan anak muda dari Aceh sampai Papua," kata Arief pada kegiatan nonton bareng Quick Count TKN Fanta di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Arief menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anak muda di Indonesia yang telah membantu memenangkan Prabowo-Gibran. "Terima kasih kepada teman-teman, anak muda di seluruh Indonesia yang telah memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Pemilu kali ini adalah pemilu anak muda, sekitar 53 persen pemilih adalah pemilih muda," ujarnya.
Oleh karena itu, dia mengajak anak muda untuk mengawal agenda pembangunan Prabowo dan memastikan pelibatan orang muda dalam prosesnya.
 "Keberpihakan Pak Prabowo merupakan komitmen serius, bukan sekadar urusan pilpres. Tugas selanjutnya, kami pastikan benar-benar pelibatan anak muda sebagai subjek, bukan sekadar objek kebijakan," ujarnya. Arief menambahkan bahwa tim TKN Fanta selanjutnya akan dilanjutkan Fanta Ecosystem dengan 27 klaster di dalamnya untuk mengawal agenda Prabowo selama 5 tahun ke depan.

Baca juga: Prabowo menang telak di TPS SBY Pacitan
Baca juga: FX Rudy minta simpatisan PDIP di Solo tetap kondusif Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pakar hebat dari dunia lain

slot gacor thailand deposit 5000

KPPS di Natuna dekor TPS seperti kerajaan melayu******

Natuna (ANTARA) - KPPS di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, mendekorasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Kelurahan Ranai Darat seperti ruangan pertemuan kerajaan kerajaan melayu. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Natuna, Raja Devi, di Natuna, Rabu mengatakan setiap TPS yang unik akan diberikan penghargaan oleh pihaknya. "TPS unik dan mampu meningkatkan partisipasi pemilih akan kita berikan penghargaan," ucap dia. Sementara, Ketua KPPS 06 Kelurahan Ranai Darat Idrus mengatakan di bagian depan ruangan TPS mereka menyediakan tepak sirih lengkap dengan isinya. Kata dia, sirih yang disediakan boleh dimakan oleh pemilih yang datang memilih. "Konsep ini merupakan ide bersama dari teman-teman KPPS," ucap dia.

Kemudian untuk di dalam ruangan mereka menghiasinya dengan kain-kain khas, yang biasanya digunakan untuk mendekorasi pelaminan pengantin adat melayu.
Kain yang yang ditempelkan didinding ruangan didominasi oleh warna merah yang dikombinasikan dengan warna kuning, hijau dan ungu.Selain itu, pihaknya juga menyajikan cemilan berupa kue-kue khas melayu didalam talam yang ditutupi dengan tudung saji yang terbuat dari daun.

Para petugas KPPS laki-laki menggunakannya baju kurung melayu lengkap dengan tanjak dan kain songket.

Sedangkan petugas KPPS wanita menggunakan baju kurung lengkap dengan aksesoris seperti mahkota di bagian kepala. "Ini salah satu bentuk dukungan masyarakat melayu dalam menyukseskan Pemilu 2024," ujar dia.

Tujuannya lain mereka menghiasi TPS tersebut sambung dia, untuk melestarikan budaya warisan para leluhur mereka.

Ia mengaku niat utama mereka menghiasi TPS adalah untuk memeriahkan Pemilu 2024. "Sebenarnya di ruang tunggunya kami tidak mau pake kursi, maunya kami pemilih duduk di lantai seperti zaman dulu, tapi tidak jadi," imbuh dia.

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024