buku mimpi 15

situs aman bola 79Jutaan kata 137341Orang-orang telah membaca serialisasi

《buku mimpi 15》

Pemkot Jaksel fasilitasi 1.200 UMKM daftarkan merek dagang******

Program desain logo dan pendaftaran merek ini merupakan upaya kami melindungi pelaku UMKM

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) memfasilitasi sebanyak 1.200 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan desain logo dan pendaftaran merek secara gratis.

"Program desain logo dan pendaftaran merek ini merupakan upaya kami melindungi pelaku UMKM," kata Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah (PPKUKM) Jaksel Parulian Tampubolon di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan pelaku UMKM yang mengikuti program ini terdiri dari berbagai jenis usaha mulai dari kuliner, kerajinan tangan, busana, dan lainnya.

Menurut dia program tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan memperkenalkan produk yang dimiliki pelaku UMKM yang berada di Jaksel.

"Pada tahun ini kami mempunyai program membuat desain logo produk dan pengurusan merek bagi 1.200 UMKM," tuturnya.

Parulian mengatakan selain program pembuatan logo dan pendaftaran merek, Sudin PPKUKM juga membantu para pelaku UMKM khususnya kuliner yang membuat makanan dalam kemasan.

Namun kata Parulian, jumlah yang ikut hanya 20 UMKM saja, hal ini dikarenakan persyaratan yang cukup banyak, sehingga banyak pelaku UMKM yang tidak sanggup memenuhinya.

"Kami fasilitasi 20 UMKM saja.  Hal ini dikarenakan persyaratan yang cukup banyak dan banyak UMKM yang tidak dapat memenuhi, karena harus ada perubahan desain dari dapurnya, itu menelan biaya tinggi sehingga banyak yang keberatan mengingat dapurnya rata-rata  kecil," katanya.

Sudin PPKUKM mencatat terdapat 50 ribu lebih pelaku UMKM di Jaksel, dari berbagai jenis usaha, mulai dari kuliner, cenderamata, kerajinan tangan, dan lain sebagainya.

Sebelumnya, Sudin PPKUKM juga memfasilitasi sertifikat halal gratis bagi pelaku UMKM, namun hanya diberikan kepada pelaku usaha mikro di bidang kuliner.

Menurut dia, untuk pelaku usaha kuliner menengah tidak diberikan, karena mereka dianggap mampu ketika mengurus sertifikat halal secara mandiri.

Ia mengatakan pada tahun 2024, pihaknya hanya menyediakan 500 sertifikat halal, hal ini dilakukan karena keterbatasan anggaran untuk mengikuti program tersebut.

"Hanya pelaku kuliner yang mikro dan kecil saja yang kami biayai," tuturnya.
Baca juga: Presiden Jokowi dijadwalkan hadiri pameran Inacraft 2024 di Jakarta
Baca juga: Peruri fasilitasi bazar produk kerajinan lokal di M Bloc Space
Baca juga: Dinas PPKUKM DKI perluas pasar produk UMKM dengan cara kreatif

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang******

Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan 'threshold' dengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut

Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

"Putusan 116/PUU-XXI/2023 tidak meniadakan threshold, sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan bahwa thresholddan besaran angka persentase-nya diserahkan ke pembentuk undang-undang untuk menentukan thresholdyang rasional," ucap Enny saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

MK menegaskan bahwa ambang batas parlemen sepatutnya ditentukan dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif. Hal ini untuk meminimalisasi ketidakproporsionalan dalam konversi hasil pemilu.

"Dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif, sehingga dapat meminimalkan disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang, sehingga sistem proporsional yang digunakan tapi hasil pemilu-nya tidak proporsional," tutur Enny.

Enny juga menjelaskan bahwa pasal yang digugat oleh Perludem, yakni Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu perihal ambang batas parlemen, tetap konstitusional untuk Pemilu 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya.

"Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan thresholddengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut," ucap Enny menjelaskan.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perludem.

Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional

Baca juga: Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Sebab itu, MK berpendapat ambang batas parlemen perlu segera diubah dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa poin, di antaranya adalah agar ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan dan dapat mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas pasal yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut, karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

"Dengan demikian, dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," demikian bunyi pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dalam salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：intan77、pola maxwin zeus hari ini、link tergacor 2023

Terkait：halutoto、mekar pinjol ilegal、slot bet 888、slot terpercaya gampang menang、slot gacor minggu ini、seleptoto、batman888、pinjaman 5 menit cair tanpa ribet、bo tergacor terpercaya、linetogel

---

---

bab terbaru：cara menambah tenor kredivo（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03