petarung303

Lancer dari Arad

Promo Merdeka Belanja Transmart Cuma Satu Hari, Jangan sampai Terlewat******

Menyambut Hari Kemerdekaan, Transmart Full Day Sale hadir lagi besok, Selasa (15/8) di seluruh gerai Transmart se-Indonesia selama seharian penuh bertajuk 'Merdeka Belanja'.

Enggak tanggung-tanggung, diskonnya 50% + 20% yang berlaku mulai dari toko buka hingga pukul 22.00 WIB waktu setempat.

Lihat Juga : Daftar Produk Diskon di Transmart Full Day Sale Merdeka Belanja

Berbagai macam produk di Transmart bakal mendapat diskon sampai 50 persen, mulai dari daging,fashion item, kosmetik danfragrance, furnitur, peralatan dapur, hingga produk elektronik seperti TV, AC, kulkas, mesin cuci, sampai sepeda listrik!

Belum punya Allo Prime? Jangan khawatir, tinggal downloadsaja aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Sebelum belanja di Transmart Full Day Sale ketahui dulu apa saja syarat dan ketentuannya berikut ini.

1. Tambahan diskon 20 persen berlaku untuk nasabah Allo Prime Allo Bank, Syariah Card Bank Mega Syariah, atau Kartu Kredit Bank Mega.
2. Untuk produk elektronik maksimal pembelian 2 pcs per kategori (TV, AC, kulkas, mesin cuci).
3. Untuk kebutuhan sehari-hari, pembelian maksimal 12 pcs per produk item.
4. Untuk pembelian ayam maksimal 2 ekor dan daging 2 kg.
5. Untuk sepeda listrik maksimal pembelian 2 unit.
6. Untuk kosmetik dan fragranceberlaku diskon 10 persen reguler dan tidak berlaku diskon di Body Shop dan Sport Station.
7. Diskon tidak berlaku untuk minyak goreng, susu bayi dan anak, mi instan, beras, terigu, telur, rokok, minuman beralkohol, parcel/hampers, gadget dan laptop, dan produk lainnya yang bertanda 'Tidak Berlaku Diskon'.
8. Diskon tidak berlaku untuk kartu Mega Corporate Mega Wholeshale Card, Mega Groserindo, TVS & Trans Hello.
9. Tidak dapat refund.
10. Tidak berlaku pembelian partai besar.

Jangan sampai terlewat promo belanja diskon satu hari ini! Pastikan belanja pakai Bank Mega atau Allo Bank ya supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Orang yang dipilih oleh bumi

Luhut Ungkap RI Jadi Negara Keenam dengan Startup Terbanyak******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia menempati posisi keenam negara dengan jumlah perusahaan rintisan ataustartup terbanyak.

Tercatat, Indonesia memiliki 2.492 startup hingga 10 Mei 2023. Luhut mengatakan jumlah startup di dunia didominasi oleh Amerika Serikat sebanyak 77.554 dan India dengan 17.209 perusahaan rintisan.

"Selanjutnya Inggris, Kanada, dan Australia," kata Luhut dalam acara Road to Indonesia Startup Ecosystem Summit 2023, Jumat (11/8).

Ke depan, pemerintah menargetkan startup terus berkembang dan berkontribusi kepada ekonomi digital Indonesia dengan nilai mencapai US0 miliar pada 2025 dan US5 miliar pada 2030.

"Dan saya yakin angka ini bisa lebih," kata Luhut.

Sebelumnya, Jokowi membeberkan alasan startup sulit berkembang karena tidak melihat kebutuhan pasar. Sebab itu ia mengimbau para pelaku usaha rintisan untuk memulai usaha dengan mencermati kebutuhan pasar yang ada.

"Mengingat 80 persen-90 persen startup gagal ketika masih tahap merintis akibat tidak melihat kebutuhan pasar," katanya saat membuka 'BUMN Startup Day Tahun 2022' di Tangerang, Senin (26/9) pagi.

Selain masalah itu, Jokowi mengatakan ketiadaan atau kehabisan dana juga menjadi alasan banyak startup gagal berkembang saat merintis.

Jokowi menyayangkan kegagalan itu. Apalagi, kegagalan terjadi di tengah perkembangan ekonomi digital Indonesia yang cukup tinggi. Berdasarkan data yang dimilikinya, nilai ekonomi digital Indonesia yang belakangan ini tumbuh pesat.

[Gambas:Video CNN]

pedang berbentuk pedang jauh

Gubernur Riau Risau Bahlil Terus Kerek Target Investasi Setiap Tahun******

Gubernur Riau Syamsuar risau karena Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia terus mengerek target investasi setiap tahunnya.

Ia menyebut peringkat Riau dalam menarik investasi memang naik cukup pesat. Sebelumnya, provinsi ini berada di peringkat ke-10 nasional dalam urusan menarik investasi pada 2018.

Namun, seiring berjalannya waktu Riau melesat ke urutan 6 pada 2019 dan tahun ini berada di posisi ke-5 se-Indonesia. Bahkan, Riau menempati posisi kedua capaian penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp18 triliun pada kuartal II 2023 ini, tepat di bawah DKI Jakarta.

"Saya bilang, 'Kita siap sajalah, yang penting bagaimana kerja kita bersama kabupaten/kota. Kita yakin senantiasa memberikan kemudahan pelayanan, baik pelaku usaha mikro kecil (UMK) maupun pelaku usaha lain," tambah Syamsuar.

Kendati risau, Syamsuar melaporkan Riau kedatangan investor anyar di sektor energi baru terbarukan (EBT). Investor tersebut menanamkan uang Rp19 triliun untuk proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang ditargetkan rampung 2027 mendatang.

Syamsuar menyebut pihak investor berjanji akan menyerap tenaga kerja lokal. Menurutnya, sekitar 5.000 warga Riau dan sekitarnya akan dipekerjakan dalam proyek tersebut.

Lihat Juga : Jokowi Pastikan Jalur LRT Bakal Diperpanjang Sampai Bogor

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan realisasi investasi di Indonesia sudah bagus, bahkan naik terus setiap tahunnya. Semula masuk Rp800 triliun pada 2020, lalu naik ke Rp900 triliun pada 2021.

Kemudian, capaian investasi pada 2022 menembus Rp1.207 triliun dan tahun ini ditargetkan terkumpul Rp1.400 triliun. Bahlil menegaskan investasi jumbo tersebut kudu menyejahterakan para pengusaha dan tenaga kerja lokal, termasuk kelompok UMKM.

"Orang daerah harus dijadikan sebagai tuan di negerinya, tidak boleh jadi tamu di negerinya sendiri. Yang kaya tidak boleh itu-itu saja. Orang Jakarta ini semua hal memonopoli, tambang mau, sawit mau, pasir mau, terus orang daerah di mana?" tutur Bahlil.

"Orang daerah juga harus dihargai investor. Kalau ini mampu kita lakukan, Insyaallah kita bisa membawa Indonesia mewujudkan apa yang dicita-citakan para pendiri kita," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

kunci ajaib

Kementerian BUMN Ajak Freeport Diskusi Bareng Kemenkeu soal Bea Keluar******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka suara soal keluhan PTFreeport Indonesia (PTFI) soal Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan dulu memang ada skema nail-down dalam ketentuan perpajakan dan bea keluar ekspor yang harus PTFI.

Perusahaan asal Amerika Serikat tersebut sebelumnya menginginkan kebijakan perpajakan yang sama dengan yang tercantum di dalam kontrak (nail-down).

"Jadi itu kan memang ada konsep nail down dulu kan, itu kita ada beberapa hal aja yang nanti kita didiskusikan ke Kemenkeu," ungkap pria yang akrab disapa Tiko itu di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Senin (14/8/2023).

Kendati demikian, Tiko mengatakan PTFI tidak akan protes kepada pemerintah Indonesia.

"Freeport bakal diskusi sama Kemenkeu," ujarnya.

PTFI akan mengajukan keberatan dan banding terhadap penghitungan penetapan bea keluar.

VP Corporate Communications PTFI Katri Krisnati mengatakan keberatan itu terkait penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Pasalnya, dalam PMK itu, Menkeu Sri Mulyani menetapkan bea keluar untuk konsentrat tembaga sebesar 7,5 persen pada paruh kedua 2023 dan 10 persen pada 2024 untuk perusahaan dengan progres smelter 70-90 persen.

Sementara untuk perusahaan dengan pembangunan smelter di atas 90 persen, bea keluar yang dikenakan akan menjadi 5 persen pada paruh kedua 2023 dan 7,5 persen pada 2024.

Freeport keberatan dengan ketentuan tersebut.

Keberatan diajukan karena pada akhir 2018, pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan Inc., selaku pemegang saham PT Freeport Indonesia (PTFI), mencapai kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Mengutip dokumen di Securities and Exchange Commission (SEC) AS, Freeport McMoRan, yang diterbitkan pada 3 Agustus lalu, Freeport menyebut berdasarkan IUPK, bea keluar harusnya ditetapkan nol atau gratis.

Pasalnya, berdasarkan kesepakatan yang diatur dalam IUPK 2018, bea keluar tidak akan dikenakan bila progres pembangunan smelter mereka mencapai 50 persen.

Freeport menyatakan progres pembangunan Freeport menyatakan progres pembangunan smelter mereka sampai dengan Maret sudah mencapai yang dipersyaratkan oleh aturan. Dan kata mereka, pada Maret 2023, pemerintah memverifikasi progres konstruksi smelter Manyar milik PTFI.

Berdasarkan hasil verifikasi, pemerintah memastikan sendiri perkembangan pembangunan smelter Freeport sudah melebihi 50 persen. Karenanya, penghapusan bea keluar PTFI harusnya berlaku efektif per 29 Maret 2023.

[Gambas:Video CNN]

Fantasi Menunggang Naga

Bahlil Ungkap Praktik 'Titip Duit' saat Urus Izin Usaha di Masa Lalu******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap praktik 'titip duit' saat mengurus izin usahadi kementerian/lembaga (K/L).

Ia menyebut dirinya paham betul getir pelaku UMKM karena pernah menjadi pengusaha. Bahkan, ia mengklaim satu-satunya menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabinet Indonesia Maju yang pernah menjadi pelaku UMKM.

Oleh karena itu, ia memangkas seluruh urusan administrasi dalam proses perizinan usaha, termasuk UMKM, melalui Online Single Submission (OSS). Bahlil tak ingin pengalaman pahit yang menimpanya terulang.

"Jadi, untuk izin-izin lewat OSS, termasuk sertifikat halal tidak ada bayar-bayar, dibiayai negara. Makanya pakai OSS," imbuhnya.

Ia lantas menyinggung kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja alias Perppu Ciptaker. Menurutnya, kehadiran beleid ini memangkas ribetnya alur birokrasi.

Bahlil mencontohkan dirinya yang kini menandatangani langsung semua urusan Kementerian Investasi/BKPM yang terkait kementerian/lembaga (K/L) lain, termasuk izin usaha pertambangan (IUP) hingga izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

"Ini UU Ciptaker (Perppu Ciptaker) judulnya memangkas semua birokrasi. Dalam bahasa saya, UU dari mata air menjadi air mata. Karena tidak perlu ketemu menteri, gubernur, dan bupati," jelasnya.

"Pak Sekda (Sekda Pekanbaru Indra Pomi Nasution) sekarang tidak ada banyak tamu lagi kan urus izin? Coba bayangkan, sekarang yang berkuasa adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Kepala DPMPTSP Riau Helmi). Jadi, Pak Gubernur (Gubernur Riau Syamsuar), Pak Sekda saya titip, urus mereka baik-baik. Kalau tidak, nanti pengusaha yang mengurus mereka, ini bahaya," kelakar Bahlil.

Ia merinci masih ada 50 persen UMKM di Indonesia yang belum punya legalitas usaha. Oleh karena itu, Bahlil mengajak para pelaku UMKM segera mengurus NIB.

Menurutnya, NIB menjadi kunci mendapatkan pendanaan dari perbankan. Ia pun mewanti-wanti UMKM agar tak terjerat utang pinjaman online (pinjol) hingga rentenir karena negara sudah menyiapkan skema kredit yang tak memberatkan.

[Gambas:Video CNN]

Naga Terkutuk

INDEF Bandingkan Kinerja Sektor Manufaktur Era Jokowi dengan SBY******

Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya menyebut kinerja sektor manufaktur Indonesia menurun signifikan sejak pandemi covid-19.

Jika mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi sektor manufaktur terhadap PDB turun menjadi 18,25 persen pada kuartal II/2023.

Ia mengatakan jika dibandingkan dengan negara lain seperti China, Thailand, bahkan Afrika Selatan, penurunan sektor manufaktur Indonesia terjadi sangat cepat.

Berly mengatakan sektor industri dalam perekonomian sangat signifikan karena dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja yang tingkat pendidikannya lebih rendah (SD hingga SMA). Serapan tenaga kerja itu dapat menekan tingkat kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat.

Pada kesempatan itu, ia membandingkan kinerja manufaktur era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo.

Pada era SBY, untuk periode 2004 hingga 2009, pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas tercatat tumbuh sebesar 5,10 persen. Kinerja itu meningkat pada periode kedua masa kepemimpinannya (2009-2014) sebesar 6,10 persen.

Sedangkan proporsi ekspor industri pengolahan pada era SBY tercatat sebesar 43,70 persen pada periode pertama dan 36,80 persen pada periode kedua.

Lihat Juga : KCIC Jelaskan soal Isu Subkontraktor Tak Dibayar

Sementara itu, pada era Jokowi, pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas hanya tumbuh 4,7 persen pada periode pertama (2014-2019) dan melambat menjadi hanya 2,10 persen pada periode kedua (data 2019 hingga 2022).

Proporsi ekspor industri pengolahan di era mantan walikota Solo ini justru tercatat lebih tinggi, yaitu mencapai 44,40 persen pada periode pertama dan 45,80 persen pada periode kedua.

Berly mengatakan perlambatan yang tajam pada periode kedua Jokowi tersebut memang turut dipengaruhi oleh pandemi covid-19.

"Jadi pertumbuhannya (di era Jokowi) turun, tapi proporsi ekspornya cenderung meningkat," jelas Berly.

Adapun, berdasarkan data investasi, rata-rata investasi langsung industri pengolahan di era Jokowi tercatat lebih tinggi, pada periode pertama mencapai US,42 miliar dan periode kedua sudah mencapai US,42 miliar.

Sementara pada era SBY, rata-rata investasi langsung industri pengolahan hanya sebesar US,65 miliar pada periode pertamanya dan sebesar US,62 untuk periode kedua.

[Gambas:Video CNN]