pinjol yang ilegal

Ekstra: Bos terlahir kembali dan kehilangan rompinya

pinjaman online tokopedia

Konflik di Gaza buat Israel terisolasi, popularitas Hamas meroket******

Jakarta (ANTARA) - Serangan Hamas yang menyerbu secara mendadak kota-kota Israel sehingga membuat sekitar 1.200 orang tewas serta menyandera 240 orang pada 7 Oktober lalu, membuat Israel melakukan pengeboman secara membabi buta di Gaza.

Akibat dari pengeboman tanpa pandang bulu itu, lebih dari 20.000 warga Palestina tewas, di mana sekitar 70 persen dari korban yang tewas adalah kaum perempuan dan anak-anak.

Dengan kata lain, setelah dua bulan bombardemen di Gaza, Israel telah menewaskan warga di Gaza seperti jumlah korban saat Israel melakukan invasi ke Lebanon pada 1982.

Jumlah yang tewas diperkirakan lebih besar karena masih ada korban yang tertimbun di reruntuhan bangunan.

Dengan jumlah korban tewas di Gaza yang sudah sedemikian besar, Hamas masih tetap berhasil melakukan perlawanan terhadap kekejaman pasukan Israel.

Sementara itu, Israel masih percaya diri akan bisa melumat Hamas sepenuhnya. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada 14 Desember sesumbar bahwa pemusnahan Hamas akan membutuhkan waktu beberapa bulan.

Israel sepertinya lupa bahwa dunia internasional saat ini sedang melihat bagaimana pengeboman terus-menerus negara Zionis itu sangat menyengsarakan warga Gaza.

Hal ini juga membuat Israel semakin terisolasi dalam konteks diplomasi global.

Indikasi dari hal ini dapat dilihat antara lain dari resolusi dari Majelis Umum PBB pada 12 Desember yang menyerukan gencatan senjata.

Meski resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat seperti resolusi dari Dewan Keamanan PBB, tetapi resolusi tersebut memiliki bobot politik yang kuat.

Apalagi, dari 193 negara yang merupakan bagian dari Majelis Umum PBB, sebanyak 153 negara mendukung resolusi gencatan senjata, serta hanya 10 yang menentang dan 23 abstain.

Jumlah negara di PBB yang mendukung gencatan senjata itu juga semakin meningkat bila dibandingkan dengan resolusi serupa di PBB pada Oktober lalu, dengan hasil 121 suara mendukung, 14 menolak, dan 44 abstain.

Bahkan, sejumlah pemimpin yang biasanya menjadi teman setia Israel, seperti Kanada, Australia, dan Selandia Baru, dalam pernyataan bersama mereka dengan tegas menyerukan adanya gencatan senjata. Mereka menyatakan bahwa upaya mengalahkan Hamas selayaknya tidak menjadi penderitaan terus-menerus bagi warga sipil Palestina.

Militer Israel juga semakin kebingungan karena tidak bisa menghancurkan Hamas dengan mudah, sehingga mulai mengeluarkan sejumlah taktik seperti menyebarkan selebaran di Jalur Gaza yang menawarkan hadiah uang atas informasi yang dapat mengarah kepada penangkapan para pemimpin Hamas.

Dalam selebaran tersebut, pihak militer Israel menyeru kepada warga untuk menyediakan informasi mengenai Yahya Sinwar, pemimpin Hamas di Gaza, dan saudaranya Muhammed Sinwar, seorang pemimpin militer terkemuka pada sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam.

Selain Sinwar bersaudara, militer Israel juga mencari informasi mengenai Mohammed Deif, komandan jenderal Brigade Al-Qassam, dan Rafaa Salameh, yang memimpin Batalyon Khan Younis.

Dalam selebaran itu tertulis antara lain bahwa "Bagi mereka yang menyediakan informasi akan menerima hadiah uang: untuk Yahya Sinwar sebesar 400 ribu dolar AS (Rp6,1 miliar), Muhammed Sinwar sebesar 300 ribu dolar AS (Rp4,6 miliar), Rafaa Salameh 200 ribu dolar AS (Rp3,1 miliar) dan Mohammed Deif 100 ribu dolar (Rp1,5 miliar)."

Militer Israel juga menuliskan informasi kontak dan nama akun Telegram pada selebaran itu.

Namun, meski telah menggunakan taktik seperti itu, hingga kini para pejuang Hamas masih tetap melakukan perlawanan dengan teguh dan bahkan hingga dapat merusak berbagai tank canggih milik Israel yang digunakan dalam menginvasi Gaza.

Kejahatan kejam

Tidak hanya jumlah korban tewas yang kolosal, kebengisan pasukan negara Zionis itu juga telah membuat PBB memperingatkan adanya kejahatan kejam terkait kondisi pengungsi di Gaza akibat bombardemen Israel.

Menurut data PBB, sekitar 1,9 juta dari 2,2 juta warga Palestina telah mengungsi dan dipaksa masuk ke tempat-tempat yang kian sempit dan sangat padat di Gaza selatan dalam kondisi tidak sehat dan tidak higienis.

Tidak heran pula bila berbagai badan internasional memperingatkan akan adanya bencana kelaparan dan potensi wabah penyakit yang mendera para pengungsi Gaza.

Bahkan untuk infrastruktur yang penting bagi warga seperti Rumah Sakit Al Shifa, Israel juga berani menyerang staf medis, menangkap pasien, dan mencuri jenazah selama mereka mengepung kompleks medis tersebut.

Seperti dilaporkan sejumlah media, tentara Israel meninggalkan Rumah Sakit Al Shifa di Kota Gaza pada 24 November setelah menduduki rumah sakit tersebut selama 10 hari, mengusir pasien, korban luka, dokter, paramedis, anggota staf lainnya, dan warga sipil yang sedang berlindung dari serangan yang meningkat di Gaza.

Selain itu, organisasi nirlaba di bidang HAM, Human Rights Watch (HRW), menulis kajian yang menunjukkan bahwa Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata perang di Gaza dengan sengaja memutus akses masyarakat terhadap air dan makanan.

Seluruh hal tersebut, sebagaimana ditegaskan HRW, adalah berbagai contoh dari tindakan kejahatan perang.

Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional menetapkan bahwa sengaja membuat warga sipil kelaparan dengan merampas barang-barang yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka, termasuk dengan sengaja menghalangi pasokan bantuan, adalah kejahatan perang.

Tidak hanya di Gaza, kekejaman juga dilakukan Israel di Tepi Barat. Muhammad Nezzal, seorang anak Palestina yang dibebaskan sebagai bagian dari perjanjian pertukaran tahanan antara Israel dan kelompok Hamas Palestina, mengatakan beberapa tahanan sampai kehilangan kesadaran karena pemukulan brutal yang dilakukan pasukan Israel selama di penjara.

Nezzal ditangkap tiga bulan lalu di Kabatiye, Jenin, Tepi Barat, dan ditempatkan di penjara administratif selama enam bulan.

Nezzal, yang pulang ke rumah dengan kondisi patah tulang di tubuhnya, mengatakan pasukan Israel terus-menerus menggerebek sel dan memukuli para tahanan. Akibatnya, Nezzal mengalami patah tulang di jarinya, memar di tangan dan berbagai bagian tubuhnya.

Padahal, di lain pihak, beberapa sandera asal Israel yang dibebaskan di Gaza dilaporkan sejumlah media bahwa mereka tidak mendapatkan penyiksaan ketika ditahan oleh kelompok Palestina.

Dengan kondisi kebengisan dan kekacauan yang dilakukan pasukan Israel, tidak heran bila dunia semakin lama semakin mengisolasi negara Zionis itu.

Popularitas Hamas

Sedangkan Hamas sendiri, sebagai target utama yang ingin dihancurkan Israel, popularitasnya di kalangan warga Palestina semakin meroket.

Berdasarkan hasil jajak pendapat terbaru yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina (PSR) di Tepi Barat dan Jalur Gaza antara 22 November dan 2 Desember 2023, ditemukan bahwa dukungan terhadap Hamas meningkat tiga kali lipat di Tepi Barat dibandingkan tiga bulan lalu.

Sedangkan di Jalur Gaza, PSR mencatat bahwa dukungan terhadap Hamas meningkat tetapi tidak signifikan.

Ukuran sampel jajak pendapat ini adalah 1.231 orang dewasa, 750 di antaranya diwawancarai secara tatap muka di Tepi Barat dan 481 di Jalur Gaza di 121 lokasi yang dipilih secara acak.

Ketika ditanya mengenai pilihan responden terhadap partai atau pihak mana yang seharusnya berkuasa di Jalur Gaza setelah perang, hasilnya antara lain 60 persen responden memilih Hamas, 16 persen memilih pemerintahan Otoritas Palestina (PA) tanpa Presiden Abbas, 7 persen memilih PA bersama Abbas, serta 3 persen memilih satu atau lebih dari negara-negara Arab.

Sedangkan ketika ditanya partai politik atau aliran politik mana yang mereka dukung, persentase terbesar memilih Hamas (43 persen), diikuti oleh Fatah (17 persen), sementara 12 persen memilih kelompok lain atau pihak ketiga, dan 28 persen menjawab tidak satupun atau tidak tahu.

Tiga bulan lalu, PSR mencatat bahwa dukungan untuk Hamas hanya mencapai 22 persen dan Fatah sebesar 26 persen.

Berbagai angka tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap Hamas kian membesar meski peperangan telah berlangsung hingga sekitar dua bulan, sehingga impian Israel untuk memusnahkan Hamas saat ini bak "pungguk merindukan bulan".

Copyright © ANTARA 2023

Makam Peri

sydneypools

Bey: Kesempatan Jabar maju 2024 terbuka karena tak ada kepentingan******

Bandung (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menilai kesempatan Provinsi Jawa Barat untuk maju pada tahun 2024 terbuka lebar karena sebagai pegawai negeri, dirinya mengaku tak ada kepentingan-kepentingan yang diusung.

Karena itu, dia berpesan pada para seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja dengan baik dengan semakin menunjukkan integritas, komitmen, dan lebih berinovasi pada tahun 2024.

"Pesan saya satu Kepala Dinas dan para ASN bekerja dengan baik. Satu tahun 2024, peluang Jabar lebih maju, karena Gubernurnya bukan dari politik, bukan orang pilihan, jadi tidak ada utang-utangan buat siapapun," kata Bey di Gedung Sate Bandung, Sabtu.

Dengan statusnya hanya sebagai Pj Gubernur Jabar dan juga merupakan bagian dari ASN, Bey mengatakan bahwa hal tersebut sebagai momentum bagi ASN, karena berbeda dengan gubernur dari hasil kontestasi pemilu yang tentunya memiliki kepentingan politik dalam menggerakkan roda pemerintahan, khususnya di Jawa Barat.

Baca juga: Bey Machmudin akan evaluasi sejumlah program Pemprov Jabar

Baca juga: Pj Gubernur Jabar minta Pemda antisipasi tumpukan sampah tahun baru

Oleh karena itu, Bey mengatakan pada 2024 merupakan waktu yang tepat untuk memulai dan menjalankan berbagai proyek yang tertunda seperti Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Terpadu Regional Legok Nangka, TPPAS Terpadu Regional Lulut Nambo, dan Kereta Ringan (Light Rail Transit/LRT).

"Jadi waktunya untuk melakukan milestone-milestone groundbreaking-groundbreaking seperti Legok Nangka, kalau mungkin LRT atau itu di tahun 2024," tuturnya.

Harapannya, ketika gubernur terpilih akan ditetapkan dari kontestasi Pilkada pada 27 November 2024 mendatang, tinggal melanjutkan dan merampungkan program yang telah ada.

"Jadi waktunya melakukan groundbreaking-groundbreaking, seperti Legok Nangka. Di 2024 agar gubernur selanjutnya tinggal menambahkan," ucapnya.*

Baca juga: Vaksin COVID-19 berbayar 2024 masih belum diputuskan secara resmi

Baca juga: Bey: Penutupan flyover tahun baru sementara hanya di Bandung

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023

Permaisuri Pangeran Pertama di Alam Semesta

slot2000

China: Resolusi DK PBB soal Gaza tak penuhi harapan warga dunia******

Beijing (ANTARA) - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB Nomor 2720 tentang bantuan kemanusiaan ke Gaza tidak memenuhi harapan warga dunia.

"Resolusi tersebut tidak memenuhi harapan internasional dan terdapat kesenjangan yang perlu diperbaiki. Namun, mengingat situasi mendesak di lapangan dan posisi Palestina serta negara-negara Arab lainnya, China memilih mendukung resolusi tersebut," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, China pada Senin.

Resolusi tersebut menuntut pihak-pihak yang berkonflik mengizinkan dan membuka semua rute menuju dan di seluruh Jalur Gaza, termasuk pintu-pintu perbatasan, guna memastikan staf kemanusiaan dan bantuan tersalurkan ke warga sipil yang membutuhkan.

Resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab itu tercapai setelah negosiasi yang alot dan beberapa kali penundaan dengan 13 suara mendukung, 0 menolak, sedangkan Amerika Serikat dan Rusia --dua anggota tetap DK PBB-- memilih abstain.

"Babak terbaru konflik Palestina-Israel telah menewaskan dan melukai puluhan ribu warga sipil tak berdosa dan situasi kemanusiaan di Gaza terus memburuk. Kami berharap resolusi ini akan dilaksanakan secara efektif, lebih banyak bantuan kemanusiaan akan mencapai Gaza sesegera mungkin dan mekanisme pemantauan akan dibentuk," ujar Mao Ning.

Meskipun begitu, Mao Ning menyebut gencatan senjata tetap menjadi prioritas dan prasyarat mutlak dalam segala hal.

"China akan terus bekerja sama dengan semua pihak untuk meningkatkan koordinasi dan menggalang tindakan yang lebih efektif di DK PBB untuk melakukan upaya tanpa henti demi penghentian konflik di Gaza, penerapan solusi dua negara serta perdamaian dan stabilitas di Gaza," ucap Mao Ning.

Resousi 2720 tersebut berisi desakan langkah-langkah untuk memungkinkan “akses kemanusiaan yang aman, tanpa hambatan, dan diperluas” ke Gaza dan “kondisi penghentian pertempuran yang berkelanjutan”.

Resolusi tersebut lebih lunak dari rancangan sebelumnya yang menyerukan diakhirinya segera perang selama 11 pekan dan melemahkan kendali Israel atas pengiriman bantuan, sehingga membuka jalan bagi pemungutan suara di mana AS abstain.

Resolusi tersebut meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menunjuk seorang koordinator senior kemanusiaan untuk mempercepat pengiriman bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di Gaza. Koordinator kemudian secepatnya membentuk mekanisme PBB untuk mempercepat penyediaan bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Resolusi itu turut menekankan pentingnya kerja sama yang erat dan tanpa hambatan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan koordinator yang telah ditunjuk untuk melaksanakan mandatnya secepatnya.

Masih ada juga permintaan untuk membebaskan semua sandera "secepatnya dan tanpa syarat", dan menyerukan kepada semua pihak agar mematuhi hukum internasional serta menghindari semua serangan terhadap warga sipil dan objek-objek sipil.

Resolusi tersebut juga menuntut semua pihak menjamin keselamatan dan keamanan personel PBB, dan menekankan bahwa staf kemanusiaan harus dilindungi.

Dewan Keamanan meminta Sekjen PBB agar melaporkan secara tertulis implementasi resolusi tersebut kepada DK PBB dalam waktu lima hari kerja.

Diketahui jumlah korban tewas menjadi 20.258 selama konflik 11 pekan tersebut, sementara ribuan jenazah lainnya diyakini terjebak di bawah reruntuhan.

Hampir seluruh dari 2,3 juta penduduk Gaza telah mengungsi.

Israel pada Sabtu (23/12) mengatakan bahwa 146 tentaranya telah tewas sejak mereka melancarkan serangan darat pada 20 Oktober sebagai tanggapan atas serangan militan Hamas yang berkuasa di Gaza pada 7 Oktober lalu, yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera 240 orang.

Baca juga: Paus Fransiskus sebut serangan Israel di Gaza "panen mengerikan"
Baca juga: Terpisah dari keluarga, bocah Gaza pasien ginjal kini sebatang kara
Baca juga: Situasi terkini Gaza, serangan Israel pada malam Natal bunuh 78 orang

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2023

novel tulang debu

erek08

KSP: Aduan Moeldoko soal Tempo bentuk penghormatan kebebasan pers******

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan aduan yang diajukan oleh Kepala KSP Jenderal TNI Purn. Moeldoko soal opini yang dimasukkan Tempo ke dalam majalah edisi Minggu (24/12) yang diduga melanggar kode etik pers merupakan bentuk penghormatan terhadap kebebasan pers.

"Intinya yang dilakukan Pak Moeldoko adalah penghormatan terhadap kebebasan pers dengan mengadukan soal ini kepada Dewan Pers," kata Plt. Deputi IV KSP Rawanda Wandy Tuturoong ketika ditemui di Sekretariat Dewan Pers Jakarta, Rabu.

Di dalam aduan, Moeldoko mengaku tidak terima dengan tulisan Tempo yang menyatakan dirinya merupakan "bekingan" atau orang yang menunggangi mobil listrik Wuling karena adanya konflik kepentingan tertentu.

Padahal, mantan Panglima TNI itu hanya ingin melindungi pengguna mobil listrik dengan mengajukan pembuatan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap pengisi daya (charger) mobil listrik Wuling tipe GB/T. Hal tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengakselerasi penguatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia sebagaimana aturan yang berlaku di Tanah Air.

Adapun sejumlah aturan yang ia sebutkan, yakni Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden terkait dengan tugas pokok dan fungsinya hingga Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (BEV) untuk Transportasi Jalan.

"Intinya di dalamnya ini, ada editorialnya Tempo sebagai karya jurnalistik. Dalam editorialnya pun, kami sudah pelajari bahwa editorialnya ada karya jurnalistik yang bisa diadukan dalam SOP Dewan Pers sebagai jika terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik," ucap dia.

Atas keberatannya itu, Moeldoko kemudian mendatangi Dewan Pers pada hari Rabu untuk memasukkan aduan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Jadi, semua itu ada landasan hukum dan tata kelolanya. Kira-kira itu secara garis besar," katanya.

Pada hari Minggu (24/12), Tempo menerbitkan sebuah opini dalam majalahnya yang bertajuk Beking Mobil Listrik Wuling dengan sampul depan yang menggambarkan Moeldoko memegang pengisi daya (charger) mobil listrik Wuling.

Dalam tajuk opini yang ada di halaman 92 tersebut, Tempo menulis bahwa Moeldoko diduga mengintervensi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) untuk mengakomodasi alat pengisian baterai mobil listrik Wuling yang tidak sesuai dengan standar.

Hal tersebut dikhawatirkan akan membahayakan publik akibat adanya konflik kepentingan dalam suatu organisasi.

Baca juga: KSP Moeldoko adukan Majalah Tempo ke Dewan Pers
Baca juga: Polri minta media lapor bila ada oknum tak netral  

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023

Negeri dongeng

udin togel

Jenazah Lukas Enembe tiba di Bandara Sentani Jayapura pukul 09.20 WIT******

Jayapura (ANTARA) - Dewan Adat Sentani (DAS) Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua menyebutkan bahwa jenazah mantan Gubernur Papua dua periode Lukas Enembe (LE)  tiba di Bandar Udara Sentani pada Kamis, pukul 09.20 WIT.

Ketua DAS Jayapura Orgenes Kaway melalui sambungan telepon kepada ANTARA di Sentani, Kamis, mengatakan bahwa kedatangan jenazah Lukas Enembe dinantikan seluruh masyarakat Papua.

Baca juga: Pemprov Papua ajak warga ikuti prosesi pemakaman Lukas Enembe

"Mendiang Lukas Enembe merupakan putra terbaik Papua yang banyak memberikan perubahan pada pembangunan di tanah ini," katanya.

Menurut Orgenes, banyak karya besar yang diberikan semasa mendiang Lukas Enembe mengabdi sebagai Gubernur Papua selama dua periode.

"Kami masyarakat Adat Suku Sentani merasa sangat kehilangan figur pemimpin terbaik Papua Lukas Enembe," ujarnya.

Dia menjelaskan banyak perubahan nyata yang dihasilkan, baik infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia (SDM) Papua yang unggul dan berdaya saing tinggi.

"Salah satu dari sekian banyak bukti karya pembangunan mendiang Lukas Enembe adalah Stadion Lukas Enembe di Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura," katanya.

Baca juga: Polres siagakan 500 personel amankan penjemputan jenazah Lukas Enembe

Baca juga: Polda Papua bersiap jaga prosesi kedatangan jenazah Lukas Enembe Kamis

Selain itu, katanya, masih banyak karya yang diberikan bagi masyarakat Papua, ini menjadi kenangan dan bukti karya anak asli Papua yang tidak akan pernah usang.

"Selamat jalan putra terbaik Tanah Papua Lukas Enembe, kami akan selalu mengenang karya nyata yang telah kau torehkan bagi tanah tercinta Papua," ujarnya.

Pewarta: Agustina Estevani Janggo
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2023

Sistem penguasaan bola paling kuat

voucher tiket com hotel

Wapres ingatkan penyampaian fatwa keagamaan perhatikan sejumlah aspek******

Terus lakukan pemberian fatwa keagamaan dengan tetap memperhatikan manhajul ifta yang valid dan berorientasi mencari solusi masalah

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan penyampaian fatwa keagamaan perlu memperhatikan sejumlah aspek yakni memberikan solusi, meringankan, dan membawa kebaikan.

Hal itu disampaikan Wapres saat membuka Webinar Internasional Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara (STIF Syentra) secara virtual dari Kediaman Resmi Wapres di Jakarta, Rabu.

"Terus lakukan pemberian fatwa keagamaan dengan tetap memperhatikan manhajul iftayang valid dan berorientasi mencari solusi masalah -makharijiy-, meringankan -at-taysir-, dan membawa kebaikan bagi publik -rahmatan lil ummah-,” kata Wapres dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Wapres Ma'ruf juga menekankan pentingnya menyiapkan para kader ulama yang memiliki kemampuan dan kompetensi sebagai seorang mufti atau pemberi fatwa.

“Perguruan tinggi dan pondok pesantren memiliki peran strategis dalam penyiapan kader ulama mufti ini. Oleh karenanya, perlu mengambil inisiatif lebih proaktif melakukan program tersebut,” pinta Wapres.

Selanjutnya ia juga mendorong adanya sinergi dan kemitraan lebih kuat antara lembaga keagamaan yang menerbitkan fatwa dengan aparatur pemerintahan.

“Sehingga, kebijakan negara dapat dijalankan lebih optimal karena ada landasan fatwa keagamaan,” kata Wapres.

Wapres mengingatkan, kebijakan negara yang tidak sejalan dengan fatwa keagamaan akan dipandang sebagai kebijakan yang kurang memiliki daya dukung dari warga negara pemeluk agama tersebut. Sebab, jika ada dikotomi antara kebijakan negara dan ajaran agama, maka akan timbul problem kepatuhan.

Hadir dalam acara tersebut, antara lain Duta Besar RI untuk Mesir Lutfi Rauf, Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Achmad Ubaedillah, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) Brunei Darussalam Hafini bin Mahmud, Direktur Indeks Fatwa Global Darul Ifta Mesir Thariq Abu Hasyima, Ketua Bidang Ekonomi Syariah dan Halal Majelis Ulama Indonesia Sholahuddin Al Aiyub, beserta sivitas akademika STIF Syentra dan berbagai perguruan tinggi Islam lainnya.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.

 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2023