bibit4d

Shenwutu

situs 388

Mengaktifkan jejaring pengawasan guna perbaiki layanan publik di Papua******

Jayapura (ANTARA) - Hasil survei Ombudsman RI pada 2022 menunjukkan bahwa pelayanan publik di Provinsi Papua berada dalam zona merah. Meski ada beberapa daerah yang masuk dalam kategori hijau dan kuning, perbaikan layanan publik perlu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah yang masuk dalam zona hijau pelayanan publik, sementara Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor masuk dalam zona kuning.

Dari hasil tersebut maka Ombudsman RI Perwakilan Papua proaktif membantu meningkatkan layanan publik di Bumi Cenderawasih agar ke depan menjadi lebih baik, salah satunya dengan mengaktifkan kembali jejaring pengawasan.

Jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman Kota Jayapura sempat dibentuk dan telah berjalan, namun pada pada periode 2021-2022 kurang aktif karena pandemi COVID-19.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Yohanes Rusmanta mengatakan dengan diaktifkannya kembali jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman maka sinergi dan kerja sama tetap terjaga sehingga partisipasi masyarakat terkait layanan publik dapat ditingkatkan, baik melalui komunitas media sosial maupun media massa yang menjadi jembatan bagi warga.

Karena, dengan begitu maka masyarakat dapat mengetahui hal penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah begitu juga sebaliknya.

Terdapat dua jejaring pengawasan pelayanan publik yakni lembaga pengawasan pada tingkat pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang di dalamnya termasuk organisasi kemahasiswaan maupun para praktisi di bidang bantuan hukum.

Untuk penguatan pengawasan pelayanan publik di Papua maka perlu adanya masukan dari komunitas dan kelembagaan agar menjadi bahan untuk penyusunan rencana kerja Ombudsman RI Perwakilan Papua pada 2024.

Tidak hanya itu, masukan dari media massa juga diperlukan agar hasil komunikasi antara Ombudsman dengan masyarakat jauh lebih efektif.

Dalam upaya penguatan jejaring pengawasan layanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Papua juga telah meningkatkan sinergi pengembangan jaringan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada empat provinsi yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Hal tersebut dilakukan agar ke depan empat provinsi itu mempunyai unit khusus yang mengelola pengaduan masyarakat dengan dilengkapi satu bagian khusus atau narahubung untuk melakukan pengawasan kepada layanan publik secara internal dan hubungannya dengan pihak eksternal.

Jika hal itu diterapkan dengan baik maka setiap kendala yang ada pada instansi atau lembaga terkait dengan pelayanan publik bisa dilakukan komunikasi dengan Ombudsman sehingga dapat dicari solusi untuk bagaimana perbaikan ke depannya.

Hal terpenting yang juga harus diperhatikan ialah setiap lembaga atau instansi baik pemerintah daerah kementerian yang ada di Papua terus melakukan koordinasi dengan Ombudsman sehingga akan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan.

Ombudsman RI perwakilan Papua juga akan membantu memperbaiki instansi dalam memberikan pelayanan, tetapi diharapkan pula ada komitmen dari pemerintah daerah dan lembaga untuk membentuk sebuah jaringan pengawas pada tingkat provinsi.

Hal tersebut sebagai bukti dan kepedulian Ombudsman RI Perwakilan Papua untuk meningkatkan pelayanan publik di provinsi paling timur Indonesia agar bisa berjalan dengan baik.

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Papua Melania Kirihio mengingatkan penyelenggara pelayanan publik di daerah itu agar secara aktif melakukan pengawasan pelayanan publik, baik internal maupun eksternal.

Hal itu perlu dilakukan karena sebagian besar daerah di Papua masih berada di zona merah dalam pelayanan publik. Salah satu penyebabnya yaitu pemerintah daerah atau lembaga belum banyak menyediakan standar pelayanan publik seperti tempat pengaduan masyarakat.

Dengan demikian masyarakat belum memahami bagaimana melakukan pengaduan dan tempat pengaduan berada di mana. Untuk itu setelah dilakukan jaringan pengembangan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di empat provinsi tersebut dapat mengefektifkan pemanfaatan pengelolaan pengakuan pada setiap institusi penyelenggaraan publik.

Selain itu dapat mengefektifkan koordinasi pelaksanaan rekomendasi dan saran perbaikan kebijakan yang dikeluarkan Ombudsman dalam kerangka koordinasi guna mendukung pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas nasional.


Inovasi layanan publik

Masuk kategori zona hijau dalam pelayanan publik di Papua, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura bertekad terus melakukan inovasi guna meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat di daerah itu.

Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey menyatakan dalam pelayanan publik, aparatur sipil negara (ASN) setempat perlu menerapkan enam budaya integritas yang telah diluncurkan pada 2022 yakni tertib administrasi, tertib aturan, pelayanan prima, inovasi dan perubahan, bebas korupsi, serta wajar tanpa pengecualian (WTP).

Terkait itu, maka ASN di lingkungan Pemkot Jayapura harus terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik, sebab kualitas pelayanan publik juga akan meningkatkan daya saing bagi daerah.

"Kekurangan yang ada saat ini bisa diperbaiki dan semua dapat bergandengan tangan demi memajukan Kota Jayapura lebih baik pada masa mendatang melalui layanan publik yang semakin baik," katanya

Dia mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Jayapura agar memperhatikan dengan baik kemajuan zaman, sebab hal itu berkaitan dengan kesiapan menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Perubahan dan dinamika membuat masyarakat juga mengalami perubahan sehingga perlu adanya inovasi dalam setiap pelayanan yang dilakukan pada setiap OPD.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura menjadi barometer di segala bidang pelayanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi sehingga ia minta seluruh ASN memberikan pelayanan dengan cepat, cepat, dan akurat.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Orang suci pertama sepanjang masa

pola gacor zeus maxwin

Pemerintah atur ketat distribusi elpiji subsidi******

Harus ada kebijakan pemerintah bagaimana bisa mengoptimalkan subsidi ini diterima dengan baik untuk masyarakat,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengatur secara ketat pendistribusian elpiji bersubsidi agar diterima sesuai penerima manfaat yakni rumah tangga miskin, usaha mikro dan kecil (UKM), nelayan, dan petani sasaran.

"Harus ada kebijakan pemerintah bagaimana bisa mengoptimalkan subsidi ini diterima dengan baik untuk masyarakat," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
​​​​​
Pemerintah pun mengubah aturan dengan menggeser penyaluran elpiji subsidi dari berbasis komoditas ke penerima manfaat.

Baca juga: Pemerintah targetkan subsidi energi 2024 sebesar Rp186,9 triliun

Per 1 Januari 2024, hanya pengguna terdaftar yang diperbolehkan membeli elpiji 3 kg. Status data bisa diperiksa melalui nomor induk kependudukan (NIK) di KTP.

Penyesuaian data konsumen elpiji 3 kg berbasis sistem Merchant Apps Lite (MAP Lite) tersebut dijaring sejak 1 Maret 2023, termasuk data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) desil 1-7.

"Sistemnya sudah siap. 189,2 juta NIK sudah terdaftar dan terverifikasi 31,5 juta NIK," kata
 Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Mustika Pertiwi menambahkan pemerintah masih memperbolehkan konsumen belum terdata membeli elpiji 3 kg setelah mendaftar on the spot di subpenyalur atau pangkalan resmi.

Kementerian ESDM juga mengusulkan pengecer bisa diangkat menjadi subpenyalur. "Diatur saja jaraknya, misal tiap 1 kilometer itu, ada 1 pangkalan," sambungnya.

Baca juga: Penggunaan KTP untuk beli elpiji 3 kilogram di Mataram sudah berlaku

Mustika mengatakan model pendataan sebaiknya dilakukan di subpenyalur/pangkalan resmi, sehingga tidak sampai ke pengecer.

Apalagi, kerap kali pengecer membeli dalam jumlah besar, yang memungkinkan semua pembeli tidak terekam datanya.

"Misalnya, 10 tabung, maka dia mengurangi hak konsumen akhir untuk membeli langsung di pangkalan. Ini yang harus diatur," tuturnya.

Dari sisi infrastruktur teknologi, pencatatan manual melalui logbook juga mendorong pemerintah memperpanjang pendataan hingga akhir Mei 2024.

"Kita lihat nanti progresnya. Kami akan evaluasi. Intinya, jangan sampai terjadi kelangkaan di lapangan," ungkap Mustika.

Pemerintah pun memberi opsi lain yakni subpenyalur boleh menjual elpiji ke pengecer maksimum 20 persen dari alokasi per bulan sesuai Surat Dirjen Migas ke PT Pertamina (Persero).

Kendati demikian, menurut Mustika, pasokan elpiji 3 kg di masing-masing pengecer dibatasi untuk memaksimalkan subsidi tepat sasaran.

Agar kebijakan ini lebih aplikatif, lanjutnya, pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga gencar sosialisasi, termasuk memberikan pelatihan kepada petugas di lapangan.

"Mereka akan dibekali software sederhana di telepon selular (HP) untuk mendata pembeli elpiji. Keterlibatan badan usaha dalam menjaga kebijakan telah diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Migas. Pemerintah pun meminta Pertamina mengawal kebijakan sampai ke konsumen akhir," sebut Tutuka.

Baca juga: Pemkot Bengkulu usul kuota gas elpiji subsidi 2024 sebanyak 2.238 MT

Menteri Arifin menambahkan melihat tingginya impor elpiji, karakteristik gas yang minim propana (C3) dan butana (C4), serta belum memadainya kilang elpiji, pemerintah pun menggenjot pembangunan pipa transmisi gas terintegrasi dari Aceh hingga Jawa sebagai jalan keluarnya.

"Jaringan gas sangat diperlukan karena di banyak negara juga memanfaatkan gas alam untuk kebutuhan energi rumah tangga, hotel, atau rekreasi," jelasnya.

Menurut dia, ada penambahan penerima manfaat sebanyak 300.000 sambungan rumah tangga (SR) melalui pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem) dan 600.000 SR lewat pipa Dumai-Sei Mangkei.

"Ini bisa mengurangi subsidi elpiji 3 kg hingga Rp0,63 triliun per tahun dan hemat devisa impor elpiji Rp1,08 triliun per tahun," Tutuka merinci.


Skema KPBU

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan pemerintah tengah mencari skema pembiayaan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mengakselerasi pengembangan jargas.

Menurut dia, banyak benefit dari implementasi KPBU. Pemerintah menanggung sebagian risiko badan usaha dalam pembangunan jargas dan bisa mempercepat pembangunannya secara masif. "Misalnya di Batam, bisa langsung 300.000 SR," jelasnya.

Baca juga: Kementerian ESDM pasang listrik gratis 131.600 rumah tangga di 2023

Di sisi lain, masih ada tantangan menjalankan skema KPBU, di antaranya waktu lelang lebih panjang dan pembenahan regulasi, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019. "Regulasinya perlu ditetapkan dulu sebelum dilelangkan," jelas Laode.

Permasalahan lain, perlu studi pendahuluan di masing-masing kota karena memiliki regulasi, peta lokasi, serta profil risiko berbeda. Keekonomian pun mesti dihitung secara detail demi memikat badan usaha.

Strategi kebijakan lain sedang digodok. Nantinya, di wilayah jargas, penggunaan elpiji ditarik secara bertahap dan elpiji dialihkan ke lokasi lain yang belum tersambung jargas. "Ini masih dalam tahap diskusi di Kementerian ESDM," tutur Laode.

Dengan begitu, menurut Menteri ESDM, penggunaan jargas menjadi upaya pemerintah menekan devisa dan solusi substitusi elpiji sebagai sumber energi rumah tangga.

"Tidak perlu lagi gotong-gotong tabung (elpiji) 3 kg. Cukup buka keran sudah menyala dapurnya," jelasnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Saya adalah dewa kecil Dinasti Ming

i want slot

Moeldoko ingatkan LMKN soal transparansi royalti musik dan lagu******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk lebih transparan dalam mengumpulkan dan mendistribusikan royalti penggunaan lagu dan musik.

"Ada ketidakpuasan, yakni soal tarik dan distribusi. Terkait penarikan, mereka (seniman) melihat ini belum optimal, distribusinya juga dinilai belum transparan. Jadi, ini kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitasnya,” kata Moeldoko saat menerima kedatangan ketua dan komisioner LMKN di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu, sebagaimana siaran pers yang diterima.

Kedatangan ketua dan komisioner LMKN ke KSP terkait aduan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) pada 28 Desember 2023.

Pada kesempatan itu, para musisi dan seniman yang dipimpin Satriyo Yudi Wahono atau populer dengan nama Piyu Padi, mengeluhkan mekanisme penarikan, pengelolaan, dan distribusi royalti yang dinilai memberatkan pihak komposer.

Baca juga: Ketua LMKN: Indonesia punya "harta karun" royalti di luar negeri

Moeldoko menekankan pentingnya LMKN melakukan pembenahan terhadap sistem untuk membangun kepercayaan, terutama untuk Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM).

"Ini sumber penyakitnya, jadi harus dibereskan," katanya menegaskan.

Mantan Panglima TNI itu menegaskan Kantor Staf Presiden tidak memiliki kepentingan apa pun dan tidak dalam upaya mencari-cari kesalahan.

Baca juga: LMKN berupaya transparan dan fleksibel soal royalti lagu

Kantor Staf Presiden, sambung Moeldoko, justru ingin membantu LMKN mengejar target pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi royalti penggunaan lagu dan musik agar kesejahteraan pencipta lagu meningkat.

"Saya nggak ragu dengan LMKN. Kita punya semangat yang sama, kita tidak ingin cari kesalahan. KSP ingin membantu LMKN agar lebih produktif. Saya concernsoal ini karena berkaitan dengan penghargaan atas karya," jelasnya.

Baca juga: Kris Dayanti: Urusan royalti lagu tetap diserahkan ke LMKN

Sementara itu, Ketua LMKN Dharma Oratmangun memastikan lembaganya selalu mengedepankan keterbukaan dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan royalti penggunaan musik dan lagu.

Ia menambahkan LMKN juga telah memerintahkan kepada seluruh Lembaga Manajemen Kolektif untuk menertibkan laporan keuangan pada laman masing-masing.

"Faktor transparansi masalah penting. LMKN sudah transparan, berapa yang terhimpun dan dibagi. Hanya saja kurang sosialisasi ke masyarakat," terang Dharma.

Baca juga: DJKI rangkul sejumlah pihak bahas tata kelola royalti lagu dan musik

Dharma mengakui pengelolaan royalti di Indonesia memiliki kompleksitas yang sangat tinggi. Untuk itu, LMKN akan terus mendorong LMK bersaing dalam memberikan pelayanan dan mengejar target pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi royalti penggunaan musik dan lagu.

"Penghimpunan royalti terus meningkat. Tentunya kami (LMKN) akan terus dorong lagi peningkatan pencapaian ini," ucap Dharma.

Berdasarkan data yang dipaparkan LMKN, penghimpunan royalti pada 2023 mencapai Rp55.151.768.212, naik dari tahun 2022 sebesar Rp35.005.101.306.

"Target kami pada 2024 sebesar Rp120 miliar lebih," kata Dharma.

Baca juga: Komposer Bersatu akan buat forum diskusi bahas hak cipta dan royalti
Baca juga: Bisnis karaoke di Jakarta tergolong tidak patuh bayar royalti musik
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kotak Makanan Ogre

1221slot

Gol penalti buat Indonesia tertinggal 0******

Jakarta (ANTARA) - Timnas Indonesia tertinggal 0-1 pada babak pertama laga penutup Grup D Piala Asia 2023 melawan Jepang melalui gol dari titik penalti yang dicetak Ayase Ueda pada menit-menit awal di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar, Rabu.

Pada laga itu, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengubah satu susunan pemain di lapangan, saat sang pencetak gol pada laga kedua lalu, Asnawi Mangkualam digantikan oleh Rizky Ridho.

Di sisi lain, pelatih Jepang Hajime Moriyasu terlihat mengubah total susunan empat pemain belakang yang selalu tampil pada dua laga awal, laga dimana timnya selalu kebobolan dua gol.

Yukinari Sugawara, Ko Itakura, Shogo Taniguchi, dan Hiroki Ito tidak diturunkan. Sebagai gantinya, Moriyasu memberikan kepercayaan pemain bertahannya kepada total Seiya Maikuma, Takehiro Tomiyasu, Koki Machida, dan Yuta Nakayuma.

Indonesia tidak mengawali laga dengan baik saat pertandingan baru berjalan, Jepang mencetak gol melalui tendangan penalti dingin Ayase Ueda pada menit ke-5.

Gol ini bermula dari Jordi Amat yang melakukan kontak kecil dengan Ueda yang membuat sang pemain terjatuh di kotak penalti.

Wasit asal Bahrain yang memimpin laga, Khamis Mohamed Al-Marri mulanya tidak tertarik pada insiden tersebut. Namun, beberapa saat kemudian ia memutuskan memberikan penalti untuk Jepang setelah melihat Video Assistant Referee (VAR).

Ueda yang menjadi algojo penalti pun tak menyia-nyiakan kesempatan untuk membawa Samurai Biru unggul cepat, walaupun Ernando Ari menebak arah bola dengan tepat.

Baca juga: Skuad Garuda bertekad cetak sejarah tembus 16 besar Piala Asia

Setelahnya, Jepang menguasai jalannya laga dengan terus menggempur pertahanan Indonesia. Namun, hingga setengah jam laga berjalan, tidak ada tambahan gol tercipta.

Justru Indonesia yang mendapatkan peluang pada menit ke-31. Diawaliswing ballMarselino ke Sandy Walsh di sisi kanan, Merah Putih melakukan skema serangan rapi.

Bola lalu diarahkan kembali ke sisi kiri dengan dikuasai Pratama Arhan. Arhan menemukan pergerakan Marselino yang menemukan ruang kosong di sisi kiri yang kemudian diakhiri umpan tarik yang sayangnya masih dimentahkan bek Jepang.

Selepas peluang itu, gelombang serangan kembali dikuasai Jepang. Bahkan, Tafekusa Kubo dan kawan-kawan hampir menggandakan keunggulan, andaikan tendangan Keito Nakamura pada menit ke-34 tidak digagalkan tiang gawang.

Di sisa menit babak pertama, Jepang masih menguasai pertandingan. Namun, bola serangan yang dialirkan raksasa Asia itu selalu dimentahkan pertahanan tim Garuda. Skor 0-1 untuk keunggulan Jepang mengakhiri 45 menit pertama.

Susunan pemain kedua tim:

Jepang: Zion Suzuki, Seiya Maikuma, Takehiro Tomiyasu, Koki Machida, Yuta Nakayuma, Wataru Endo, Reo Hatate, Ritsu Doan, Tafekusa Kubo, Keito Nakamura, Ayase Ueda
Pelatih: Hajime Moriyasu

Indonesia: Ernando Ari, Rizky Ridho, Jordi Amat, Sandy Walsh, Pratama Arhan, Yakob Sayuri, Ivar Jenner, Justin Hubner, Marselino Ferdinan, Egy Maulana Vikri, Rafael Struick
Pelatih: Shin Tae-yong.

Baca juga: 5.000 lebih suporter Indonesia dukung timnas hadapi Jepang

Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024

tolong panggil aku tuan Paus

link slot resmi terpercaya

Kamis, sebagian besar Jakarta akan berawan pada pagi dan malam hari******

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca pada hari Kamis di sebagian besar wilayah DKI Jakarta akan berawan pada pagi dan malam hari.

Pada Kamis pagi hampir seluruh wilayah DKI Jakarta akan mengalami berawan dengan suhu rata-rata 25 dan 30 derajat Celcius, kecuali Kepulauan Seribu yang akan mengalami hujan ringan dengan suhu 27 derajat Celcius.

Selanjutnya memasuki siang hari sebagian besar wilayah Jakarta masih akan berawan dengan suhu rata-rata 28 dan 29 derajat Celcius, kecuali Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang akan mengalami hujan ringan dengan suhu 29 derajat Celcius.

Untuk sore hari sebagian wilayah DKI Jakarta akan cerah berawan dengan suhu rata-rata 28 dan 29 derajat Celcius, kecuali Jakarta Barat akan berawan dengan suhu 30 derajat Celcius, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur masih hujan ringan dengan suhu 30 derajat Celcius

Kemudian pada malam hari seluruh wilayah Jakarta mengalami cerah berawan dengan suhu rata-rata 27 dan 28 derajat Celcius.

Sementara itu, pada Jumat (26/1) dini hari seluruh wilayah Jakarta akan mengalami berawan dengan suhu 24 dan 27 derajat Celcius. Adapun tingkat kelembapan udara diperkirakan berada pada kisaran 75 hingga 100 persen.

Baca juga: Jakarta Selatan dan Timur diprakirakan hujan Selasa siang
Baca juga: Sebagian wilayah DKI diprakirakan hujan ringan pada Senin siang
Baca juga: BMKG prakirakan sebagian DKI akan hujan ringan saat debat cawapres

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Dewa Abadi

angka jitu babi

Gunung Semeru kembali erupsi dengan tinggi letusan 900 meter******

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali erupsi dengan ketinggian letusan yang teramati sejauh 900 meter di atas puncak atau 4.576 meter di atas permukaan laut (mdpl) pada Kamis pagi.

Petugas Pos Pengamatan Gunung api Semeru, Sigit Rian Alfian dalam keterangan tertulisnya di Pos Pengamatan Gunung Semeru di Gunung Sawur, Kabupaten Lumajang, Kamis, menyatakan bahwa telah terjadi erupsi Gunung Semeru pada hari Kamis, 25 Januari 2024, pukul 05.06 WIB.

"Kolom abu vulkanik teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 96 detik," katanya.

Baca juga: Gunung Semeru dua kali erupsi semburkan abu vulkanik 

Sebelumnya, Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 mdpl mengalami erupsi sebanyak tiga kali pada Rabu (24/1) yakni pukul 07.25 WIB, pukul 08.55 WIB, dan pukul 19.14 WIB.

Erupsi pertama pada pukul 07.25 WIB dengan tinggi kolom abu vulkanik teramati sekitar 700 meter di atas puncak (sekitar 4.376 mdpl), abu vulkanik teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara.

Kemudian, erupsi kedua pada pukul 08.55 WIB dengan ketinggian abu vulkanik teramati sekitar 800 meter di atas puncak (sekitar 4.476 mdpl) dan kode warna penerbangan oranye.

Erupsi ketiga terjadi pada pukul 19.14 WIB dengan tinggi kolom abu vulkanik teramati sekitar 700 meter di atas puncak (± 4376 mdpl). Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut dan erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 112 detik.

Status gunung tertinggi di Pulau Jawa itu masih pada Level III atau siaga, sehingga petugas mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan, karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.

Baca juga: Gunung Semeru kembali erupsi dengan tinggi letusan 600 meter

Baca juga: Gunung Semeru erupsi lagi, warga sisi tenggara diminta menjauh 13 km dari puncak

Kemudian, warga juga tidak boleh beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah/puncak Gunung Semeru, karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).

Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024