mpo7788 rtp

Kelahiran kembali kehidupan yang menyenangkan

Menilik Celah Korupsi Proyek Infrastruktur Berkaca pada Kasus Tol MBZ******

Kasus korupsi kembali terjadi di proyek infrastruktur. Kali ini, kasus korupsi diduga terjadi dalam pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ pada 2016-2017, yang tengah disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender.

Ia menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek.

Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Kejagung masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Kasus korupsi di proyek infrastruktur bukan kali pertama terjadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat menemukan jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), khususnya pembangunan infrastruktur, setiap tahun masih tinggi.

Pada 2022, ada 250 dari 579 total kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum berkaitan dengan PBJ. Dari 250 kasus itu, 58 persen di antaranya merupakan PBJ infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan jembatan.

ICW yakin korupsi infrastruktur lebih tinggi di lapangan dibanding angka penindakan yang dilakukan penegak hukum.

Lantas, bagaimana celah terjadinya korupsi dalam proyek infrastruktur?

Lihat Juga : Menpan RB Ungkap 'Bonus' Bagi 2.000 PNS Pertama yang Mau Pindah ke IKN

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat maraknya kasus korupsi di proyek infrastruktur terjadi lantaran tata kelola yang tidak baik, dari mulai perencanaan hingga pengawasan proyek.

"Dalam hal ini Kementerian PUPR dan para pemenang tender harusnya menerapkan tata kelola good corporate. Tapi itu ternyata lemah sekali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, jadi penuh dengan pelanggaran integritas," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (22/11).

Trubus mengatakan pelanggaran integritas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur merupakan masalah klasik yang kerap terjadi. Mengerutnya, akar masalah bukan terjadi pada sistem, melainkan sumber daya manusia (SDM).

Ia menambahkan pelanggaran integritas juga dipicu oleh tenggat waktu pengerjaan yang sering dikebut, khususnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Akibatnya, pengawasannya lemah.

Lanjut ke halaman selanjutnya...

Perencanaan Lemah hingga Partisipasi Publik Rendah Jadi Celah

One Piece: Rasul Laut

Erick Thohir Larang Bos******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMNterlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

Ia juga mengimbau agar jajaran BUMN menghindari, menghentikan, atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi, kelompok, golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis
dalam rangka Pemilu dan Pilkada.

Kemudian, melaporkan indikasi pelanggaran ketentuan UU Pemilu atau UU Pilkada kepada lembaga penyelenggara atau pengawasan Pemilu dan Pilkada.

"Memastikan bahwa Grup BUMN bebas dari politik praktis dan menghindari penyalahgunaan jabatan selain untuk kepentingan perusahaan serta menghindarkan diri dari potensi konflik kepentingan," bunyi surat tersebut.

Perampok Ruang dan Waktu

Kepala OIKN Respons Pj Gubernur DKI soal ASN Malas Pindah ke IKN******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono merespons pernyataan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang bakal memindahkan aparatur sipil negara (ASN) malas ke IKN.

Bambang menganggap pernyataan Heru itu hanya sebagai guyonan. Ia pun membantah bahwa IKN Nusantara seolah buangan bagi para ASN yang tak berkualitas.

"Becanda kali. Enggak lah (bukan tempat pembuangan) kami ingin yang pindah bilang 'Eh pindah itu asyik'" kata Bambang di Media Center Indonesia Maju, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/12).

Tak hanya itu, ia menyebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pun tengah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk ASN yang pindah ke IKN.

"Kami sendiri bertekad yang pindah itu fasilitasnya bagus. Jangan sampai fasilitasnya gak ada," kata Bambang.

Ia menargetkan saat ASN pindah, di IKN sudah terbangun rumah sakit, sekolah, hingga rekreasi.

"Jadi kebutuhan sehari-hari kami coba sediakan," ucapnya.

Heru secara guyon mengatakan kepada pegawai Eselon III Pemprov DKI bahwa akan memindahkan sebagian mereka ke IKN Nusantara jika tak bekerja dengan baik.

Hal itu disampaikan Heru dalam seminar bertajuk 'Menuju Masa Depan Jakarta sebagai Kota Global' di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Selasa (28/11). Seminar ini dihadiri ratusan pegawai eselon III Pemprov DKI.

Awalnya, Heru meminta para ASN untuk bekerja dengan baik. Ia berkata mereka adalah penerus dalam pembangunan Jakarta.

"Harus semangat, kenapa? Bapak tidak mikir ke IKN," kata Heru yang disambut gelak tawa ASN.

"Jadi bapak kalau nggak bekerja dengan baik, sesuai dengan UU ASN yang terbaru, bapak saya pekerjakan ke IKN," imbuh Heru.

Para ASN kembali tertawa mendengar pernyataan Heru.

Dia juga meneruskan guyonan itu, "Kementerian siap-siap pindah ke IKN, tapi ASN Pemprov mau ke mana?".

Heru--yang juga Kepala Sekretariat Presiden--lalu mempersilakan apabila ada ASN DKI yang mau ditugaskan ke IKN.

Ia mengatakan langkah itu bisa mempercepat kenaikan pangkat sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Di UU ASN sekarang, bisa diperbantukan ke daerah terpencil atau daerah tertentu yang memang ASN-nya kurang dan bapak menjadi manajer atau supervisi, atau menjadi promotor. 2 tahun bapak balik bisa dinaikkan pangkat, tapi bapak pindahnya jangan ke kota besar, tadi saya kasih contoh ke IKN," kata eks Wali Kota Jakarta Utara itu.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar adalah surga

Buruh soal Ancaman PHK Buntut Gerakan Boikot: Pengusaha Berlebihan******

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) meminta pengusaha tak perlu berlebihan menanggapi gerakan boikotproduk terafiliasi dengan Israel, termasuk mengaitkan dengan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat menilai sebelum ada gerakan boikot pun para pengusaha kerap melakukan PHK sepihak. Apalagi, setelah adanya Undang Undang Cipta Kerja yang semakin memudahkan PHK dan juga memudahkan praktek kerja kontrak dan outsourcing.

"Kekhawatiran pengusaha itu terlalu mengada-ada dan berlebihan. Karena faktanya, PHK sepihak dan massal sudah banyak dilakukan oleh pengusaha, sebelum adanya gerakan boikot," ujarnya dalam keterangan tertulis (9/12).

Ia malah mempertanyakan komitmen para pengusaha yang menolak gerakan boikot Israel. Pasalnya, di banyak perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, masih banyak terjadi pelanggaran UU ketenagakerjaan, seperti upah minimum, hak kebebasan berserikat, dan lain sebagainya.

"Ke mana para pengusaha itu, khususnya asosiasi atau organisasi pengusahanya? Kok tidak bersuara ketika ada pelanggaran hak normatif di perusahaan-perusahaan lain?" imbuh Mirah.

Mirah menilai akar penyebab maraknya PHK massal bukan gerakan boikot Israel, tetapi regulasi pemerintah yang semakin memudahkan pemangkasan karyawan dengan menurunkan nilai pesangon. Penyebab lain, keserakahan pengusaha untuk memperkaya perusahaan dengan cara menekan biaya kesejahteraan pekerja.

Menurutnya, gerakan boikot produk terafiliasi Israel adalah gerakan moral rakyat, yang sesuai dengan amanah Pembukaan UUD 1945.

"Boikot Israel adalah perjuangan minimal yang bisa dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk ikut mewujudkan perdamaian dunia. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," imbuhnya.

Mirah menuturkan gerakan boikot ini seharusnya bisa dimanfaatkan para pengusaha Tanah Air untuk memajukan usaha-usaha lokal asli Indonesia.

"Jika sebelumnya orang membeli ayam goreng dan kopi di perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, saat ini beralihlah ke ayam goreng dan kopi produk usaha kecil menengah asli Indonesia," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Bayi labu saya

Konser Coldplay, Jumlah Penumpang KA di Stasiun Gambir Naik 30 Persen******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAImencatat terjadi peningkatan volume penumpang diStasiun Gambir, Jakarta Pusat, menjelang diselenggarakannya konser Coldplay di Jakarta pada Rabu (15/11) ini.

Tercatat pada periode 14-15 November 2023 terdapat 15.687 penumpang KA Jarak Jauh yang tiba di Stasiun Gambir. Angka ini meningkat 30 persen dibanding periode pekan lalu yang hanya 12.033 penumpang.

"Kami berkomitmen untuk terus melayani pelanggan yang menggunakan kereta api untuk berbagai keperluan, salah satunya untuk menyaksikan konser Coldplay tersebut," ucap VP Public Relations KAI Joni Martinus melalui keterangan resmi.

Menurut Joni setidaknya ada tiga stasiun commuter lineterdekat, yakni Stasiun Palmerah, Stasiun Karet, dan Stasiun Sudirman.

Coldplay bakal konser untuk pertama kalinya di Indonesia hari ini. Konser bertajuk Music of the Spheres Tour bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Konser satu hari di Jakarta itu berlangsung setelah band asal Inggris tersebut menggelar konser dua hari di Kaohsiung, Taiwan.

Tiket konser Coldplay di Jakarta pun sudah dinyatakansold outsejak dijual, baik secara presaledan general sale beberapa bulan lalu.

[Gambas:Video CNN]

Peralatan dari dunia lain

Erick Thohir Bertemu Bos Freeport Bahas Hilirisasi******

Menteri BUMNErick Thohir mengaku baru saja bertemu Chairman of the Board and Chief Executive Officer Freeport-McMoRan, Richard C. Adkerson.

Erick mengatakan pertemuannya itu dilakukan untuk membahas hilirisasi. Erick mengatakan pembangunan smelter Freeport tahap 2 akan rampung Mei 2024.

"(Bahas) Hilirisasi, karena Freeport kan sudah puluhan tahun, baru pertama ini di bawah pemerintahan Pak Jokowi mereka mulai berinvestasi di smelter untuk turunannya untuk tahap 1. Satu sampai dua hari ini kita akan tinjau. Untuk nanti yang tahap 2 insyaallah Mei sudah bisa selesai, tapi mulai beroperasinya biasa kalau pabrik perlu 2-3 bulan," terangnya di Jakarta, Rabu (13/12) seperti dikutip dari detik.com.

Saat ditanya mengenai perpanjangan kontrak Freeport, Erick mengatakan, hal itu sudah dibahas. Dia juga mengatakan, BUMN nantinya punya tambahan saham 10 persen di Freeport Indonesia.

"Itu kan sudah dibahas, kan sudah disetujui, tinggal proses penyelesaian smelternya ini benar-benar jadi baru diperpanjang gitu. Memang hal seperti itu, tetapi saham dari BUMN nanti kalau jatuh tempo kita akan punya tambah 10 persen jadi 61 persen," terangnya.

[Gambas:Video CNN]