hoki311 login

Orang kaya yang saleh

Menebak Nasib Bisnis E******

Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di e-commercemasih berlanjut imbas ekonomi lesu. Tak hanya PHK, e-commerceJD.ID bahkan harus gulung tikar di awal tahun ini.

JD.ID merupakan perusahaan patungan e-commerce China JD.com dan Provident Capital. Marketplace ini resmi menutup layanan belanja online mereka per 31 Maret 2023, dan melayani pesanan terakhir pada 15 Februari 2023.

Sebelum mengumumkan akan menutup layanannya, JD.ID menutup cabang logistiknya JDL Express Indonesia per 22 Januari 2023. Perusahaan juga melakukan PHK secara bertahap.

Selain JD.ID, PT Shopee Indonesia juga memangkas jumlah karyawannya pada September tahun lalu.

Head of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira menjelaskan PHK merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh perusahaannya sebagai efisiensi, setelah sebelumnya melakukan penyesuaian melalui beberapa perubahan kebijakan bisnis.

Senada, PHK juga dilakukan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo terhadap 12 persen dari total karyawannya atau sebanyak 1.300 orang.

PHK dilakukan agar perusahaan lebih agile atau lincah dan bisa menjaga tingkat pertumbuhan, sehingga terus memberikan dampak positif bagi jutaan konsumen, mitra pengemudi, dan pedagang.

Menanggapi gempuran PHK yang terus terjadi di perusahaan e-commerce, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan pendanaan yang seret menjadi alasan kuat mengapa para e-commerce goyah.

Andri menegaskan investor sudah semakin selektif dan kini beralih ke instrumen investasi yang lebih aman ketimbang harus menyuntikkan dana ke e-commerce. Dengan alasan itu, Andri melihat promo e-commerce saat ini sangat terbatas.

"Di saat pertumbuhan e-commerce meredup, sedangkan return obligasi negara, seperti US Treasury meningkat padahal tingkat resikonya jauh lebih rendah, maka sekarang e-commerce kesulitan mendapatkan dana segar dari investor. Mau mendapatkan pendanaan dari bank pun juga mahal karena suku bunga ikut meningkat," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/2).

Selain masalah pendanaan, minimnya promo dan persaingan antar e-commerce juga menjadi penyebab runtuhnya satu per satu bisnis belanja online tersebut.

Andri menilai meningkatnya mobilitas masyarakat setelah pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia pada akhir Desember 2022.

Menurutnya, banyak konsumen yang akhirnya kembali berbelanja di toko konvensional ketimbang check out di e-commerce. Apalagi, semenjak suntikan dana terhadap e-commerce seret, para marketplace tersebut kini minim promo.

Ia menilai daya beli masyarakat juga belum pulih sepenuhnya karena inflasi tidak dibarengi kenaikan pendapatan rumah tangga.

Kondisi ini pada akhirnya membuat masyarakat lebih memilih pilihan yang lebih ekonomis dengan belanja di toko konvensional, meninggalkan e-commerce. Terlebih, Andri menilai sekarang e-commerce semakin dituntut untuk mengurangi kerugian.

"Sehingga sekarang banyak e-commerce menambah biaya admin dan potongan penjualan kepada penjual. Biaya ini biasanya oleh penjual akan dibebankan ke pembeli yang membuat harga-harga di e-commerce semakin tidak ekonomis bagi pembeli," jelasnya.

Terkait persaingan e-commerce yang semakin ketat. Ia menilai hadirnya social commerce seperti TikTok Shop yang viral belakangan ini dengan istilah "keranjang kuning", juga menjadi pesaing marketplace.

Ia menjelaskan pasar e-commerce Indonesia banyak beririsan dengan platform media sosial. Namun, platform media sosial seperti Facebook hingga TikTok terus berinovasi menghadirkan layanan belanja online milik mereka masing-masing.

Oleh karena itu, Andri menyarankan e-commerce mengambil langkah tepat dalam menjaga pasar. Tujuannya agar para pengguna tetap menggunakan platform belanja online mereka.

"Seperti memberikan insentif bagi penyebar link produk di sosial media atau bahkan memperkuat positioning mereka pada segmen-segmen yang menjadi target sehingga pengguna sosial media tetap mengandalkan e-commerce tersebut untuk membeli barang," tandasnya.

Di lain sisi, Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono menyoroti secara khusus soal badai PHK di industri startup, termasuk e-commerce. Ia memproyeksi PHK di industri digital masih berpeluang besar berlanjut di tahun ini.

Bagi perusahaan mapan, Yusuf menilai kemunduran usaha mereka banyak disebabkan aksi over ekspansi di masa pandemi. Memang permintaan terhadap produk dan jasa digital melonjak drastis pada saat itu, sehingga banyak perusahaan digital merekrut tenaga kerja secara besar-besaran.

Sayang, seiring dengan penghapusan berbagai pembatasan sosial selepas pandemi membuat permintaan terhadap produk dan jasa digital menurun. Pada akhirnya PHK e-commerce tidak bisa dihindari.

Sementara itu, Yusuf merinci tiga faktor PHK di startup digital yang banyak mengandalkan pembiayaan non-bank. Pertama, model bisnis yang tidak solid. Kedua, persaingan yang semakin keras. Ketiga, dukungan pendanaan yang melemah seiring pengetatan moneter dunia dan berakhirnya era suku bunga rendah.

Ia juga menyinggung soal fenomena 'bakar uang' di dunia startup. Menurutnya, strategi tersebut jika tidak kunjung menghasilkan revenue dan profit memadai hanya akan berujung terhentinya kucuran dana dari investor.

"Akibatnya startup banyak yang mulai berhenti melakukan strategi 'bakar uang' untuk akuisisi konsumen, melakukan efisiensi seperti PHK karyawan, bahkan tidak sedikit yang mengalami kebangkrutan," jelasnya.

Yusuf menegaskan bahwa persaingan memperebutkan pasar semakin keras dan akuisisi konsumen tidak lagi bisa hanya mengandalkan promo dan diskon. Sementara penyedia dana tidak lagi memiliki keleluasaan seiring kenaikan suku bunga dan likuiditas yang semakin ketat.

Bisnis e-commerce di Indonesia masih menarik

Setan Langit Bersayap Hitam

Serikat Pekerja Disney World Tolak Tawaran Kontrak dan Kenaikan Upah******

Sekitar 32 ribu pekerja Disneymenolak kenaikan upah dan kontrak kerja lima tahun dari manajemen.

Mengutip CNN Business, Senin (30/1), Disney menawarkan kontrak lima tahun dan akan menaikkan gaji karyawannya minimal US per jam per tahun. Sehingga para pekerja bakal mengantongi setidaknya US per jam pada 2026.

Juru Bicara Disney Andrea Finger mengatakan ini adalah tawaran yang sangat kuat dengan jaminan kenaikan upah setiap tahun dari kontrak lima tahun tersebut. Finger mengatakan mayoritas karyawan akan mendapatkan kenaikan gaji sebesar 33 persen sampai 46 persen selama masa kontrak.

Namun, enam serikat pekerja lokal yang bekerja di bawah kontrak saat ini menginginkan kenaikan US per jam ditambah dengan tambahan kenaikan US per jam setiap tahun setelahnya.

"Serikat pekerja telah jelas dari sesi tawar-menawar pertama kami bahwa satu dolar di tahun pertama tidak cukup," kata Presiden Serikat Dewan Perdagangan Layanan Matt Hollis, salah satu dari enam serikat lokal yang sedang bernegosiasi dengan manajemen Disney.

"Satu dolar tidak memberi pekerja Disney kemampuan untuk mengimbangi kenaikan sewa yang meroket. Dan satu dolar tidak memberi pekerja Disney kemampuan untuk terus membeli kebutuhan dasar, seperti makanan, gas, dan utilitas," sambungnya.

Negosiasi tentang kontrak baru serikat pekerja telah berlangsung sejak Agustus 2022. Terlepas dari ekspektasi bahwa anggota serikat pekerja akan menolak tawaran ini, tidak ada tenggat waktu pemogokan atau pemungutan suara otorisasi pemogokan yang telah dijadwalkan.

Pimpinan serikat mengatakan mereka berharap Disney akan kembali ke meja perundingan dengan tawaran yang lebih baik begitu anggota serikat menolak tawaran ini.

Di lain sisi, Disney tidak mengesampingkan negosiasi lebih lanjut. Mereka mengatakan setelah tidak ada pemungutan suara pada kontrak biasanya ada putaran pembicaraan tambahan.

"Sementara Disney bersikeras di meja perundingan bahwa ini adalah penawaran terbaik, kami tahu Disney dapat berbuat lebih baik, dan Disney tahu mereka harus berbuat lebih baik," tegas Hollis.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Jiwa yang melahap

Anak Usaha Astra dan Toyota Bentuk Perusahaan Transportasi******

PT Arya Kharisma (AKH), anak perusahaan PT Astra International Tbk (Astra), dan Toyota Motor Asia Pacific Pte Ltd (TMAP), anak perusahaan Toyota Motor Corporation (Toyota) meluncurkan PT Mobilitas Digital Indonesia (MDI).

Perusahaan patungan Astra dan Toyota ini bergerak dalam bidang mobilitas transportasi. MDI didirikan pada 25 Juli 2022 dan telah mulai beroperasi sejak Agustus 2022 lalu.

Presiden Direktur PT Mobilitas Digital Indonesia Vilihati Surya mengatakan, dengan mengangkat layanan MODA dalam menjalankan kegiatan operasional, kehadiran MDI di tengah masyarakat Indonesia bertujuan untuk menyediakan pelayanan terbaik dalam mendukung mobilitas masyarakat dan logistik.

"MODA siap melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sewa kendaraan di Indonesia. Kami berharap dapat memberikan solusi mobilitas dan pengalaman terbaik kepada konsumen melalui kolaborasi antara Astra dan Toyota ini," ujar Vilihati Surya dalam acara peluncuran MODA, Kamis (2/2).

Sementara Wakil Presiden Direktur PT Mobilitas Digital Indonesia Yutaka Okayama mengatakan, MODA memberikan pengalaman baru dalam layanan mobilitas di era digital dengan mengintegrasikan kecanggihan teknologi dengan armada transportasi. Layanan ini didukung oleh Connected Technologies dari Toyota untuk menganalisa status kendaraan, perilaku mengemudi, dan lainnya.

"Dengan demikian, kami dapat berkontribusi tidak hanya untuk mengurangi kecelakaan, konsumsi bahan bakar, dan emisi CO2, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi logistik di Indonesia,"kata Yutaka Okayama.

Sesuai dengan semangat MODA sebagai Your Mobility Partner, MODA menyediakan berbagai layanan mobilitas, mulai dari MODA Rent yang merupakan layanan rental full-service untuk kendaraan komersial, kemudian Movic yang merupakan marketplace platform untuk rental mobil penumpang, hingga beberapa layanan baru lainnya yang akan diluncurkan pada tahun 2023 ini.

Sistem penguasaan bola paling kuat

LSM soal Anggaran Kemiskinan Rp500 T Habis ke Rapat: Klasik & Menahun******

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengatakan fenomena anggaran pemerintah triliunan rupiah habis untuk rapat danstudi bandingmerupakan persoalan klasik dan terjadi setiap tahun.

Misbah merespons pernyataan MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas soal anggaran penanganan kemiskinan pemerintah sebanyak Rp500 triliun yang justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding

"Persoalan ini sebenarnya bukan hal baru, tapi persoalan klasik yang terjadi setiap tahun dan menahun. Pak Azwar Anas pasti tahu persis persoalan ini karena beliau pernah menjadi Kepala Daerah," kata Misbah saat dihubungi, Sabtu (28/1).

Jika dipersentasekan, ia menyebut belanja pegawai dan belanja barang/jasa porsinya lebih besar di tiap kementerian/lembaga.

"Belanja barang/jasa inilah yang digunakan untuk rapat-rapat dan studi banding dalam bentuk belanja makan/minum, perjalanan dinas, dan lain-lain," katanya.

Ia mengatakan belanja barang/jasa ini biasanya tersembunyi dalam nama program atau kegiatan yang seakan-akan untuk pengentasan kemiskinan. Program itu seakan-akan berpihak kepada masyarakat

"Banyak nama program atau nama kegiatan yang bagus-bagus dan seakan-akan berpihak kepada masyarakat miskin, namun ketika kita tracking lebih dalam ke rincian output hingga komponen, ujung-ujungnya untuk makan/minum dan perjalanan birokrasi," katanya.

Namun, ia menyebut biasanya anggaran yang betul-betul menyasar masyarakat miskin dan kelompok-kelompok rentan justru sangat minim.

"Untuk itu, pemerintah harus jujur menyampaikan detail informasi anggaran penanggulangan kemiskinan, harus rinci informasinya, bukan glondongan," katanya.

Azwar Anas sebelumnya menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga yang terbuang sia-sia untuk rapat dan studi banding. Menurutnya anggaran pemerintah Joko Widodo yang digelontorkan hingga Rp500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas mengutip detikcom, Jumat (27/1).

"Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang," sambung mantan Bupati Banyuwangi itu.

Lihat Juga : MUI Sentil Pemerintah Harga BBM Naik: Mending Tutup Kebocoran APBN

Menyerang! elang

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

Perang Mata-Mata Tentara Beacon Fire

Susul Twitter, Pinterest PHK 150 Karyawan Demi Efisiensi Biaya******

Pinterest memecat 150 karyawannya. Jumlah PHK ini kurang dari 5 persen dari total pekerjanya yang sebanyak 4.000 orang. 

Platform pencarian gambar yang berbasis di San Francisco, Amerika Serikat ini mengikuti langkah PHK sejumlah perusahaan teknologi, yang memangkas pekerjanya demi efisiensi biaya belanja perusahaan.

Pihak manajemen mengumumkan soal PHK itu kepada para karyawannya pada Rabu (1/2) kemarin. Pemangkasan ini dirasakan karyawan dari berbagai divisi.

Namun menurutnya, Pinterest disebut akan mendukung semua karyawan yang terkena dampak PHK melalui paket pesangon, tunjangan dan sejumlah fasilitas lainnya selama transisi tersebut.

Langkah Pinterest yang memangkas pekerjanya menambah daftar panjang perusahaan teknologi yang melakukan PHK. Sebelum Pinterest, ada induk Google Alphabet yang memberhentikan 12 ribu karyawan atau 6 persen dari tenaga kerjanya.

Selain itu, ada juga Microsoft yang mem-PHK 10 ribu karyawan. Meta Platforms Inc yang merupakan induk Facebook juga memberhentikan lebih dari 11 ribu pekerja atau 13 persen dari total karyawannya.

Twitter juga terdampak. Sejak akuisisi Twitter oleh Bos Tesla Elon Musk, setidaknya 3.700 pekerja alias setengah dari yang dipekerjakan di perusahaan tersebut terkena PHK.

Musk berdalih PHK tersebut adalah upaya meningkatkan laba perusahaan setelah mengambil pembiayaan utang yang signifikan untuk mendanai akuisisinya senilai US miliar.

[Gambas:Video CNN]