paitosydney 235Jutaan kata 400442Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot mudah sensasional》
Istana sebut Presiden Jokowi belum ada rencana berkampanye******
"Meskipun diperbolehkan UU Pemilu, sampai saat ini, Presiden Jokowi belum ada rencana berkampanye," kata Ari dalam pesan singkat diterima di Jakarta, Minggu.
Ari menjelaskan bahwa kehadiran Presiden Jokowi di Yogyakarta dan Jawa Tengah hingga beberapa hari ke depan termasuk dalam agenda kunjungan kerja.
Presiden Jokowi sendiri dijadwalkan menghadiri peresmian Graha Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah pada Senin (29/1).
Kepala Negara juga dijadwalkan menghadiri puncak peringatan Hari Lahir Ke-101 NU di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) di Yogyakarta pada Rabu (31/1), sekaligus peluncuran sekolah dalam acara tersebut.
"Hari-hari ini, Presiden berada di Yogyakarta dan Jawa Tengah, untuk beberapa agenda kunker, di antaranya: peresmian Kampus UNU Yogyakarta dan kegiatan di Akmil Magelang," kata Ari.
Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden menekankan pernyataannya beberapa waktu lalu mengenai Presiden boleh berkampanye, dilontarkan untuk menjawab pertanyaan wartawan dan sesuai ketentuan undang-undang.
Dalam keterangan yang disampaikan melalui video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/1), sebagaimana dipantau di Jakarta, Presiden kemudian menunjukkan sebuah kertas yang menunjukkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Ini saya tunjukin (menunjukkan kertas). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas?" kata Presiden.
Adapun Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi "Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan".
Baca juga: Presiden Jokowi bersama AHY sarapan gudeg di Yogyakarta
Baca juga: Dukung timnas di Piala Asia, Jokowi bermain bola dengan warga Sleman
Baca juga: Ganjar khawatir konflik kepentingan terkait presiden boleh kampanye
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
BPBD Lahat bentuk tim hingga bangun posko evakuasi korban banjir bandang******
Baca juga: Cegah banjir, BBWS ingatkan jaga daerah aliran sungai dengan baik
Baca juga: BPBD Sumsel jamin kebutuhan korban banjir bandang tercukupi BPBD Provinsi Sumsel melakukan koordinasi, pendataan, dengan BPBD Lahat, Kemudian Tim BPBD Lahat langsung Ke lokasi yang terdampak banjir bandang tersebut dan melakukan evakuasi warga yang membutuhkan bantuan. Ia mengatakan bahwa banjir sudah terjadi sejak Sabtu, kemarin, dengan ketinggian hingga satu meter dan air saat ini sudah mulai surut. Ia menerangkan banjir itu merendam beberapa desa, di antaranya Desa Pelajaran, Kecamatan Jarai dengan jumlah rumah sebanyak 132 rumah terendam. Kemudian Desa Tanjung Agung, Kecamatan Suka Merindu sebanyak 33 rumah terendam selain itu persawahan seluas 15 hektar, perkebunan 24 hektar, peternakan ikan sebanyak 22 kolam ikan. Lalu, Desa Ulak Bandung, Kecamatan Pajar Bulan sebanyak 100 rumah terendam, 50 hektar sawah, 80 hektar kebun, dan ada satu jembatan penghubung antar desa. Kemudian Kecamatan Lahat meliputi RT. 07 sebanyak sembilan rumah warga terendam, RT.08 sebanyak 28 rumah terendam. "Kondisinya saat ini ratusan rumah warga terendam dengan ketinggian air satu hingga satu setengah meter. Namun air mulai berangsur surut," katanya.*
Baca juga: PTBA bantu korban banjir di Muara Enim dan Lahat
Baca juga: Pertamina pastikan stok BBM dan LPG aman bagi korban banjir Lahat
Pewarta: M. Imam Pramana
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024
Terdakwa Lutfi punya pendapatan Rp4,2 miliar saat jabat Wali Kota Bima******
Hal itu terungkap dari pemeriksaan Sekretaris Daerah Kota Bima periode 2018–2023 Muhtar sebagai saksi perdana pada sidang lanjutan perkara milik Muhammad Lutfi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin.
"Yang berhasil kami himpun kemarin dan hasil berita acara pemeriksaan (BAP) di KPK lebih dari Rp4,2 miliar pendapatan yang diterima Muhammad Lutfi selama lima tahun menjabat," kata Muhtar pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gde Ariadi.
Muhtar menjelaskan sumber pendapatan yang menyentuh angka Rp4,2 miliar tersebut. "Ada dari gaji, honorarium, sewa rumah pribadi jadi rumah dinas, sama tunjangan operasional wali kota," ujarnya.
Baca juga: KPK akan hadirkan lima saksi pada sidang korupsi mantan Wali Kota Bima
Muhtar juga mengatakan ada sumber pendapatan lain yang masih dalam penelusuran. Sekretariat Daerah Kota Bima menelusuri dari bukti penerimaan, salah satunya kuitansi.
"Jadi, ada beberapa kuitansi yang masih kami telusuri lebih lanjut," tambahnya.
Setda Kota Bima menelusuri bukti penerimaan Muhammad Lutfi di luar pendapatan pokok tersebut melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima.
"Waktu itu, BPKAD belum menemukan karena pindah kantor. Jadi, ada beberapa kuitansi penerimaan yang belum masuk pendataan, ini masih kami telusuri," kata Muhtar.
Baca juga: KPK sebut mantan wali kota Bima Muhammad Lutfi segera disidangkan
Berkaitan dengan BPKAD, jaksa penuntut umum dari KPK juga meminta penjelasan saksi soal pembelian tanah atas nama terdakwa Lutfi di Jalan Gajah Mada, Kota Bima.
Tanah tersebut digunakan Lutfi membangun rumah pribadi yang kemudian disewa sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.
"Kalau tanah untuk rumah dinas itu dibeli saat menjadi anggota DPR RI. Soal kapan tahun belinya, saya tidak tahu, saya hanya mengurus masalah balik nama," ujar Muhtar.
Perihal tanggal akta jual beli tanah pada objek tersebut tercatat 9 Mei 2019, Muhtar mengatakan bahwa pada tanggal tersebut dilakukan proses balik nama kepemilikan tanah.
"Jadi, itu (9 Mei 2019) tanggal balik nama, bukan tanggal pembelian. Kebiasaan masyarakat Bima itu kalau beli tanahnya 10 tahun lalu, balik namanya sekarang," kata Muhtar.
Baca juga: KPK periksa istri Wali Kota Bima sebagai saksi korupsi di Pemkot Bima
Jaksa penuntut umum dari KPK kembali mendalami perihal penerimaan uang sewa rumah pribadi untuk rumah dinas senilai Rp1,13 miliar dari pemerintah selama Muhammad Lutfi menjabat Wali Kota Bima.
Muhtar menjelaskan bahwa penentuan harga sewa tersebut merujuk pada hasil tim appraisal. Sehingga ada ketentuan yang menjadi dasar Pemerintah Kota Bima membayar sewa rumah pribadi Lutfi sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.
"Jadi, pembayaran sewa atas rumah pribadi itu langsung dilakukan ke rekening Muhammad Lutfi," ucap Muhtar.
Baca juga: KPK panggil Kabid Cipta Karya PUPR Kota Bima
Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait penyidikan korupsi di Pemkot Bima
Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Label:tafsir mimpi 4d bergambar binatang、bola228、kode alam ikan lele togel
Terkait:pola hujan petir 500x maxwin、erek erek mobil terbalik、10 situs slot、rupiah777、pinjol dengan limit tinggi、pinjaman di shopee pinjam、slot gacor wd cepat、erek erek 2d 37、togel keluar、situs yg lg gacor
bab terbaru:daduemas88(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: M. Imam Pramana
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024
Itu yang nanti kami bicarakan di tingkat pimpinanJakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI August Mellaz mengungkapkan bahwa calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapat urutan pertama untuk memaparkan visi, misi, dan program di debat kelima Pilpres 2024 yang berlokasi di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (4/2).
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
sepertinya sengaja dipasang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan suasana menjelang Pemilu, keruhBangkalan (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menurunkan sejumlah poster dan baliho bernada provokatif yang banyak terpasang di sepanjang jalan menuju Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), serta di sejumlah titik di wilayah itu.
Pewarta: Abd Aziz
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024
《slot mudah sensasional》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,kring88 slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot mudah sensasional》bab terbaru。