situs gacor 88

Keabadian Sejati dalam Pemurnian Senjata

Bos Properti Surabaya Totok Lusida Resmi Gabung PSI******

Ketua Umum Real EstateIndonesia (REI) Totok Lusida bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pakar.

Hal ini ditandai dengan pemakaian jaket PSI kepada Totok Lusida. Ketua Umum PSI Giring Ganesha mengatakan bergabungnya Totok akan ikut merumuskan jawaban atas kebutuhan anak muda terkait perumahan.

"Kita akan berjuang bersama di PSI. Semakin senang karena Bro Totok sudah tahu yang akan dilakukan. Salah satunya, sebagai Ketua Umum REI, bersama Bro Totok akan ikut merumuskan jawaban atas kebutuhan anak muda terkait perumahan," kata Giring, dikutip dari akun resmi DPP PSI @psi_id, Jumat (28/10).

Totok Lusida merupakan pengusaha properti asal Surabaya. Ia memiliki beberapa perusahaan seperti PT. Mitra Gemilang Jaya Makmur, PT. Lusida Graha Makmur, PT. Lusida Mitra Gemilang, PT. Lusida Jaya Makmur, PT. Mitra Griya Makmur dan PT. Graha Mitra Gemilang.

Proyek-proyek garapan utama perusahaannya bergerak di properti komersial seperti hotel, mall, apartemen, perumahan, pergudangan, kawasan industri dan perdagangan, serta wahana rekreasi keluarga.

Dirinya terpilih sebagai ketua umum REI untuk periode 2019 hingga 2022.

[Gambas:Video CNN]

Dominasi generasi muda

Dirut Investigasi Asal******

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Widi Amanasto akan melakukan investigasi internal soal karangan bunga bertuliskan 'Selamatkan Jakpro' di Balai Kota Jakarta, Selasa (1/11) ini.

Pasalnya, karangan bunga tersebut berisi tuduhan ada nepotisme di tubuh Jakpro dan juga sampai menyebut-nyebut nama Direktur Sumber Daya Manusia Jakpro M Taufiq.

"Sedang saya minta tim untuk melakukan investigasi ke dalam terkait persoalan ini," kata Widi seperti dikutip dari Antara. 

"Setahu saya tidak ada masalah (internal). Namun tim juga sedang melakukan investigasi dengan meminta masukan beberapa pihak. Termasuk juga kami sudah klarifikasi ke Pak Taufiq sendiri," ucap Widi.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pihaknya akan mencari tahu apakah benar ada masalah di internal PT Jakpro.

"Kalau saya lihat dari foto yang saya lihat ini persoalan serius. Makanya saya harus tahu dulu memangnya ada apa, ada masalah apa di internal Jakpro," kata Prasetyo saat dikonfirmasi.

Prasetyo menambahkan ia akan berkomunikasi dengan penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkait munculnya karangan bunga itu.

"Nanti akan saya komunikasikan dengan Pj Gubernur," kata dia.

Diketahui, muncul sedikitnya tiga karangan bunga terkait BUMD yang bergerak di bidang properti, infrastruktur, utilitas, serta teknologi informasi dan komunikasi itu di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa ini.

Dalam foto yang diterima, salah satu karangan bunga itu bertuliskan, "PJ Gub & Ketua DPRD, Kami Butuh Pemimpin Yang Berjuang Untuk Jakpro, Bukan Untuk 'Si Cantik'." Di bagian bawah karangan bunga itu juga tertulis "Dir. SDM Jakpro Biang Keladi".

[Gambas:Video CNN]

Dalam karangan bunga yang lain tertulis, "Kami 20 Kadiv Baru Jakpro Mohon Maaf Telah Menjadi Bagian Dari Nepotisme". Di bagian bawahnya ada tulisan "M Taufiq (Dir SDM) Bertanggung Jawab".

Karangan bunga terakhir bertuliskan, "Pak Heru & Pak Pras, Kami Butuh Sosok Anda! Kondisi Jakpro Sangat Mengkhawatirkan. Tolong Selamatkan Jakpro".

Ketiga karangan bunga itu berjejer di sebelah kiri Pendopo Balai Kota DKI Jakarta yang berdasarkan informasi di lapangan, karangan bunga itu sudah ada di lokasi sejak pukul 09.00 WIB pagi ini. Namun, pukul 12.45 WIB, ketiga karangan bunga itu sudah tidak ada di lokasi.

Orang suci pertama sepanjang masa

135 Juta Meter Persegi Lahan KAI Belum Bersertifikat******

Separuh luasan lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atauKAI belum bersertifikat. Oleh karena itu, perseroan menggandeng National Archives of The Netherlands (NAN) untuk memperkuat pengamanan aset lain.

Luas tanah KAI yang telah bersertifikat saat ini ada 135 juta meter persegi atau baru 50 persen dari total luas tanah seharusnya, yakni 270 juta meter persegi.

"KAI sangat serius untuk mengupayakan pengamanan aset-aset yang dimiliki. Kolaborasi dengan NAN ini sebagai langkah yang sangat penting untuk penelusuran dokumen kepemilikan aset era Hindia Belanda guna melengkapi bukti kepemilikan aset perusahaan," kata Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo dalam rilis resmi, Jumat (28/10).

Melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949, aset-aset perkeretaapian milik Pemerintah Hindia Belanda kemudian dialihkan kepada KAI yang pada waktu itu bernama Djawatan Kereta Api (DKA).

Sejumlah arsip yang berkaitan dengan perkeretaapian di Indonesia diklaim masih banyak tersimpan di Belanda. Diperkirakan sekitar 20 persen dari total dokumen kepemilikan aset yang belum ditemukan di KAI akan ditelusuri NAN serta dimintakan salinannya sebagai bukti penguat kepemilikan aset.

KAI bertekad terus melakukan berbagai upaya melalui penjagaan, penertiban, dan pensertifikatan asetnya dalam rangka menjaga amanah pemerintah kepada KAI untuk mengamankan aset-aset negara.

Hingga Oktober 2022, KAI telah melakukan penertiban aset berupa tanah seluas 799.582 m2 dan bangunan seluas 45.723 m2 di berbagai wilayah.

"Dengan adanya sinergi antara KAI dengan NAN yang terjalin dengan baik, maka KAI akan semakin optimistis dalam mengamankan serta mengoptimalkan seluruh aset perusahaan untuk memajukan perkeretaapian nasional," tutup Didiek.

[Gambas:Video CNN]

Iblis leluhur dari dunia penyihir

Luhut Buka******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves)Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ada andil China dalam ekonomi Indonesiayang bertahan di tengah gonjang-ganjing ekonomi global.

"Dunia sekarang menghadapi tantangan yang hebat, saya ingin sampaikan Indonesia termasuk negara yang bisa mempertahankan ekonominya seperti sekarang ini. Itu sebenarnya tidak lepas dari kerja sama yang begitu hebat antara Tiongkok dengan Indonesia," katanya dalam Peluncuran Laporan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia di Jakarta, dikutip dariAntara, Jumat (28/10).

Luhut mengatakan dalam delapan tahun terakhir, ada banyak kemajuan atas kerja sama yang konstruktif antara Tiongkok dan Indonesia.

Tercatat, defisit perdagangan antara Indonesia dengan Tiongkok pun terus menurun dari US miliar pada 2019 menjadi hanya US,5 miliar pada 2021. Defisit neraca perdagangan kedua negara, diprediksi sekitar US0 juta atau kurang pada tahun ini.

"Jadi kalau orang katakan kita didikte China, sama sekali tidak benar. Apalagi dengan angka-angka ini. Jadi yang ingin saya sampaikan, apapun bentuk kerja sama Tiongkok di Indonesia itu kita lakukan betul kerja sama yang saling menguntungkan," katanya.

Duta Besar Republik Rakyat China untuk RI Lu Kang menyebut kerja sama ekonomi antara kedua semakin erat. Ia optimis perusahaan-perusahaan Tiongkok bisa ikut meningkatkan level industri Indonesia dan mewujudkan visi Indonesia Emas.

"Investasi Tiongkok sudah mengakar kuat, seperti pohon besar yang menghasilkan buah melimpah. Ini tidak lepas dari perhatian pemerintah dan kepedulian masyarakat Indonesia," kata Dubes Lu Kang.

[Gambas:Video CNN]

Jimat kecil vitalitas

Kemenhub Akan Bangun Balai Pengujian Laik Jalan Kendaraan Rp1,98 T******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membangun Proving GroundBalai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor(BPLJSKB) di Bekasi dengan nilai investasimencapai Rp1,98 triliun.

Besaran itu berasal dari skema pengembalian investasi availability paymentsebesar Rp 339,9 miliar per tahun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan balai pengujian itu akan dibuka mulai tahun depan.

Budi mengatakan pengujian kendaraan akan mengikuti standar United Nation Economic Commission for Europe Vehicle Regulations (UNR).

Proyek ini pun dilakukan dengan Perjanjian Kerjasama Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Proyek ini pun didukung oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan PT Penjaminan dan Infrastruktur Indonesia.

Dalam pembangunan proyek ini pemerintah telah menetapkan konsorsium meliputi PT Gobel International, PT Bintang Pradipa Persada, PT Hutama Karya, Japan Overseas Infrastructure, Toyota Tsusho Corporation, dan Astra Daihatsu Motor.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugianto mengatakan pembangunan BPLJSKB merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan standar kendaraan bermotor, baik untuk kebutuhan nasional maupun internasional.

"Ruang lingkup proyek yaitu perancangan dan pembangunan fasilitas pengujian dan penunjang, pengadaan peralatan, pengujian dan fasilitas penunjang, pemeliharaan fasilitas, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia," ujar Hendro Sugianto.

Adapun fasilitas pengujian kendaraan pertama di Indonesia yang bertaraf internasional tersebut dilandasi oleh Association of Southeast Asia Nation Mutual Recognition Arrangement (ASEAN MRA).

[Gambas:Video CNN]

Bela Diri Melahap Surga

Plus Minus 11 Bahan Pangan Pokok 'Dikuasai' Negara******

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mengungkapkan ada beberapa plus minus dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah.

Dalam beleid itu pemerintah akan menguasai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran 11 bahan pangan pokok demi mengantisipasi krisis pangan, lonjakan harga dan masalah lainnya.

Adapun kesebelas pangan itu ialah beras,jagung, kedelai, bawang, cabai, dan daging unggas. Lalu, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

Menurutnya, saat panen, biasanya harga komoditas pangan jatuh, maka pemerintah melakukan pembelian atau pengadaan komoditas tersebut. Dengan begitu, diharapkan petani menerima harga yang wajar.

"Hasil pengadaan tersebut selanjutnya disimpan sebagai stok pemerintah," jelas Hermanto kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/10).

Lebih lanjut, ia menuturkan saat paceklik atau ada kelangkaan pangan, stok tersebut akan dijual atau dilakukan operasi pasar. Sehingga, kata dia, harga tidak sampai meroket dan hal ini tentunya melindungi konsumen.

"Kita perlu optimis bahwa ketersediaan pangan akan mencukupi mengingat potensi produksi pangan Indonesia yang cukup besar," imbuhnya.

Meski demikian, Perpres itu juga memiliki kelemahan. Menurut Hermanto, ada sedikit keraguan mengenai jumlah pengadaan atau pembelian hasil panen petani yang akan dilakukan pemerintah.

"Apakah volumenya akan cukup banyak? Lalu apakah petani dapat memenuhi standar pangan yang ditetapkan di mana jika tidak memenuhi standar maka harga yang diterima petani menjadi rendah," katanya mempertanyakan.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan Perpres ini lahir dalam keadaan darurat karena ada ancaman krisis pangan akibat resesi global dan gangguan rantai pasok imbas perang Rusia-Ukraina.

Poin plus dari aturan ini perintah punya landasan legal untuk mengintervensi pasar sebelas komoditas tersebut. Misalnya, jika pasokannya dianggap rendah di tingkat domestik, pemerintah bisa langsung keluarkan kuota impor untuk mengimbanginya atau memberikan kelonggaran regulasi.

Pemerintah juga bisa memberikan tambahan insentif pada produsen domestik untuk menambah produksi agar supply bisa mengimbangi demand.

"Keuntungan lainnya adalah akan ada upaya cepat untuk mengantisipasi ketidakseimbangan supply dan demand di pasar komoditas yang terkait, tanpa menunggu dunia usaha terlebih dahulu untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut," imbuh Ronny.

Selain itu, dengan perpres ini akan ada kepastian harga batas atas dan batas bawah pada sebelas komoditas tersebut. Dengan begitu, masyarakat terlindungi dari lonjakan harga dadakan.

Di sisi lain, kekurangan dari perpres ini adalah potensi persaingan sengit antara produsen domestik dan produsen global. Sebab, langkah tercepat bagi pemerintah untuk menyeimbangkan supply saat terjadi kelangkaan adalah impor.

Menurutnya, jika komoditasnya diimpor dari negara yang efisiensinya tinggi, maka harga biasanya sangat rendah dibanding harga di pasar domestik.

"Lagi-lagi produsen domestik berkemungkinan akan kalah saing," kata Ronny.

Ia juga mengatakan, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, campur tangan pemerintah kurang efektif dalam menyelesaikan kenaikan harga karena kendalanya ternyata tidak saja pada kelangkaan supply, tapi juga pada tata kelola komoditas.

Tidak hanya itu, Ronny juga menyebut saat pemerintah ikut campur tangan, potensi korupsi juga muncul.

"Seperti yang sudah-sudah, akan ada saja para pihak yang akan memanfaatkan peluang di saat pemerintah mengintervensi market, mulai dari korupsi pada izin dan kuota impor, sampai pada korupsi harga dan volume pada pengadaan barang untuk menutupi kekurangan supply domestik," paparnya.

Oleh karena itu, Ronny berharap perpres ini tidak hanya lahir untuk mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga, tetapi juga untuk membenahi tata kelola dan tata niaga kesebelas komoditas pangan tersebut.

[Gambas:Video CNN]