aneka slot 99 gacor

Buku Harian Masalah Aize

Unilever Tarik Sampo Kering Dove hingga TRESemme di AS******

Perusahaan multinasional asal Inggris, Unilever, menarik sejumlah produk sampo kering aerosol Dove hingga TRESemme karena potensi adanya benzena, bahan kimia yang menyebabkan kanker.

Mengutip CNN.com, Selasa (25/10), produk-produk yang diduga tercemar zat tersebut diproduksi sebelum Oktober 2021 dan didistribusikan di pengecer nasional.

Badan pengawas obat dan makanan (FDA) menyebutkan beberapa produk-produk seperti Dove Dry Shampoo Volume and Fullness, Dove Dry Shampoo Kelapa Segar, Nexxus Dry Shampoo Refreshing Mist dan Suave Professionals Dry Shampoo Refresh and Revive.

FDA juga menyatakan konsumen harus berhenti menggunakan produk sampo kering aerosol yang terkena dampak dan mengunjungi UnileverRecall.com untuk instruksi tentang cara menerima penggantian untuk produk yang memenuhi syarat.

Sebelumnya, pada tahun lalu, Procter & Gamble (PG) menarik lebih dari 30 produk perawatan rambut semprot aerosol, termasuk banyak sampo kering dan kondisioner kering, memperingatkan bahwa produk tersebut dapat mengandung benzena.

P&G juga mengeluarkan penarikan serupa untuk lebih dari selusin deodoran dan semprotan aerosol Old Spice dan Secret, memperingatkan bahwa produk tersebut juga dapat mengandung benzena.

[Gambas:Video CNN]

Dongeng dunia yang berbeda

Xi Jinping Tiga Periode, Pengusaha Asing di China Deg******

Pengusaha asing di Chinamengaku deg-degan dan waspada dengan kebijakan Pemerintahan Presiden Xi Jinping setelah terpilih kembali menjabat untuk periode ketiga.

Eric Zheng, Ketua Kamar Dagang Amerika (Kadin) di Shanghai, mengatakan anggotanya didorong untuk berkomitmen dan memperdalam reformasi dan keterbukaan seperti arahan Xi dalam pidato saat Kongres Partai Komunis akhir pekan lalu.

"Namun, pada saat ekonomi China menghadapi situasi yang menantang, kami khawatir bisa jadi kontraproduktif," ujarnya seperti dilansir CNA, Senin (24/10).

Dampaknya, bursa saham China dan Hong Kong rontok seketika. Investor berbondong-bondong melepas saham mereka, karena kekhawatiran ekonomi China akan dikorbankan untuk kebijakan yang didorong oleh ideologi Xi yang berkuasa.

Sementara itu, Kadin Uni Eropa di China mengaku untuk wait and see terhadap dampak Kongres dan kebijakan utama yang kemungkinan baru akan lahir pada Maret 2023.

Namun, mereka lebih positif pada pernyataan Xi terkait bagaimana China berkomitmen untuk reformasi dan mengedepankan keterbukaan, di saat yang sama juga mendorong kemandirian.

"Meskipun, tidak jelas bagaimana kedua pernyataan tersebut dapat didamaikan dalam praktiknya nanti," jelas Kadin Uni Eropa.

Steve Lynch, Direktur Pelaksana Kadin Inggris di China, menilai pernyataan Xi di Kongres tersebut menunjukkan kesinambungan dengan masa sebelumnya.

Kadin Inggris bahkan melihat perubahan besar dalam kebijakan tertentu, meski masih harus menunggu bagaimana kebijakan selanjutnya dilakukan.

Kelompok bisnis di China semakin kritis terhadap kebijakan Pemerintah China, seperti sikap tegas tanpa toleransi terhadap covid-19 dengan menerapkan kebijakan zero covid yang menurut mereka telah menghambat investasi dan mencegah pengusaha menarik staf asing masuk.

[Gambas:Video CNN]

Ahli seni bela diri pertama

Pengusaha Tekstil Mulai Kurangi Jam Kerja Karyawan, Tanda******

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan industritekstil dan produk tekstil (TPT) telah mengurangi jam kerja karyawan. Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi industri di tengah menurunnya permintaan pasar ekspor.

Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengungkapkan, tak hanya pengurangan jam kerja, industri TPT juga telah merumahkan 45 ribu karyawan sepanjang 2022.

"Pengurangan jam kerja sudah mulai terjadi dan potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

Jemmy mengatakan kondisi global yang tak stabil membuat permintaan pasar ekspor seperti Eropa dan Amerika Serikat menurun tajam. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," ujar Jemmy.

Melihat kondisi seperti itu, Jemmy berharap pemerintah melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk impor, sehingga bisa diisi oleh produsen dalam negeri.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memprediksi sektor padat karya akan melakukan PHK. Hal ini terjadi lantaran permintaan yang menurun.

"Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan, mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ujar Shinta dalam Bincang Bersama BKPM, Bappenas, dan Kadin, seperti dilansir Antara, Selasa (25/10).

Hal itu juga dibenarkan oleh Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana. Ia menilai gelombang PHK bisa terjadi karena lima hal.

Pertama,risiko resesi yang akan mengakibatkan daya beli menurun. Kedua,permintaan menurun. Misalnya, permintaan ekspor di industri padat karya yang didorong oleh situasi geopolitik global.

Ketiga, tuntutan efisiensi produksi di sektor padat karya, yang mendorong pergantian tenaga manusia ke mesin otomatisasi. Keempat,kendala rantai pasok global, seperti ketergantungan terhadap bahan baku dari negara lain.

Kelima,perubahan kebijakan pemerintah yang bisa jadi berorientasi dagang yang mengalahkan pertumbuhan industri dalam negeri. "Nah, sekarang industri padat karya Indonesia menghadapi situasi-situasi itu," terang Danang.

Tentu, sambung dia, Indonesia bisa kalah berkompetisi dengan negara-negara Asean yang lain jika tidak berhasil mengatasi lima kendala tersebut.

"Negara-negara lain sangat cepat tumbuh ekonomi, sektor padat karya, juga padat teknologi. Misalnya, Bangladesh, Kamboja, Vietnam, Thailand, Malaysia. Mereka juga menghadapi situasi yang sama," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Akhir dari kerajaan hewan peliharaan dunia

Mendag soal Isu Stok Kedelai Hanya Cukup untuk Seminggu: Itu Hoax******

Badan Pangan Nasional(BPN) mengataskan pasokan kedelaidi Indonesia hanya cukup hingga tujuh hari ke depan di tengah ancaman krisis pangan.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Astawa meminta pemerintah memperhatikan hal tersebut agar pasoknya terutama bagi perajin tahu dan tempe tak terganggu.

"Kita wajib waspada, kita tidak boleh terpaku pada peribahasa seolah daerah kita ini subur, padahal kondisi riil di lapangan ada daerah yang surplus, dan ada daerah yang defisit. Ini menjadi peran kita bersama," katanya dalam Peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Selatan dikutip dari Antara, Selasa (25/10).

"Kedelai kan sedang ramai, kedelai stoknya aman ya, aman. Sampai tiga bulan aman," ujarnya dikutip dari detikfinance, Selasa (25/10).

"Jadi ada yang bilang stoknya cuma seminggu. Itu hoax," lanjutnya.

Kendati demikian, Zulkifli mengakui memang harga kedelai saat ini masih tinggi. Sebab, stok yang ada saat ini diimpor saat harga global lagi tinggi-tingginya.

"Harga masih (tinggi), karena kan beli yang lalu Juli-Agustus. Nanti tiga bulan lagi sudah turun tapi kalau kurs naik, susah juga," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi lolita yang mahakuasa dalam kiamat

Kementerian ATR soal HGB Investor IKN Bisa 160 Tahun: Tak Menyalahi UU******

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan soal pemberian izin hak guna bangunan (HGB) bagi investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) selama 80 tahun dan dapat diperpanjang hingga 160 tahun tak menyalahi aturan.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengungkapkan pemberian izin HGB hingga 80 tahun dan dapat diberikan siklus kedua selama 80 tahun berikutnya sudah sesuai dengan UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960.

"Tidak menyalahi UU PA. Karena diberikan secara bertahap," kata Suyus, Rabu (26/10).

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto sempat menyampaikan bahwa pemerintah memberikan izin HGB bagi investor di IKN selama 80 tahun, dengan pemberian izin pertama 30 tahun, perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan 30 tahun.

Hadi mengklaim jika pemberian izin HGB benar-benar dipergunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, pemerintah bisa memberikan pertimbangan untuk pemberian izin pada siklus yang kedua hingga 80 tahun berikutnya. Tujuannya adalah menarik penanam modal agar bisa berinvestasi sebaik-baiknya.

"Langkah tersebut akan bermanfaat buat semua pihak, baik kesejahteraan mereka yang bermukim di sana, ataupun oleh pelaku usaha itu sendiri," kata Hadi Tjahjanto.

Di lain kesempatan, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati menyampaikan bahwa peraturan pemerintah (PP) terkait pemberian izin HGB 80 tahun hingga 160 tahun di IKN sedang dalam pembahasan di Kementerian ATR/BPN.

PP tersebut ditargetkan selesai pada Oktober 2022 sebagai upaya mempercepat pembangunan IKN.

"PP-nya sedang dibahas untuk pelaksanaannya. Insyaallah bulan ini selesai," katanya.

Langkah Kementerian ATR ini sempat dikritisi oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Berbeda dengan pernyataan Suyus, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyebut tawaran itu melanggar UUPA 1960.

Kata Dewi, dalam UUPA juga tidak ada ketentuan soal pembaruan hak atas tanah dan tidak mengenal pembagian siklus dalam pemberian hak atas tanah.

Dewi berpendapat jika tawaran tersebut mengacu pada UU Cipta Kerja, maka tetap tidak sah. Sebab, UU Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menegaskan aturan HGB mesti merujuk pada UUPA 1960 sebagai payung hukum agraria nasional, yang tak lain merupakan terjemahan dari Pasal 33 UUD 1945.

Dalam pasal tersebut, kata Dewi, dijelaskan bahwa tanah dan air harus digunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan melarang adanya monopoli tanah oleh segelintir kelompok.

Atas dasar itu, Dewi mengkritik pemerintah berambisi membangun proyek di IKN sampai rela melakukan penyimpangan terhadap UU dan konstitusi.

[Gambas:Video CNN]

Gadis ini akan menentang surga

Heru Budi Hartono Tunjuk Dirut MRT Baru, Tuhiyat******

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merombak jajaran direksi MRT Jakarta. Ia menunjuk Direktur Utama (Dirut) MRT baru, yakni Tuhiyat.

Sebelumnya, Mohamad Aprindy menempati posisi direktur utama PT MRT Jakarta. Ia diangkat oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Juli 2022.

Aprindy menggantikan William Sabandar yang diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler PT MRT Jakarta per 22 Juli 2022.

"Penggantian Direktur Utama, Komisaris Utama, dan anggota komisaris telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui Keputusan Para Pemegang Saham di luar RUPS yang ditandatangani pada 25 Oktober 2022," kata Plt Kepala BP BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani dalam keterangan tertulis, Rabu (26/10).

Heru Budi juga merombak jajaran Dewan Komisaris PT MRT Jakarta dengan mengangkat Dodik Wijanarko sebagai Komisaris Utama.

Mantan direktur MRT Jakarta sebelumnya William P Sabandar, dan Kristiyono, juga resmi diangkat menjadi komisaris PT MRT Jakarta.

"Diharapkan dapat memberikan arahan dan masukan kepada direksi dalam kaitannya dengan proses pembangunan MRT Jakarta fase 2 dan fase-fase berikutnya," jelasnya.

"Semoga direktur utama dan jajaran dewan komisaris yang baru mampu melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]