petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot logam 77

info slot paling gacor 675Jutaan kata 966123Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot logam 77》

Kejagung tetapkan satu tersangka baru korupsi tambang timah******

Kejagung tetapkan satu tersangka baru korupsi tambang timah
Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru berinisial RL, selaku General Manajer PT TIN dalam perkara dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022, Senin (19/2/2024). ANTARA/Laily Rahmawaty
Perusahaan-perusahaan boneka ini dipergunakan oleh tersangka RL untuk mengakomodasi pengumpulan biji timah
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi di Jakarta, Senin, menyebutkan satu tersangka ditetapkan berinisial RL, selaku General Manajer (GM) PT TIN. "Setelah yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan secara intensif dan berdasarkan alat bukti yang sudah cukup sehingga kemudian kami tetapkan sebagai tersangka," kata Kuntadi. Peran RL dalam perkara ini, bersama-sama dengan tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021 dan tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018 menandatangani kontrak kerja sama. Di mana dalam perjanjian kerja sama tersebut, kata Kuntadi, tersangka RL melakukan pengumpulan bijih timah yang di-coverdengan pembentukan perusahaan boneka. "Perusahaan-perusahaan boneka ini dipergunakan oleh tersangka RL untuk mengakomodasi pengumpulan biji timah," kata Kuntadi.

Baca juga: Kejagung tetapkan satu tersangka perintangan penyidikan kasus Timah

Baca juga: Kejagung tetapkan lima tersangka korupsi tata niaga komoditas timah

Baca juga: Kejagung sita emas dan uang tunai terkait kasus PT Timah Tersangka RL disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1. Untuk mempercepat proses penyidikan, tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sementara itu, penyidikan perkara ini masih terus berlanjut. Total sudah ada 130 saksi yang diperiksa penyidik kejaksaan Dari 130 saksi tersebut, sembilan orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dengan rincian, dua tersangka TN alias AN dan tersangka AA yang sebelumnya sudah dilakukan penahanan Selasa (6/2). Kemudian lima tersangka ditetapkan Jumat (16/2), yakni SG alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian, HT alias AS selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN). Dua tersangka lainnya, MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021 dan EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018. Selanjutnya, pada Minggu (18/2), penyidik kejaksaan menetapkan dua orang tersangka baru berinisial BY selaku Mantan Komisaris CV VIP dan RI selaku Direktur Utama PT SBS. Satu orang ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan perkara korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022, berinisial TT.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Pengungsi banjir di jalur Pantura Demak dipindahkan secara persuasif******

Pengungsi banjir di jalur Pantura Demak dipindahkan secara persuasif
Pengungsi korban banjir dari Kabupaten Demak beristirahat di posko pengungsian Balai Desa Jati Wetan, Kudus, Jawa Tengah, Rabu (14/2/2024). ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/tom/aa.
Jakarta (ANTARA) - Tim gabungan berhasil memindahkan seluruh korban banjir di Desa Wonoketingal, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang sebelumnya mengungsi dengan mendirikan tenda di bahu jalan Jalur Pantura ke posko darurat secara persuasif, Selasa.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa jumlah pengungsi yang telah dipindahkan seluruhnya ada 50 orang terdiri atas ibu, anak-anak, dan lansia.

Baca juga: Masa tanggap darurat banjir Demak-Kudus diperpanjang 14 hari

Puluhan korban banjir itu sebelumnya mendirikan tenda mandiri dengan terpal dan alas seadanya yang kurang representatif di bahu Jalan Raya Demak-Kudus, Jalur Pantura.

Kawasan itu dijadikan tempat untuk mengungsi karena lebih dekat dengan rumah sehingga mereka merasa bahwa keamanan harta benda lebih terjamin.

“Namun, di situ pula merupakan jalur utama pantura yang sudah mulai dilintasi pengendara sehingga dapat mengancam keselamatan warga yang mengungsi di sana,” ujarnya.

Baca juga: Baznas salurkan 600 paket logistik bantuan pada korban banjir di Demak

Melalui pendekatan persuasif maka, kata dia, puluhan warga sudah dipindahkan ke posko pengungsi BNPB di halaman kantor Desa Wonoketingal.

Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Agus Riyanto memastikan posko tersebut terdiri atas dua tenda besar yang lebih layak karena telah disiapkan seluruh kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian anak, selimut, dan air bersih untuk korban banjir tersebut.

Baca juga: Kemensos beri layanan bantuan bagi penyintas banjir Demak

“Selain disiagakan mobil tangki air bersih, di posko itu juga disediakan layanan pemeriksaan kesehatan untuk para korban,” ujarnya.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

KPK tetapkan lebih dari 10 tersangka dalam kasus pungli Rutan KPK******

KPK tetapkan lebih dari 10 tersangka dalam kasus pungli Rutan KPK
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pihaknya telah menetapkan lebih dari 10 orang sebagai tersangka dalam kasus pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK.

"Saya sebutkan para tersangka karena lebih dari 10 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Ali menerangkan penetapan para tersangka tersebut dilakukan setelah proses investigasi terhadap kasus pungli tersebut kini naik ke tahap penyidikan.

"Saat ini sudah disepakati naik pada proses penyidikan. Dalam proses penyidikan di KPK sudah pasti ada calon para tersangka," ujarnya.

Juru bicara berlatar belakang jaksa tersebut juga meminta kepada publik untuk bersabar dan memastikan lembaga antirasuah akan merampungkan proses hukum terhadap perkara pungli tersebut.

"Sekarang sedang berproses, KPK sudah membentuk tim dari unit Biro SDM, Biro Umum, Biro Hukum yang ada di Sekjen, termasuk inspektorat untuk membentuk satu tim menindaklanjuti putusan Dewan Pengawas(Dewas) KPK," tuturnya.

Sebelumnya, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan 90 pegawai lembaga antirasuah itu bersalah dalam perkara pungutan liar di Rutan KPK.

"Jadi yg disidangkan hari ini ada enam berkas perkara seluruhnya berjumlah 90 orang terperiksa. Tadi juga sudah diikuti bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap para terperiksa adalah sanksi berat berupa permohonan maaf secara terbuka langsung," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/2).

Tumpak kemudian menambahkan, 12 di antaranya akan diserahkan ke Sekretariat Jenderal KPK untuk pemeriksaan dan penyelesaian lebih lanjut

"Kenapa? Karena mereka melakukan perbuatan sebelum adanya Dewan Pengawas KPK, sehingga Dewas tidak berwenang untuk mengadili hal tersebut," ujarnya.

Tumpak mengatakan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, para terperiksa mengetahui para tahanan KPK menggunakan HP di dalam rutan KPK namun dibiarkan karena para terperiksa telah menerima uang tutup mata setiap bulannya dari para tahanan KPK.

Para terperiksa bahkan memberikan fasilitas lainnya seperti membantu para tahanan memasukkan barang atau makanan atau mengisi daya menggunakan powerbankyang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh para terperiksa.
Baca juga: Pungli di Rutan KPK seharusnya masuk ranah korupsi
Baca juga: Dewas nyatakan 90 pegawai bersalah terkait pungli di Rutan KPK
Baca juga: Dewas KPK nyatakan 12 pegawai bersalah soal pungli di Rutan KPK

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:jasadomino

Perbarui waktu:2024-06-26

Daftar bab terbaru
pinjam papa
bocoran slot367
game slot online terbaik
pinjaman online langsung cair dalam hitungan menit 2022
jam gacor bonanza gold
epicwin88
judi indonesia terpercaya
situs terpercaya slot
situs slot jackpot terbesar
Daftar isi semua bab
Bab 1 cicilan akulaku
Bab 2 link kaya slot
Bab 3 kenangan4d
Bab 4 togel uang
Bab 5 maniaslots
Bab 6 gesit77
Bab 7 bel4d slot
Bab 8 situs gacor slot malam ini
Bab 9 situs jp789
Bab 10 smartjitu
Bab 11 pwvip4d
Bab 12 99macan slot
Bab 13 cara memakai aplikasi akulaku
Bab 14 nagatop
Bab 15 shopee gratis ongkir 0 rupiah
Bab 16 ratubola303
Bab 17 cici4d
Bab 18 voucher lazada terbaru
Bab 19 maxwin starlight princess 1000
Bab 20 suhu88 slot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah7190bab
gadisBacaan TerkaitMore+

Dari satpam hingga penyanyi

bandar togel 303
Pengungsi banjir di jalur Pantura Demak dipindahkan secara persuasif
Pengungsi korban banjir dari Kabupaten Demak beristirahat di posko pengungsian Balai Desa Jati Wetan, Kudus, Jawa Tengah, Rabu (14/2/2024). ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/tom/aa.
Jakarta (ANTARA) - Tim gabungan berhasil memindahkan seluruh korban banjir di Desa Wonoketingal, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang sebelumnya mengungsi dengan mendirikan tenda di bahu jalan Jalur Pantura ke posko darurat secara persuasif, Selasa.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa jumlah pengungsi yang telah dipindahkan seluruhnya ada 50 orang terdiri atas ibu, anak-anak, dan lansia.

Baca juga: Masa tanggap darurat banjir Demak-Kudus diperpanjang 14 hari

Puluhan korban banjir itu sebelumnya mendirikan tenda mandiri dengan terpal dan alas seadanya yang kurang representatif di bahu Jalan Raya Demak-Kudus, Jalur Pantura.

Kawasan itu dijadikan tempat untuk mengungsi karena lebih dekat dengan rumah sehingga mereka merasa bahwa keamanan harta benda lebih terjamin.

“Namun, di situ pula merupakan jalur utama pantura yang sudah mulai dilintasi pengendara sehingga dapat mengancam keselamatan warga yang mengungsi di sana,” ujarnya.

Baca juga: Baznas salurkan 600 paket logistik bantuan pada korban banjir di Demak

Melalui pendekatan persuasif maka, kata dia, puluhan warga sudah dipindahkan ke posko pengungsi BNPB di halaman kantor Desa Wonoketingal.

Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Agus Riyanto memastikan posko tersebut terdiri atas dua tenda besar yang lebih layak karena telah disiapkan seluruh kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian anak, selimut, dan air bersih untuk korban banjir tersebut.

Baca juga: Kemensos beri layanan bantuan bagi penyintas banjir Demak

“Selain disiagakan mobil tangki air bersih, di posko itu juga disediakan layanan pemeriksaan kesehatan untuk para korban,” ujarnya.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Memanggil dewi dari dunia lain

cara pinjam duit di kredivo
TPN Ganjar-Mahfud resmi bentuk tim hukum usut kecurangan Pemilu 2024
Arsip- Cawapres Mahfud Md ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/aa.
Jakarta (ANTARA) - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud resmi membentuk tim hukum untuk mengusut dan mengumpulkan bukti dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Pembentukan tim hukum ini bertujuan untuk memperkarakan pemilu," kata Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD saat ditemui usai rapat terbatas di Gedung High End, Jakarta, Senin

Dalam kesempatan yang sama, Deputi 360 TPN Ganjar-Mahfud, Syafril Nasution menambahkan, pembentukan tim hukum tersebut dilakukan berdasarkan arahan pasangan calon (paslon) Ganjar Pranowo-Mahfud MD serta para ketua umum partai politik pengusung pasangan capres -cawapres Ganjar-Mahfud, yakni PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Setelah resmi membentuk tim hukum yang bernama Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud , ia mengatakan TPN juga menunjuk dua advokat senior, yakni Todung Mulya Lubis sebagai ketua tim hukum dan Hendry Yosodiningrat sebagai wakil ketua.

"Tim ini akan bekerja menyusun suatu persiapan untuk dihadapi nanti ke depannya," ujar Syafril

Syafril menuturkan sejauh ini tim hukum tersebut sudah membahas beberapa temuan terkait kejanggalan dalam Pemilu 2024 yang dinilai  terstruktur dan masif.

Berbagai temuan itu, kata dia, nantinya akan menjadi bukti TPN Ganjar-Mahfud untuk mengajukan gugatan sengketa Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu tahun ini diikuti 18 partai politik nasional, sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Baca juga: TPN minta publik kawal rekapitulasi suara Pemilu 2024
Baca juga: TPN investigasi pilpres dinodai kecurangan

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Penginapan Tiantian Perkotaan

emas188
BP2MI: Sektor penempatan PMI ke Korsel bertambah, ini bidangnya
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani (tengah) dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (20/2.2024). ANTARA/Prisca Triferna/aa.
Terjadi perluasan sektor ini tidak lepas dari lobi-lobi dan juga pembicaraan yang terus kami lakukan antara BP2MI dengan pihak HRDK Korea
Jakarta (ANTARA) - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebut telah terjadi penambahan sektor untuk penempatan pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan melalui skema ujian Employment Permit System-Test of Proficiency in Korean (EPS TOPIK).

Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan penambahan sektor baru dalam Pendaftaran Ujian EPS TOPIK Tahun 2024 yang semula hanya manufaktur dan perikanan, bertambah menjadi shipbuilding, Service 1 untuk jasa seperti pengolahan sampah, dan Service 2 yang mencakup pekerjaan di hotel dan restoran.

"Terjadi perluasan sektor ini tidak lepas dari lobi-lobi dan juga pembicaraan yang terus kami lakukan antara BP2MI dengan pihak HRDK Korea. Walaupun belum memuaskan atau maksimal memenuhi apa yang kita minta kepada pihak Korea," ujar Benny.

Dia mengatakan pihaknya sedang memperjuangkan penambahan sektor lain untuk penempatan tenaga kerja Indonesia skema kerja sama antar pemerintah atau G-to-G termasuk di sektor pertanian dan logistik.

Baca juga: BP2MI usul tambah kuota penempatan pekerja migran Indonesia di Korsel
Baca juga: BP2MI tawarkan kerja sama perusahaan Korsel tingkatkan kompetensi PMI

"Mudah-mudahan ini jadi perjuangan selanjutnya yang akan bisa kita capai agar perluasan kerja di Korea Selatan akan semakin terbuka," katanya.

Pendaftaran untuk ujian EPS TOPIK 2024 sendiri dilakukan sejak periode 15 Februari sampai dengan hari ini. Total pendaftar ujian untuk penempatan di Korea Selatan melalui skema tersebut mencapai 62.930 orang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Proses selanjutnya yaitu perekaman sidik jari tetap dilakukan secara offline di BP3MI dan P4MI sesuai asal daerah/lokasi terdekat yang dipilih oleh pendaftar pada 26 Februari-10 Maret 2024.

Sedangkan proses verifikasi dokumen akan dilakukan secara daring oleh petugas di BP3MI dan P4MI pada 26 Februari-10 Maret 2024.

Baca juga: BP2MI ajak pekerja migran contoh Riyanto, ABK penolong warga Korsel
Baca juga: Pemerintah berikan penghargaan kepada PMI yang selamatkan warga Korsel

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Dokter ajaib bereinkarnasi sebagai selir

akun tergacor hari ini
KPK tetapkan lebih dari 10 tersangka dalam kasus pungli Rutan KPK
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pihaknya telah menetapkan lebih dari 10 orang sebagai tersangka dalam kasus pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK.

"Saya sebutkan para tersangka karena lebih dari 10 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Ali menerangkan penetapan para tersangka tersebut dilakukan setelah proses investigasi terhadap kasus pungli tersebut kini naik ke tahap penyidikan.

"Saat ini sudah disepakati naik pada proses penyidikan. Dalam proses penyidikan di KPK sudah pasti ada calon para tersangka," ujarnya.

Juru bicara berlatar belakang jaksa tersebut juga meminta kepada publik untuk bersabar dan memastikan lembaga antirasuah akan merampungkan proses hukum terhadap perkara pungli tersebut.

"Sekarang sedang berproses, KPK sudah membentuk tim dari unit Biro SDM, Biro Umum, Biro Hukum yang ada di Sekjen, termasuk inspektorat untuk membentuk satu tim menindaklanjuti putusan Dewan Pengawas(Dewas) KPK," tuturnya.

Sebelumnya, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan 90 pegawai lembaga antirasuah itu bersalah dalam perkara pungutan liar di Rutan KPK.

"Jadi yg disidangkan hari ini ada enam berkas perkara seluruhnya berjumlah 90 orang terperiksa. Tadi juga sudah diikuti bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap para terperiksa adalah sanksi berat berupa permohonan maaf secara terbuka langsung," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/2).

Tumpak kemudian menambahkan, 12 di antaranya akan diserahkan ke Sekretariat Jenderal KPK untuk pemeriksaan dan penyelesaian lebih lanjut

"Kenapa? Karena mereka melakukan perbuatan sebelum adanya Dewan Pengawas KPK, sehingga Dewas tidak berwenang untuk mengadili hal tersebut," ujarnya.

Tumpak mengatakan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, para terperiksa mengetahui para tahanan KPK menggunakan HP di dalam rutan KPK namun dibiarkan karena para terperiksa telah menerima uang tutup mata setiap bulannya dari para tahanan KPK.

Para terperiksa bahkan memberikan fasilitas lainnya seperti membantu para tahanan memasukkan barang atau makanan atau mengisi daya menggunakan powerbankyang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh para terperiksa.
Baca juga: Pungli di Rutan KPK seharusnya masuk ranah korupsi
Baca juga: Dewas nyatakan 90 pegawai bersalah terkait pungli di Rutan KPK
Baca juga: Dewas KPK nyatakan 12 pegawai bersalah soal pungli di Rutan KPK

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

One Piece: Musuh Dunia

88 plus slot
KPK tetapkan lebih dari 10 tersangka dalam kasus pungli Rutan KPK
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pihaknya telah menetapkan lebih dari 10 orang sebagai tersangka dalam kasus pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK.

"Saya sebutkan para tersangka karena lebih dari 10 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Ali menerangkan penetapan para tersangka tersebut dilakukan setelah proses investigasi terhadap kasus pungli tersebut kini naik ke tahap penyidikan.

"Saat ini sudah disepakati naik pada proses penyidikan. Dalam proses penyidikan di KPK sudah pasti ada calon para tersangka," ujarnya.

Juru bicara berlatar belakang jaksa tersebut juga meminta kepada publik untuk bersabar dan memastikan lembaga antirasuah akan merampungkan proses hukum terhadap perkara pungli tersebut.

"Sekarang sedang berproses, KPK sudah membentuk tim dari unit Biro SDM, Biro Umum, Biro Hukum yang ada di Sekjen, termasuk inspektorat untuk membentuk satu tim menindaklanjuti putusan Dewan Pengawas(Dewas) KPK," tuturnya.

Sebelumnya, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan 90 pegawai lembaga antirasuah itu bersalah dalam perkara pungutan liar di Rutan KPK.

"Jadi yg disidangkan hari ini ada enam berkas perkara seluruhnya berjumlah 90 orang terperiksa. Tadi juga sudah diikuti bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap para terperiksa adalah sanksi berat berupa permohonan maaf secara terbuka langsung," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/2).

Tumpak kemudian menambahkan, 12 di antaranya akan diserahkan ke Sekretariat Jenderal KPK untuk pemeriksaan dan penyelesaian lebih lanjut

"Kenapa? Karena mereka melakukan perbuatan sebelum adanya Dewan Pengawas KPK, sehingga Dewas tidak berwenang untuk mengadili hal tersebut," ujarnya.

Tumpak mengatakan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, para terperiksa mengetahui para tahanan KPK menggunakan HP di dalam rutan KPK namun dibiarkan karena para terperiksa telah menerima uang tutup mata setiap bulannya dari para tahanan KPK.

Para terperiksa bahkan memberikan fasilitas lainnya seperti membantu para tahanan memasukkan barang atau makanan atau mengisi daya menggunakan powerbankyang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh para terperiksa.
Baca juga: Pungli di Rutan KPK seharusnya masuk ranah korupsi
Baca juga: Dewas nyatakan 90 pegawai bersalah terkait pungli di Rutan KPK
Baca juga: Dewas KPK nyatakan 12 pegawai bersalah soal pungli di Rutan KPK

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Raja Sepuluh Arah

semua slot gacor
Kementan: Potensi panen padi di Maret capai 3,51 juta ton
Arsip foto - Sejumlah petani di daerah Amohalo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, mengatur gabah padi, Jumat (16/6/2023). ANTARA/Harianto.
Padi ini ditanam oleh para petani sejak Oktober 2023 kemarin dan sekarang sudah mulai mau panen
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan bahwa potensi panen padi pada bulan Maret diperkirakan mencapai 3,51 juta ton sehingga diperkirakan produksi tersebut dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ketersediaan beras di pasaran.

“Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2024 diperkirakan produksi beras mencapai 3,51 juta ton,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin.

Amran mengatakan angka itu berada di atas kebutuhan bulanan sebesar 2,5 juta ton dan pada bulan tersebut akan terjadi surplus sekitar 970 ribu ton.

Oleh karena itu, ia optimistis panen raya mendatang dapat menghasilkan produksi yang cukup baik dalam pemenuhan kebutuhan pangan secara nasional.

Kementan menyebut salah satu provinsi yang dinyatakan siap panen yakni Provinsi Lampung. Provinsi tersebut akan memulai panen raya padi pada akhir Februari dan awal Maret tahun ini.

Diperkirakan, hasil panen di provinsi tersebut mencapai 800 ribu ton Gabah Kering Panen (GKP) dari luas lahan 140 ribu hektare yang tersebar di 15 kabupaten dan kota di provinsi tersebut.

Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan bahwa seluruh gabah yang akan dipanen tahun ini merupakan hasil produksi petani yang ditanam sejak akhir tahun 2023.

Dia memastikan panen tahun ini akan menambah ketersediaan cadangan beras di daerahnya.

"Padi ini ditanam oleh para petani sejak Oktober 2023 kemarin dan sekarang sudah mulai mau panen. Luasan lahan sekitar 140 ribu hektare dan hasil panen nanti biasanya akan diolah dalam bentuk gabah kering giling," kata Arinal.

Arinal mengatakan seluruh hasil panen nantinya akan dibeli secara langsung oleh Perum Bulog sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, Indonesia diharapkan mampu mengamankan ketersediaan pasokan.

"Kalau sudah panen di beberapa daerah ini, nanti hasil panen akan dibeli oleh Bulog dan pedagang sesuai harga yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk mengamankan ketersediaan pasokan di bulan-bulan mendatang," katanya.

Terkait pembelian ini, Arinal meminta agar Dinas Pertanian di lingkup pemerintahannya dapat selalu sigap terutama dalam memberikan informasi panen raya agar terjadi penyerapan yang sangat maksimal.

Baca juga: Bapanas: Mundurnya masa panen tak pengaruhi cadangan beras
Baca juga: Kalsel siap menjadi penyangga pangan nasional hadapi ancaman El Nino

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024