caturwin

Legenda Kebijaksanaan

Populer Kala Pandemi, Kini Clubhouse Bakal PHK 50 Persen Karyawan******

Platform streaming audio Clubhouseberencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 50 persen total pekerjanya.

Berdasarkan laporan CNBC.com, informasi tersebut disampaikan oleh founder Clubhouse Paul Davison dan Rohan Seth melalui memo internal pada Kamis (27/4) lalu, yang diunggah di blog resmi perusahaan.

"Hari ini kami mengumumkan akan merampingkan organisasi perusahaan lebih dari 50 persen dan mengucapkan selamat tinggal kepada banyak rekan tim yang berbakat dan berdedikasi dalam prosesnya," tulis keduanya.

Menurut manajemen, PHK terpaksa dilakukan demi mengatur ulang perusahaan pascacovid. Karena itu, Clubhouse perlu berevolusi dan perubahan sulit dilakukan dengan struktur perusahaan saat ini.

Meski begitu, para pendiri Clubhouse bersikeras bahwa mereka memiliki modal yang cukup untuk terus berjalan, setelah dikabarkan mengumpulkan ratusan juta dolar pada 2021.

"Kami percaya tim yang lebih kecil akan memberi kami fokus dan kecepatan, dan membantu kami meluncurkan evolusi produk berikutnya," ucap Davison dan Seth.

Tidak diketahui berapa total pekerja mereka serta jumlah pasti yang akan terkena PHK. Namun perusahaan memastikan akan membayar sisa gaji April ditambah pesangon sebesar 4 kali gaji.

Selain itu, karyawan yang dipecat masih mendapat asuransi kesehatan hingga Agustus dan membantu menghubungkan dengan perusahaan lain untuk melamar pekerjaan.

Aplikasi Clubhouse adalah aplikasi jejaring sosial berbasis audio-chat khusus undangan yang diluncurkan pada tahun 2020 oleh pengembang perangkat lunak Alpha Exploration Co.

Aplikasi ini memungkinkan orang mengobrol secara real time, berbagi cerita, berkolaborasi, dan saling bertukar ide menggunakan suara. Clubhouse baru tersedia di iOS.

Aplikasi ini menjadi incaran karena mengeksklusifkan diri. Sebab, aplikasi ini baru tersedia bagi pengguna iPhone dan iPad serta harus memiliki undangan dari pengguna sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

Erha mengembara di dunia lain

Bahlil Bocorkan Jokowi Mau Perpanjang Kontrak Freeport dengan Syarat******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memperpanjang kontrak pengelolaan Freeportdi Indonesia, dengan catatan RI mendapatkan 10 persen saham tambahan.

"Saya kasih bocoran, dalam waktu beberapa terakhir ini, kita sedang membicarakan tentang kemungkinan perpanjangan pengelolaan Freeport... Jadi, pemerintah memikirkan melakukan perpanjangan, tapi dengan penambahan saham kurang lebih 10 persen. Ini bocoran saja, nanti akan kami umumkan secara resmi," katanya di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (28/4).

Menurutnya, rencana perpanjangan kontrak Freeport itu salah satunya lantaran pendapatan perusahaan yang semakin membaik dan grafik produksi yang peakpada 2030-2035. Bahlil menegaskan hasil produksi Freeport adalah buah eksplorasi selama 10-15 tahun.

"Ke depan kalau kita bisa tambah 10 persen, itu sudah bisa jadi 61 persen (saham Indonesia di Freeport). Kita lagi minta ke mereka penambahan itu kalau bisa gak ada nilai valuasinya. Dengan kata lain, kita lagi membicarakan semurah mungkin negara bisa mengambil," jelas Bahlil.

Selain syarat penambahan 10 persen saham, Bahlil mengatakan pemerintah bakal mendesak Freeport membangun smelter baru di Papua. Bahlil menegaskan syarat tersebut adalah bentuk menuntut keadilan.

Menurutnya, dua syarat tersebut harus disetujui oleh Freeport. Bahlil bahkan sesumbar siap dievaluasi oleh Presiden Jokowi jika upaya negosiasi tersebut gagal.

"Jadi Freeport bukan memberikan perpanjangan ke orang lain, memperpanjangkan diri kita sendiri. Karena ini punya Pemerintah Indonesia yang dimiliki sahamnya oleh negara sebesar 51 persen... Freeport harus mau, bagaimana caranya harus mau. Kalau Freeport gak mau nambah, saya siap dievaluasi jadi menteri. Freeport harus membangun smelter di Papua, saya hanya minta keadilan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

pacar sekretarisku

KCI Pastikan Tak Ada Penambahan Jadwal KRL Sambut Arus Balik******

Vice President PT KAI Commuter Indonesia Anne Purba mengungkapkan pihaknya tidak menambah jadwal perjalanan KRL di momentum arus balikLebaran 2023.

"Tidak ada perubahan jadwal, commuter tetap beroperasi dari pukul 4 sampai 12 malam dan kami menjalankan hampir 1.100 perjalanan," ujar dia saat ditanya penambahan jadwal perjalanan menjelang arus balik, Selasa (25/4).

Lihat Juga : Kecelakaan Maut Pemudik Jember di Tol Cipali Terjadi Saat One Way

Ia menjelaskan ada lonjakan penumpang di momentum mudik Lebaran 2023, yaitu sebanyak 20 persen dari lebaran tahun sebelumnya.

Anne mencatat sejak 19 April lalu setidaknya ada 3 juta penumpang yang berpergian menggunakan kereta Commuter di wilayah Jabodetabek.

Menurutnya, stasion Cikarang, Bekasi dan Bogor mengalami dampak peningkatan volume penumpang setelah masa cuti bersama Lebaran 2023.

Lihat Juga : Terciduk di Tol Cikupa, Pemudik Nekat Pakai Rotator dan Pelat Polisi

Tanda Naga di Langit Berbintang

KCI: Tiga Juta Penumpang Gunakan KRL Jabodetabek di Masa Lebaran******

Vice President PT KAI Commuter Anne Purba mengungkapkan lonjakan penumpang KRL Jabodetabek pada periode mudik Lebaran 2023mencapai tiga juga orang, melonjak 20 persen dari tahun sebelumnya.

"Kami saat ini melihat adanya kenaikan 17-20 persen dari lebaran sebelumnya, karena lebaran sebelumnya kan masih ada pembatasan," kata dia kepada wartawan di Stasiun Kota, Jakarta Pusat, Selasa (25/4).

Lihat Juga : Kecelakaan Maut Pemudik Jember di Tol Cipali Terjadi Saat One Way

Ia menjelaskan pada hari pertama dan kedua setelah lebaran KRL mengangkut lebih dari satu juta penumpang, dengan area yang dituju antara lain Jakarta Kota dan Bogor.

[Gambas:Video CNN]

"Artinya mobilisasi masyarakat baik silaturahmi atau mendatangi area-area seperti Jakarta Kota, Bogor, ini memang mengalami peningkatan," ujarnya.

Ia menjelaskan Cikarang, Bekasi dan Bogor mengalami dampak peningkatan untuk volume penumpang setelah masa cuti bersama.

"Untuk Jakarta kota sendiri melayani lebih dari 100 ribu orang per hari sejak Lebaran. Karena saat ini Jakarta kota jadi salah satu stasiun tujuan. Masuk 10 besar volume tertinggi tujuan di Jabodetabek," ujarnya.

Lihat Juga : Terciduk di Tol Cikupa, Pemudik Nekat Pakai Rotator dan Pelat Polisi

Legenda Master Yuemang

Tak Bayar THR Sesuai Aturan, 1.537 Perusahaan Diadukan ke Kemnaker******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 2.303 aduan soal pembayaran Tunjangan Hari Raya(THR) per 23 April 2023. Aduan tersebut melibatkan 1.537 perusahaan di seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menyebut perusahaan di DKI Jakarta menjadi yang paling banyak dilaporkan yakni sebanyak 425 perusahaan. Kemudian disusul Jawa Barat sebanyak 305 perusahaan.

"Sedangkan yang sudah ditindaklanjuti adalah 278 aduan. Lainnya sedang proses validasi dan verifikasi," kata Anwar dalam keterangan resmi, Minggu (23/4).

Anwar mengatakan usai Cuti Bersama, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi guna menindaklanjuti aduan-aduan tersebut.

"Kita akan laksanakan koordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan provinsi untuk mengakselerasi penyelesaian aduan, sembari menunggu H+7 untuk melihat jumlah terakhir aduan," ujarnya.

Pemerintah mewajibkan pengusaha memberikan THR bagi pekerja/buruh paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri secara penuh alias tak boleh dicicil. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan larangan mencicil pembayaran THR karena ekonomi Indonesia sudah mulai pulih.

[Gambas:Video CNN]

Ida menekankan THR diberikan kepada pekerja atau buruh baik statusnya tetap maupun kontrak, yakni PKWTT dan PKWT. Selain itu, THR juga wajib diberikan kepada pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan.

Untuk besarannya, pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh sesuai aturan perundangan. Misalnya, untuk pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih, maka diberikan THR sebesar satu bulan gaji.

Sedangkan, bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 12 bulan, tetap diberikan THR sesuai dengan hitungan proporsional.

Bila pengusaha yang berani tak membayar THR ataupun diberikan secara cicil akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yakni sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Jatuh ke dalam debu

Waskita Karya Bersuara soal Dirut Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi******

PT Waskita Karyabuka suara soal langkah Kejaksaan Agungmenetapkan sang Direktur Utama Destiawan Soewardjono alias DES menjadi tersangka dugaan kasus korupsi.

Mereka menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung tersebut.

"Sehubungan dengan kasus hukum yang sedang dijalani, manajemen perseroan menghormati segala proses penyidikan yang sedang dilakukan dan berkomitmen untuk kooperatif serta menyerahkan segala proses hukumnya kepada pihak berwenang," tulis pernyataan resmi Waskita Karya yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (29/4).

"Dalam menjalankan proses bisnisnya, Waskita Karya selalu berpedoman kepada prinsip-prinsipgood corporate governance(GCG) dan Waskita terus berkomitmen agar proses bisnis dijalankan sesuai dengan prinsip profesionalisme serta integritas yang tinggi," tutup Waskita.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Destiawan Soewardjono alias DES sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan PT Waskita Karya dan PT Waskita Beton Precast pada Kamis (27/4).

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan DES ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung selama 20 hari ke depan hingga 17 Mei mendatang.

Menurutnya, DES diduga telah melawan hukum dengan memerintahkan dan menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) menggunakan dokumen palsu.

"Adapun satu orang tersangka tersebut yaitu DES selaku Direktur Utama PT Waskita Karya (persero) Tbk. periode Juli 2020 sampai dengan sekarang," kata Ketut.

DES disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, Kejagung sudah menetapkan tiga orang tersangka lain. Ada Taufik Hendra Kusuma (THK) selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Waskita Karya, Haris Gunawan selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Waskita Karya periode Mei 2018-Juni 2020, dan Direktur Operasi II PT Waskita Karya Bambang Rianto.

[Gambas:Video CNN]