situs slot gampang menang

Masakan dari dunia lain

hadir gacor

Basuki Sebut 8 Proyek PUPR Molor ke Semester II 2024******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono mengatakan ada delapan Proyek Strategis Nasional (PSN) di bawah tanggung jawabnya yang bakal mundur penyelesaiannya ke semester II 2024.

Basuki segera menyampaikan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) supaya diberikan dispensasi agar penyelesaian proyek bisa mundur.

Pasalnya, semua proyek yang ada di daftar PSN harus diselesaikan maksimal semester I 2024 atau sebelum pergantian pemerintahan.

Lima bendungan yang dimaksud adalah Bendungan Bener di Jawa Tengah, Bendungan Lau Simeme di Sumatera Utara, Bendungan Budong-Budong di Sulawesi Barat, Bendungan Bolango Ulu di Gorontalo, dan Bendungan Mbay di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sedangkan tiga proyek tol yang target penyelesaiannya diundur ke semester II-2024 yaitu Jalan Tol Serang-Panimbang, Tol Patimban, dan Tol Semarang-Demak.

"Sedang dibikin suratnya oleh Pak Sekjen karena kalau nggak ada dispensasi, MYC (Multi Year Contract) nya tidak akan keluar," pungkas Basuki.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)

perjalanan

meme lucu kakek zeus

Melihat Gaji Eselon I PNS yang Kata Kemenpan RB Timpang dengan Direksi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menilai gaji pegawai negeri sipil (PNS) eselon I jauh lebih rendah dibanding dengan direksi perusahaan.

Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB Aba Subagja gaji PNS itu jauh lebih rendah. Padahal, beban kerja yang diampu keduanya sama.

Karenanya, ketimpangan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN harus dilakukan. Hal ini memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi PNS.

Menurut Aba, saat ini sistem penggajian PNS belum adil dan merata. Misalnya, ada yang menerima fasilitas dan gaji seperti air mengalir, tapi ada juga yang seret.

"Sistem penggajian kita juga belum padahal itu harapan paling besar. Jadi ada yang mata air dan ada yang air mata, jadi belum semua merata," jelasnya.

Lantas, seperti apa perbandingan gaji PNS eselon I dan direksi perusahaan?

Lihat Juga : Daftar Sanksi Bagi Penumpang Kereta Kebablasan, Berlaku Kamis Besok

Gaji PNS Eselon I

Eselon I merupakan jabatan struktural atau eselon tingkat tertinggi. Jenjang pangkat eselon I ada 2 yaitu eselon IA dan eselon IB dengan yang golongan tertinggi IV/e dan golongan terendah IV/d.

Adapun contoh jabatan eselon I seperti ketua, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal.

Untuk besaran gaji pokok, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, besaran gaji eselon I atau golongan IV/e adalah Rp3.593.100 sampai dengan Rp5.901.200. Sementara, untuk pejabat eselon I golongan IV/d adalah sebesar Rp3.447.200 sampai dengan Rp5.661.700.

PNS eselon I ini juga tak hanya mendapat gaji pokok, mereka juga dapat tunjangan kinerja dan tunjangan melekat. Berikut rinciannya:

1. Tunjangan Kinerja

Tunjangan kinerja PNS ditentukan oleh Peraturan Presiden (Perpres) nomor 37 tahun 2015. Tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp 5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp 117.375.000, untuk level jabatan tertinggi seperti eselon I atau Direktur Jenderal Pajak.

Lihat Juga : ANALISISMenguji Klaim Jokowi Lapangan Kerja Naik 40 Kali Berkat Hilirisasi

2. Tunjangan Suami/Istri

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 diatur bahwa PNS yang memiliki istri/suami berhak menerima tunjangan istri/suami sebesar 5 persen dari gaji pokoknya.

3. Tunjangan Anak

Dalam PP Nomor 7 Tahun 1977, besaran tunjangan anak ditetapkan 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang anak

4. Tunjangan Makan

Besaran tunjangan makan diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018.

Dalam beleid itu diatur PNS golongan Golongan IV atau Eselon I dapat Rp41 ribu per hari.

5. Tunjangan Jabatan

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural, besarannya Rp5,5 juta untuk eselon IA.

6. Tunjangan Umum

Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil, besarannya yang diterima PNS Golongan IV sebesar Rp190 ribu.

Lihat Juga : Kemenpan Ungkap Alasan Pemerintah Masih Rekrut PPPK Meski Ada PNS

Gaji Direksi Perusahaan

Gaji direksi sebenarnya berbeda-beda, tergantung perusahaan. Sebagai gambaran, coba lihat gaji direksi di perusahaan milik negara alias BUMN PT Pertamina (Persero).

Gaji perusahaan pelat merah ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUMN.

Hal itu sesuai Peraturan Menteri BUMN PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri BUMN Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Dalam aturan yang sama, gaji direksi lain ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan. Rinciannya, wakil direktur utama 95 persen dari gaji direktur utama dan anggota direksi lain 85 persen dari gaji direktur utama.

RUPS/menteri dapat menetapkan besaran faktor jabatan yang berbeda dengan ketentuan tersebut apabila dipandang lebih dapat merefleksikan kepantasan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi serta kemampuan perusahaan.

Selain gaji, direktur utama perusahaan pelat merah juga bisa mendapatkan tantiem atau insentif kinerja, fasilitas dan berbagai tunjangan lain.

Berdasarkan laporan keuangan Pertamina 2022, kompensasi manajemen kunci alias direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan mencapai US,9 juta atau sekitar Rp358,5 miliar (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Apabila dibagi rata enam orang anggota direksi, maka setiap direksi mendapatkan Rp59,75 miliar per tahun atau Rp4,97 miliar per bulan tahun lalu. Kompensasi dirut, besarannya di atas nominal tersebut.

Untuk tahun ini, besaran kompensasi manajemen kunci bisa berbeda dibandingkan tahun lalu dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)

Raja bola nomor 1

bocoran trik slot

Dishub Maluku: Peningkatan jumlah penumpang kapal mencapai 295 persen******

Sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan moda transportasi kapal laut karena harganya yang relatif terjangkau.

Ambon (ANTARA) - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Maluku mencatat peningkatan jumlah penumpang transportasi kapal laut di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon mencapai 295 persen.

“Pada 2022 penumpang kapal laut yang masuk dan keluar melalui Pelabuhan Yos Sudarso terhitung total 7.354 orang, sedangkan pada 2023 tercatat sebanyak 29.051 orang,” kata Kepala Dishub Provinsi Maluku Muhammad Malawat, di Ambon, Jumat.

Malawat mengatakan bahwa jumlah pergerakan penumpang terbanyak terjadi pada 17 April 2023 dengan total jumlah sebanyak 3.784 penumpang keluar dan masuk di Pelabuhan Yos Sudarso.

Menurutnya, salah satu hal yang menyebabkan meningkatnya jumlah penumpang yang keluar dan masuk di Pelabuhan Yos Sudarso sendiri, dikarenakan mahalnya harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik.

“Sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan moda transportasi kapal laut karena harganya yang relatif terjangkau,” kata Malawat.

Ia melanjutkan bahwa data tersebut relevan dengan pendataan yang dilakukan di Bandar Udara Pattimura Kota Ambon yang mana terjadi penurunan jumlah penumpang yang hingga 20,33 persen.

“Pada 2022 penumpang keluar dari Bandara Pattimura mencapai 15.720 orang penumpang masuk mencapai 17.153 totalnya 32.873 orang. Sementara jumlah total penumpang pada 2023 hanya sebanyak 26.191 orang, jadi data ini tidak bisa dibohongi karena semuanya berkaitan,” kata Malawat menjelaskan.

Dia menambahkan bahwa jumlah pergerakan penumpang terbanyak di Bandara Pattimura terjadi pada 15 April 2023. Jumlah penumpang keluar dari Bandara Pattimura sebanyak 1.284 orang, sementara jumlah penumpang masuk sebanyak 1.105 orang dengan total 2.389 orang.

Melihat peralihan penumpang tersebut saat ini, pihaknya tengah gencar melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengamankan dan memperlancar jalannya arus mudik dan arus balik di Maluku, agar jika terjadi peningkatan pada salah satu moda transportasi tertentu dapat diantisipasi dengan baik.

“Kami terus berkoordinasi untuk melakukan pengamanan pada delapan pintu yang menjadi titik pergerakan keluar masuk antarkota dan antarpulau di Maluku,” ujarnya pula.
Baca juga: Pelabuhan Tulehu Maluku alami lonjakan penumpang pada H-1 lebaran
Baca juga: Penumpang Lebaran di Pelabuhan Ambon capai 51.121 orang

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Hancurkan Tuhan

erek erek layang layang

Italia: Mengirim pasukan NATO ke Ukraina berarti Perang Dunia III******

Roma (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengatakan pengiriman pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) ke Ukraina berisiko menyebabkan pecahnya Perang Dunia Ketiga. 

"Saya pikir NATO tidak seharusnya memasuki Ukraina. Ini akan menjadi sebuah kesalahan," kata Tajani di Verona, Italia Utara, seperti dilansir Anadolu, Jumat.

"Kita perlu membantu Ukraina mempertahankan diri, tetapi memasuki negara itu untuk berperang melawan Rusia berisiko menyebabkan Perang Dunia Ketiga," kata dia.

Pernyataan sang Menlu muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron melontarkan gagasan pengiriman pasukan untuk membela Ukraina dari agresornya.

"Tentara kami pandai dalam melakukan apa yang mereka lakukan, melindungi kapal kami di Laut Merah, atau melakukan dengan baik apa yang mereka lakukan di Lebanon, Afrika, dan Irak. Mereka adalah pembawa perdamaian dan kebebasan," kata Tajani.

Tajani juga mengomentari perang yang sedang berlangsung di Gaza dengan mengatakan bahwa Italia harus bekerja sama dengan negara-negara Muslim moderat seperti Mesir, untuk mencapai perjanjian perdamaian di Jalur Gaza.

"Mesir adalah aktor penting dalam mencoba dan menciptakan kesepakatan yang akan membawa perdamaian di Gaza. Mesir, seperti Qatar, adalah negara fundamental bagi stabilitas kawasan ini dan Mediterania," ujarnya.
 

Penerjemah: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Manual Kelangsungan Hidup Dunia Reinkarnasi

ggplay88

IHSG Ditutup Lesu ke Level 6.852 Jelang Akhir Pekan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.852 pada Jumat (4/8) sore. Indeks saham melemah 45,23 poin atau 0,66 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp7,8 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,8 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 227 saham menguat, 281 saham terkoreksi, dan 237 saham lainnya stagnan.

Beralih ke asing, bursa saham Asia bergerak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,10 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong menguat 0,71 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan minus 0,10 persen.

Sedangkan, bursa saham Eropa kompak bergerak di zona hijau. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,35 persen, indeks DAX di Jerman menguat 0,47 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,65 persen.

Sementara, bursa Amerika ramai-ramai ambruk. Indeks S&P 500 melemah 0,25 persen, indeks NYSE Composite minus 0,30 persen, dan indeks NASDAQ Composite juga minus 0,10 persen.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/dzu)

Aroma dingin kamar kerja musim semi

sistem pembayaran akulaku

Komnas Perempuan: Mulurnya peraturan pelaksana UU TPKS berefek domino******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang penerbitan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mulur berefek domino pada penanganan kasus kekerasan seksual.

"Tidak optimalnya upaya penguatan lembaga layanan berbasis pemerintah dan berbasis komunitas. Pemantauan juga belum jalan, penguatan kapasitas aparat masih kurang," kata Anggota Komnas Perempuan Rainy Hutabarat dalam webinar bertajuk "Diskusi Hari Perempuan Sedunia 2024" di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan pembahasan peraturan pelaksana UU TPKS membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk lembaga HAM, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Dijanjikan tahun lalu disahkan, tapi sampai sekarang belum," katanya.

Tahun 2024 yang merupakan tahun politik juga ditengarai memiliki andil dalam membuat penerbitan peraturan pelaksana UU TPKS semakin mulur.

Komnas Perempuan saat ini sedang menyiapkan draf pemantauan pelaksanaan UU TPKS yang prosesnya melibatkan lembaga-lembaga layanan.

Baca juga: KemenPPPA: Pembahasan RPP Dana Bantuan Korban masih butuh waktu

Langkah ini sebagaimana amanat Pasal 83 Ayat 1 dan 4 UU TPKS.

"Komnas Perempuan menggerakkan tiga lembaga, Komnas HAM, Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)," katanya.

Pemerintah menyepakati pembentukan tiga peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni Rancangan Perpres tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; Rancangan Perpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan di Pusat; dan RPP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan penanganan Korban TPKS, saat ini masih menunggu paraf persetujuan.

RPP tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan RPP tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban TPKS dalam tahap harmonisasi.

Rancangan Perpres Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS masih akan dirapatkan kembali.

Selain itu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Diklat Pencegahan dan Penanganan TPKS telah diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 14.

Baca juga: Menteri PPPA: Perkuat SDM penyedia layanan implementasikan UU TPKS
Baca juga: KND minta APH tak gunakan keadilan restoratif untuk perkara TPKS
Baca juga: LNHAM dorong percepatan pengesahan peraturan pelaksanaan UU TPKS

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024